INFO PAPUA

INFORMASI SEPUTAR PAPUA

Kasus Korupsi Bupati Dogiyai Dilimpahkan Ke Kejari Nabire

Last modified on 2015-07-28 17:08:51 GMT. 0 comments. Top.

thomas tigi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menyatakan, kasus dugaan korupsi Bupati Dogiyai, Thomas Tigi dalam kasus dugaan penyelahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2013 dengan kurugian negara senilai Rp 23 miliar lebih sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Papua, Meilany mengatakan, pekan lalu penyidik Polda Papua menyerahkan berkas yang bersangkutan ke Kejati Papua. Berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati setempat.

“Kalau mengenai penahanan Bupati Dogiyai, merupakan kewenangan Kejari Nabire. Apalagi berkasnya telah dilimpahkan keKejari Nebire untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Jayapura,” kata Meilany, Selasa (28/07).

Menurutnya, selama kasusnya ditangani Polda Papua, Thomas Tigi tak pernah ditahan. Pertimbangan penyidik, karena yang bersangkutan kooperatif dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti, bahkan mengembalikan kerugian negara senilai Rp 3 milliar lebih.

“Rp 1 milliar dikembalikan ke kas daerah, dan Rp 2 milliar lebih diserahkan bersamaan dengan penyerahannya dan barang bukti dari Polda lalu ke Kejati Papua. Uang itu nantinya akan dipakai sebagai barang bukti di persidangan,” ucapnya.

Disinggung Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Dogiyai, Sulaiman,Meilany mengaku bahwa, bersangkutan ditahan dirutan Polda, setelah dilimpahkan, Penyidik Kejaksan Tinggi Papua langsung menitipkannya dirutan Polda Papua.

“Dua tersangka Bansos Dogiyai sekarang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Nabire dan tinggal disidangkan di Pengadilan Tipikor Jayapura,” tandasnya.

Untuk tersangka lainnya, yakni kepala BPKAD Kabupaten Dogiyai, Sulaiman kata Meilany, kini yang bersangkutan dititipkan Kejati Papua di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Papua. Berkas yang bersangkutan juga sudah diserahkan ke Kejari Nabire.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mengatakan, tersangka dalam kasus itu tak mesti ditahan, selama dia koperatif, tak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

(JB)

Polda Papua Ambil Alih Kasus Tolikara

Last modified on 2015-07-26 15:02:52 GMT. 0 comments. Top.

a

Kepolisian Daerah Papua mengambil alih penanganan insiden Karubaga, ibukota Kabupaten Tolikara, Jumat (17/7) lalu.

Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende, Ahad (26/7), di Jayapura, mengatakan, penegakan hukum yang kini diambil alih Polda karena dianggap kasus tersebut dianggap besar hingga perlu penanganan khusus.

Bahkan Polda Papua juga dibantu Mabes Polri, kata Irjen Pol Mende, karena pemeriksaan terhadap para saksi akan dilakukan di Mapolda Papua di Jayapura.

Saat ini baru dua orang yang ditahan karena dari keterangan para saksi dan hasil rekaman vidio terungkap keduanya terlibat aktif dalam insiden penyerangan terhadap jemaah yang sedang melaksanakan sholat ied.

Kedua tersangka itu adalah JW dan AK yang kini sudah ditahan di Mapolda Papua di Jayapura, jelas Kapolda Papua Irjen Pol Mende.

Menurutnya, kedua tersangka itu akan dijerat pasal 160 dan 170 KUHP yakni tentang penyerangan yang menyebabkan korban jiwa atau harta benda.

Saksi yang sudah dimintai keterangan tercatat 50 orang yang terdiri dari 27 warga sipil dan sisanya anggota polisi, tambah Irjen Pol Mende.

Kapolda Papua Irjen Yotje Mende mengatakan, dua orang berinisial HK dan JW itu diduga merupakan provokator yang memberikan perintah kepada pemuda Gereja Injili di Indonesia (GIDI) untuk melakukan penyerangan.

“Mereka yang menyuruh langsung melakukan penyerangan terhadap jemaat shalat,” kata Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende.

Yotje melanjutkan,  HK dan JW ditangkap oleh personel Polda Papua dari rumahnya masing-masing. Saat ditangkap, kedua pelaku tidak memberikan perlawanan. “Tidak sulit lantaran keduanya kooperatif saat dibawa,” ujarnya.

Yotje menambahkan, polisi memiliki keyakinan ada pelaku lainnya selain dua tersangka yang telah ditangkap. Ia mengatakan hal itu berdasarkan keterangan sejumlah saksi serta rekaman video saat kejadian perusakan fasilitas umum dilakukan oleh puluhan orang.

“Pasti kita ungkap semuanya. Hanya kita minta masyarakat bersabar karena kita sangat berhati-hati,” ujar Yotje.

(CNN, Republika, Skanaa)

Mendagri Harus Tegur & Beri Sanksi Kepada Bupati & Pejabat Di Papua Yang Sering Keluar Daerah

Last modified on 2015-07-23 18:40:18 GMT. 0 comments. Top.

Tokoh senior pemerintahan Papua Michael Manufandu meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar memberikan teguran keras dan sanksi tegas kepada sejumlah bupati dan pejabat pemerintahan di Provinsi Papua yang selalu berangkat ke luar daerah dan meninggalkan rakyatnya selama berbulan-bulan.

Berbicara di Timika, Rabu (22/07), Manufandu mengaku sangat prihatin dengan perilaku banyak pejabat pemerintahan di Papua masa kini yang tidak betah tinggal di daerahnya dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerah seperti di Jakarta.

“Saya benar-benar merasa prihatin. Ini masalah pemerintahan yang sangat serius di Papua. Menjadi soal sekarang ini banyak pejabat pemerintahan Papua yang tidak betah di tempat. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta dan tempat-tempat lain. Mereka lupa bahwa mereka dipilih rakyat untuk mengurus rakyatnya,” ujar Manufandu.

Mantan wali kota Jayapura yang pernah dipercayakan menjadi Dubes RI untuk Negara Kolombia itu berharap Kemendagri lebih tegas menindak para kepala daerah dan pejabat daerah yang dinilai bandel tersebut.

“Kita ini hidup di negara kesatuan, bukan negara federal. Otonomi itu diberikan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rakyat. Uang sudah digelontorkan dari pusat. Tugas provinsi, kabupaten/kota hingga distrik dan kampung untuk menjaga wibawa negara. Mereka perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah,” ujarnya.

Manufandu merasa miris saat mengetahui ada sejumlah bupati dan pejabat daerah di Papua tengah berada di Jakarta sementara pada saat yang bersamaan sedang terjadi bencana alam maupun masalah sosial yang menimpa rakyatnya di Papua.

Dia berharap Kemendagri mencari metode baru dalam melakukan pembinaan aparatur di daerah, terutama para pejabat yang bandel.

“Pejabat-pejabat daerah yang kelakuannya seperti itu harus selalu diingatkan, ditegur, bila perlu diberikan sanksi tegas. Mereka harus selalu dibina dan diajarkan untuk memahami apa yang penting mereka lakukan untuk rakyat. Pembinaan aparatur tidak boleh lepas dari tangan Pemerintah Pusat. Jangan karena uang sudah digelontorkan ke daerah, lalu urusan selesai,” ujarnya.

Harapan serupa disampaikan Manufandu kepada Pemprov Papua untuk rutin melakukan pembinaan aparatur tingkat kabupaten/kota melalui rapat kerja dan rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota.

Manufandu melihat kelemahan utama hampir semua pejabat Pemda di Papua yaitu tidak memahami secara baik dan benar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Akibatnya, semua persoalan yang terjadi di masyarakat diserahkan kepada aparat keamanan, seolah-olah aparat TNI dan Polri sebagai pemadam kebakaran.

“Para pejabat daerah tidak betah di tempat tugas bisa karena perencanaan pembinaan masyarakat kurang terencana secara baik atau juga karena pembangunan infrastruktur tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Celakanya lagi, pemda juga tidak mampu membangun semangat masyarakat untuk bisa berkembang secara mandiri,” tuturnya.

Selain itu, katanya, hampir seluruh Pemda di Papua selalu menjadikan isolasi secara geografis dan keterbatasan moda transportasi sebagai alasan utama untuk tidak terjun langsung mengurus rakyat yang bermukim di kampung-kampung pedalaman, di lereng-lereng gunung, lembah-lembah, dan pesisir pantai.

Kapolda Papua : Dua Orang Tersangka Rusuh Tolikara Akan Ditangkap Jumat Esok

Last modified on 2015-07-23 10:14:49 GMT. 0 comments. Top.

kapolda

Kepolisian telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pada Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Jumat 17 Juli 2015.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mengatakan kedua orang itu ditengarai sebagai provokator dalam aksi kekerasan terhadap umat Islam di Tolikara.

“Sudah ditetapkan dua orang tersangka. Akan dilakukan penangkapan,” kata Yotje, Kamis 23 Juli 2015.

Kata Yotje, eksekusi penangkapan kedua tersangka itu akan dilakukan Jumat besok, 24 Juli 2015.

“Rencana hari ini ditangkap. Tapi karena situasi belum memungkinkan, baru akan dilaksanakan besok, dengan mengedepankan tindakan persuasif,” kata Yotje.

Kepolisian terus melakukan pendalaman terhadap kasus yang menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia, terutama umat Islam. Saat ini, sudah ada 50 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan anggota Gereja Injili di Indonesia (GIDI).

“Dari GIDI, inisialnya AK dan YW,” kata Badrodin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 23 Juli 2015.

Menurut Badrodin, keduanya disangkakan melakukan perusakan, kekerasan dan penghasutan. Salah satu tersangka itu berprofesi sebagai pegawai bank.

Pasca Insiden Tolikara, Pemerintah Perketat Jurnalis Asing Ke Papua

Last modified on 2015-07-22 15:18:55 GMT. 0 comments. Top.

kapolri

Hingga saat ini, Polri memeriksa lebih 30 saksi dalam insiden Tolikara. Kepolisian mengindikasikan ada “keterlibatan asing”. Janji Presiden Jokowi di Papua, bahwa wartawan asing bisa bebas meliput, tinggal kenangan.

“Sudah diperiksa 30 saksi dan hari ini akan diperiksa lima lagi,” kata Kapolri Badrodin Haiti, Rabu (22/07) seperti dikutip Kompas Online.

Kapolri menegaskan, Polri akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Insya Allah nanti setelah lima saksi diperiksa akan ditetapkan tersangkanya,” kata Badrodin.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pihak kepolisian mengindikasikan ada “keterlibatan asing”. Masih belum jelas, siapa atau lembaga apa yang dimaksud.

Kapolri Badrodin Haiti menyatakan, ada dugaan insiden di Tolikara disiapkan sebelumnya oleh aktor intelektual. “Kerusuhan itu ada yang mensetting. Tapi kita belum bisa memastikan adanya pihak asing dalam kejadian itu. Tapi ada beberapa orang luar dari wilayah itu terlibat dalam kerusuhan,” kata Badrodin hari Minggu malam (19/07).

Menurut Kapolri, informasi kemungkinan keterlibatan asing dalam peristiwa Tolikara didapat dari masyarakat dan beberapa sumber informasi di Papua. Tapi semuanya masih dalam penyelidikan kepolisian.

Papua lagi-lagi terisolasi?

Ketika berkunjung ke Papua bulan Mei tahun ini, Presiden Joko Widodo sempat mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. “Mulai hari ini, wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti di wilayah lainnya,” kata Jokowi di Merau hari Sabtu, 9 Mei 2015. Tapi Kepolisian dan TNI ketika itu menentang rencana tersebut atas alasan keamanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto menerangkan, polisi tetap punya kriteria terhadap jurnalis asing yang boleh masuk ke Papua.

Di Asia Tenggara, cuma Filipina dan Indonesia saja yang mencatat perkembangan positif dan mendapat status “setengah bebas” dalam kebebasan pers. Namun begitu Indonesia tetap mendapat sorotan lantaran besarnya pengaruh politik terhadap media, serangan dan ancaman terhadap aktivis dan jurnalis di daerah, serta persekusi terhadap minoritas yang dilakukan oleh awak media sendiri.

“Kami perlu ketahui hal-hal yang diliput sehingga mereka benar-benar memberikan info yang benar, narasumber yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, faktual, sehingga tidak merugikan negara,” kata Agus Rianto menanggapi pernyataan Presiden Jokowi.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, pihaknya mendukung kebijakan Presiden Jokowi, namun demi keamanan, setiap orang asing yang masuk akan didampingi oleh petugas keamanan. “Saya mempertimbangkan, teman-teman pers asing perlu didampingi. Jadi, kalau terjadi sesuatu, kami bisa memberikan saran, pendampingan, dan lain-lain ” kata Moeldoko Juni lalu di Jakarta.

Menanggapi insiden Tolikara, Kepala BIN yang baru Sutiyoso menyebut kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu sangat besar. “Harus ada investigasi untuk jawab itu kan kita enggak bisa nuduh sembarang orang. Penyelidikan polisi masih panjang. Bisa saja kan keterlibatan pihak asing,” kata dia usai menghadiri halal bihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/07).

Setelah insiden di Tolikara, prosedur keamanan ke Papua akan diperketat. Janji Presiden Jokowi bahwa wartawan asing akan bisa bebas meliput seperti di daeeah lain di Indonesia sulit diwujudkan.

(kompas, cnnindonesia, tempointeraktif)

Mahasiswa Intan Jaya Minta Pemkab Segera Cairkan Dana Studi

Last modified on 2015-07-22 12:36:51 GMT. 0 comments. Top.

1

Ikatan Mahasiswa Kabupaten Intan Jaya se-Indonesia mempertanyakan bantuan studi bagi mahasiswa dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bagi mahasiswa di kota studi Jayapura tahun anggaran 2014 yang hingga kini belum jelas.

Kata mahasiswa, ada sebagian mahasiswa yang harus menerima bantuan belum menerima tanpa ada alasan yang jelas dari pemerintah. Pemerintah belum menjelaskan mengapa sebagian mahasiswa menerima, sedangkan yang lain tidak menerima bantuan.

“Sebagian mahasiswa sudah menerima lima juta rupiah per mahasiswa tetapi 97 dari 208 mahasiswa Intan Jaya yang ada di Kota Studi Jayapura belum menerima,” ujar bendahara Ikatan Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia, Hengky Pogau di Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/7).

Kata Pagau, mahasiswa yang belum menerima merasa pemerintah pilih kasih dan tidak adil dan bahkan merasa Pemerintah mengambil hak mereka.

Menurutnya, semua mahasiswa mempunyai kebutuhan dana. Karena itu, mahasiswa meminta Pemkab Intan Jaya segera menyalurkan anggaran bantuan studi kepada mereka yang belum menerima. “Karena, mahasiswa membutuh anggaran untuk menyelesaikan sejumlah beban kuliah yang belum diselesaikan karena kekurangan dana,” desak Pagau.

Sebelumnya, Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Kabupaten Intan Jaya kota studi Jayapura, Melianus Duwitau mengatakan selama ini tidak ada transparansi pembagian dana beasiswa sebesar Rp 5 miliar tahun anggaran 2014 bagi 666 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Mahasiswa tidak pernah tahu dana pendidikan lima miliar rupaih. Kita belum pernah mendapat penjelasan dari pemerintah tentang proses pembagian anggaran itu,” kata Duwitau kepada Jubi dalam keterangan persnya di Waena, Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/1).

(JB/MB)

TNI & Polri Berbeda Data Soal Insiden Tolikara

Last modified on 2015-07-21 19:18:46 GMT. 0 comments. Top.

kapolri

Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti menerangkan, institusinya bertangungjawab atas penembakan yang terjadi dalam proses pengamanan insiden penyerangan dan pembakaran bangunan di Tolikara, Papua, Jumat lalu (17/07).

Badrodin menjelaskan, penembakan dalam situasi seperti itu tidak memerlukan perintah. Tembakan dapat dilepaskan sewaktu-waktu jika kondisi di lapangan sudah mendesak.

“Penembakan yang dilakukan aparat kepolisian itu wujud dari upaya negara untuk menjamin konstitusi harus tegak, karena tidak boleh melanggar konstitusi. Jadi kalau tertembak, ya itu risiko karena melanggar konstitusi dan HAM,” kata Kapolri.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende menjelaskan, hingga kini belum ada anggota Polri yang mengakui melepaskan tembakan. Kepolisian masih menyelidiki apakah peluru yang menerjang para warga itu berasal dari institusinya atau dari TNI.

Beda data Polri dengan TNI

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wuryanto menampik laporan terkait adanya korban meninggal akibat tembakan dalam insiden di Tolikara, Papua.

“Ya, memang ada korban luka 12 orang tapi tidak ada yang meninggal dunia,” kata Wuryanto di Jakarta, Minggu (19/07).

Dia juga menjelaskan, aparat gabungan Polri dan TNI, yang ketika itu dikerahkan untuk menjaga keamanan, memang melepaskan tembakan ke arah warga.

“Tembakannya dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri, diarahkan ke kaki mereka,” jelasnya. Wuryanto menegaskan, TNI akan membantu Polri untuk menyelesaikan masalah itu agar tidak terus berkembang menjadi kian simpang siur.

Tapi pihak kepolisian melalui Kapolda Papua Yotje Mende menegaskan, Polisi hanya melepaskan tembakan ke udara sebagai peringatan agar massa membubarkan diri.

Prosedur operasi yang wajar

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Fuad Basya membenarkan bahwa ada anggota TNI di lokasi kejadian. Namun, dia menolak menjawab pertanyaan apakah ada kemungkinan pelaku penembakan itu berasal dari personelnya.

“Belum mau jawab soal itu. Hasil investigasi di kepolisian akan menjawab hal itu,” kata Fuad.

“Sekarang begini saja, kalau itu peluru polisi, ya wajar, kan dia punya senjata. Begitu juga TNI. Kalau diserang, lalu nembak, ya wajar saja,” tambah dia.

Insiden di Kabupaten Tolikara, Papua, mengakibatkan puluhan bangunan kios dibakar, termasuk mushala. Saat itu, ada dua acara yang dilaksanakan berdekatan. Selain perayaan Lebaran yang ditandai dengan shalat Idul Fitri, juga ada pertemuan pemuka gereja.

Menurut keterangan Panitia pertemuan gereja, yaitu Gereja Injili di Indonesia (GIDI), karena 12 pemuda tertembak di depan kerumunan masyarakat, maka masyarakat tidak terima dengan penembakan tersebut dan langsung melakukan pembakaran terhadap beberapa kios, yang merembet hingga akhirnya membakar Mushola, yang kebetulan ada ditengah ruko dan kios yang dibangun mengelilingi Mushola.

(DW)

Bara Konflik Tolikara Terurai Lewat Kesepakatan Damai

Last modified on 2015-07-20 12:51:38 GMT. 0 comments. Top.

b

(Dok.W.S/Detik)

Peristiwa penyerangan terhadap umat muslim saat salat Idul Fitri di Tolikara akhirnya terurai. Kesepakatan damai antarumat beragama bagai memadamkan api yang membara. Insiden di Tolikara pada 17 Juli 2015 disesalkan segenap kalangan. Peristiwa ini diharapkan tidak terulang dan umat beragama tidak terpancing provokasi.

Kini, situasi di Tolikara berangsur membaik. Masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Toko-toko juga sudah mulai buka. Pemerintah berjanji merehabilitasi kios-kios yang terbakar di Tolikara dan telah memberikan bantuan bagi korban peristiwa itu.

Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan dan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende siang tadi berkunjung ke Karubaga, Tolikara, Papua menyusul insiden penyerangan terhadap warga yang tengah menggelar salat Idul Fitri.

Rombongan Pangdam dan Kapolda awalnya menggelar pertemuan di Markas Koramil 1702 Tolikara bersama Wakil Bupati, anggota DPRD dan masyarakat korban kebakaran, Sabtu (18/7/2015).

Setelah itu pertemuan dilanjutkan di kediaman Bupati Tolikara. Hadir dalam pertemuan di kediaman bupati tersebut antara lain Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikbow dan sejumlah anggota DPRD Papua serta DPRD Tolikara.

Kepada Pangdam dan Kapolda, jajaran Muspida Tolikara menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan insiden penyerangan telah sepakat berdamai.

Mendengar pemaparan tersebut Pandam dan Kapolda menyambut baik. Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende berjanji akan mengusut tuntas insiden ini.

Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikmbo meminta maaf kepada umat muslim atas insiden penyerangan di Karubaga, Tolikara saat digelarnya Salat Id.

“Saya atas nama GIDI meminta maaf kepada umat muslim yang ada di Tolikara,” kata Dorman kepada wartawan di Karubaga, Tolikara, Papua, Sabtu (18/7/2015).

Menurut dia, selama ini umat Islam dan Kristen di Tolikara hidup rukun dan tak pernah sekalipun terjadi perselisihan. Dorman juga meluruskan terkait adanya surat edaran GIDI yang disebut melarang digelarnya Salat Id di Tolikara.

Dia mengakui bahwa surat itu memang ada dan dikeluarkan oleh Ketua Klasis dan Ketua Wilayah GIDI Tolikara. Isi surat tersebut adalah melarang dilakukannya salat Id di lapangan terbuka. Alasannya karena bersamaan waktunya dengan digelarnya ibadah/seminar internasional GIDI di Kabupaten Tolikara. Peserta seminar tak hanya dari wilayah Papua, melainkan dari seluruh Indonesia.

Setelah surat tersebut keluar Kapolres Tolikara AKBP Soeroso kemudian berkoordinasi dengan Presiden GIDI Dorman Wandikmbo dan Bupati Tolikara Usman Wanimbo. Mereka kemudian menyarankan agar Salat Id dilakukan di dalam musala saja.

“Memang kami menyadari selaku umat beragama kita tidak bisa melarang orang beribadah, untuk itu kami sarankan agar Salat Id tidak dilaksanakan di lapangan terbuka,” kata Pdt. Dorman Wandikbo, Sabtu (18/7/2015) di Tolikara.

Saat ini kepolisian tengah menelusuri keterkaitan antara surat edaran GIDI tersebut dengan insiden penyerangan di Tolikara.

Semua pihak menyesalkan terjadinya aksi penyerangan sekelompok orang terhadap warga yang akan menggelar Salat Idul Fitri 1436 H di Karubaga, Tolikara, Papua Jumat (17/7/2015) kemarin. Apalagi selama ini toleransi antar umat beraga di kota yang genap berusia 13 tahun pada 30 Juni 2015 itu cukup baik.

Hal itu dikatakan oleh seorang tokoh muslim di Tolikara Haji Ali Muhtar. Selama 9 tahun menjadi minoritas di Tolikara, umat muslim merasa aman.

Umat muslim di Tolikara bisa dengan leluasa beribadah, termasuk saat menggelar Salat Idul Fitri maupun Idul Adha. “Kami selama sembilan tahun di sini (merasa) aman,” kata Haji Ali kepada wartawan di Karubaga, Tolikara, Papua, Sabtu (18/7/2015).

Haji Ali mengaku baru kali ini saja terjadi penyerangan saat umat muslim menggelar Salat Id. Itu pun terjadi karena adanya kesalahpahaman.

Bupati Tolikara Usman G Wanimbo sudah menyerahkan bantuan sementara berupa uang, lauk pauk, dan tenda.

Penyerahan bantuan dilakukan pada Sabtu (18/7) oleh Bupati Tolikara Usman G Wanimbo. Bantuan awal bagi para korban kebakaran yang berada di tenda penampungan berupa uang Rp 100 juta, selain itu  bupati juga telah menyerahkan bantuan berupa beras dan lauk pauk.

“Bagi  korban yang ditampung di tenda, sambil kita menyelesaikan semua permasalahan dan menunggu pembangunan kembali rumah dan kios, kita juga telah menyiapkan tempat tinggal sementara bagi mereka dibekas kantor bupati Tolikara,” kata Usman Wanimbo.

Sementara Ustad, H. Ali Mukhtar salah satu korban meminta kepada pemerintah kabupaten Tolikara untuk secepatnya membangun kios dan rumah yang terbakar.

“Kami mohon kepada bupati agar langkah selanjut secepatnya membenahi tempat tinggal korban agar tidak mengandalkan bantuan lagi dan perekonomian di kabupaten Tolikara bisa pulih kembali,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti telah memastikan kondisi di Tolikara sudah aman. “Tadi pagi saya sudah dialog dengan tokoh-tokoh agama dari kedua pihak, saya sampaikan bahwa ada tindak lanjutnya, yakni rehabilitasi kios-kios agar masyarakat yang mengungsi bisa kembali,” kata Kapolri usai melaporkan hasil kunjungan ke Tolikara kepada Wapres JK di kediaman JK, di Jalan Haji Bau, sekitar pukul 21.30 WITa, Minggu (19/07).

(Detik)

Dua Kompi Pasukan Gabungan Dikirim Ke Karubaga Tolikara

Last modified on 2015-07-19 13:40:20 GMT. 0 comments. Top.

kapolda

Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengakui, dua kompi anggota kini dikirim ke Karubaga, pedalaman Papua, guna memperkuat pasukan yang ada di kawasan itu.

Pasukan yang diperbantukan itu masing-masing berasal dari anggota Brimob dan TNI AD, aku Irjen Pol Mende kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (18/07) petang.

Dikatakan, pengiriman pasukan ke Karubaga karena personil di Polres Tolikara hanya sekitar 100 orang. Walaupun kondisi sudah relatif kondusif namun aparat tetap berjaga-jaga.

Ketika ditanya tentang surat edaran larangan terhadap umat Islam melaksanakan sholat Ied yang dikeluarkan Badan Pekerja Gereja Injili Di Indonesia (BP GIDI) tertanggal 11 Juli, Kapolda Papua mengakui, surat edaran itu diduga yang menyebabkan aksi penyerangan terhadap umat islam yang sedang melaksanakan sholat ied.

“Penyerangan dilakukan saat umat islam sedang sholat ied yang dilaksanakan di lapangan depan koramil dengan cara melempari mereka dengan batu hingga mengakibat jemaah lari ketakutan dan menyelamatkan diri ke koramil,” kata Irjen Pol Mende.

Menurut dia, akibat penyerangan tersebut aparat keamanan sempat mengeluarkan tembakan peringatan.

Tercatat 11 orang mengalami luka tembak dan satu diantaranya meninggal di RSUD Dok 2 Jayapura akibat luka tembak di bagian perut, ujar Irjen Pol Mende.

Menurut Kapolda Mende yang bersama Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan berkunjung ke Karubaga, Sabtu (18/7) dari laporan yang diterima terungkap aksi pembakaran kios yang menyebabkan api juga membakar mushola yang ada dilingkungan kios.

Dari keterangan yang diberikan Presiden GIDI Dorman Wandikbo terungkap terbakarnya mushola itu berawal aksi pembakaran yang dilakukan warga saat mengetahui ada korban luka tembak.

Begitu mendengar ada korban luka tembak mereka langsung membakar kios yang juga menghanguskan mushola. Namun untuk memastikannya polisi kan menyelidikinya, kata Irjen Pol Mende.

BP GIDI Tolikara dalam surat edaran tertanggal 11 Juli, selain melarang umat islam melaksanakan sholat ied juga melarang agama lain dan gereja lainnya mendirikan tempat-tempat ibadah di Tolikara.

(JB)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243