INFO PAPUA

INFORMASI SEPUTAR PAPUA

Pelantikan 20 Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Periode 2014-2019

Last modified on 2015-03-05 07:19:53 GMT. 0 comments. Top.

dprd inta jaya

Bertempat di Guest House Nabire, rabu (04/04), sebanyak 20 orang anggota DPRD kabupaten Intan Jaya periode 2014-2019, resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD baru mengungkapkan bahwa pihaknya akan meningkatkan pembangunan di kabupaten Intan Jaya seperti infrastruktur jalan yakni jalan Trans Papua Paniai sampai Intan Jaya.

Tipagau juga menyatakan di hadapan masyarakat umum bahwa kita harus membangun daerah bersama DPRD dan Pemerintah daerah supaya mendukung visi misi Bupati Kabupaten Intan Jaya.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengatakan, bahwa dirinya sudah siap membangun daerah bersama dengan DPRD yang baru terpilih.

Bupati Juga sempat sampaikan kepada seluruh Pegawai Staf dan SKPD di lingkungan Pemerintahan Intan Jaya dalam sambutannya bahwa akan diadakan rolling jabatan dalam waktu dekat supaya roda pemerintahn di Intan Jaya bisa berjalan dengan baik.

Tim Seleksi Panwas Dari 4 Kabupaten Di Papua Termasuk Nabire Telah Dibentuk

Last modified on 2015-03-04 13:54:32 GMT. 0 comments. Top.

pilkada

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Pdt. Roberth Y. Horick, MA., mengatakan, untuk menghadapi Pemilukada 2016 mendatang di Papua, dirinya menyiapkan perangkat dibawahnya yaitu Panwaslu.

“Untuk menyikapi Pemilukada di 11 kabupaten, tadi Kami sudah laksanakan pleno lengkap,” ungkapnya, Selasa (3/3).

Dari 11 kabupaten tersebut, 4 kabupaten Tim Seleksi (Timsel) Panwas-nya sudah dibentuk dan telah melaksanakan tahapan-tahapan, hingga pada tahap wawancara untuk menentukan 6 besar yang lolos seleksi yang nantinya diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk dilaksanakan fit and proper test guna menentukan 3 anggota Panwas yang lolos seleksi. Diantaranya kabupaten Nabire, Keerom, Asmat dan Waropen.

Pada 4 kabupaten tersebut, direncanakan tahapan terakhirnya dilanjutkan, dan diharapkan pada akhir Maret 2015, sudah ada nama-nama yang lolos seleksi, yang selanjutnya dilantik setelah dialokasikannya anggaran dari Bawaslu RI.

Berikutnya, untuk sisa 7 kabupaten yang turut melaksanakan Pemilukada secara serentak tersebut, hasil pleno sudah diputuskan untuk dibentuk Timsel Panwasnya. Yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Supiori dan Yalimo.

“Beberapa kabupaten kami jadikan satu Timsel. Misalnya, Merauke dan Boven Digoel itu satu Timsel, Mamberamo Raya dan Pegunungan Bintang satu Timsel, Yahukimo dan Yalimo satu Timsel dan Supiori sendiri satu Timsel,” terangnya.

Terhadap hal itu, dalam waktu dekat ini tim dari Bawaslu Papua turun untuk menjaring informan-informan yang dapat diambil informasi, bahwa kira-kira siapa yang kredibel, kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang dapat dijadikan sebagai Timsel dalam menyeleksi calon Panwas.

Disamping itu pula, Bawaslu Papua juga segera menyurat kepala-kepala daerah yang melaksanakan Pemilukada tersebut untuk ber-audiens. Hal ini dimaksudkan untuk sharing (berbicara) mengenai kebutuhan Panwas, sehingga Panwas di 11 kabupaten tersebut tidak kesulitan-kesulitan anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

“Yang pastinya sampai dengan saat ini, kami belum memiliki petugas Panwas di tingkat bawah, karena Panwas yang terbentuk pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, sesuai aturan undang-undang bahwa dua bulan sesudah Pemilu masa jabatan Panwas berakhir dengan sendirinya,” pungkasnya.

(BP)

Mama-Mama Asli Papua Demo Di Depan Kantor Gubernur Minta Prioritaskan Hak Orang Asli Papua

Last modified on 2015-03-04 13:51:40 GMT. 0 comments. Top.

f3uHNfPfOu

Kurang lebih 500 orang mama-mama asli Papua mengikuti aksi damai di depan Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Selasa 3 Maret. Mereka menuntut pemerintah provinsi memprioritaskan hak-hak orang asli Papua.

Mereka bergabung dalam kelompok Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap). Mereka dipimpin Roberth Djitmau.

Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama. Yaitu peraturan daerah khusus (perdasus) untuk melindungi pedagang asli Papua, pembangunan pasar permanen untuk pedagang mama-mama  asli Papua, dan melarang mal maupun pusat perdagangan lain menjual komoditas yang sama dengan orang Papua seperti pinang sirih.

Mereka juga menuntut Gubernur Papua memerhatikan pedagang asli provinsi itu agar mampu bersaing di pasar.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menemui mama-mama Papua itu. Klemen menampung aspirasi tersebut dan berjanji memerhatikan nasib warga asli Papua.

(Metro/R.H)

Pemerintah Buka Tes Ulang CPNS Honorer K2

Last modified on 2015-03-03 14:18:34 GMT. 0 comments. Top.

tes-CPNS

Pemerintah memberikan kesempatan terakhir bagi para tenaga honorer kategori 2 (k2) untuk mengikuti tes ulang calon pegawai negeri sipil (CPNS). Rencananya tes itu digelar setelah lebaran atau sekitar bulan Juli atau Agustus.

Hal itu dilakukan karena adanya data-data manipulasi para pegawai honorer yang telah lulus seleksi tes CPNS. “Pelaksanaannya secepatnya setelah lebaran. Sekitar Juli atau Agustus,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Senin (2/3/2015).

Dia menuturkan, peserta yang lulus tes nantinya akan mengisi formasi sekitar 80 ribu formasi. Angka itu merupakan jumlah dari peserta tes CPNS jalur K2 yang lulus tahun lalu, tetapi disinyalir bodong.

Dijelaskan Yuddy, dari kuota yang ditetapkan sebanyak 218 ribu orang, hanya sekitar 120 ribu lebih yang masuk pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Peserta tes nanti hanya untuk mereka yang pernah mengikuti tahun lalu dan benar-benar memenuhi kriteria honorer K2.

“Nama-nama mereka sudah ada semua. Di luar itu tidak boleh ikut tes,” tegas Yuddy.

Yuddy mengakui penanganan Eks K2 ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan tahun ini. Mereka umumnya terdiri dari tenaga kependidikan dan kesehatan. Untuk CPNS jabatan lain sementara terkena moratorium, kecuali guru, tenaga kesehatan, penegak hukum dan jabatan fungsional tertentu yang benar-benar dibutuhkan sebagai penunjang prioritas pembangunan.

“Jabatan dimaksud antara lain ahli kemaritiman, penyuluh pertanian dan lain-lain,” ungkapnya.

(Lip6)

Yakoba Wetipo Terpilih Jadi Ketua Banteng Indonesia Provinsi Papua

Last modified on 2015-03-03 09:45:02 GMT. 0 comments. Top.

Yakoba-Lokbere-Wetipo

Salah satu tokoh perempuan Papua yang juga anggota DPR Papua, Yakoba Lokbere Wetipo, didaulat menjadi Ketua Banteng Indonesia Provinsi Papua, 26 Februari 2015. Banteng Indonesia merupakan organisasi masyarakat (ormas) yang membawa pemikiran sang proklamator Bung Karno (Soekarno).

Menurut Yakoba, dia tertarik masuk ke organisasi ini karena visi dan tujuannya sejalan dengan pemikiran Bung Karno, yakni menegakkan trisakti bela bangsa dengan asas yang digunakan adalah Pancasila. “Organisasi ini berwatak marhaens, humanis, progresif, anti kekerasan, pendekatan kemanusiaan, dan mengabdi kepada orang banyak,” katanya, Senin, 2 Maret 2015.

Sehingga dengan melihat visi misi ini, termasuk apa yang jadi harapan Bung Karno di masa lalu seperti dibangkitkan kembali. Maka inilah yang membuat dirinya bersedia menjadi didaulat menjadi Ketua Banteng Indonesia Provinsi Papua. “Apalagi organisasi ini ada warna partai PDIP, sebagai partai saya. Jadi saya siap menerima ini dengan senang hati tanpa dipaksa, sebab ini ormas yang berjuang bagi kepentingan orang banyak,” katanya.

Ketua Umum Banteng Indonesia, I Ketut Guna Artha, mengatakan, Yakoba dianggap tepat dan pas untuk memimpin Banteng Indonesia di Provinsi Papua. Sebab, sebagai perempuan asli Papua, Yakoba mempunyai visi yang sama untuk memberikan perubahan bagi bangsa Indonesia.

“Walau ketemu langsung hanya sekali saat pendeklarasian Banteng Indonesia pada 26 Februari 2015 lalu dan sempat ngobrol bersama, serta berdasarkan latar belakang pengalamannya, saya langsung bisa menilai jika Ibu Yakoba sangat layak memimpin Banteng Indonesia di Papua. Apalagi dia juga tertarik dalam dunia pergerakan,” kata Artha di Kota Jayapura, Minggu malam, 1 Maret 2015.

Artha mengatakan, pemberian mandat ini tak ada hubungan sama sekali dengan partai. Artha memastikan kalau Banteng Indonesia ini bukanlah organisasi sayap partai. “Banteng Indonesia lahir sejak tiga tahun lalu dan merupakan organisasi massa nasional berhaluan nasional progresif dan bersifat terbuka,” katanya.

Ada pun tujuan Banteng Indonesia ini, kata Artha, menegakkan Trisakti Bung Karno, yakni mewujudkan Indonesia yang mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkiprah dalam budaya Indonesia dan organisasi berasaskan Pancasila. Organisasi ini berwatak marhaenis, humanis, dan progresif revolusioner,” katanya.

Salah satu pengurus Banteng Indonesia, Firdaus Gigo, mengatakan, pada 26 Maret 2015 nanti, pihaknya akan memimpin deklarasi Banteng Indonesia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. “Sedangkan pada 1 Juni 2015 berikutnya kami gelar Kongres Banteng Indonesia yang bertepatan dengan saat pidato Bung Karno. Oleh sebab itu akan dikeluarkan mandat 12 provinsi,” katanya.

(Tempo)

KPUD Mimika Laporkan Bupati Mimika Terkait Pemalsuan Tandatangan

Last modified on 2015-03-02 13:29:51 GMT. 0 comments. Top.

index

Pihak KPUD Mimika, Papua melaporkan Bupati setempat, Eltinus Omaleng ke Polda Papua, Jumat (27/2/2015) lalu. Ia  diduga melakukan pemalsuan tandatangan dalam surat pengusulan penetapan calon anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014 – 2019 kepada gubernur Papua lewat SK 16a.

Ketua KPUD Mimika, Yohanes Kemong mengatakan, ia baru mengetahui adanya SK 16a yang disampaikan Bupati Mimika kepada Gubernur Papua melalui Kesbangpol dari Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy.

Katanya, Ketua KPU Papua menanyakan kepada Yohanes Kemong, apakah yang bersangkutan pernah menandatangani SK no. 16a tahun 2014 tentang pengusulan penetapan calon anggota DPRD Mimika.

“Padahal saya tidak pernah menandatangani SK itu. Saya hanya tandatangan SK 20 tanggal 25 Mei 2014 lalu. Saya tanyakan langsung ke pihak Kesbangpol Provinsi Papua, dan mereka membenarkan adanya SK No 16a. Saya juga menduga ada perubahan nama – nama di dalam SK itu,” kata Kemong di Jayapura, Senin (2/3/2015).

Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Patrige Renwarin membenarkan adanya laporan itu. Katanya, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan dan memeriksa para saksi.

“Pembuktian pengaduan, diperlukan peralatan. Itu akan kami koordinasikan dengan pihak forensik untuk melakukan pemeriksaan dokumen yang dinyatakan palsu itu. Pada prinsifnya polisi tak bisa menentukan itu asli atau palsu, harus dibuktikan dengan peralatan yang dimiliki forensik,” kata Patrige.

(JB/AP)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239