INFO PAPUA

INFORMASI SEPUTAR PAPUA

Ex Gubernur Papua, Barnabas Suebu, Didakwa Rugikan Negara 43,3 Milyar

Last modified on 2015-07-06 15:11:58 GMT. 0 comments. Top.

Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu memenangkan perusahaannya, PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya (PT KPIJ), untuk mengerjakan beberapa Detil Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sehingga merugikan keuangan negara 43,3 milyar.

Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/7), menyebutkan, angka di atas sesuai laporan hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemerika Keuangan (BPK), tanggal 18 Juni 2015 dan 25 Juni 2015.

Menurut Fitroh, kerugian keuangan negara itu akibat pekerjaan DED Sentani dan Paniai pada tahun 2008 sebesar Rp 10,4 milyaar, DED Urumuka I Rp 3,5 milyar, DED Urumuka II Rp 6,8 milyar, DED Urumuka III Rp 5,7 milyar, DED Memberamo I Rp 11,8 milyar, dan DED Memberamo II Rp 5 milyar.

Jumlah kerugian tersebut terjadi karena terdakwa Barnabas Suebu bersama-sama dengan Direktur Utama PT Konsultansi Pembangunan Irian Jaya (PT KPIJ), La Musi Didi dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Jannes Johan Karubaba, melakukan perbuatan melawan hukum.

Barnabas mengarahkan PT KPIJ agar bisa menjadi pelaksana sejumlah DED tersebut tanpa melalui proses lelang sesuai aturan yang berlaku dan perusahaan itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya.

Atas perbuatan itu, jaksa penuntut umum mengancam Barnabas dengan pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kriteria Asli Papua Tidak Digunakan Dalam Pilkada, MRP Keluarkan Rekomendasi Tentang Perlindungan Hak Konstitusi OAP

Last modified on 2015-07-05 11:47:41 GMT. 0 comments. Top.

Seorang pemilih  memasukan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 01, Kampung Mekurima, Kwamki Narama, Timika, Papua, Selasa (29/1). Pilkada Papua kali ini mengusung 6 pasang calon yang akan mempersebutkan kur

Rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang calon bupati/wakil bupati harus orang Papua asli tidak digunakan dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Ketua KPU Papua Adam Arisoy menegaskan, reko­mendasi yang dikeluarkan MRP tidak akan digunakan da­lam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pil­kada) bupati di Papua. Hal ini sesuai UU Oto­nomi Khusus (otsus) 2001 bahwa kriteria tersebut hanya untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Karena itulah maka siapa pun dia dan dari mana sukunya tetap bisa mendaftar serta ikut da­lam pilkada di berbagai kabu­paten/kota di Papua.

Menurutnya, bila MRP ingin bu­pati/wakil bupati atau walikota/wa­kil walikota harus orang asli Papua maka terlebih da­hulu mengajukan reko­mendasi untuk memasukkan poin tersebut ke dalam UU Otsus.

Selama tidak ada klausul tentang kekhususan itu di UU Otsus maka KPU tetap mem­berikan kesempatan kepada semua warga negara yang ingin maju sebagai bupati/wa­kil bupati, dari mana pun dia berasal, tegas Ketua KPU Papua Adam Arisoy.

Sementara itu, menanggapi rekomendasi MRP, nomor 11/MRP/2015 tentang perlindungan hak konstitusi orang asli Papua dalam Pilkada gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati, ditanggapi positif Ketua DPD KNPI Kabupaten Nabire, Norberthus Mote, SE M.Si.

Dirinya meminta dan mengharapkan kiranya kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU yang melaksanakan Pilkada serentak, termasuk Nabire untuk melakukan konsultasi kembali terkait hal tersebut.

Dijelaskan Noberth Mote, MRP dalam mengeluarkan surat rekomendasi dan resolusi tersebut tentunya memiliki pertimbangan tertentu dan acuannya adalah Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni UU Nomor 21 tahun 2001.  Sehingga, selaku tokoh pemuda mendukung hal itu.

Saat ini tercatat 11 dari 29 kabupaten/kota di Papua yang akan melaksanakan pilkada serentak yang dijadwalkan 9 Desember mendatang.

Ke-11 kabupaten yang akan menggelar pilkada antara lain Kabupaten Keerom, Kab.Jaya­wijaya, Kab.Yalimo, Kab, Yahukimo, Kab.Supiori, Kab.Mamberamo Raya, Kab.Me­rauke, Kab.Boven Digul, dan Kab.Asmat.

Presiden Jokowi Harus Dahulukan Kepentingan Rakyat Papua Baru Pemilik Modal

Last modified on 2015-07-04 12:07:04 GMT. 0 comments. Top.

freeport

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia harus melibatkan masyarakat adat Papua dalam pembahasan investasi. Masyarakat Papua harus mulai dipandang sebagai subjek atau pemilik hak atas tanah di wilayah operasi Freeport, bukan sekadar objek eksploitasi.

Demikian dikatakan tokoh Papua yang juga penulis buku Menggugat Freeport, Markus Haluk, kepada SH di Jakarta, Jumat (3/7). Markus menegaskan, Presiden Jokowi harus mendahulukan kepentingan rakyat Papua ketimbang kepentingan modal.

“Saya meminta pemerintah dan Freeport berhenti bernegosiasi soal investasi jika itu tidak melibatkan pemilik hak ulayat,” ujar Markus.

Ia mengatakan, pemerintah jangan lagi mengulang pola perjanjian investasi dengan Freeport seperti yang terjadi tahun 1967 dan 1991. Masyarakat Papua tidak pernah dilibatkan dan diperhatikan. Pemerintah dan Freeport, kata Markus, harus sadar bahwa selama sekitar 40 tahun beroperasinya Freeport yang terjadi justru kehancuran masyarakat Papua dan sumber daya alamnya.

“Karena itu setop dulu pembicaraan investasi. Kita negosiasi dalam forum segitiga. Pemerintah, Freeport, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, forum segitiga itu harus membicarakan soal nasib rakyat Papua, khususnya masyarakat suku Amungme dan Kamoro yang hidup di sekitar tempat beroperasinya PT Freeport. “Apakah investasi itu akan menguntungkan buat masyarakat Papua atau malah menghancurkan?”

Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, mengatakan hak ulayat harus diperhatikan. Pemerintah dan Freeport jangan mengabaikan masyarakat sebagai pemilik tanah.

Ia juga mengatakan harus ada kompensasi yang sesuai  kepada masyarakat pemilik hak ulayat. “Selama ini kompensasi 1 persen tidak sesuai jika dibanding dengan nilai tambang yang sudah diambil,” tuturnya.

Ia meminta investasi tidak terus-menerus mengorbankan orang Papua. Harus jelas dalam skema investasi, berapa yang didapat pemerintah, berapa yang didapat Freeport, dan juga masyarakat pemilik hak ulayat.   Ia juga mengingatkan masyarakat pemilik hak ulayat beberapa waktu lalu sudah menulis surat kepada presiden melalui staf khususnya agar menuntut kompensasi Rp 97 triliun untuk masyarakat adat. “Saya sendiri yang mengantar surat itu, beberapa bulan lalu,” katanya.

Seperti diketahui  Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), Kamis (2/7). Hasil pertemuan, PTFI sepakat menyiapkan investasi senilai US$ 18 miliar yang di antaranya US$ 2,5 miliar untuk smelter.

“Sisanya untuk pembangunan underground mining atau tambang bawah tanah, yang kalau segalanya lancar, pada September ini akan di-launching. Pertambangan bawah tanah di Papua akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia,” kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Menurut Sudirman, sesuatu yang merupakan pencapaian bersejarah karena lebih dari 95 persen pekerja di Papua itu adalah pekerja Indonesia. Selain itu, kata Sudirman Said, Moffer juga menyampaikan komitmen untuk terus berinvestasi dan menghargai kedaulatan hukum Indonesia.

“jadi, apa pun yang diatur pemerintah, PTFI akan mengikuti kemudian melaporkan berbagai pencapaian yang sudah dikerjakan,” ujarnya.

Dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan beberapa hal. Pertama keberadaan PTFI harus lebih mempercepat proses pembangunan ekonomi di Papua dan juga di Indonesia.

“Ini sejalan dengan Keppres No 16 yang kemarin digulirkan, untuk melihat secara keseluruhan bagaimana progres dikaitkan dengan keberadaan perusahaan tambang dan perusahaan sumber daya mineral, seperti Freeport,” tuturnya.

Lantas ditanya, apakah Presiden Jokowi mengindikasikan setuju perpanjangan kontrak Freeport? “Secara keseluruhan kan pesannya, kalau kita diskusi mengenai investasi, diskusi mengenai pembangunan smelter, listrik. Itu tidak mungkin ada pikiran untuk memutus kan, karena smelter, listrik, dan tambang bawah tanah hanya bisa terjadi kalau investasi masuk,” ucap Sudirman Said.

Kemendikbud Akan Kirim 101 Tenaga Guru Ke Papua Barat

Last modified on 2015-07-04 12:01:46 GMT. 0 comments. Top.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengirim 101 tenaga guru sekolah dasar ke Provinsi Papua Barat untuk mengatasi kekurangan guru serta meningkatkan pendidikan dasar di provinsi itu.

“Guru yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Papua Barat merupakan program guru garda depan guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia,” kata Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy di Manokwari, Jumat (3/7).

Dia mengatakan, guru yang dikirim ke Provinsi Papua Barat itu tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 30 orang, Kabupaten Tambrauw 10 orang, Kabupaten Sorong 30 orang dan Kabupaten Raja Ampat 31 orang.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap guru garda depan yang dikirim pemerintah pusat ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar di empat kabupaten tersebut,” kata Wagub.

Ia mengakui bahwa Provinsi Papua Barat masih kekurangan tenaga guru terutama guru sekolah dasar, namun Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten terus berupaya untuk menambah guru sekolah dasar dari tahun ke tahun.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menyurat pula kepada Presiden melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menambah lagi jumlah guru sekolah dasar karena masih sangat kurang,” ujarnya.

Selain itu, katanya, pendidikan dasar di provinsi itu sangat memprihatinkan dan perlu dibenahi oleh Dinas Pendidikan secara serius.

Menurutnya, sejak dilantik menjadi Wakil Gubernur dirinya memantau aktivitas beberapa sekolah dasar di pinggiran Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Ia mengatakan kondisinya sangat memprihatinkan karena aktivitas belajar tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Aktivitas belajar sekolah dasar di ibu kota provinsi saja sudah tidak berjalan dengan baik apalagi sekolah yang berada jauh dari ibu kota seperti di daerah-daerah terpencil sehingga harus dibenahi, katanya.

Freeport Curi Emas Dari Nabire Dengan Potensi 8x Lebih Besar ?

Last modified on 2015-07-02 16:48:32 GMT. 0 comments. Top.

freeport

Informasi mengejutkan muncul dari akun twitter @GHerucokro yang mengaku koleganya menyusup dan membongkar sebuah terowongan terhubung dari penambangan freeport ke Nabire. Diketahui potensi emas di Nabire lebih besar 8 kali lipat dibanding di Timika tempat penambangan PT. Freeport.

Akibat hal ini, Netizen mulai berang ketika membaca tweeps @GHerucokro dan berharap Presiden Jokowi bisa mengatasi hal ini.

Terbongkar! Freeport Curi Emas dari Nabire dengan Potensi 8x Lebih Besar. Utang Indonesia yang kabarnya 300 milyar USD bisa dengan mudah ditutup dengan 3000 ton emas. Utang ini yang sebenarnya mencekik dan mengatur perekonomian serta politik di Indonesia.

Selain itu @GHerucokro membeberkan bahwa saat ini finishing pengolahan ekstrak hasil tambang Freeport tidak lagi dilakukan di Amerika, tetapi di China.

Berikut Tweeps @GHerucokro :

 Untitled

2. 10 s/d 20 kapal perbulan sari hasil tambang freport ribuan ton berupa ekstrak cair/fluida diangkut keluar timika(freport) Emas,uranium,dll

3. Dari matrial mentah diolah di puncak karsten diolah dibuang sampahnya tinggal sarinya digelontorkan ke pelabuan kapal2x pengangkut menanti

4. 5 blower pipa diameter 40 /60cm digelontorkan kapal setinggi 15 meter smpai pnuh hingga permukaan tgal 2m dari permukaan laut baru brgerak

5. Tambang emas trbesar dunia itu tak diolah di RI tapi di luar dulu du usa dan sejak jkw nyapres diolah di thiongkok, berapa real hasilnya?

6. saya tidak yakin pemerintah RI tahu berapa hasil emas,uranium dll sesungguhnya??siapa saja yg kebagian pundi2x setoran siluman freeport??

7. bertaruh nyawa mnyelidik mnyusup timika wamena nabire anak buah(sahabat/saudarku) endapatkan data yg membuat bergidik eksploitasi SDA nkri

8. Dari timika dibuat lorong bawah tanah lewat wamena menuju nabire untuk menyedot emas nabire yg hasilnya lebih besar dari freeport

9. Jika saja pemerintah IND bisa memaksa/meminta pengolahan finishing hasil freeport di Ind maka rakyat pasti akan sangat berterimakasih!

10. jika saja InD mendapat bagian 30 pcent emas hasil freeport dan dijadikan coleteral Bank Indonesia maka rupiah akan kuat!

11. bagaimanapun kita tk bisa ingkar dri perjanjian internasional dngan freeport tapi fajar jka nkri menuntut keadilan bagi hasil yg beradab!

12. saudara2x kita di papua yg sangat tertinggal N Ind yg mata uangnya trus terpuruk rsanya mendidih darah ini atas konspirasi eksploitasi sda

13. Ada 8 lokasi tambang emas di nabire yg besarnya 8x lipat freeport puluhan ribu ton bisa dihasilkan dan skarang mau disedot dari bawah!

14. Jika dihitung utang luar negri kita 300 b usd itu biang kerok darri ketergantungan dan tekanan pol ek dan hukum identik dgn 6000ton emas

Jika benar hal ini terjadi, maka Indonesia sebenarnya saat ini belum terbebas dari penjajahan modern. Potensi emas di Papua yang nyatanya wilayah NKRI hilang menguap ke negeri orang, dan kemungkinan elit politik yang menikmati sogokan dari petinggi PT. Freeport seperti diungkap @GHerucokro.

Kapolda Papua : Tidak Ada Laporan Pengibaran BK Pada 1 Juli 2015

Last modified on 2015-07-01 17:18:10 GMT. 0 comments. Top.

kapolda

Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengaku tidak ada laporan tentang pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) sebagai simbol Papua Merdeka, yang biasanya dikibarkan pihak tertentu pada 1 Juli.

“Hingga kini belum ada laporan tentang pengibaran Bintang Kejora, dan mudah-mudahan kamtibmas tetap terjaga,” kata Irjen Pol Mende, kepada wartawan di Jayapura, Rabu (1/07/2015).

Mende mengakui, pihaknya selalu ekstra waspada setiap tanggal 1 Juli karena biasanya diperingati sebagai hari ulang tahun kelompok yang berseberangan dengan NKRI.

Semua anggota polri dan satuan TNI di Papua senantiasa mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan kemtibmas terkait peringtan 1 Juli itu.

“Syukur hingga kini belum ada laporan dari polres-polres,” ujar Irjen Mende.

Dengan demikian, Polri di Papua dapat memperingati HUT ke-69 Bhayangkara dengan tenang dan damai, yang dipusatkan di lapangan upacara Kantor Gubernur Papua di Dok 2 Jayapura.

Selain itu, digelar syukuran HUT Bhayangkara yang dipusatkan di Sasana Krida Kantor Gubernuran Dok 2 Jayapura.

Syukuran juga dihadiri para pejabat di lingkup TNI dan Pemprov Papua yang diwarnai dengan acara buka puasa bersama.

Perwakilan 5 Pemda Di Papua Tandatangani Kerjasama Dengan University Of The Sunshine Coast Australia

Last modified on 2015-07-01 17:12:21 GMT. 0 comments. Top.

1

Perwakilan lima Pemerintah Daerah (Pemda) yakni Kabupaten Mimika, Wamena, Nabire, Merauke dan Jayapura melakukan pendatantangan kerjasama di sektor pendidikan dengan Universitas Australia. Penandatangan MoU lima Pemda dengan Universitas milik Pemerintah Autralia yang dikenal dengan sebutan University Of The Sunshine Coast Australia ini dilakukan di Sekolah YPJ Kuala Kencana, Senin (29/6) kemarin.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Ausilius You, S.Pd, MM mengatakan, kemajuan dan kualitas pendidikan ditentukan oleh kurikulum dan kemampuan guru sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik.

Kata Sekda, tuntutan peningkatan kualitas guru bukan hanya sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.

“Kelengkapan dari jumlah tenaga pengajar dan kualitas dari guru sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya dan mampu mengajar secara cerdas untuk dapat menjadi inspirasi dan kemudian menjadi motivasi bagi anak didik,” tutur You.

Sekda mengatakan, setiap individu dapat meningkatkan kualitasnya dan mampu berpartisipasi dengan pesatnya perkembangan dunia pendidikan ditengah era globalisasi saat ini. Terutama dengan pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan, maka dunia pendidikan juga harus terus menerus dikembangkan seirama dengan zaman.

Pendidikan merupakan unsur yang sangat berperan dalam kemajuan daerah Papua di masa mendatang, bisa dilihat dan diukur dari kualitas lembaga pendidikannya baik formal maupun informal.

“Setiap usaha dalam rangka mewujudkan kemajuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pergantian kurikulum,” ujar You.

Pengembangan metode mengajar, penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti jika melibatkan guru karena guru diposisikan sebagai garda terdepan didalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dimana guru memegang posisi yang sangat strategis dalam upaya menciptakan lulusan yang kompeten dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan SDM yang profesional.

“Kebutuhan pemenuhan SDM tenaga pengajar dan pendidik yang berkualitas dan profesional ini sudah sangat mendesak untuk segera diwujudkan untuk mencapai kebutuhan SDM Papua yang mampu bersaing di semua aspek pembangunan,” katanya.

Sementara itu, jalinan kerjasama lima Pemerintah Daerah di Papua dengan Australia ini bertujuan untuk pengiriman tugas belajar guru yang berasal dari lima wilayah ini untuk  menempuh pendidikan di Kampus Universitas terletak di Sippy Downs, Sunshine Coast, Queensland atau berjarak sekitar 100 KM sebelah utara kota Brisbane, ibu kota Queensland-Australia.

Untuk diketahui, Universitas pemerintah Australia ini berdiri pada tahun 1994 dengan mahasiswa pertama di kampus “Sippy Downs” pada tahun 1996. Status kampus penuh diberikan pada tahun 1998 dengan nama University of the Sunshine Coast. Jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini bisa dihitung dengan jari.

Festival BMW Bertujuan Jadikan Biak Kawasan Pusat Kegiatan Pariwisata

Last modified on 2015-06-29 16:01:37 GMT. 0 comments. Top.

1

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua, David Pagawak mengatakan, Festival Biak Munara Wampasi (BMW) yang bakal digelar pada tanggal 1 Juli 2015 mendatang diharapkan menjadi langkah destinasi wisata di wilayah adat Saireri.

“Jadi, Festival Biak Munara Wampasi ini merupakan acara festival air surut (air meti, red) untuk mencari ikan, hal ini merupakan kegiatan musiman dimana setiap tahun terjadi musim ini dan memang untuk penyelenggaraan festival ini mereka pilih bulan Juli,” kata David Pagawak kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Kamis (25/6)

Penyelenggaraan festival BMW ini, ujar Pagawak, bakal dilksanakan setiap tahun dimana melalui festival BMW ini diharapkan mampu menampilkan keindahan alam maupun keindahan laut dengan ikan yang bermacam-macam.

“Keindahan laut kepulauan Padaido atas dan Padaido bawah ini diharapkan dapat membuat festival ini menarik sehingga kedepan bisa sama dengan Festival Danau Sentani (FDS) yang menjadi agenda tahunan,” ungkapnya.

Untuk itu, kata David, Festival BMW diharapkan menjadikan Biak menjadi kawasan pusat kegiatan pariwisata di wilayah adat Saireri.

“Biak kita dorong sebagai pusat kegiatan pariwisata dan kita juga berharap agar Kabupaten lainnya seperti Waropen, Kepulauan Yapen, Nabire dan Supiori untuk menggelar festival karena dengan semakin banyak kegiatan festival yang digelar di kawasan ini diharapkan dapat menciptakan Sail Saireri atau Teluk Cenderawasih yang kita harapkan kedepan dapat menampilkan keindahan alam dan laut dari kawasan ini,” jelas David.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Biak Numfor, Agus Filma menjelaskan, penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi 2015 pada Juli dimana merupakan perayaan ini merupakan perayaan adat bagi masyarakat Biak.

“Biak Munara Wampasi ini terkait dengan musim-musim yang ada di Biak. Ini merupakan tahun barunya orang Biak, sehingga dari sisi Otsus atau kedaerahan Pemerintah Kabupaten Biak akan berlakukan libur fakultatif mulai 1-4 Juli untuk menghargai acara tersebut,” kata Filma.

Dalam Festival Biak Munara Wampasi, jelas dia, berbagai paket wisata, seperti Snap Mor, yaitu menangkap ikan di saat air surut, paket Diving, city Tour, tradisi injak batu, hingga pameran akan diselenggarakan.  “Ada beberapa aktifitas kegiatan berupa tur ke Pulau Padaido untuk melakukan diving dan kunjungan ke pulau pulau Padaido dan Samber Pasi atas,” ujar Agus.

Dikatakan Agus, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak akan kembangkan Pulau Samber Pasi sebagai ikon pariwisata daerah. Dimana untuk tahun ini sudah dianggarkan untuk beberapa item seperti pembangunan pariwisata, jalan lingkar dan aktifitas pembangunan lainnya akan dilakukan.

(DP)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241