Nabire.Net

(Pertemuan pembahasan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia di Nabire/Foto.Alepi)

Nabire – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia yang bertujuan sebagai upaya penyelamatan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.

Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia ini meliputi beberapa sektor seperti sektor Kelautan, Pertambangan, serta Kehutanan dan Perkebunan.

KPK sendiri menekankan pada tataran pencegahan. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih perizinan atau misalnya tambang-tambang ilegal yang bebas beroperasi. Semua harus dibenahi agar tak ada praktik korupsi di dalamnya.

Terkait hal ini, bertempat di Aula Dinas PUPR Nabire, Rabu (06/11), telah dilaksanakan pertemuan yang digagas oleh Setda Nabire bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua cabang Nabire.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 3 Setda Nabire, Piter Erari SE M.Si, dihadiri sejumlah instansi teknis terkait. Asisten 3 dalam arahannya mengatakan semua pihak harus punya komitmen untuk melakukan upaya penyelamatan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.

Selain itu peran serta masyarakat sangat penting dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA yang ada di kabupaten Nabire.

Pertemuan ini sendiri fokus membicarakan pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat yang diketuai Sekda Nabire dan Sekretaris DPMK Nabire bersama anggota dari tiap OPD.

Alexander Pekei, SSTP, M.Si, selaku Sekretaris DPMK Nabire, kepada Nabire.Net menegaskan, kegiatan ini sesuai dengan program kerja Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Kampung kabupaten Nabire.

Mengingat DPMK memiliki bidang yang menangani Lembaga Masyarakat Kampung (LMK) dan memiliki 3 seksi, sehingga proses kegiatan diatas dapat dikawal dengan baik.

[Nabire.Net]