“Pemkab Paniai Tak Punya Hak Atur Dana Desa”

(Marinus Gobai)

Paniai – Seperti diberitakan di salah satu media online di Papua bahwa ada Kepala Kampung yang kecewa dengan pemotongan Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Paniai, pandangan ini murni keluar dari inisiatif penulis untuk menolak bentuk-bentuk penindasan kepada Pemerintah Kampung di Kabupaten Paniai. Selain itu, Kepala Kampung juga wajib mempelajari UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendahuluan

Setelah lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, maka pemdes disebut pemerintah yang otonom sehingga entah siapa dalam status apapun tidak punya hak untuk mengatur Pemerintah Kampung. Lagi- lagi banyak sumber dana yang mengalir sehingga banyak upaya-upaya yang dilakukan dan telah terbukti mengambil alih hak Pemerintah Kampung yang notabene kampung otonom.

Diketahui bahwa Pemerintah Kampung tersendiri menerima tiga sumber dana yaitu Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), dan Prospek serta sumber lain. Jika Kepala Pemerintah Kabupaten Paniai memfasilitasi Musrengbang, maka hal itu bertolak belakang dengan ketetapan UU Desa No 6 tahun 2014.

Dalam UU Desa Bab XIV Pebinaan dan Pengawasan. Pasal 112 poin a telah jelas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Kampung. Dengan aturan ini telah tegas bahwa tugas Bupati sebatas mengawasi dan membina. Pemerintah Kabupaten hadir bukan untuk mengatur, mengurus, memfasilitasi Musrengbang Dana Desa dengan tujuan tertentu.

Musrengbang Kampung atau Musrengbang Kabupaten ?

Proses Musrengbang Kampung yang mana difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten telah diintervensi serta mengabaikan hak masyarakat setempat sehingga mengiyakan usulan tunggal. Usulan itu bersifat memaksa sehingga merugikan masyarakat setempat. Pertanyaan usulan tidak bersifat final masih ada tahap prioritas masalah akan tetapi diloloskan dalam tahap akhir.

Ini kelalaian dalam dampingan para pendamping sebab masing- masing Kampung memiliki potensi serta masalah yang berbeda-beda. Contoh Kampung diatas air, tanah berpasir menanam tanaman kopi. Teknologi apa yang diterapkan di Paniai, sehingga tanah yang berpasir juga meloloskan usulan tersebut.

Tahapan Musrengbang Kabupaten berbeda dengan Musrengbang Kampung. Musrengbang Kabupaten berasal dari usulan Pembangunan Kampung yang tidak bisa ditangani dari tiga sumber dana Kampung diusulkan ke tingkat Distrik kemudian diusulkan ke Musrengbang Kabupaten.

Musrengbang Kampung yang bersumber dari anggaran DD dan ADD usulan pembangunan Kampung wajib di usulkan dalam Musrengbang Kampung. Pelaksanaan Musrenbang Kampung dilakukan Kampung itu sendiri, sedangkan usulan program di usulkan RT/ RW sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Tahap berikut ada perengkingan masalah, mana yang diprioritaskan yang layak doakomodir dalam Rencana anggaran belanja (RAB) Kampung.

Kewenangan Pendamping Dana Desa

Mengapa usulantanaman Kopi adalah kebutuhan yang mendesak sehingga di akomodir dalam RAB 2019 ? Dimana kewenangan pendamping untuk membatasi usulan tersebut. Pendamping lebih mengenal Kampung dampingan daripada seorang Bupati. Kegagalan pendamping kampung mendampingi kampung terlihat dari Musrembang kampung yang seperti diintervensi kabupaten. Belum ada tahapan perengkingan masalah sehingga mengiyakan ide atau usulan seorang Bupati.

Para pendamping lebih mengenal Kampung Geida atau Kampung Waipa. Dua Kampung ini sesuai topografi tanah tidak cocok untuk mengembangkan tanaman kopi dan Potensi yang layak kembangkan perikanan air tawar.

Dana Harus Beredar Di Kampung

Tujuan dari program Dana Desa ini ialah agar perputaran uang berada di desa sehingga perekonomian desa bisa tumbuh dan berkembang. Dana desa diberikan agar uang itu mengalir ke desa dan kampung. Usulan pertanian Kampung-Kampung di Paniai bertentangan dengan tujuan diatas dimana pemotongan dana desa diatur oleh salah- satu LSM setempat. Pengurus LSM tersebut benar-benar tidak kenal potensi topografi Kampung.

Bab XI Kerja Sama Desa dalam Pasal 93 bagian kedua bahwa kerja sama dengan pihak ketiga akan tetapi dalam usulan pengadaan kopi, pelatihan kopi atas inisiatif Pemerintah Kampung ? Orang-orang Kampung belum bisa menyediakan bibit kopi dan menanam kopi. Uang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan oleh masyarakat setempat.

Gerakan 1000 Kopi ?

Gerakan pencangangan Bupati Kabupaten Paniai mendeklarasikan 1000 kopi meresahkan Pemerintah Kampung. Pemerintah Kampung merasa menjadi korban dalam gerakan itu. Awal mula sosialisasi bahwa akan ada sumber dana dari APBD untuk mengembangkan tanaman kopi akan tetapi justru ada pemotongan Dana Desa.

Layaknya gerakan tanam kopi, limpahkan saja kepada Dinas Pertanian Kabupaten Paniai. Dana harus bersumber dari APBD bukan dari dana Desa sebab rata-rata volume Dana Desa yang diterima lebih kecil dibandingkan Kabupaten lain. Tidak layak pembiayaan gerakan tanam kopi bersumber dari Dana Desa.

Kesimpulan

Kabupaten Paniai memiliki 216 Kampung, 209 Kampung diantaranya telah mengusulkan tanaman Kopi dalam Musrengbang Kampung dan diakomodir dalam RAB 2019. Enam Kampung memilih abstain pengusulan tanaman kopi pada usulan dana Desa 2019. Dengan alasan bentuk apapun, Pemerintah Kabupaten Paniai harus segera kembalikan Dana Desa ke masing-masing Kas Pemerintah Kampung kurang lebih sebesar 15 milyar.

Penulis, Marinus Gobai, pemuda Paniai yang sementara menjadi pekerja pemberdaya ekonomi masyarakat di Kabupaten Nabire.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *