News & Info

“Pilkada Deiyai & Runtuhnya Sebuah Nilai Demokrasi”


Pilkada serentak jilid III tahun 2018 di seluruh Indonesia sudah mulai terdengar gaungnya, hampir seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota terpantau ramai dikunjungi oleh massa bakal calon perorangan maupun parpol yang mengantarkan jagonya untuk mendaftarkan diri di kpu dengan berbagai cara dan ekspresi.

Di kabupaten Deiyai, Papua, pada tahapan pendaftaran kali ini agak berbeda penerapannya dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana para bakal calon diminta agar pada saat itu juga semua persyaratan harus dilengkapi dan juga tanpa melalui akurasi verifikasi berkas paslon dukungan parpol pendukung.

Dan yang lebih terkesan aneh lagi, tanpa melalui sebuah klarifikasi dualisme SK parpol model B1 KWK ke pengurus DPP parpol bersangkutan, langsung KPU Deiyai menolak paslo yang mendaftar melalui partai yg sama.

Disini penulis tidak mempersoalkan siapa yang ditetapkan, tetapi hanya menekankan dan menanyakan kepada KPU Deiyai bahwa bagamana bisa dengan waktu yg sangat singkat, mereka bisa menjustifikasi atau membenarkan dukungan parpol dari si A dan si B, hal ini mengundang pertanyaan bagi pendukung paslon dan masyarakat pada umumnya.

KPU Deiyai harus bisa menjelaskan kepada publik, metode , alat verifikasi dan klarifikasi apa yang digunakan oleh KPU Deiyai sehingga tidak ada kegaduhan dan terkesan ada setingan serta pengkondisian oleh Ketua dan anggota terhadap paslon tertentu untuk memenangkan pilkada Deiyai. Kalau itu benar terjadi maka KPU sedang memunculkan potensi konflik yang mengarah pada korban jiwa.

Oleh karena itu, penulis berharap KPU Deiyai harus bisa menjelaskan ke publik agar tdk terjadi kegaduhan. Sedang terlihat ciri mengabaikan nilai demokrasi yakni membeli parpol dengan uang mahar 3 hingga 4 Miliar menggunakan tangan besi, mulai meminang suara rakyat dengan iming-iming besaran nilai rupiah, mengkotak-kotakan rakyat, moblisasi massa dari kabupaten lain, dan sebagainya. Semua itu tentunya akan melemahkan nilai demokrasi.

Seperti diketahui sistem demokrasi di NKRI adalah Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta esensi demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka sudah tentu kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, dan tak bisa digadaikan atau diperjualbelikan sehingga dimanfaatkan oleh siapapun dalam bentukapapun baik perorang maupun kelompok tertentu untuk memenuhi kepentingannya.

Dengan terlihat praktek politik pada pilkada Deiyai yang mana para paslon yg meminang kepada DPP partai politik dengan biaya perpartai diatas 2 Miliar adalah mengukir sebuah prestasi baru yang dalam dunia pilkada di Indonesia khususnya di Deiyai (ini testimoni dari seorang paslon), hal ini apabila di bandingkan dengan kondisi realita kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang di Deiyai maka hal ini sebuah kontradiksi sangat luar biasa.

Pertanyaannya kenapa setiap paslon bisa membeli partai dengan nilai mahar yang besar tapi kehidupan masyarakatnya rata-rata miskin dan kondisi pembangunan yang memprihatinkan, hal ini bisa dijawab oleh mereka yangg benar-benar mempunyai hati nurani terhadap tanah dan rakyat Deiyai, bukan oleh paslon yang ambisius menghalalkan segala cara untuk menggapai ambisinya atau kepentingannya.

