Sekretaris Suku Yerisiam Gua Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Tambang Ilegal Yang Diproses Polres Nabire

Hingga kini laporan terkait pertambangan ilegal di Mapolres Nabire belum ditindaklanjuti, Sekretaris Suku Besar Yerisiam Guwa, Roberthino Hanebora kembali meminta perhatian Kapolres Nabire untuk merespon penyelidikan kasus tersebut.

Dalam pernyataan terbuka kepada Nabire.Net, Roberthino Hanebore merinci kronologis pelaporan kasus pertambangan ilegal yang melibatkan PT. Hanjun di wilayah adat Suku Yerisiam Gua yang berada di bantaran sungai Wami, perbatasan antara kabupaten Nabire dan Kaimana.

Dalam rinciannya, Roberthino menuturkan awalnya dirinya membuat laporan polisi tanggal 22 november 2016 ke Polres Nabire dengan nomor pelaporan LP/404-K/XI/2016/Papua/Res Nabire tentang tambang ilegal yang dilakukan seorang pengusaha berinisial A di 2 wilayah ulayat suku Yerisiam Gua Kampung Sima, Nabire dan Suku Yerisiam Selatan, Kampung Erega, Kaimana,Papua Barat, di bantaran Sungai Wami,Nabire Papua.

Dasar pembuatan laporan tersebut sebagai berikut :

  1. Aktivitas penambangan emas dilakukan tampa ada Izin/Pelepasan Kolektif dari pemilik ulayat di Wilayah tersebut. Dan ironisnya aktivitasnya sudah di lakukan 1 (satu) Tahun tampa sepengetahuan Kolektif Pemilik, dan hal itu bertentangan dengan UU 21 Tahun 2001 tentang, Otsus, pasal 43, ayat 2 berbunyi : “Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya”. Dan Perdasus 23 Tahun 2008 tentang; Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat pasal 8, bagian (b) berbunyi : . “Meminjamkan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam jangka waktu tertentu untuk di kelola oleh pihak lain dalam bentuk sewa menyewa atau bagi hasil atau bentuk lain yang disepakati bersama”.

    2. Aktivitas yang di lakukan tidak Sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang; Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 37 bagian (b) berbunyi: Izin Usaha Petambangan (IUP) diberikan oleh, Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan lebih ironisnya aktivitasnya tak memiliki ijin apapun dari instansi terkait baik Provinsi hingga daerah.

    3. Dan aktivitas tersebut merugikan kami Masyarakat pemilik, karena secara sepihak mengambil hasil SDA kami tampa sepengetahuan kami, apalagi aktivitasnya sudah berjalan selama 1 Tahun (2016).

Saat itu pelaporan sudah direspon oleh Mantan Kapolres Nabire, AKBP Semmy Ronny Thabaa dengan menahan salah seorang karyawan perusahaan tambang ilegal berinisial H pada desember 2016 guna diminta keterangan.

Pada bulan Januari 2016, Kasat Reskrim Polres Nabire, AKP Helmy Tamaela, Nabire mengkonfirmasikan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan berkasnya siap di limpahkan ke Kejaksaan.

Namun sudah kurang kebih 6 bulan, terhitung tanggal melapor hingga saat ini, kasus tersebut belum jelas dan informasi pelimpahan ke Kejaksaan belum ada.

“Hal ini bertentangan dengan UU No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14, ayat 1(g) berbunyi : “Melakukan penyelidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya,” beber Roberthino.

Roberthino menegaskan walau belum ada kabar lanjut terkait kasus ini, dirinya akan terus mengawal dan mempertanyakan kasus ini, dirinya juga berharap Kapolres Nabire yang baru AKBP Sony Sanjaya mau menindaklanjuti kasus ini.

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *