Ramai-Ramai Mempertanyakan Defisit APBD Nabire 2017 Sebesar 35 M & Hutang Jangka Pendek 133.5 M

Seperti diketahui Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) kabupaten Nabire tahun anggaran 2017 mengalami defisit sebesar 35 Miliar rupiah. Kondisi tersebut membuat warga Nabire bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi, bahkan ada tudingan bahwa status Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Papua kepada pemerintah kabupaten Nabire tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada.

Menanggapi persoalan tersebut, Nabire.Net mencoba meminta penjelasan dari salah satu legislator DPRD Nabire, Muhammad Iskandar yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Muhammad Iskandar membenarkan hal tersebut dan mengatakan hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Nabire dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pemerintah kabupaten Nabire, 26 Juli 2018 lalu.

(Baca Juga : Wow, APBD Nabire Tahun 2017 Defisit 35 Miliar Lebih)

Dikatakan Iskandar, selain mengalami defisit 35 Miliar, pemerintah kabupaten Nabire memiliki hutang jangka pendek sebesar 133.5 Miliar.

“Ya betul, APBD Nabire defisit 35 Miliar dan punya hutang jangka pendek 133.5 M”, kata Iskandar.

Ketika ditanyakan, penyebab terjadinya defisit pada APBD 2017, Iskandar menuturkan hal itu terkait pembiayaan untuk beberapa pos, namun penjelasan pihak eksekutif kepada legislatif menurutnya masih belum memuaskan.

Sayangnya, hingga saat ini Nabire.Net belum mengetahui pos-pos yang menjadi sasaran dana APBD 2017 sehingga terjadi defisit keuangan dan munculnya hutang jangka pendek.

“Saya tanyakan semua dengan nada marah, digunakan untuk apa sehingga ada defisit ? Sampah, Pasar Kalibobo, Pasar Karadiri, Jembatan BMW, SMP di Hariti BPP2, Percetakan Sawah, Persinab, olahraga, dan lain-lain banyak sekali yang tidak kunjung ada perubahan membaik”, tutur Iskandar.

Iskandar mengatakan dari 100 lebih usulan kegiatan yang disampaikan dewan sesuai aspirasi dari bawah, hanya sebagian kecil saja yang diakomodir pemerintah eksekutif melalui kegiatan pembangunan, sisanya kurang ditanggapi oleh pemerintah.

Ketika ditanyakan mengenai tudingan sebagian besar warga Nabire dengan raihan status WTP dari BPK Papua yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini di Nabire, Iskandar punya pendapat sendiri terkait hal itu.

Dijelaskan bahwa status Wajar Tanpa Pengecualian tersebut merupakan apresiasi dari BPK Papua karena laporan keuangan dari pemerintah kabupaten Nabire terbaik.

Namun Iskandar khawatir, dengan adanya defisit anggaran tahun 2017 dan cicilan jangka pendek bisa menambah angka defisit di tahun anggaran 2018.

Sebelumnya Nabire.Net juga sudah meminta keterangan dari mantan Kepala BPKAD Nabire, Slamet SE M.Si beberapa hari lalu, sebagai pihak yang mengetahui benar seluk beluk keuangan di Nabire, mengenai penyebab defisitnya APBD Nabire tahun 2017, namun yang bersangkutan tidak memberikan tanggapannya hingga saat ini.

Lalu kemanakah dan dipergunakan untuk apakah anggaran APBD 2017 tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 35 M dan hutang jangka pendek sebesar 133.5 M ? Bukankah warga Nabire juga harus tahu penggunaan anggaran yang berasal dari mereka juga melalui Pajak, dan bukan sekedar dipaparkan angka-angka saja ? Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Nabire harus menjelaskan secara transparan dan gamblang mengapa ada defisit 35 Miliar dan hutang jangka pendek 133.5 Miliar berikut peruntukkannya.

[Nabire.Net]


Silahkan Komentar

Komentar Anda

One Response to Ramai-Ramai Mempertanyakan Defisit APBD Nabire 2017 Sebesar 35 M & Hutang Jangka Pendek 133.5 M

  1. Ayub says:

    coba KPK datang ke Nabire periksa Bupati, Slamet BPKAD sama pimpinan2 OPD boleh, biar kita tahu sapa yg benar sapa yg tidak benar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.
CLOSE
CLOSE