INFO PAPUA

INFORMASI SEPUTAR PAPUA

Aparat Polres Paniai Gerebek Judi Sabung Ayam Di Daerah Perkantoran Madi Enarotali

Last modified on 2015-02-19 13:00:42 GMT. 0 comments. Top.

sabung

Jajaran reskrim Polres Paniai, kamis siang tadi (19/02) menggerebek judi sabung ayam yang dilakukan di daerah perkantoran Madi Enarotali.

Dalam penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan beberapa orang tersangka yang kemudian di giring ke kantor Polisi.

Aparat kepolisian masih mencari 2 orang tersangka lain yang berhasil melarikan diri saat penggerebekan terjadi.

Informasi yang dihimpun dilapangan menyebutkan, setelah menerima laporan dari masyarakat jika di daerah perkantoran Madi Enarotali sering digunakan sebagai lokasi judi sabung ayam maka aparat langsung menerjunkan tim reskrim. Begitu melihat aparat, puluhan pejudi semburat dan lari tunggang langgang.

Menteri PUPR Resmikan PLTMH Di Ilaga Papua

Last modified on 2015-02-15 10:03:43 GMT. 0 comments. Top.

1

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono meresmikan pengerjaan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Ilaga, Papua. Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik pun berterima kasih dan melempar canda.

Peresmian proyek PLTMH Ilaga tersebut dilakukan di pinggir sungai Jila, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu (14/2/2015) siang waktu setempat. Dalam sambutannya, Willem mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki atas perhatiannya kepada Papua.

“Kami salam hormat kepada Bapak Presiden Jokowi. Kami berharap 2 tahun ke depan, tempat ini tidak gelap lagi, tapi terang dan membawa berkat bagi rakyat Papua,” kata Willem. Proyek PLTMH itu direncanakan selesai tahun 2017 mendatang.

“Tanggal 14 ini hari kasih sayang. Ini luar biasa. Kita biasanya hari kasih sayang selalu gelap-gelapan, tapi nanti setelah proyek ini selesai, kita sudah bisa kasih sayang dalam terang-terangan,” seloroh Willem kepada Basuki. Semua orang yang hadir di lokasi pun tertawa.

Kepada Basuki, Willem juga bercerita kenapa turun hujan sepanjang peresmian pengerjaan proyek PLTMH itu. Menurut Willem, kondisi Papua, khususnya Kabupaten Puncak sedang menangis.

“Kondisi Ilaga Puncak memang dalam keadaan menangis karena menuntut keluar dari isolasi. Sudah lama kita menunggu untuk keluar dari isolasi,” imbuh Willem.

Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki juga meresmikan proyek jalan Sinak-Ilaga-Mulia, dan Ilaga-Beoga-Sugapa. Ia juga berencana membuat jalan sepanjang 50 Km dari Ilaga ke Grasberg.

Dengan adanya jalan itu nantinya, Basuki berharap harga-harga kebutuhan pokok, dan bahan bangunan di Kabupaten Puncak bisa dijangkau masyarakat. Willem pun mengaku bersyukur atas perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Papua.

Selama ini Kabupaten Puncak memang terisolasi karena tidak adanya akses jalan. Barang kebutuhan pokok, bahan bangunan, dan BBM selama ini disuplai dengan menggunakan pesawat perintis dari Bandara Mozes Kilangin, Timika. Akibatnya, harga-harga pun melambung tinggi.

(Detik)

Tujuh Kabupaten Di Papua Akan Jadi Pusat Perkebunan Kelapa Sawit, Termasuk Nabire

Last modified on 2015-02-15 10:03:14 GMT. 0 comments. Top.

kelapa sawit

Kawasan hutan di Papua, yang terletak di wilayah Indonesia Timur termasuk sebagai salah satu kawasan hutan target konservasi dan percepatan pembangunan serta peningkatan nilai tambah kelapa sawit di pasar global.

Pasalnya, Kompilasi data sekunder yang dikumpulkan oleh WWF Indonesia menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2014, kurang lebih terdapat 30 perusahan di tujuh kabupaten di provinsi Papua yang telah mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan dan sekitar 24 perusahaan telah memperoleh izin perkebunan (IUP) dari Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan tahapan usahanya.

Dimana ke tujuh Kabupaten tersebut diantaranya, Kabupaten Nabire dengan luasan lahan 17.000 HA, Kabupaten Merauke dengan luasan lahan 150.872 HA, Kabupaten Sarmi dengan luasan  lahan 71.889 HA, Kabupaten Kerom dengan luasan lahan 18.338 HA, Kabupaten Jayapura dengan luasan lahan 99.737 ha dan Kabupaten Mimika dengan luasan lahan 77.660 HA, dan

Kabupaten Boven Digoel dengan luasan lahan 385.167 HA. “Tujuh Kabupaten ini merupakan hasil data konpilasi oleh WWF Indonesia sejak tahun 2014 lalu, dan kini akan dijadikan pusat pengembangan perkebenunan kepala Sawit,” ungkap Palm Oil Coordinator, WWF Indonesia-Papua Program,  Marthinus Wattimena dalam kegiatan lokakarya Sosialisasi penerapan perkebunan kelapa Sawit berkelanjutan dalam perspektif penataan ruang di Provinsi Papua, yang dibuka oleh Asisten II, Elia Loupatty di Hotel Aston, Kamis (12/2).

Dikatakannya, keberadaan investasi perkebunan kelapa sawit di Papua sangat diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah  tetapi disisi lain tidak melupakan keberadaan Lingkungan dan nilai kearifan masyarakat hukum adat Papua.

