Pembangunan Lapangan Terbang di Dua Distrik di Kabupaten Nabire Sangat Kuat Terindikasi Korupsi

Pembangunan lapangan terbang di dua distrik di Kabupaten Nabire sangat kuat terindikasi korupsi. Pasalnya, lapangan terbang itu dibangun dengan swadaya masyarakat, tapi dimasukan dalam anggaran pembangunan kabupaten Nabire.

“Pembangunan lapter di Distrik Dipa dan Menouw Kabupaten Nabire sangat sarat korupsi, karena bupati memasukan anggaran pembangunannya pada APBD padahal itu dibangun oleh masyarakat,”ujar Sekretaris Komisi E DPR Papua dari Dapil V Hagar Aksamina Madai, Senin (18/3) kemarin.

Memang, kata dia, bupati hadir untuk melihat kedua lapangan terbang serta menyerahkan dana kepada masyarakat, tapi itu setelah pembangunannya selesai dilakukan masyarakat.
“Memang ada Rp300juta yang diberikan bupati kepada masyarakat kedua distrik, tapi setelah pembangunan selesai. Nah, masyarakat heran kenapa kemudian masukan dalam anggaran pembangunan yang nilanya per lapangan terbang Rp1milliar,” tanya dia.

Karena indikasinya sangat kuat, lanjutnya, sebagai anggota pemilihan dari Nabire, sangat mendukung proses hukum yang sedang dilakukan Polisi.
“Kami dukung pengusutan yang dilakukan Polisi, biar jelas apakah memang ada korupsi atau tidak,”tandasnya.

Dan, kata dia, terkait proses hukum, dirinya sama sekali tidak mencampurinya. “Saya tidak campuri ururan hukum, yang melaporkan itukan masyarakat,”ketusnya.
Pembangunan Lapter  di Distrik Meouw sudah selesai  2011 lalu. Sedangkan Lapter  di Distrik Dipa sedang dalam proses pembangunan, dan dalam waktu dekat  akan rampung.
“Saat saya kunjungan kerja kesana ada laporan dari masyarakat, yang menyebutkan akhir tahun 2012 Bupati Nabire datang dan memberikan uang Rp. 300 juta. Katanya uang itu adalah bantuan, tapi kenyataannya dimasukan dalam anggaran APBD,” ungkapnya.
Hagar juga mengklaim, dirinya ikut berkontribusi dalam pembangunan di dua distrik tersebut. “Saya juga ikut membantu, tapi kok bisa-bisa bupati mengaku yang membangun lapter tersebut,”ketusnya.

Sebelumnya Anggota DPR Papua lainnya yang juga berasal dari Dapil V, Yulius Migaoni mengatakan, mendukung penyidikan yang dilakukan satuan Tipikor Polda dengan  memeriksa Bupati Nabire. Karena indikasi korupsi dalam pembangunam 2 lapter itu sangat kuat.
“Masyarakat sendiri yang melaporkan, lapter dibangun swadaya tapi bupati memasukannya dalam APBD,”terangnya.
Bahkan, dari laporan masyarakat tidak pernah ada perusahaan yang masuk ke dua distrik itu guna melakukan kegiatan pembangunan Lapter. “Kalau memang dana pembangunan dari APBD mestinya setiap pekerjaan dilelang, ini tidak jelas,”paparnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *