Pemerintah Instruksikan Registrasi Kartu SIM HP Pakai KTP & KK, Telkomsel Regional Maluku-Papua Siap Dukung Kebijakan Pemerintah

Share

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperketat proses aktivasi kartu SIM prabayar milik operator telekomunikasi. Pelanggan baru maupun lama wajib mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP dan nomor kartu keluarga ( KK) miliknya.

Kewajiban registrasi pelanggan seluler prabayar ini akan mulai berlaku pada 31 Oktober 2017 dan paling lambat 28 Februari 2018. Bila pelanggan melampaui batas akhir registrasi, maka akan diberi masa tenggang yang itu bisa berdampak pada pemblokiran layanan secara bertahap.

Jika pelanggan prabayar tidak registrasi ulang akan diblokir layanan panggilan keluar, masuk, serta SMS yang paling lambat 15 hari kalender sejak tanggal pemblokiran layanan.

Data NIK dan nomor KK yang dicantumkan dalam proses aktivasi tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga pengguna tidak bisa lagi sembarangan memasukkan nomor.

Pendaftaran NIK dan KK bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri setelah membeli kartu prabayar. Atau bisa juga dilakukan melalui gerai operator masing-masing.

Untuk pendaftaran yang dilakukan sendiri, pengguna bakal dibatasi hanya bisa mendatarkan tiga nomor prabayar dari satu operator seluler. Sedangkan pendaftaran melalui gerai masing-masing operator, tidak dibatasi jumlahnya.

Sementara itu, bagi pengguna lama, diharuskan untuk mendaftar ulang. Sistem nantinya akan mengirimkan notifikasi. Saat sudah mendapatkan notifikasi, pengguna diharuskan untuk memasukkan nomor KTP dan KK.

Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa pelanggan tidak bisa lagi memakai NIK atau nomor KK palsu untuk mengaktifkan nomor prabayar. Pasalnya, Dukcapil telah memberi akses database kepada operator, sehingga bisa dipakai untuk mencocokkan NIK dan nomor KK yang didaftarkan pelanggan.

Sementara itu, Operator telekomunikasi di Indonesia siap mendukung dilaksanakannya kewajiban registrasi layanan prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Seperti dikatakan Muhammad Kadri, selaku Corporate Communications Telkomsel Regional Papua Maluku, kepada Nabire.Net melalui pesan singkatnya, kamis sore 12 Oktober 2017.

Dikatakan Muhammad Kadri, Telkomsel sap mendukung kebijakan pemerintah yang memberlakukan peraturan mengenai kewajiban registrasi pelangga prabayar, seperti yang disampaikan oleh Direktur Sales Telkomsel Pusat kepada dirinya.

Muhammad Kadri juga menuturkan, Telkomsel berharap kepada para pelanggannya untuk melakuka registrasi dengan baik dan benar sehingga akan menjadikan industri telekomunikasi lebih baik serta kompetisi yang lebih sehat dimasa mendatang.

[Nabire.Net]

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.