Siap-Siap, BPJS Kesehatan Non PBI Tak Lagi Gratis

Nabire – Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai urun biaya dan selisih biaya bagi peserta BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program JKN. Pasal 3 aturan tersebut berbunyi penyalahgunaan pelayanan yang dimaksud dipengaruhi oleh selera dan perilaku peserta.

Menurut Menteri Kesehatan, Nila Farida Moeloek, aturan baru tersebut bertujuan untuk mengendalikan mutu dan kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan dalam program JKN.

Jika jadi diimplementasikan maka peserta BPJS yang bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI) dalam hal ini pekerja penerima upah maupun peserta mandiri, wajib mengeluarkan biaya pelayanan kesehatan apabila terbukti menyalahgunakan layanan kesehatan.

Namun peraturan ini belum diimplementasikan karena Kementerian Kesehatan belum menentukan jenis-jenis penyakit apa saja yang bisa berpotensi disalahgunakan.

Kementerian Kesehatan juga masih akan membentuk tim yang bertugas melaksanakan kajian, uji publik, serta rekomendasi. Setelah itu, menteri terkait akan menetapkan atau menolak seluruh rekomendasi paling lama satu pekan sejak usulan atau rekomendasi diterima.

Jika Diimplementasikan, Apa Yang Harus Diketahui Peserta BPJS Non PBI ?

Dilansir dari media online Detikcom, Jumat (18/01), Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief menjelaskan bahwa ada dua hal dalam aturan baru ini, yaitu urun biaya dan selisih biaya.

Dijelaskan Budi, untuk urun biaya, aturan ini ditujukan kepada peserta yang mendapatkan pelayanan yang tergolong bisa disalahgunakan oleh peserta itu sendiri. Artinya peserta non PBI atau yang tidak dibantu pemerintah yakni peserta penerima upah/pekerja maupun peserta mandiri, harus membayar urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta.

Selain itu, pasien BPJS Kesehatan yang mengidap penyakit yang membutuhkan kunjungan ke rumah sakit secara rutin, nantinya akan dibatasi hanya paling banyak 20 kali kunjungan dalam 3 bulan. Pasien juga diharuskan membayar maksimal Rp 350.000 untuk 20 kali kunjungan tersebut.

Bukan hanya itu, pasien BPJS Kesehatan hanya boleh naik satu kelas saat rawat inap. Misal peserta kelas tiga, hanya bisa naik ke kelas dua, tidak bisa langsung ke kelas satu. Sebelumnya boleh naik dua tingkat.

Untuk kenaikan kelas rawat inap, peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG’s antar kelas. Sementara untuk peningkatan dari kelas satu ke VIP, peserta harus membayar selisih biaya maksimal 75 persen dari tarif INA CBG’S kelas satu.

Sedangkan untuk rawat jalan, apabila peserta yang ingin naik kelas ke poli eksekutif jika tersedia di rumah sakit, maka peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap kedatangan.

Mengenai akan diberlakukannya aturan baru BPJS Kesehatan, Nabire.Net mencoba menanyakan Kepala BPJS Kesehatan Nabire, Diyah Susanti, terkait kesiapan BPJS Kesehatan di Nabire menunggu implementasi aturan baru.

Kepala BPJS Kesehatan Nabire, Diyah Susanti mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat terkait implementasi aturan baru tersebut.

[Nabire.Net]


Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.
© 2019 Nabire.Net
Powered by Nabire.Net