Tim PKN Intan Jaya Cek Tindak Lanjut Pelaporan Dugaan Kasus Korupsi Rumah Sehat

Setelah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Nabire 22 Januari lalu, saat ini kasus dugaan korupsi Rumah Sehat Laya Huni yang dilaporkan Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) kabupaten Intan Jaya sedang diproses oleh Kejaksaan Negeri Nabire.

Hal ini disampaikan Ketua PKN Intan Jaya, Melianus Duwitau kepada Nabire.Net, jumat 8 Juni 2018 melalui pesan singkat.

Melianus mengatakan dirinya telah melakukan pengecekan kembali ke Kejaksaan Negeri Nabire pada tanggal 5 Juni 2018 lalu.

Dalam pertemuan dengan pihak Kejaksaan Negeri Nabire, disampaikan bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Nabire tengah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi Rumah Sehat Layak Huni di Distrik Hitadipa kabupaten Intan Jaya.

“Pihak Kejari menyampaikan bahwa mereka sudah memanggil 10 orang untuk dimintai keterangannya mengenai dugaan kasus korupsi Rumah Sehat di kampung Soqngama Distrik Hitadipa kabupaten Intan Jaya”, kata Melianus.

Lebih lanjut Melianus menuturkan bahwa dikarenakan bertabrakan dengan libur panjang Idul Fitri maka pemanggilan keseluruhan pihak harus menunggi hingga libur selesai.

Pihak Kejaksaan Negeri Nabire juga menyampaikan bahwa kasus ini agak terlambat dikarenakan hanya ada 4 Jaksa yang menangani kasus-kasus seperti ini di Kejaksaan Negeri Nabire.

Seperti diketahui, Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Intan Jaya, melaporkan dugaan korupsi Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Intan Jaya pada tahun anggaran 2016.

(Baca Juga : Tim PKN Kabupaten Intan Jaya Laporkan Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni Yang Dikerjakan Dinas PU Intan Jaya)

Laporan dugaan korupsi tersebut disampaikan PKN kabupaten Intan Jaya kepada Kejaksaan Negeri Nabire, 22 Januari 2018 lalu, yang diserahkan langsung oleh Ketua PKN Intan Jaya, Melianus Duwitau, dan diterima oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksan Negeri Nabire, Rachman Tulus SH.

Dalam laporan tersebut, PKN Intan Jaya menduga adanya korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Intan Jaya pada pembangunan Rumah Sehat Layak Huni di Distrik Hitadipa, sehingga merugikan negara sebesar 9 Miliar lebih.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *