Nabire.Net

Pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nabire Papua, berbagai persoalan masih terus terjadi, seperti pengerahan massa untuk menduduki kantor Distrik Nabire, dan lambannya rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik, padahal seharusnya rekapitulasi perhitungan suara sudah harus berada di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui ada Calon anggota legislatif di Kabupaten Nabire, Papua, yang kalah pada Pemilu, 9 April lalu, mengerahkan massa untuk menduduki kantor distrik dan mengancam akan membakar kantor Distrik. Kebanyakan di antara mereka (massa), kata dia, memegang senjata tajam seperti pisau dan parang pendek. Senjata tajam itu umumnya diselipkan di dalam baju.

Aparat kepolisian dari Polres Nabire sendiri dikerahkan untuk menjaga keamanan di kantor Distrik.

Seharusnya proses perhitunga suara sudah sampai di tingkat KPU kabupaten, namun hingga di tingkat PPD, perhitungan dan rekapitulasi suara berjalan lamban, dan baru diadakan pleno sabtu kemarin (19/04/2014).

Pada pleno sabtu kemarin di kantor Distrik Nabire, masyarakat juga mempertanyakan kehadiran Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy S.E. Menurut masyarakat, kehadiran Ketua KPU papua ditakutkan akan mengintervensi pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik. Seharusnya kapasitas seorang Ketua KPU Provinsi tidak diperlukan pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat Distrik.

Masyarakat kota Nabire pada umumnya kesal dan kecewa dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nabire yang dinilai tidak jujur, penuh dengan intrik dan permainan, tidak transparan, dan justru meresahkan warga kota Nabire dengan banyaknya ancaman, bahkan pengrusakan hingga penganiayaan kepada anggota TPS di Topo beberapa waktu lalu.

Pemilu seharusnya menghasilkan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan membawa perubahan bagi perbaikan pembangunan, bukan justru meresahkan masyarakat.