Pemkab Paniai Masih Abaikan Pengusaha Tambang Emas Ilegal Di Sepanjang Degeuwo

Paniai – Sampai saat ini, pemerintah kabupaten Paniai masih belum serius menangani persoalan maraknya pengusaha tambang emas ilegal yang beroperasi di sepanjang bantara Sungai Degeuwo, kabupaten Paniai. Hal ini sudah lama terjadi dan terkesan dibiarkan.

Untuk diketahui Sungai Degeuwo berada di wilayah administrasi kampung Nomouwodide, Distrik Baya Biru yakni induk dari Distrik Bogobaida, kabupaten Paniai, Provinsi Papua.

Penambangan emas secara ilegal terjadi di 3 lokasi sepanjang bantaran Sungai Degeuwo masing-masing Tagipige, Baya Biru dan Tayaga. Hal itu sudah terjadi sejak tahun 2002 sampai saat ini.

Walaupun sudah berlangsung selama 17 tahun, tapi tidak ada penanganan serius dari pemerintah kabupaten Paniai sebagai pemilik kekuasaan wilayah tersebut.

Kekayaan alam yang ada di Degeuwo, dikuras habis secara ilegal oleh para pengusaha ilegal yang datang dari luar Papua dan hanya mencari keuntungan di tempat tersebut.

Catat saja ada sejumlah pengusaha ilegal yang beroperasi di Degeuwo seperti Ibu Anto, H. Ari (CV Gas Satria), Mt. Trefor (PT. Madinah Quarrata Mining), H, Marzuki (CV Komputer), Seki Tabuni dan Boy.

Para pengusaha tersebut memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun diyakini IUP tersebut adalah IUP palsu yang dibuat atas kesepakatan sepihak antara pengusaha tersebut dengan pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat pemilik ulayat.

Seperti kita ketahui bersama, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal tersebut tertulis dengan jelas dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, tapi apakah pasal tersebut sudah sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada secara riil khususnya di Paniai, dimana masyarakat setempat tidak merasakan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran mereka. Itu semua hanya demi kepentingan pejabat pemerintah dan pengusaha berduit yang rakus akan kekayaan alam.

Masyarakat khususnya di Degeuwo selama ini hanya dibodohi dan menjadi sapi perah tanpa ada perhatian dari pemerintah maupun pengusaha di Degeuwo. Kekayaan alam yang dimiliki masyarakat dikeruk sampai habis, tapi masyarakat tidak pernah mencicipi pendidikan, kesehatan, infrastruktur perumahan, dan lain sebagainya.

(Foto.John Timepa)

Sampai kapan pemerintah akan mengatasi persoalan ini ?

*Penulis : John Timepa

[Nabire.Net/Palentinus]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *