Pengguna Kartu Papua Sehat Yang Tak Punya BPJS Kesehatan Akan Dikenakan Tarif Swasta

(Direktur RSUD Nabire, dr. Andreas Pekey, Sp.PD)

Nabire – Terhitung mulai tahun 2020, pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) akan dikenakan tarif swasta jika tidak mengurus dan memiliki BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat.

Hal itu disampaikan Direktur RSUD Nabire, dr. Andreas Pekey, Sp.PD, kepada Nabire.Net, rabu (02/10).

Diuraikan dr. Andreas Pekey, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah provinsi Papua dimana sejak tahun 2019, sudah tak ada lagi kucuran dana melalui Kartu Papua Sehat ke setiap rumah sakit di Papua, termasuk RSUD Nabire.

Dampaknya, banyak rumah sakit yang melakukan utang pelayanan baik jasa petugas, bahan habis pakai hingga obat-obatan yang jumlahnya tentu tidak sedikit.



Lanjut Direktur RSUD Nabire, dengan menumpuknya utang tersebut, maka problem yang terjadi tentu berkaitan dengan pelayanan kesehatan salah satunya yang paling sering terjadi adalah ketersediaan obat-obatan dan bahan lainnya.

“Jika di tahun 2019, pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) masih dilayani walaupun membebani Rumah Sakit karena sifatnya utang, tapi di tahun 2020, semua menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan atau sering disebut Kartu Indonesia Sehat (KIS)”, ujar Andreas.

Sehingga pasien yang tidak memiliki BPJS Kesehatan (KIS) dan hanya memiliki KPS, maka akan dikenakan tarif swasta. Kebijakan ini tinggal menunggu persetujuan dan putusan dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Nabire untuk pelayanan di Nabire.

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *