Terkait Raihan Opini WTP Berturut-Turut Dari BPK Papua, Bupati Nabire Minta Seluruh OPD Agar Disiplin & Tertib Anggaran

Pemerintah kabupaten Nabire untuk kali kedua kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017.

Penyerahan Opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2017 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Papua, Adi Sudibyo, rabu siang 9 Mei 2018, di Auditorium BPK Jayapura Papua.

Terkait hasil tersebut, Bupati Nabire, Isaias Douw meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Nabire agar selalu melakukan pelaporan tepat waktu, disiplin dan tertib anggaran di masing-masing OPD.

Jika hal ini terus dilaksanakan maka Bupati Douw optimis, apa yang selama ini diperoleh bisa terus dipertahankan, khususnya pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat Nabire, tanpa membeda-bedakan asal-usul, suku dan agama.

Sementara itu, Kepala BPKAD Nabire, Slamet SE M.Si mengatakan, raihan ini merupakan hasil kerjasama seluruh entitas di Nabire, dan tidak mudah untuk mempertahankan perolehan opini WTP tersebut.

“Opini WTP kabupaten Nabire ini merupakan raihan kedua berturut-turut yaitu LKPD tahun anggaran 2016 dan LKPD tahun anggaran 2017, ini berarti jika kabupaten Nabire bisa kembali meraih opini WTP tahun depan, maka akan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan RI berupa Dana Insentif Daerah (DID), dengan catatan bahwa untuk mendapatkan DID tersebut, tentu ada beberapa formula atau kriteria yang harus dipenuhi antara lain ketepatan waktu menyampaikan laporan realisasi anggaran setiap bulannya per tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kementerian Keuangan RI”, beber Slamet, melalui pesan singkatnya kepada Nabire.Net, rabu malam (09/05).

Dalam acara penyerahan LKPD tahun anggaran 2017 tersebut, turut hadir Sekda Nabire, Drs I Wayan Mintaya, mendampingi Bupati Nabire dan Kepala BPKAD Nabire.

Dalam acara tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun anggaran 2017 kepada kabupaten Nabire, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kabupaten Jayawijaya, kabupaten Kepulauan Yapen, kabupaten Asmat, kabupaten Mimika dan kabupaten Merauke.

Sementara opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD tahun anggaran 2017 diberikan kepada kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Keerom, kabupaten Yalimo, kabupaten Lanny Jaya, kabupaten Supiori dan kabupaten Intan Jaya.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *