Pemkab Nabire Minim Publikasi & Penerapan E-Government

Nabire – Kondisi website pemerintahan daerah walaupun mengalami peningkatan di seluruh Indonesia namun masih memprihatinkan. Berdasarkan data Indonesian E-Government Index tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 107 dari 193 negara dalam hal E-Government Development Index.

Meskipun beberapa tahun belakangan ini, pemerintah terus mengembangkan E-Goverment, namun secara global Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain.

Salah satu isu utama dari persoalan ini ialah tidak adanya sistem E-Government yang merata di setiap daerah, alhasil kesenjangannya mungkin cukup besar. Inti masalahnya cukup klasik, yakni pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi masalah utama di negeri ini. Cukup fair rasanya jika penerapan E-Government yang merata akan bisa terwujud jika jaringan internet juga tersedia memadai.

Namun selain jaringan, kebijakan pimpinan serta kualitas SDM yang dilibatkan dalam implementasi E-Government juga sering menjadi persoalan.

Berbicara mengenai era E-Government tentu kita berbicara mengenai website pemerintah daerah yang menjadi instrumen utama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Website Pemerintahan daerah seharusnya bisa menjadi media komunikasi, informasi dan transparansi antara pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah lainnya, dunia bisnis dan masyarakat.

Bagaimana Dengan Kondisi E-Government di Kabupaten Nabire ?

Layanan publikasi informasi/E-Government di kabupaten Nabire masih sangat memprihatinkan. Dari hasil penelusuran Nabire.Net, jumlah website instansi pemerintah di Nabire masih sangat sedikit. Kalaupun ada, website tersebut jarang update dan hanya sebagai pajangan saja. Kalaupun ada update informasi publik, bisa dihitung berapa kali hal tersebut dilakukan dalam sebulan.

Beberapa website milik pemerintah kabupaten Nabire (tidak termasuk website tiap OPD) diantaranya :

  • Website Pemerintah Kabupaten Nabire : Nabirekab.go.id

  • Website Jaringan Keuangan Daerah (Simda) : Nabire.org

Padahal keberadaan website pemerintah sangatlah penting yang bisa menjadi dasar dan acuan informasi bagi masyarakat.

Selain mempublikasikan visi dan misi serta peraturan daerah dan aktivitas pemerintah, juga bisa menjadi corong informasi potensi suatu daerah, corong transparansi penggunaan anggaran, corong komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta mengandung informasi yang dapat dijadikan media koordinasi secara internal, dimana antar instansi dapat bertukar informasi.

Pada tingkat yang lebih ideal bila perlu website pemerintah memiliki Link Paperless Office (PLO), sehingga dapat memudahkan koordinasi antar unit kerja dan atau instansi Pemda.

Keaktifan Pemerintah Daerah Di Media Sosial

Selain website sebagai corong pemerintah, pemerintah daerah juga diminta untuk aktif di media sosial sebagai sarana komunikasi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Bahkan Menkominfo, Rudiantara pernah melontarkan hal itu kepada Kepala Dinas Kominfo dan Humas Pemda 2017 silam, saat menghadiri kegiatan Government Public Relations (GPR) di Surabaya.

Dikatakan Rudiantara, era komunikasi saat ini sudah berubah. Saat ini jumlah pengguna media sosial sudah banyak dan bisa digunakan sebagai jalur komunikasi, oleh karena itu pemerintah daerah perlu memanfaatkan hal tersebut, meskipun komunikasi melalui dunia nyata juga tetap harus dilakukan.

Namun sayangnya pemanfaatan media sosial oleh pemerintah kabupaten Nabire masih nihil.

Selain website dan media sosial, Pemerintah Daerah juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas pelayanan kepada publik, salah satunya melalui media elektronik seperti stasiun tv.

Salah satu stasiun tv milik Pemkab Nabire yang sempat eksis selama ini (Nabire TV), belakangan sudah tak aktif lagi. Tidak diketahui jelas persoalannya, namun hal tersebut cukup disayangkan, mengingat keberadaan stasiun TV milik pemkab Nabire tersebut cukup mendapat apresiasi dari warga Nabire.

Pemerintah daerah tentu harus berinovasi dan kreatif dalam mengelola informasi serta memberikan pelayanan yang baik kepada publik melalui E-Government. Kehadiran Website, Sosial Media, maupun media lainnya harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan publik. Akan sangat disayangkan jika hal tersebut dilewatkan.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *