Sudah Saatnya Pemkab Nabire Seriusi Mitigasi Bencana Kebakaran

(Musibah kebakaran di Oyehe Nabire/Foto,Pantauan Udara/Anonim)

Nabire – Sepanjang tahun 2019 hingga akhir November, tercatat sudah terjadi 17 kasus kebakaran di Nabire, Sayangnya, dari 17 kasus tersebut, semuanya tak dapat tertangani.

Selama ini, pemerintah kabupaten Nabire hanya fokus pada penanganan pasca bencana, khususnya bencana kebakaran. Namun lalai akan mitigasi bencana kebakaran.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa mitigasi bencana kebakaran di kabupaten Nabire masih belum berjalan. Selain minimnya fasilitas, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan pencegahannya pun sangat jarang dilakukan.



Salah satu faktor pendukung mitigasi bencana kebakaran yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, selain tentunya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan terjadinya kebakaran.

Berkaca dari kebakaran terakhir yang terjadi di kawasan padat pemukiman Oyehe, serta kebakaran di Kompleks Pasar Kalibobo, awal Januari 2019 lalu, ada beberapa faktor yang menghambat penanganan pemadaman kebakaran.

Selain karena minimnya pemadam kebakaran di Nabire, juga karena akses jalan yang sempit, hunian yang terlalu rapat dan padat, dan tidak adanya hydrant di lokasi kebakaran.

Untuk kawasan pemukiman yang padat, tentu sangat beresiko jika terjadi kebakaran. Pemkab Nabire seharusnya mensiasati hal tersebut dengan membuat peraturan jarak minimal antar rumah, serta akses menuju rumah harus cukup untuk dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Jika hal itu dirasa sulit, pemkab bisa beralih ke alternatif lain seperti penyediaan motor roda tiga pemadam kebakaran di setiap jalan atau gang sempit.

Fasilitasi lain yang harus disediakan yaitu hydrant air, terutama di kawasan padat penduduk maupun pasar tradisional yang dianggap rawan kebakaran.

Dengan adanya hydrant maka secara tidak langsung akan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat dan petugas pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran.

Terakhir yang tak kalah penting yakni edukasi kepada masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran. Selain mengajarkan masyarakat cara menangani kebakaran, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang penyebab terjadinya kebakaran.

Untuk penyebab terjadinya kebakaran, pemerintah kabupaten Nabire melalui instansi terkait dalam hal ini BPBD, dapat menggandeng instansi teknis seperti PLN Nabire. Maklum, rentetan kebakaran yang terjadi di Nabire sebagian besar karena arus pendek (korsleting).

Kini, diperlukan keseriusan dari semua pihak khususnya pemerintah kabupaten Nabire dalam menaggulangi ancaman bencana kebakaran. 17 kasus kebakaran sepanjang 2019 jangan dikesampingkan lagi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nabire, menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama dalam hal pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat dari bencana dan dampak bencana serta pemulihan kondisi dari dampak bencana.

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *