PT Kristalin Eka Lestari Diduga Serobot Lahan Adat Suku Wate Di Kampung Nifasi & Melibatkan Oknum TNI

tambang

(Pos Keamanan PT. Kristalin Eka Lestari di lokasi pertambangan Nifasi Makimi Nabire/Dok.R.W)

Persoalan legalitas operasional dari perusahaan tambang emas PT. Kristalin Eka Lestari yang beroperasi di kampung Nifasi, Distrik Makimi Nabire, disoroti banyak pihak, dikarenakan dalam operasionalnya, PT. Kristalin Eka Lestari diklaim melakukan intimidasi kepada warga masyarakat disekitar lokasi pertambangan dan kepada PT. Tunas Anugerah Papua.

Terkait hal itu, kamis tadi (10/11), LSM Masyarakat Papua Peduli Kemanusiaan Sekretariar Bersama (PPK Sekber), menggelar unjuk rasa damai di depan Istana Negara Jakarta, untuk meminta keadilan dari pemerintah Joko Widodo agar tidak melukai warga Papua dengan membiarkan oknum TNI melakukan tindakan intimidasi kepada warga Nifasi Distrik Makimi Nabire.

tambang2

Koordinator Aksi, Harun mengatakan, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, bahwa oknum TNI diduga membackup PT. Kristalin Ekalestari dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji, dengan mengintimidasi pelaku tambang rakyat dengan senjata laras panjang.

Selain itu, lanjut Harun, oknum TNI juga mengambil alih pos penjagaan tambang milik rakyat dan merobah warna pos penjagaan dengan warna hijau. Mereka juga dituding telah melakukan tindakan penghadangan/pelarangan terhadap logistik berupa bahan-bahan makanan dan BBM milik PT Tunas Anugrah Papua Holding Company yang dibawa ke lokasi operasi pertambangan dengan alasan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pangdam XVII/Cenderawasih.

333

Bahkan, sambung Harun, ada upaya mengadu domba antara warga masyarakat setempat dengan Suku Dani yang sengaja didatangkan dari luar wilayah penduduk setempat oleh oknum-oknum anggota TNI bekerjasama dengan PT Kristalin Ekalestari. Tindakan aparat TNI tersebut adalah mengadu domba dengan cara memecah belah dan menciptakan konflik baik antara sesama warga masyarakat Papua, khususnya di lokasi pertambangan atau sebaliknya antara warga masyarakat dengan TNI/Polri bahkan dapat menimbulkan konflik antara TNI dan Polri.

“Kami juga menyayangkan pemakaian fasilitas negara berupa alutsista milik institusi TNI untuk kepentingan bisnis PT Kristalin Ekalestari yang dilakukan oknum-oknum tersebut,” ucap Harun.

Harun menambahkan bentuk intimidasi lainnya adalah membackup/mendampingi Direktur PT Kristalin Ekalestari dengan cara mengancam dengan kekerasan dibantu aparat TNI dengan senjata lengkap masuk ke wilayah penambangan milik PT Tunas Anugerah Papua Holding Company dan merampas hasil produksi emas kemudian dibagi-bagikan kepada oknum-oknum TNI dan menguasai semua hasil produksi yang kerjakan oleh masyarakat setempat.

Sementara itu beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, John NR Gobay, khawatir masyarakat adat sekitar area panambangan emas di Nifasi, Kabupaten Nabire menjadi korban perebutan area tambang oleh dua perusahaan.

Ia mengatakan, dua perusahaan yang kini berselisih yakni PT. Tunas Anugerah Papua dan PT. Kristalin Eka Lestari. Pada 2007, PT. Kristalin sempat masuk ke daerah Nifasi. Namun tak ada hasil sehingga meninggalkan lokasi. PT ini membuat perjanjian dengan masyarakat adat Makimi pada 2012. Hingga 2016, PT ini tak pernah beraktivitas. Pada 2014 PT. Tunas Anugrah kemudian membuat perjanjian dengan masyarakat adat Nifasi. Setelah mendapat ijin, PT. Tunas Anugrah kemudian melakukan aktivitas tambang dan kegiatan CSR kepada masyarakat setempat diantaranya pembiayaan pendidikan, keagamaan, kesehatan, hingga pembagian sembako setiap bulan dari keutungan hasil produksi.

“Batas kedua blok perusahaan yaitu wilayah masyarakat adat Makimi dan Ifasi adalah sungai Mosairo. PT. Tunas Anugrah Papua sudah bekerja dan ada hasil. Belakangan ini ada pihak yang diduga penyusup masuk sebagai kontraktor di PT. Tunas Anugrah Papua. Awal Oktober, PT. Kristalin masuk ke area Kampung Nifasi dan membangun base camp disamping base camp PT. Tunas Anugrah. Selain itu pos masyarakat adat diambil alih dan diganti dengan pos TNI. Saya khawatir perselisihan dua perusahaan ini mengorbankan masyarakat adat sekitar area tambang,” kata John Gobay.

Menurutnya, masyarakat adat Nifasi tak menanggapi hal itu. Namun PT. Kristalin kemudian diduga menggunakan sedikitnya 30 oknum personil TNI Yon 753 Raider serta beberapa masyarakat asli Papua dari suku lain di luar Nabire mengamankan lokasi yang akan ditambang oleh perusahaan itu.

“Pos TNI langsung didirikan. Pada 17 Oktober 2016, Danyon mengajukan surat dengan No; B/621/X/2016 ke Dandim Paniai yang isinya permohonan penggunaan lahan untuk latihan di Distrik Legari yang disebut area pertambangan PT. Kristalin. Kami curiga, ijin lahan latihan ini hanya akal-akalan untuk memuluskan kepentingan PT. Kristalin,” ucapnya.

John telah menemui Pangdam XVII Cenderawasih terkait dugaan adanya oknum TNI “dibelakang” PT. Kristalin dan surat Danyon mengenai permintaan ijin penggunaan lahan untuk latihan. Katanya, Pangdam mengaku tak pernah memerintahkan anggotanya melakukan penjagaan.

“Pangdam berjanji akan menanyakan langsung hal itu kepada Danyon Nabire. Seakan ada skenario membenturkan antar masyarakat asli Papua dari suku di luar Nabire juga antar institusi TNI/Polri. Karena selama ini yang melakukan pengamanan di area PT. Anugrah Papua adalah anggota polisi. Ada pihak yang akan mengambil keuntungan dari situasi itu. Kami ingin Pangdam menegur dan memberi sanksi kepada Danyon Nabire serta oknum TNI yang ada di area itu,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Orwan Tolli Wone, komisi yang membidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM via teleponnya mengatakan, kehadiran perusahaan apakah perkebunan maupun tambang lebih cenderung merugikan masyarakat adat.

“Bukan hanya ketika ada persaingan tak sehat antar dua perusahaan disuatu wilayah masyarakat adat, tapi kadang ketika ada perusahaan akan masuk, masyarakat adat diiming-imingin keuntungan dan lainnya. Ketika perusahaan itu berhasil, mereka ingkar janji,” kata Orwan.

Menurutnya, area masyarakat adat diambil alih. Pemilik ulayat hanya menjadi penonton tanpa mendapat keuntungan. Ketika masyarakat menuntut haknya, mereka dibenturkan dengan kekuatan aparat keamanan.

tambang1

Saat ini, Pimpinan dari PT. Tunas Anugerah Papua sedang berada di Jakarta dan mengadakan pertemuan dengan anggota DPR RI membahas masalah penyerobotan lahan adat Suku Wate kampung Nifasi.

(Sumber : TribunRakyat/Jubi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *