INFO PAPUA

INFORMASI SEPUTAR PAPUA

Pasca Pemilu Legislatif 2014, Belum Ada Tanda-Tanda Pengumuman Hasil Tes CPNS 2013

Last modified on 2014-04-23 04:13:20 GMT. 0 comments. Top.

Setelah setempat dijanjikan bulan maret lalu oleh KEMENPAN RB bahwa Hasil pengumuman Tes CPNS 2013 untuk provinsi Papua & Papua barat akan diumumkan setelah usainya Pemilu Legislatif 9 April, tetapi pasca Pemilu Legislatif 9 april hingga hari ini, belum ada tanda-tanda atau kejelasan hasil tes CPNS 2013 akan diumumkan.

Meskipun ada kabar bahwa dalam waktu dekat Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menyerahkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013, namun untuk wilayah Papua, kabar ini belum pasti.

Tak jelasnya nasib para CPNS di wilayah itu, sebelumnya ditanggapi Komisi A DPR Papua yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM.

Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yanni mengatakan, pihaknya mengharapan agar hasil tes CPNS K-2 untuk Papua segera diumumkan, sebab belum lama ini Kemenpan RB mengumumkan hasil tes CPNS K-2  melalui website. Namun ternyata hanya memuat hasil di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jogjakarta, Jawa Tengah dan Banten.

“Papua tidak ada. Kami harap hasil tes CPNS K-2 untuk Papua segera diumumkan. Tidak berlarut-larut karena 2013 lalu kami Komisi A DPR Papua memperjuangan nasib ratusan tenaga honorer untuk formasi CPNS K-2,”

Pangdam Cenderawasih Minta Warga Sorong Tidak Terprovokasi Isu Menyesatkan

Last modified on 2014-04-22 15:08:23 GMT. 0 comments. Top.

pangdam

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, meminta kepada warga masyarakat di Sorong, Papua Barat, untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang sengaja diembuskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Masyarakat jangan terprovokasi, masalah di Sorong bukan masalah agama atau suku, tetapi oknum mabuk yang memukul warga yang kebetulan pulang dari masjid,” katanya.

Ia menjelaskan, kasus di Sorong adalah murni kriminal sehingga masyarakat jangan ikut terprovokasi, justeru masyarakat harus ikut serta mengamankan situasi.

Pangdam XVII mengharapkan, agar kejadian-kejadian ini tidak dikaitkan-kaitkan dengan agenda Sail Indonesia yang akan berlangsung di Raja Ampat pada Juni mendatang. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan upaya untuk menormalkan kembali situasi.

“Jika ada yang bilang bahwa ada gereja atau masjid yang dihancurkan, itu adalah bohong,” tukasnya.

Pangdam juga meminta media massa ikut menciptakan kehidupan harmonis dengan menyampaikan berita yang benar sehingga masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya di Sorong.

Sebelumnya, peristiwa naas itu terjadi karena dipicu oleh aksi kriminal yang berujung pada bentrok antarwarga. Anggota kepolisian dan TNI yang berada di lokasi mencoba menenangkan massa, juga sempat terkena lembaran batu dan panah.

Dikabarkan satu anggota TNI terkena panah di kaki dan Kapolres Sorong Kota kena lemparan batu dari warga yang terlibat bentrok di kawasan pertokoan Yohan. Akibat bentrokan ini, 2 sepeda motor dan 1 kendaraan dinas milik Polres Sorong dibakar. Sebuah rumah dekat SD YPK di Jalan Manggis juga ikut dibakar massa.

Polda Papua Bentuk Tim Khusus Tangani Bentrok Di Sorong

Last modified on 2014-04-22 07:35:14 GMT. 0 comments. Top.

Kepolisian Polda Papua, membentuk timsus guna menyelidiki pihak-pihak yang mengeluarkan isu tak benar terkait bentrok yang terjadi di Sorong. Tim ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen (Pol) Paulus Waterpauw.

Sementara itu Kapolda Papua, Inspektur jenderal Tito Karnavian, menyayangkan kejadian bentrokan di Sorong ini. Menurutnya kejadian tersebut hanya salah komunikasi dan informasi yang menyebar secara cepat sehingga bentrokan tidak dapat dielakkan.

