PPI Waharia Nabire, Nasibmu Kini

Nabire – Pasca diresmikan oleh mantan Sekda Nabire, Drs. Johny Pasande, bulan November 2014 lalu, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berada di Waharia, Distrik Teluk Kimi, kabupaten Nabire, dalam kondisi tak terurus.

Salah satu faktor yang membuat PPI ini terlantar adalah pelimpahan pengurusan PPI dari Dinas Kelautan kabupaten ke Provinsi, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kondisi PPI Waharia yang terlantar ini turut mendapat perhatian dari anggota DPR Papua, John N.R Gobai.

Melalui rilis informasi yang diterima Nabire.Net dari John Gobai, minggu siang (30/06), dalam kunjungannya ke lokasi PPI Waharia (28/06), John menemukan PPI tidak terurus, padahal jika dikelola dengan baik, PPI bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Terkait kondisi PPI Waharia Nabire yang tak terurus, John meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar segera mengaktifkan kembali operasional PPI Waharia.

Sangat disayangkan jika dibiarkan tak terurus, mengingat PPI Waharia memiliki fasilitas lengkap dengan lokasi yang cukup luas, serta dilengkapi SPBN.

Selain itu, John meminta agar pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak swasta guna membangung pabrik pengolahan hasil laut di Nabire, sehingga hasil tangkapan nelayan di Nabire dapat langsung dibeli oleh perusahaan tersebut.

Bagi warga masyarakat yang berasal dari 6 suku pesisir di Nabire, laut adalah sumber kehidupan mereka, oleh karena itu, pemerintah harus memberdayakan masyarakat pesisir di Nabire, demi peningkatan kesejahteraan mereka.

Sebagai informasi, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Waharia, saat diresmikan operasionalnya 2014 lalu, dilengkapi dengan kolam tambak, pabrik es mini 5 ton, fasilitas rumah untuk istirahat, rumah untuk pelelangan, kantor, aula, mobil box ikan yang bisa disewa, dan penambahan 2 hektar tanah yang rencananya akan dibangun fasilitas lain seperti rumah nelayan dan pembeli ikan.

(Baca Juga : Pemerintah Nabire Resmikan Pangkalan Pendaratan Ikan Waharia)

Pemerintah kabupaten Nabire melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah mewajibkan agar pembongkaran ikan oleh nelayan di Nabire, dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan kampung Waharia Nabire.

Dengan sudah tersedianya sarana prasarana pendukung maka Dinas Kelautan dan Perikanan Nabire mengharapkan PPI dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pihak pengelola dan para nelayan.

Namun dengan pelimpahan tanggung jawab PPI dari kabupaten ke Provinsi, kondisi PPI Waharia tak terurus lagi. Semoga pemerintah provinsi Papua bisa kembali mengaktifkan PPI Waharia Nabire.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *