Sejumlah Pihak Mempertanyakan Raihan Opini WTP Dan Hubungannya Dengan Kas Daerah Yang Kosong, Ini Penjelasan Kepala BPKAD Nabire

Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Nabire untuk tahun anggaran 2017 dan sebelumnya di tahun anggaran 2016, mendapat reaksi pro dan kontra dari sejumlah pihak di Nabire.

Reaksi pro atas raihan berturut-turut dari BPK tersebut sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang baik, bersih dan tepat waktu.

(Baca Juga : Terkait Raihan Opini WTP Berturut-Turut Dari BPK Papua, Bupati Nabire Minta Seluruh OPD Agar Disiplin & Tertib Anggaran)

Namun sebagian pihak justru mempertanyakan raihan tersebut, dengan berbagai alasan, seperti dana atau kas daerah yang belakangan ini kosong. Hal itu ditandai dengan sejumlah kegiatan baik di sejumlah OPD maupun legislatif yang harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu.

Menanggapi isu tersebut, Nabire.Net coba menelusuri persoalan ini dengan menanyakan langsung hal tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire, Slamet SE M.Si.

Kepada Nabire.Net, rabu siang (16/05), Kepala BPKAD Nabire, Slamet, menjelaskan, keterlambatan pengeluaran dana atau kas daerah untuk membiayai sejumlah kegiatan tersebut bukan disengaja, namun ada mekanismenya, dan hal tersebut baru mulai diberlakukan di tahun anggaran 2018.

Dijelaskan Slamet, dana transfer ke daerah saat ini dibatasi dengan tahapan laporan perbulan yang wajib dilaporkan. Jika tidak ada laporan, maka dana transfer pun harus menunggu hingga Laporan Realisasi Anggaran tersebut dipenuhi.

“Laporan itu wajib per bulan, bukan sekaligus. Ini Prinsip Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) itu lebih ketat lagi, yaitu harus ada kontrak kegiatan OPD, baru dananya bisa ditransfer”, papar Slamet.

Lebih lanjut dijelaskan, beban belanja setiap harinya tidak mencukupi dengan jumlah uang yang masuk di kas daerah, sehingga sebagian OPD tidak membuat perencanaan kas sesuai dengan anggaran kas riil.

Disamping itu, untuk tahun anggaran 2018, beban belanja cukup besar, yakni kewajiban membayar pokok hutang dan bunga kepada Bank Papua selama 6 bulan, dari bulan Januari hingga Juni 2018.

“Dana Alokasi Umum sebagai satu-satunya sumber yang menjadi andalan daerah, itu ditransfer setiap bulan dari negara dan bukan sekaligus masuk di kas daerah,” tuturnya.

Dana Alokasi Umum tersebut kata slamet, digunakan untuk membiayai seluruh operasional seperti gaji ASN, gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji DPRD, pokok utang dan bunga bank serta operasional Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), harus ada progress kegiatan berjalan, lalu kegiatan tersebut dilaporkan baru dana bisa ditransfer di tahap berikutnya.

“Oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah harus patuh dan taat dengan kalender anggaran atau setidak-tidaknya dibagi per triwulan, jika tidak maka operasional OPD tidak bisa berjalan, karena uangnya sekali lagi bukan berada di BPKAD tetapi berada di Kas Negara”, beber Slamet.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *