Solidaritas Mahasiswa Akan Gelar Aksi Demo Di DPRD Nabire Untuk Menolak Pemekaran Papua Tengah

(Nabire, Biak & Timika bersaing rebut Ibukota Provinsi Papua Tengah/Dok.Berbagai Sumber)

Nabire – Rencana pemekaran provinsi Papua Tengah belakangan ini santer mencuat kembali ke permukaan. Rencana yang sudah lama muncul ini hingga saat ini masih mendapat respon penolakan dari warga khususnya OAP.

Sejumlah kabupaten telah menominasikan dirinya agar menjadi ibukota kabupaten Provinsi Papua Tengah. Selain Nabire sendiri, ada kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Timika yang siap menjadi pesaing Nabire untuk menjadi ibukota provinsi Papua Tengah.

Namun rencana pemekaran provinsi Papua Tengah ini kembali mendapat pertentangan dari sejumlah pihak, salah satunya mahasiswa. Penolakan tersebut tersirat lewat rencana aksi demo yang akan digelar di Nabire pada tanggal 2 Juli 2019 mendatang oleh forum yang menamakan dirinya Solidaritas Mahasiswa Se-Indonesia.

Solidaritas mahasiswa ini mengundang seluruh pelajar, mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan komunitas yang ada di Nabire untuk hadir dalam aksi ini dan sepakat menolak rencana pemekaran provinsi Papua Tengah.

(Baca Juga : Mahasiswa Papua Kota Studi Makassar Tolak Isu Pemekaran Papua Tengah)

Aksi demo yang rencananya akan dipusatkan di Kantor DPRD Nabire ini bukan tanpa alasan, menurut mahasiswa, penolakan provinsi Papua Tengah sudah lama diwacanakan selaras dengan rencana pemekaran.

Kehadiran provinsi Papua Tengah di mata mahasiswa dan sebagian warga yang menolak, hanya akan menambah persoalan baru, dari mobilisasi penduduk, peluang bagi investor yang justru berpotensi merusak sumber daya alam, serta mengancam orang asli Papua khususnya di Papua Tengah.

Selain itu, kehadiran Provinsi Papua Tengah hanyalah keinginan segelintir pejabat dan bukan kemauan warga masyarakat.

(Baca Juga : Dinilai Sarat Kepentingan, Ketua GNPK Papua : “Stop Pemekaran Papua Tengah !”)

Mahasiswa justru meminta agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang hingga saat ini terbengkalai seperti pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap orag asli Papua, carut marut investasi tambang, sawit dan kayu yang tak pernah menguntungkan bagi rakyat namun justru merusak kekayaan alam Papua, persoalan pendidikan dan kesehatan, militerisasi serta berbagai persoalan lainnya.

Khusus untuk kabupaten Nabire sendiri yang menjadi nominasi ibukota provinsi Papua Tengah, masih banyak persoalan yang belum dibereskan. Tentu dengan adanya pemekaran, hanya akan menambah persoalan baru lainnya.

Isu pemekaran provinsi Papua Tengah memang sudah cukup lama mencuat. Isu ini diperjuangkan Komite Reaktivitas dan Realisasi Pengaktifan Provinsi Papua Tengah (KRRPPPT) sejak Juli 2001 yang dikoordinir langsung Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si, mantan Bupati Nabire.

(Baca Juga : Presiden Dimohon Segera Aktifkan Provinsi Papua Tengah)

Namun isu ini selalu kandas baik di Pusat maupun Provinsi. Salah satunya belum disahkannya Grand Design pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh DPR-RI hingga saat ini.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.