Percepat Penurunan Stunting, TP-PKK Se-Papua Tengah Perlu Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah

Nabire – Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten se-Papua Tengah diharapkan dapat memahami filosofi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta dapat mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Papua Tengah.

Harapan tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, S.Sos., M.KP., dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Tim Penggerak PKK Se-Provinsi Papua Tengah, bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (23/04/2024).

“Kami berharap Tim Pengerak PKK Provinsi dan Kabupaten se-provinsi Papua Tengah selain melaksanakan 10 program pokok PKK juga senantiasa melaksanakan program kegiatan yang mendukung program pemerintah dan pemerintah daerah. Kiranya melalui kegiatan rapat koordinasi hari ini, Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Tengah dapat dimantapkan pemahamannya mengenai filosofi perberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta dapat mengoptimalkan potensi gerakan masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting di provinsi Papua Tengah,” beber Ukkas, S.Sos, saat membacakan sambutan Penjabat Gubernur Papua Tengah.

Gubernur menekankan perlunya sinergi antara Tim Penggerak PKK dengan pemerintah maupun sinergi antara Tim Penggerak PKK Provinsi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam melaksanakan tugas.

“Rapat Koordinasi Daerah yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dalam rangka membangun sinergi antara Tim Penggerak PKK Provinsi dan Tim Penggerak Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah dengan tema “Sinergitas Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah Menuju Keluarga Sejahtera”, imbuhnya.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen menekan angka stunting hingga 0%, sehingga telah dibentuk Satgas Penanganan Stunting di Papua Tengah sebagai wujud implementasi dari Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Adapun angka prevalensi stunting di Papua Tengah berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan angka 33% di Mimika, 13.4% di Deiyai, 45.2% di Paniai, 42.5% di Puncak Jaya, 35.1% di Dogiyai, 35.4% di Intan Jaya,. 17.1% di Nabire dan 42% di Puncak. Angka-angka ini menurut WHO merupakan angka yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan peran semua stakeholder untuk mengatasi hal ini.

“Dengan segala upaya yang kita kerjakan bersama-sama dalam menurunkan angka stunting di provinsi Papua Tengah dalam memberikan dampak penurunan stunting di masing-masing kabupaten se-Papua Tengah dengan target penurunan 14% pada tahun 2024, ini informasi data angka prevalensi stunting akan terus diperbarui setiap tahun oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB Papua Tengah,” kata Ukkas, S.Sos.

“Atas nama pemerintah provinsi Papua Tengah mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pengurus tim pengerak PKK provinsi Papua tengah beserta tim PKK di 8 kabupaten di provinsi Papua Tengah yang terus aktif membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan daerah dan penanganan stunting, menekan laju inflasi dan permasalahan lainnya,” pungkas Ukkas, S,Sos.(*)

[Nabire.Net]