INFO PAPUA

INFORMASI SEPUTAR PAPUA

Gubernur Papua Himbau Warga Tidak Mudah Terprovokasi Dengan Kasus Penembakan Di Timika

Last modified on 2015-08-31 15:10:12 GMT. 0 comments. Top.

1

Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau warganya untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terprovokasi dengan kejadian-kejadian penembakan yang menimpa warganya di Kabupaten Mimika.

“Kami sudah mendapat laporan dari Bupati Mimika, namun belum mengetahui kebenarannya sehingga masih diselidiki,” ujarnya, Senin (31/8/2015).

Lukas menjelaskan yang terpenting pasca-penembakan, warga tidak mudah terpancing sehingga tidak ada gesekan-gesekan yang berujung pada perpecahan.

“Belum banyak juga yang tahu mengenai kejadian yang sebenarnya. Sehingga harus sangat hati-hati dan lebih waspada,” ujarnya.

Dia menuturkan, kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan berulang-ulang hampir sama dengan peristiwa sebelumnya sehingga harus disikapi dengan bijaksana.

Pada Jumat lalu terjadi penembakan di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika yang menewaskan dua warga Suku Kamoro. Pelakunya adalah oleh oknum anggota TNI AD.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan untuk datang ke Timika pada awal September 2015 guna menginvestigasi kasus penembakan tersebut.

Dinas Perindag Papua : Pada Umumnya Warga Papua Tak Terpengaruh Dengan Lemahnya Rupiah

Last modified on 2015-08-30 16:20:49 GMT. 0 comments. Top.

rupiah

Pada umumnya masyarakat Papua tidak terpengaruh dengan naiknya Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah karena dampak lemahnya rupiah di Papua sangat kecil.

Hal ini dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Elsye Pakade kepada wartawan di Jayapura.

Dijelaskannya, untuk mengawasi naiknya barang khususnya barang elektronik ke Papua, Disperindag Provinsi Papua akan  terus melakukan  pengawasan.

“Tetapi untuk barang elektronik selama ini yang kita pantau terkait dengan manual kartu garansi yang harus ada bahasa Indonesia,” kata Elsye Pakade.

Lebih lanjut, kata Elsye, dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lapangan untuk memantau harga-harga barang di pasar apakah mengalami kenaikan atau tidak.

“Jadi, dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk memantau semua harga barang,” tambahnya.

Sebab kenaikan barang – barang elektronik terjadi pada waktu – waktu tertentu saja mengalami peningkatan.

“Tetapi untuk saat seperti ini harganya biasa dan daya beli masyarakat juga biasa saja,” ucapnya.
Dikatakannya saat ini masyarakat di Papua sudah pintar dan telah  menjadi konsumen yang cerdas.
“Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu membeli sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan, karena itu juga menjadi aman bagi masyarakat sendiri,” beber Pakade.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan – Sekda Papua Elia I Loupatty  mengatakan naiknya nilai tukar rupiah yang sudah tembus Rp.14.095,- , menurutnya bukan karena krisis moneter, akan tetapi ini akibat pengaruh global, sehingga berpengaruhlah kepada moneter di Indonesia.

“Saya rasa ini bagian pergumulan bangsa juga, karena ini menyangkut nilai tukar. Karena itu kita bersama – sama harus kuat terutama produksi dalam negeri yang menggunakan bahan dasarnya impor,” jelas Loupatty.

Sebab yang mengimpor jelas punya pengaruh kurang baik dalam arti  barang atau jasa tertentu akan meningkat harganya karena dia menjadi kurs dollar.

“Jadi, jatuh kondisi Rupiah terhadap US Dollar ini ada pengaruh menguntungkan bagi yang mengekspor,” ujarnya.

(DP)

Komnas HAM Akan Selidiki Kasus Penembakan Di Timika

Last modified on 2015-08-30 16:13:33 GMT. 0 comments. Top.

1

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan datang ke Timika, Papua awal September 2015 untuk menginvestigasi kasus penembakkan sejumlah warga Suku Kamoro oleh oknum anggota TNI AD yang menewaskan dua warga pada Jumat (28/8).

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, membenarkan rencana kedatangan Komnas HAM ke Timika.

“Kami menjadwalkan awal September ke Timika untuk menyelidiki kasus itu,” kata Natalius saat dihubungi, Minggu (30/8).

Natalius menyayangkan kembali jatuhnya korban jiwa warga sipil di Papua.

Kasus penembakkan yang menewaskan Yulianus Okoare (18) dan Emanuel Mairimau (23) serta melukai sejumlah warga Suku Kamoro di kompleks Gereja Katolik Koperapoka itu menunjukan aparat keamanan yang bertugas di Papua masih mengedepankan pendekatan militeristik.

“Kami mengutuk keras kejadian ini. Pendekatan dengan cara-cara militeristik terhadap warga Papua sama sekali tidak dibenarkan, apalagi memanfaatkan alat-alat negara (senjata api) untuk membunuh rakyat,” ujar Natalius.

Ia mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM yang hingga kini masih terus terjadi di bumi Cenderawasih itu.

Presiden Jokowi sudah beberapa kali datang ke Papua, tapi kehadiran Presiden Jokowi di Papua hanya untuk meresmikan sejumlah proyek dan lain-lain.

“Kami belum pernah mendengar bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat dan diikuti dengan kebijakan nyata untuk menyelesaikan seluruh akar masalah Papua. Justru hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Papua agar tidak terjadi lagi kasus demi kasus pertumpahan darah warga sipil di Papua,” katanya.

Natalis menambahkan kasus penembakkan warga Suku Kamoro di Timika pada Jumat (28/8) merupakan ujian bagi dua petinggi TNI dan Polri yang baru menjabat di wilayah itu yakni Kapolda Papua Brigjen Polisi Paulus Waterpauw dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI untuk dapat menyelesaikannya secara adil dan jujur.

“Sebetulnya kami sangat mengharapkan kedua pimpinan TNI dan Polri yang baru ini bisa melakukan pendekatan yang lebih baik kepada warga Papua, apalagi Paulus Waterpauw anak asli Papua dan Hinsa Siburian sangat lama bertugas di Papua. Tapi mereka baru bertugas, sudah terjadi kasus seperti ini,” ujar Natalius.

Pangdam XVII/Cenderawasih yang baru Mayjen TNI Hinsa Siburian usai melakukan serah terima jabatan dengan pendahulunya Mayjen TNI Fransen Siahaan pada Sabtu (29/8) langsung berkunjung ke Timika untuk melayat jenazah korban penembakkan yang disemayamkan di Gereja Katolik Koperapoka Timika.

Bersama Kapolda Papua Brigjen TNI Paulus Waterpauw, Pangdam Cenderawasih Hinsa Siburian juga berkesempatan mengunjungi dua warga korban penembakkan yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika.

Kedua petinggi TNI dan Polri di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih dan Kepolisian Daerah Papua itu sama-sama pernah bertugas di Mimika sebagai Komandan Kodim 1710 Mimika dan Kapolres Mimika pada periode 2003-2005.

Adapun jenazah almarhum Yulianus Okoare dan Emanuel Mairimau rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang. Pemakaman kedua korban penembakkan itu didahului dengan ibadah Misa Arwah bertempat di Gereja Katolik Koperapoka Timika yang akan dipimpin langsung oleh Uskup Timika Mgr John Philip Saklil Pr.

(HT)

Bawaslu Sebut Yahukimo & Nabire Rawan Konflik Jelang Pilkada 9 Desember

Last modified on 2015-08-30 08:40:29 GMT. 0 comments. Top.

pilkada

Komisioner Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Anugrah Pata mengatakan, dalam pelaksanan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak yang dihelat pada 9 Desember mendatang akan muncul berbagai konflik di 11 kabupaten peserta pilkada tersebut.

“Kalau secara keseluruhan 11 Kabupaten di Provinsi Papua yang ikut pilkada serentak tahun ini ada dua kabupaten yang titik rawan konflik yang kami (Bawaslu Papua) sangat mengkhawatirkan,” kata Anugrah Pata di Kota Jayapura, Kamis, 27 Agsutus 2015.

Menurut dia,  kabupaten yang berpotensi konflik adalah Yahukimo dan Nabire. Yahukimo berpotensi rawan konflik sebab pada pemilihan legislatif sebelumnya tidak berjalan maksimal.

“Masih ingat kemarin (saat pileg), pertama dari distribusi logistiknya. Kemudian juga masih banyak persoalan-persoalan di sana. Sebagian besar pengaduan dibawah ke Bawaslu Papua. Pilpres juga pelaksanaannya terlambat. Jadi, di Yahukimo ini potensi konflik berada di urutan tertinggi,” ujar Pata.

Selain itu, Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 distrik yang jarak tempuhnya cukup jauh dengan medan yang sulit karena harus naik-turun gunung. “Distrik terbanyak di Papua juga di Indonesia,” katanya.

Adapun Kabupaten Nabire rawan konflik dalam pilkada serentak karena kabupaten itu merupakan pintu masuk beberapa kabupaten di wilayah pegunugan tengah Papua bagian barat.

“Nabire ini merupakan daerah transit dari beberapa kabupaten di wilayah gunung, seperti, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Timika, Puncak Jaya dan Puncak Papua. Yang kami khwatirkan itu bisa terjadi mobilisasi massa saat pencobosan. Itu dari peta yang ada pada kami,” tegasnya.

Maka dari itu, kata Pata, Bawaslu sangat berhati-hati terhadap dua kabupaten tersebut, termasuk Pegunungan Bintang karena distriknya ada 32 dan juga kabupaten ini berada di perbatasan dengan negara tetangga, yakni Papua Nugini. “Bisa-bisa warga sebelah (PNG) juga ikut gabung,” ujarnya.

Disinggung potensi konflik saat Pileg dan Pilres? Anugreh mengatakan, Pilkada malahan berpotensi konflik lebih tinggi. “Karena ini menyangkut dengan kepentingan di daerah langsung yang betul-betul untuk memegang kekuasaan di kabupaten nanti. Apalagi pelaksanaanya hanya satu kali putaran.”

Ini artinya, Pata melanjutkan,  para kandidatnya memainkan dengan segala cara untuk menang. Beda satu suara saja itu sudah pemenang. “Jadi, Pilkada ini potensi konflik sangat tinggi. Kalau Pileg kan individu-individu saja,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Panwaslukada Kabupaten Nabire, Yermias Degei mengatakan, pihaknya tidak melakukan diskriminasi dalam melakukan pengawasan.

“Arah pengawasan kami itu jelas. Jadi, kami mengawasi sesuai implementasi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 dan implentasi PKPU nomor 1 sampai dengan 12. Dalam pengawasan itu kami patokan pada aturan,” kata Yermias Degei.

Yermias mengatakan,dulu hanya pengawas lapangan per kampung satu orang, tapi sekarang pihaknya menitipkan pengawas di tingkat TPS. “Yang langsung dia mengawasi di tingkat TPS. Jadi, soal yang menyangkut mobilisasi massa, pencoblosan ganda menggunakan surat suara dari orang dan segalanya itu akan dijaga dan diperiksa oleh pengaws di TPS. Dan, kami sudah koordinasi dengan KPUD dan Polres,” jelas Degei.

Mengenai Panwaskukada Kabupaten Nabire pernah diundang Polres setempat untuk memberikan materi pengawasan di lapangan, Degei berujar.  “Terus, kami sepakati bahwa tidak ada orang-orang yang menggunakan hak suara dari orang lain. Kalau tidak mendapatkan undangan pasti ada KTP. Itu semua kami perketat. Jadi, kami punya petugas di TPS itu tugas lainnya untuk mengawasi hal-hal itu.”

Dari awal, ujarnya, Panwaskukada Kabupaten Nabire sudah berkomitmen, pengawasan dilakukan secara partisipatif. “Kami mau setiap orang itu ikut mengawasi dan memberikan laporan agar benar-benar pikada ini terlaksana dengan berkualitas dan tanpa masalah,” kata Degei.

(Tempo)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247