Nabire.Net

Polres Nabire menerima dana pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif  dan Presiden sebesar Rp 700 juta rupiah  dari Pemerintah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai.

“Iya ada. Pemda Dogiyai bantu 200 juta rupiah dan Pemda Nabire bantu 500 juta rupiah,” kata Kapolres Nabire, AKBP Tagor Hutapea, Senin siang (07/04/2014).

Penerimaan anggaran 700 juta rupiah  ini tentu bertentangan dengan penegasan Kepala Biro Analisis Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri Brigjen Sukamto Handoko, di Jakarta, seperti dikutip tribunnews.com, Kamis (6/2/2014) lalu.

“Mabes Polri tidak membenarkan bila ada satuan kewilayahan seperti Polda atau Polres menggunakan dana APBD untuk pengamanan Pemilu,” Brigjen Sukamto Handoko.

Tetapi, dengan personil yang banyak dan medan yang sulit seperti di Papua dapat dipahami.

“Asalkan anggaran itu tidak duplikasi dengan APBN dan yang disediakan pemerintah pusat,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2014) dikutip tribunnews.com.

Berapa Dana Pengamanan Pemilu untuk Papua?

Kapolda Papua Irjen Pol M. Tito Karnavian dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Papua dan Papua Barat yang berat dengan jumlah personil yang banyak, pihaknya telah mengajukan dana pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 sebesar Rp200 miliar.

“Angka tersebut sudah kami ajukan ke Mabes Polri. Hanya saja yang telah disetujui senilai Rp57 miliar,”  kata Kapolda beberapa waktu lalu di Jayapura kepada sejumlah wartawan.

Kata dia, dana pengamanan Pemilu sebesar 200 miliar yang diajukan itu digunakan untuk biaya pengamanan logistik, pengamanan tempat pemungutan suara dan tahapan lainnya. Tetapi, Mabes Polri Rp57 miliar. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia nilai Rp57 miliar 3 kali lebih besar.

Jumat, 31 Januari 2014 lalu, Kapolda Papua mengatakan, Kepolisian Papua masih terus melakukan evaluasi terkait dana yang tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan.

(MajalahSelangkah)