Ditambahkan Kapolda Papua, kejadian ini berakar dari pengaruh minuman keras, dan pelakunya dalam keadaan mabuk.

Tito berharap agar semua warga di Sorong tidak terprovokasi dengan isu baik lewat sms, BBM, maupun social media.

Di sisi lain, Komandan Kodim 1704/Sorong, Letnan Kolonel (TNI) Rahman Yadi mengatakan pelaku diduga dipengaruhi miras  dan kini belum diketahui identitasnya menganiaya seorang warga atas nama Soleh Johar pada Senin (21/4) sekitar pukul 05.30 WIT pagi.

Pemprov Papua Akan Berlakukan 3 KTP Di Papua ?

Last modified on 2014-04-22 04:03:39 GMT. 0 comments. Top.

Dalam beberapa tahun terakhir, migrasi di tanah Papua diduga makin meningkat. Untuk menekan laju migrasi, pemerintah provinsi Papua sedang berusaha agar segera memberlakukan 3 (tiga) jenis kartu tanda penduduk (KTP).

“Memang tiap hari ada saja orang baru dari luar Papua. Salah satu cara mengatasinya adalah menerapkan tiga KTP,” kata Sendius Wonda, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, kepada wartawan belum lama ini di kantor Gubernur, Dok II, Jayapura, Papua.

“KTP yang pertama, khusus untuk orang Papua. KTP kedua, bagi orang non Papua yang datang mencari kerja. Jika masa kontraknya sudah selesai, sewaktu-waktu bisa pulang ke daerahnya. KTP ketiga, orang non Papua yang hanya datang menemui keluarga dalam beberapa waktu terbatas, mungkin hanya satu minggu,” tutur Sendius.

Kebijakan ini, kata dia, perlu diterapkan. Sebab jika tidak, menurutnya, ada kekhawatiran bahwa orang Papua makin tersingkir dan akan jadi minoritas di atas tanahnya sendiri.

Kecenderungan itu diakui Kepala Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi Papua, Arschipus Kaize.

Kata Kaize, membludaknya warga migran dari luar Papua merupakan masalah serius yang harus dilihat bersama.

“Orang rambut keriting di tanah Papua sekarang mungkin hanya orang bagian Pegunungan saja. Kalau di di daerah pinggir pantai sudah dikuasai orang non Papua,” kata Kaize.

Ia menyebut contoh beberapa kabupaten yang sudah dikuasai orang non Papua dan orang asli Papua (OAP) sudah menjadi minoritas, adalah Kabupaten Merauke, Sarmi, Keerom, Timika, dan Fakfak.

Untuk mengatasi arus migrasi, Kaize sepakat dengan KTP khusus yang diharapkan nantinya dapat membatasi masuknya orang non Papua ke tanah Papua.

Kaize pun menyambut baik upaya pemerintah provinsi Papua melalui Bagian Tata Pemerintahan yang sedang berjuang untuk harus ada KTP khusus.

Terkait hal itu, Yakobus Dumupa, Ketua Pokja Adat MRP, mengatakan, MRP sebagai lembaga kultur di atas tanah Papua, sudah beberapa kali menyampaikan usulan ke pemerintah Provinsi Papua untuk buat segera satu statemen yang melarang orang non Papua masuk ke tanah Papua dengan bebas.

MRP meminta hal itu segera diatasi, karena kalau dibiarkan, menurut Dumupa, lambat laun Orang Asli Papua akan tersingkir di atas tanah Papua.

“Kami meminta, semua pintu masuk ke Papua harus ditutup,” kata Dumupa.

Penulis sejumlah buku tentang Papua itu mencontohkan, semua pintu masuk untuk udara, harus dipusatkan di Biak dan untuk pintu masuk melalui laut, dipusatkan di Sorong.

“Sorong dan Biak harus dibuka. Orang non Papua yang tidak berkepentingan, segera pulangkan saja,” tegas Yakobus.

Kalangan Mahasiswa Papua di Jayapura menilai kebijakan tiga KTP itu sebuah solusi baik.

