Ratusan Guru dan Nakes PPPK di Nabire Tuntut SK dan Gaji yang Belum Cair, Pemkab Janji Selesai Awal September

Nabire, 20 Agustus 2024 – Ratusan guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Nabire menggelar aksi damai di Kantor Dinas Pendidikan, Selasa (20/08). Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan Surat Keputusan (SK) yang belum diterima, meskipun telah dinyatakan lulus sebagai PPPK.

Aksi ini diadakan di aula Dinas Pendidikan dan dihadiri oleh Kepala Dinas BKPSDM Nabire, Yohanes Pigome, S.Sos., MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Nabire yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Nabire, serta Kabid Perencanaan Dinas Pendidikan.

Koordinator perwakilan guru PPPK, Candra Watopa, menekankan pentingnya segera dikeluarkannya SK tersebut. “Kami menuntut agar SK kami secepatnya dikeluarkan, karena sudah enam bulan lebih kami bekerja tanpa digaji. Jangan gantung SK kami karena ada keluarga kami yang perlu biaya hidup,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Senada dengan Candra, Saul Doom, koordinator aksi dari Nakes, mengungkapkan hal serupa. “Kami sudah mediasi di Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu, tapi sampai sekarang kami masih butuh kejelasan dan kebijakan dari pemerintah mengenai SK kami,” ungkapnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas BKPSDM Nabire menyatakan bahwa proses penerbitan SK PPPK sedang berlangsung. “Saat ini, SK PPPK sudah berproses dan direncanakan akan diberikan pada minggu pertama bulan September. Mengenai gaji, sistemnya menggunakan e-Market dan transfer langsung dari kementerian. Informasi terakhir yang kami terima, dana ini belum masuk ke kas daerah. Kami pastikan dana ini masuk terlebih dahulu baru kami bagikan SK PPPK mereka,” jelasnya.

Ia juga meminta agar para guru dan tenaga kesehatan bersabar. “Kami pastikan akan bagikan SK teman-teman. Sekarang ini, Pak Bupati sedang di Jakarta untuk memastikan dana transfer e-Market teman-teman. Semoga, kalau tidak ada halangan, di awal bulan September SK sudah bisa dibagikan,” tambahnya.

Aksi damai ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya kejelasan terkait status dan hak-hak para pegawai PPPK yang telah mengabdi di Kabupaten Nabire.

[Nabire.Net/Imran]