Sejak awal KPU Deiyai maupun Paslon sudah melakukan kesalahan atau menyimpang dari apa yang sebenarnya, anggota KPU sudah mulai terindikasi terkontaminasi dgn kepentingan perorangan atau kelompok paslon tertentu. Apabila KPU yg notabene sebagai lembaga penyelenggara Pilkada berubah menjadi lembaga tim sukses maka apa yang akan terjadi serta apa yang kita bisa harapkan, suara rakyat adalah suara Tuhan yang artinya suara rakyat mengandung nilai spritual dan nilai moral, tak bisa dibelokan dengan uang atau materi lainnya, oleh siapapun dalam konteks pilkada suara rakyat yang murni adalah dengan hati nurani, tidak dipaksa atau diiming-imingi apapun, memberikan pilihan kepada paslon yang dianggap mampu memajukan tanah dan rakyat Deiyai ke masa depan yang lebih baik.

Maka saran kepada paslon dan kaum inteleltual kabupaten Deiyai agar mengawal pilkada Deiyai sehingga bisa terlaksana secara jujur, adil dan demokratis. Beberapa bahan refleksi bagi paslon dan kaum intelektual kab Deiyai antara lain :

1. Para paslon Agar tidak menggunakan biaya politik yang tinggi, baik tahap beli partai pendukung maupun tahap kompanye dan pencoblosan. Karena biaya yang anda gunakan adalah uang pinjaman dari pengusaha/pihak ketiga bank yang pada akhirnya setelah terpilih maka APBD daerah yang aka menjadi jaminan yang  akhirnya mengakibatkan pembangunan terlantar. Anda harus sadar bahwa menjadi pemimpin untuk membangun pembangunan dalam semua aspek, bukan jadi pemimpin untuk menggadaikan serta menguras uang rakyat untuk mengembalikan utang dan mengumpulkan dana untuk kepentingan pilkada berikutnya. Anda sebagai orang Deiyai harus mempunyai hati nurani dan jangan serakah.

2. Paslon jangan mengangkat tim sukses yang meminta biaya tinggi dan setelah anda terpilih mereka jadi bupati kecil sehingga mereka mengintervensi kebijakan yang diambil dan akhirnya banyak perencanaan dan pembangunan yang tidak sesuai seperti bagi-bagi jabatan dan terbengkalaianya pembangunan.

3. Kepada kaum intelektual Deiyai agar mampu serta berani mengkiritik, apa bila ada salah maka harus nyatakan salah atau keliru, dan kalau itu benar maka berani juga nyatakan benar, perlu kontrol semua fase tahapan agar tidak keluar dari aturan.

4. KPU Deiyai harus dapat menyelenggarakan pilkada sesuai prosedur dan mekanisme, jangan mau diintervensi oleh orang atau kelompok, seperti yg terindikasi sekarang ini.

5. Masyarakat memilih paslon yg mempunyai tujuan yang jelas untuk membangun, bukan karena mereka kasih uang bayar suara, karena uang yg mereka bagi itu uang pinjaman, nanti mereka tidak membangun, karena lima tahun dana APBD digunakan hanya untuk mengembalikan pinjaman uang dari para sponsor.

Ini sebuah catatan untuk kita semua anak negeri Deiyai, kita selalu berharap agar pilkada kabupaten Deiyai ini rakyat memilih pemimpin secara jujur, damai dan murni tanpa intervensi.

Pilkada Deiyai jangan membuat kemunduran dalam demokrasi, tapi perlu dikawal agar pilkada Deiyai dapat menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Deiyai menunggu pemimpin yang mempunyai hati nurani untuk membangun Deiyai di semua aspek pembangunan tanpa membedakan distrik, kampung, agama, pendukung, timses, marga, dan menjadi pemimpin untuk semua.

*Penulis adalah pemerhati sosial masyarakat & Pilkada, Norberthus Mote

[Nabire.Net]


Silahkan Komentar

Komentar Anda

One Response to “Pilkada Deiyai & Runtuhnya Sebuah Nilai Demokrasi”

  1. Anike says:

    Masyarakat Deiyai…..harus yakin memilih siapa….jangan dibodohi dgn uang seperti beberapa kabupaten lain, tulisan yg sangat bijak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.