“Itu kami dukung, karena orang pendatang biasa bebas masuk ke Papua,” ujar Esau Mogo Tatogo, mahasiswa Universitas Ottow dan Geissler (UOG) Jayapura.

Hanya dia khawatir, jangan sampai hal itu sekadar wacana tanpa realisasi. “Kalau memang benar, jangan hanya kata-kata saja. Kami minta itu harus dilaksanakan dan diberlakukan,” kata Esau.

Dia berharap, upaya tiga KTP di provinsi Papua secepatnya diterapkan. “Jangan sebatas isu dan kata-kata. Hari ini orang Papua jadi penonton, karena semua sektor dikuasai orang luar. Di semua daerah sudah banyak muka baru tanpa identitas jelas,” ungkap Tatogo.

Di Kabupaten Paniai, kata Tatogo, tiap hari jumlah warga pendatang makin bertambah. Macam-macam profesi mereka geluti. Pedagang, tukang ojek, sopir, pegawai, aparat keamanan, dan sebagian tak jelas pekerjaannya.

“Orang luar bebas masuk Papua, termasuk ke Paniai, karena memang tidak ada regulasi untuk batasi mereka. Jadi, KTP itu saya kira bagus untuk nanti perjelas tujuan dan lama mereka tinggal.”

Aktivis Papua, Septi Meidodga pernah menyinggung soal meningkatnya jumlah penduduk non Papua. Kata dia, seluruh daerah lebih banyak didominasi penduduk non Papua, bahkan kepadatan penduduk meningkat tajam mengakibatkan Orang Asli Papua kian tertinggal di berbagai aspek kehidupan.

Septi minta hal ini harus diseriusi. MRP, kata dia, sebagai lembaga kultur punya kewajiban membela, mendengar keluhan masyarakat Papua perlu ada penegasan tentang perpindahan penduduk dari daerah (pulau) lain ke Tanah Papua.

“Pemerintah harus kontrol masalah ini, perlu ada kebijakan dengan aturan yang tegas dalam membatasi warga baru ke Papua. Jangan seenaknya dapat KTP,” ujar dia.

Pemerintah meski sudah hentikan program transmigrasi ke Tanah Papua, faktanya migrasi gelap masih terus berdatangan. Setiap kali kapal putih berlayar menuju Papua, pasti ada saja warga baru turun di setiap pelabuhan tujuan, mulai dari Sorong sebagai pintu masuk Tanah Papua.

Disinyalir, migrasi bebas mengurus KTP. Ini berbeda dengan anak Papua yang tiba di suatu kota studi di Pulau Jawa untuk tujuan kuliah, ketika mengurus KTP sulitnya minta ampun. Selalu dipersulit. Bahkan sampai kuliah selesai, tak pernah punya KTP.

“Sampai kuliah mau selesai ini kitong semua tra punya KTP dari sini,” kata salah satu mahasiswa Papua di Yogyakarta, awal Desember 2013.

Alasannya, menurut dia, “Petugas biasa persulit kami. Dan, ini bukan hal baru, dari dulu kitong punya kakak-kakak senior yang kuliah dan selesai dari kota studi Yogyakarta selalu alami hal sama.”

Mudahnya penduduk luar masuk ke negeri kaya ini, kata Septi, tentu saja berdampak pada eksistensi OAP. Sebab, seluruh pelosok Papua nyaris dikuasai warga pendatang.

Mereka beli lahan-lahan kosong. Di situ, rumah, kios, dan toko, dibangun. Aneka jenis usaha lain dikembangkan transmigran. Ya, semua lini kehidupan dikuasainya.

Diketahui, sejak tahun 1961 para transmigran didatangkan ke tanah Papua. Arso, Koya, Nimbokran, Taja, Lereh, Nabire, Mimika, Merauke, Manokwari, dan Sorong, adalah daerah sasaran transmigrasi kala itu.

Di sana, lahan baru dibuka, perumahan dibangun. Juga berbagai infrastruktur: jalan, jembatan, angkutan, listrik, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya di Satuan Pemukiman (SP), nama kawasan transmigrasi.

(Majalahselangkah)

Kabid Humas Polda Papua : Bentrok Di Sorong Murni Kriminalitas

Last modified on 2014-04-21 13:51:21 GMT. 0 comments. Top.

Dua pleton Brigade Mobil (Brimob) Detasemen C Sorong dan dua pleton 752/VYS  bersiaga untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi bentrok susulan. Aparat langsung berjaha di wilayah kedua kelompok massa yang bentrok.

Sementara menurut Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono, kejadian yang berlangsung di Sorong murni karena kriminalitas, dan disebabkan oleh minuman keras. Kejadian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, Sulistyo meminta warga tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar.

Sementara warga yang terluka bernama Soleh Johar dan sedang dirawat intensif di RS TNI AL Sorong.

Sore tadi waktu Sorong, sudah dilakukan pertemuan antar tokoh agama dan tokoh masyarakat kedua belah pihak yang bentrok untuk memberikan pemahaman kepada warga agar tidak melanjutkan bentrokan, dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat kepolisian.

Kapolres Sorong Himbau Warga Tidak Terpengaruh Provokasi Murahan & Tetap Tenang

Last modified on 2014-04-21 11:46:26 GMT. 0 comments. Top.

1

Pasca kerusuhan di Sorong, Kapolres Sorong, AKBP Harry Goldenhart, berharap warga bisa menahan diri agar pertikaian ini bisa berakhir.

Menurut Kapolres, Aparatnya memang sudah disiagakan untuk mengantisipasi bentrok susulan. Selain dari kepolisian, Aparat TNI juga disiagakan bersenjata laras panjang di lokasi kejadian betrokan tadi siang.

Kapolres Harry menghimbau warga tidak terprovokasi isu murahan, dan tetap tenang tinggal di rumah.

Situasi kota Sorong memang sudah mulai tenang walaupun sangat sepi karena warga ketakutan beraktivitas. Hanya nmapak aparat TNI/Polri yang berpatroli dan bersiaga.

Aparat Siaga 1, Tokoh Agama Di Sorong Menghimbau Warga Tetap Tenang & Tidak Terprovokasi

Last modified on 2014-04-21 11:46:14 GMT. 0 comments. Top.

1

Pasca bentrokan yang terjadi siang tadi di Sorong, Aparat TNI/Polri berjaga-jaga di lokasi bentrokan, di tempat-tempat ibadah baik masjid dan gereja yang ada di Sorong untuk mengantisipasi bentrokan yang tidak diinginkan.

Selain itu, para tokoh-tokoh agama yang ada di Sorong sedang berpatroli untuk menghimbau warga agar tidak mudah terprovokasi, tidak terpengaruh upaya adu domba dan melupakan kejadian yang terjadi siang tadi di kota Sorong.

Seperti diketahui, akibat bentrokan yang terjadi siang hari di Sorong, 3 orang dikabarkan luka-luka diantaranya salah seorang anggota TNI. Hingga informasi ini diturunkan, situasi kota Sorong siaga 1 dan suasananya cukup mencekam. Warga tidak ada yang berani beraktivitas, selain itu toko-toko ditutup.

Situasi Kota Sorong Masih Mencekam Pasca Bentrokan Antar Warga Siang Tadi

Last modified on 2014-04-21 11:46:07 GMT. 0 comments. Top.

1

Situasi di Sorong Papua Barat, pasca bentrokan yang terjadi antar warga siang tadi (21/04/2014) masih cukup mencekam walaupun aparat keamanan masih tetap siaga di lokasi bentrokan dan di kota Sorong.

Menurut informasi warga, bentrokan tersebut dipicu oleh penganiayaan yang dilakukan orang mabuk, terhadap seorang tokoh agama senin subuh. Akibat hal tersebut, warga yang tidak terima melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap warga lain menggunakan senjata tajam.

Selain terdapat 3 orang luka dan kemungkinan korban luka masih bertambah, juga terdapat tiga unit motor dan satu rumah warga yang di bakar massa. Bentrokan juga mengakibatkan satu unit mobil dan satu pos polisi menjadi sasaran pengrusakan warga.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185