Sumbang Angka Kriminalitas, Lakalantas & HIV/AIDS, Mengapa Pemkab Nabire Tak Berani Melarang Penjualan Miras ?

Nabire – Peredaran minuman keras baik yang bermerk maupun lokal di kabupaten Nabire, Papua, hingga saat ini terbilang masih cukup bebas, bahkan Nabire menjadi pintu masuk minuman beralkohol dari luar yang diperjualbelikan di Nabire maupun wilayah lainnya di Papua Tengah (Meepago).

Beragam larangan, aturan hingga himbauan seperti tak berdampak pada peredaran miras di daerah ini. Hasilnya, miras berkontribusi nyata bagi sejumlah kasus kriminalitas, kecelakaan lalu lintas hingga kasus HIV/AIDS.

Lalu apa yang menyebabkan pemerintah daerah seperti enggan untuk serius melarang penjualan dan peredaran miras di Nabire ? Padahal jika ditilik kebelakang, sudah banyak peraturan daerah hingga adat yang melarang miras, bahkan agama apapun juga mengharamkan hal ini.

Pada tahun 2016, Gubernur Papua mengeluarkan Pakta Integritas tentang Pelarangan, Produksi Pengedaran dan Penjualan Minumal Beralkohol atau Minuman Keras (Miras) sesuai Perdasi No 15 Tahun 2013.

(Baca Juga : Gubernur Papua Lukas Enembe, Resmi Melarang Miras Di Tanah Papua)

Bahkan jauh sebelum itu telah ada penandatanganan kesepakatan bersama pelarangan miras oleh enam Bupati di Wilayah Meepago, pada acara Mubes Wilayah Meepago yang diinisiasi oleh almarhum Pastor Nato Gobay, 2014 silam di Nabire.

(Baca Juga : Enam Bupati Di Wilayah Meepago Tandatangani Kesepakatan Pemberantasan Miras & Penanggulangan HIV/AIDS Pada Mubes Di Nabire)

Namun pemerintah kabupaten Nabire seperti tak bergeming dengan adanya aturan dan kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Minuman keras bermerk maupun lokal masih tetap beredar di Nabire dan terus menyumbang kasus lakalantas, kriminalitas serta penyakit HIV/AIDS maupun penyakit menular seksual di Nabire.

Miras Berkontribusi Bagi Peningkatan Kasus Lakalantas Di Nabire

Selain menjadi pemicu kriminalitas, miras juga menjadi faktor utama penyumbang angka kecelakaan lalu lintas di Nabire maupun di wilayah Meepago.

Seperti diungkapkan Kasat Lantas Polres Nabire, Iptu Suhardi Syahailatua S.Sos, akhir 2018 lalu. Dikatakan Kasat Lantas, hingga saat ini miras masih jadi pemicu tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Nabire, berdasarkan data yang diterima dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire.

(Baca Juga : Miras Masih Dominasi Penyebab Lakalantas Di Nabire)

Miras Berkontribusi Bagi Peningkatan Kasus HIV/AIDS Di Nabire

Selain memicu tingginya angka lakalantas, Miras juga jadi penyumbang utama meningkatnya kasus HIV/AIDS di Nabire. Hingga akhir Maret 2019, kasus HIV/AIDS di kabupaten Nabire berada di urutan pertama jumlah kasus se-Papua, mencapai 7436 kasus.

(Baca Juga : Hingga Akhir Maret 2019, Kasus HIV/AIDS Di Nabire Masih Tertinggi Di Papua)

Memang Miras tidak secara langsung menyebarkan HIV/AIDS, namun meminum terlalu banyak alkohol dapat membuat seseorang melakukan “unsafe sex” atau hubungan seksual yang tidak aman. Unsafe sex merupakan salah satu penyebab terbesar seseorang terinfeksi HIV.

Sebenarnya hubungan antara alkohol sebagai penyebab terjadinya HIV masih belum terlalu jelas. Namun penggunaan alkohol yang berlebih memang akan membuat seseorang berani melakukan hubungan seksual yang tidak aman karena dapat mempengaruhi jalan pikiran artinya meminum terlalu banyak alkohol akan mempengaruhi keputusan yang di buat.

Mengapa Pemkab Nabire Enggan Melarang Penjualan & Peredaran Miras ?

Dengan berbagai kotribusi negatif seperti yang disebutkan diatas, mengapa pemerintah kabupaten Nabire masih belum berani melarang penjualan dan peredaran miras di Nabire ? Apa yang membuat pemerintah enggan melakukan hal tersebut ?

Bupati Nabire, Isaias Douw pernah menegaskan bahwa pemkab Nabire siap mengamankan kebijakan Gubernur Papua terkait larangan miras di Papua. Namun hal tersebut terlihat hanya seperti wacana saja karena fakta di lapangan menunjukan sebaliknya.

Bupati menjelaskan bahwa pelarangan miras bermerk mekanismenya bertahap, hal itu dikatakan Bupati Douw tahun 2016 lalu. Namun hingga saat ini, tidak diketahui mekanisme bertahap apa yang telah dibuat pemkab Nabire, toh miras bermerk masih tetapi dijual bebas di Nabire.

(Baca Juga : Pelarangan Miras Bermerk Di Nabire Menurut Bupati Isaias Douw Mekanismenya Bertahap)

Semua Pihak Harus Tegas Meminta Pemkab Nabire Melarang Penjualan Miras

Selain pemerintah daerah, pihak lain di Nabire juga terlihat biasa saja menanggapi penjualan dan peredaran miras di Nabire. Seharusnya pihak-pihak seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, hingga anggota DPRD harus terus mengadvokasi pemerintah agar segera menghentikan ijin penjualan miras di Nabire.

Warga Nabire juga harus berani tegas bersuara kepada pemerintah kabupaten Nabire agar segera menutup penjualan miras di Nabire. Warga memiliki hak agar daerah yang ditinggalinya bebas dari miras yang berkontribusi bagi peningkatan angka kriminalitas dan lakalantas.

Jangan hanya tebang pilih dengan merazia para penjual miras lokal, tapi pemerintah dan aparat keamanan harus tegas menutup para penjual miras bermerk di Nabire.

Jika pemerintah takut kehilangan pajak miras, maka seharusnya pemerintah kembali merenungkan ajaran agama yang dianutnya. Tak ada satupun ajaran agama yang memperbolehkan mengkonsumsi miras. Lalu mengapa pemerintah kabupaten Nabire masih mengijinkan suatu hal yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama ?

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *