Sikapi Pernyataan Gubernur Lukas Enembe, Mabes Polri Terjunkan Tim Ke Papua

Menyikapi pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe di media yang menuding Lembaga Kepolisian Papua tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak di 11 Kabupaten/kota, 15 Februari lalu,  Mabes Polri langsung menurunkan tim ke Papua.

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan, tim gabungan yang diturunkan ini untuk mengecek kebenaran terkait tudingan Gubernur. Tim ini nantinya akan bertemu langsung dengan para penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu), Pemerintah dan TNI Polri

“Karena diduga kita ada didalam masalah Pilkada, ini sudah dilaporkan ke Kapolri dan ada tim gabungan dari Mabes Polri yang diturunkan untuk mengecek kebenaran informasi laporan atau pengaduan yang disampaikan Oleh Gubernur. Tim ini baru tiba pagi tadi,” kata Waterpauw kepada pers di Jayapura, Sabtu (17/3) siang.

Terkait pernyataan Gubernur yang memintanya ditarik dari Papua, Waterpauw menegaskan, dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab dan menyerahkan kepada pimpinannya dalam hal ini Kapolri untuk memberikan jawaban.

“Saya pikir saya tidak punya hak untuk menjawab itu, biar pimpinan Kapolri nanti yang menjawab, Sebab saya pikir jika untuk berdebat mungkin tidak elok,” ucapnya.

Mantan Kapolresta Jayapura ini juga meyakini, pernyataan Gubernur itu karena mendapat masukan sepihak oleh oknum ataupun pihak tertentu.

“Sebagaimana kita tahu bagaimana kita telah berusaha agar membuat situasi aman kondusif terutama wilayah yang sangat potensial terjadi konflik dalam pemilukada, ini kita lakukan sedemikian rupa tidak hanya pada hari pemilihan tapi jauh sebelumnya sudah kita lakukan upaya cipta kondisi,” ungkap Waterpauw.

Dalam upaya cipta kondisi tersebut, lanjutnya, pihaknya telah membangun komunikasi dengan semua tokoh, para pasangan calon dan juga penyelenggara untuk bagaimana mereka punya pikirian dan persepsi yang sama untuk melihat situasi tanah Papua agar tetap aman dan kondusif.

“Tapi kemudian ada pihak  yang lain menuding ada keberpihakan anggota polri dan itu menjadi tanggung jawab Kapolda sehingga harus diganti, itu hak Gubernur tapi  itu biarlah pemimpin yang menilai dan saya yakin masyarakat tahu itu,” tukasnya.

“Sebab selama ini kami sudah melakukan hal seperti itu yang diturunkan oleh Kapolri,” sambungnya.

Waterpauw juga mengklaim, tudingan Gubernur ia juga sudah menyampaikan kepada seluruh jajarannya bahwa itu merupakan koreksi yang mana jika  benar harus diterima konsekuensinya.

“Namun jika tidak harus koreksi diri sendiri juga. Saya pikir ini manusiawi, dia juga bukan malaikat, kita harus terima kalau tidak dia harus koreksi juga,” tukasnya.

“Kita lihat situasi sampai hari ini tidak ada masalah, siapa sebenarnya yang menciptakan konflik, bukan kita juga bukan teman yg lain, tapi para pihak yang bertarung melawan penyelenggara,” tukasnya lagi.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara khusus di salah satu TV nasional, Rabu (15/3) lalu, Gubernur Papua menuding Polri tidak netral dalam pilkada 2017 di Papua. Menurut Gubernur Polda Papua telah melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan Pilkada seperti yang terjadi di Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen dan juga Intan Jaya.

(WP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *