Pemkab Dogiyai Harus Libatkan DPRD Yang Baru Bahas Pemekaran Mapia Raya
(Anggota DPRD kabupaten Dogiyai, Yones Waine)
Dogiyai – Anggota DPRD kabupaten Dogiyai, Yones Waine, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten Dogiyai harus libatkan DPRD Dogiyai dalam rencana pemekaran kabupaten Mapia Raya, seperti isu-isu yang bergulir akhir-akhir ini di masyarakat.
Hal itu disampaikan Yones Waine, kepada Nabire.Net, senin (26/06). Dijelaskan Yones, seharusnya Pemkab Dogiyai sudah tahu bahwa masyarakat menolak dengan tegas pemekaran kabupaten Mapia Raya.
Penolakan tersebut sudah dilakukan sejal 2019 lalu di Dogiyai, yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat.
(Baca Juga : Pemekaran DOB Mapia Raya Harus Utamakan Aspirasi Rakyat Bukan Elit)
Penolakan yang dihembuskan oleh masyarakat didasari berbagai hal dan alasan yang mendasar. Beberapa hal tersebut yakni sebagai berikut :
(1) Sangat belum siap Sumber Daya Manusia (SDM)
(2) belum siap Sumber Daya Alam (SDA)
(3) Lokasi kedudukan ibu kota
(4) Data Penduduk Tetap (DPT) Lembah kamu dan lembah mapia
(5) Ada empat isu beredar di lingkungan masyarakat serta media sosial pada tahun 2018-2020
-
a) Pemindahan Ibukota Dogiyai ke Pona,
-
b) Pemekaran Kampung,
-
c) Pemekaran Distrik,
-
d) Pemekaran kabupaten Mapia Raya
Menurut Yones, anggaran untuk pemekaran kabupaten Mapia Raya yang menurutnya 100 Miliar, dilakukan oleh DPRD yang lama yakni periode 2014-2019. Namun selama 5 bulan terakhir, legislatif Dogiyai belum pernah lagi membicarakan hal ini dengan pemkab Dogiyai.
“Kami DPRD yang baru 2019-2024, belum pernah tatap muka dengan eksekutif untuk membahas pemekaran Mapia Raya. Kami minta agar pemkab Dogiyai bisa melalui mekanisme yang benar, dan menghormati legislatif,” katanya.
Yones berharap agar pemkab Dogiyai bisa menggandeng DPRD Dogiyai dalam membahas perencanaan pembangunan dan bekerjasama, karena hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan.
[Nabire.Net/Ones Yobee]
Pemekaran Mapia raya perlu di pertimbangkan aspirasi masyarakat Madani Dogiyai, pihak kepentingan politik jangan sewenang-wenang hadirkan kabupaten baru itu.tetapi harus gumul semua aspirasi dari masyarakat Dogiyai seluruhnya. Boleh sewenang-wenang para elit rakus kekuasaan, bila kabupaten baru itu hadir hanya untuk para rakus kekuasaan saja. jadi, Intinya kami semua masyarakat Dogiyai dengan tegas menyatakan kami tolak rencana busuk itu.
Sepatutnya tidak perlu kita mekarkan.
Karena ini salah satu jalan yang dibuat oleh putra daerah untuk masuk orang pendatang.
Pasti putra daerah akan jadi pemimpin.namun, tempat basa akan diduduki oleh non Papua.
Syooo