Tag Archives: John NR Gobai

Mempertanyakan Dasar Frasa Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Untuk Papua

Pengantar

Ada sejumlah kebijakan pemerintah pusat yg keluar setelah Keputusan MK 35 thn 2012 yang keluar setelah adanya gugatan AMAN dan komunitas adat di Banten dan Sumatera terhadap UU Kehutanan yang mana hak ulayat selama ini diklaim oleh negara sebagai hutan negara dan bukan hutan hak. Dengan MK 35 hutan yang tumbuh diatas tanah dengan status hak ulayat ditetapkan sebagai hutan Hak dan bukan hutan negara lagi. Hutan itu tumbuh diatas tanah berarti tanah hak ulayat itu adalah hak adat. Tapi pemerintah mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 thn 1960 yaitu “Hak Ulayat Diakui Sepanjang Masyarakat Adat Masih Ada”, dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 52/2014, permen ATR 10/2016, permen Kehutanan dan LH no. 38 tentang perhutanan sosial semuanya itu meminta perintah provinsi, kabupaten/kota untuk memastikan apakah masyarakat adat masih ada atau tidak.

Kodam XVII/Cenderawasih Kembalikan Penggunaan Tanah Adat Di Uwibutu Paniai Kepada Masyarakat

Pasca mendapat penolakan dari anggota DPR-Papua, John N.R Gobai, yang meminta agar tanah adat di Uwibutu, Paniai, Timur, kabupaten Paniai, dan tidak digunakan untuk Pos TNI anggota Yon-Raider 753 Nabire, hal tersebut mendapat respon dari Pangdam Cendrawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit.

“BUMD Angkutan Darat Papua Adalah Kebutuhan Real Yang Terlupakan Di Papua”

Jika diperhatikan Pemprov Papua melakukan pengadaan Bis dan juga diadakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, saya lihat tidak digunakan maksimal untuk membantu masyarakat umum tetapi dibagi bagi kepada kelompok tertentu untuk kebutuhan kelompok tersebut padahal jika dikelola dapat mendatangkan PAD bagi Papua.