Kejari Nabire Harap Kerjasama Masyarakat Ungkap Korupsi

Kejaksaan Negeri Nabire meminta seluruh lapisan masyarakat agar dapat bekerjasama mengungkap kasus korupsi.  Hal tersebut disampaikan mengingat rentang kendali Kejaksaan Negeri Nabire yang cukup besar. Yakni menangani tujuh kabupaten di Papua, masing-masing Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Itan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Kabupaten Pucak.

Ada Dasar Hukum untuk Menjerat Penimbun BBM di Nabire

Undang–Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi nomor : 22 tahun 2001 pasal 55 yang berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dengan dasar hukum ini tinggal pemerintah melakukan tindakan penangkapan yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati. Agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja (sat-Pol PP) bersama pihak Kepolisian melakukan Sidak.

Kasus dugaan korupsi pembangunan 2 lapangan terbang di Kabupaten Nabire semakin berkembang

Kasus dugaan korupsi pembangunan 2 lapangan terbang di Kabupaten Nabire semakin berkembang. Jika Polda Papua menyebut dugaan kerugian negara hanya Rp 2 M, namun hasil audit BPK mencapai Rp8 M.