Tag Archives: Anggota DPR Papua

Mempertanyakan Dana Otsus Untuk Adat Perdasus Papua No 25 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan & Pengalokasian Dana Otsus Papua Di Kabupaten/Kota

Dalam pengalokasian dana otsus, ada 6% dana afirmasi. Untuk konteks Papua, kelompok yang harus mendapat perlakuan istimewa adalah kelompok Agama, Adat dan Perempuan. Itu artinya masing masing kelompok harus mendapat 2% dari dana otsus yang turun ke kabupaten/kota.

“Memposisikan Afirmatif Untuk Adat Dalam Pengalokasian Dana Otsus Papua Di Kabupaten/Kota”

 

Pengertian, Affirmative Action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.

‘Pembentukan Pengadilan HAM Dan Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi, Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Papua’

Semenjak lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang didalam konsideran menimbang huruf F disebutkan ”Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua”.