Tag Archives: Anggota DPR Papua

Evaluasi & Penataan Ulang Ijin Tambang Di Papua

Jayapura – Sesuai dengan kewenangan, Gubernur Papua mencabut Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2011 dan Ingub No 1 Tahun 2011, karena telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta mencabut IUP-IUP yang dikeluarkan dengan dasar Pergub tersebut karena UU No 23 Tahun 2014 tidak dapat berlaku surut.

“Pemerintah Pusat Tak Adil Dalam Perijinan Bidang Kehutanan Di Papua”

Jayapura – Berdasarkan data dari Provinsi Papua disebutkan luas hutan Papua sekitar 28.621.799,707 Ha yang terdiri dari hutan lahan kering primer sebesar 16.034.266,437 Ha, hutan rawa primer seluas 4.940.145,353 Ha dan daerah rawa seluas 7.647.387,917 Ha.

Menyoal Kayu Yang Ditahan, Legislator Papua Beranggapan Jika Negara Merasa Rugi, Rakyat Papua Juga Merasa Rugi

Jayapura – Permasalahan kehuatanan di Papua adalah masalah besar,terkait piring makan banyak orang, yang masyarakat adat juga mau rebut, karena kayu selama ini diambil dari hutan adat mereka, bukan hanya pengusaha pemilik ijin HPH, jika pengelolaan kayu oleh masyarakat yang dianggap pemerintah dan pihak aparat terkait adalah ilegal dan merugikan negara, bagaimana dengan kayu masyarakat adat yang ditahan dan lain sebagainya.