Kenyataan saat ini justru banyak praktek pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang menuai konflik, jika ditarik benang merah selalu berkaitan dengan konflik kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Kata Marthinus, WWF Indonesia bekerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah nasional maupun daerah mengupayakan untuk mengurangi konversi lahan yang akan direncanakan dengan memperkenalkan praktek-praktek pengelolaan berkelanjutan untuk diterapkan pada

perkebunan-perkebunan yang dikelola oleh perusahaan dan petani di Indonesia. “Strategi dalam mentransformasi nilai pada rantai minyak sawit dibangun berdasarkan  target dan dampak yang diharapkan dapat diterapkan sampai dengan tahun 2018,” katanya.

Dijelaskannya, Indonesia adalah pemasok dominan terbesar kelapa sawit, baik CPO (crude palm oil) dan PKO (palm kernel oil), dengan jumlah pasokan lebih dari 40% pangsa pasar global pada tahun 2012. Dari pangsa pasar domestik terdapat serapan sebesar kurang lebih 10%

konsumsi minyak sawit dunia. “Dari perspektif kepentingan dan peran serta maka pembangunan perkebunan kelapa sawit di tanah Papua pada kenyataannya melibatkan

peran banyak pihak baik pengambil kebijakan dari tataran eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota,” ucapnya.

“Konsep perkebunan kelapa sawit berkelanjutan selanjutnya perlu disinergikan dengan perspektif rencana penataan ruang di Provinsi Papua. Oleh karena itu, pengembangan konsepnya perlu dibekali dengan gambaran sejauh mana penerapan peraturan dan inisiatif penataan ruang dalam bidang budidaya perkebunan,”kata dia lagi.

(BP)

Pemerintah Berencana Hubungkan Sorong Sampai Jayapura Lewat Jalur Kereta Api

Last modified on 2015-02-11 17:10:30 GMT. 0 comments. Top.

rp_papuadalam.jpg

Uji Kelayakan pembangunan Jalur kereta api (KA) Trans Papua akan dimulai tahun ini. Berdasarkan program percepatan pembangunan perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jalur KA Trans Papua yang akan dibangun sepanjang 595 kilometer (Km) itu akan menyambungkan Sorong sampai Jayapura.

“Pembangunan Jalur KA Trans Papua mencakup pembangunan jalur KA sepanjang 595 Km meliputi A. Sorong-Manokwari sepanjang 390 Km dan B. Jayapura-Warni sepanjang 205 Km,” demikian dikutip dari Dokumen Program Percepatan Pembangunan Perkerataapian Kemenhub, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Selain itu, Dokumen itu juga memperlihatkan tahapan pembangunan Jalur KA Papua tersebut. Pertama untuk jalur Sorong-Manokwari, tahun ini kajian kelayakan akan dimulai dan tahun 2016 pembuatan detail desain dan amdal. Setahun berselang, pengadaan lahan baru akan dimulai dan diperkirakan membutuhkan waktu dua setengah tahun. Sementara itu, proses konstruksi baru dimulai tahun 2018 dan direncanakan selesai pada tahun 2019.

Kedua, jalur Sarmi-Jayapura sepanjang 205 Km. Kajian untuk jalur tersebut dimulai tahun ini dan disusul dengan detail desain dan amdal tahun 2016 dan 2017. Setelah itu pengadaan lahan akan dimulai tahun 2018 – 2019. Untuk konstruksi diperkirakan baru bisa dilakukan setelah pengadaan lahan selesai.

Terkait anggaran, rinciannya kebutuhan dana tahun 2015 sebesar Rp 10,9 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 46,2 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 152,5 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 5 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp 5,4 triliun.

(Kompas)

Empat Ribu Lebih Kampung Di Papua Masih Bersatus Sangat Tertinggal

Last modified on 2015-02-11 10:53:48 GMT. 0 comments. Top.

rp_Peta-Papua-Barat-Tengah-d-Timur-01.jpg

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, lebih dari 70 persen desa di Papua dalam kondisi sangat tertinggal. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menargetkan untuk mengentas wilayah miskin tersebut pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019.

“Dari 5.204 desa di Papua, sebanyak 4.049 atau 77,81 persen di antaranya merupakan desa sangat tertinggal,” ujar Marwan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Wilayah lain dengan jumlah desa tertinggal terbanyak adalah Maluku, yakni 42,54 persen, Sumatera (37,36 persen), Kalimantan (26,67 persen), Sulawesi (14,73 persen), Nusa Tenggara dan Bali (11,78 persen), dan Jawa (3,59 persen). Jumlah keseluruhan desa sangat tertinggal sebanyak 17.268 dari 419 kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Desa mencatat desa tertinggal terdapat di 122 kabupaten. Lagi-lagi Papua tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kabupaten tertinggal paling banyak, yakni 33 kabupaten.

Marwan mengatakan, daerah tertinggal merupakan daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah semacam ini dicirikan oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah, pendapatan per kapita rendah, dan tingkat kemiskinan tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama, yaitu perekonomian, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Saat ini terdapat 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal. Di dalamnya termasuk 1.138 desa di daerah perbatasan, pulau-pulau terdepan, terpencil dan terluar.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan target pengentasan daerah tertinggal dan sangat tertinggal pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Kementerian Desa akan memusatkan perhatian pembangunan pada desa-desa, terutama di 1.138 desa di kawasan perbatasan.

“Selanjutnya, melakukan pendampingan desa sesuai dengan amanah UU 6/2014 tentang desa,” kata Marwan.

Menteri PPPA Yohana Yembise Sumbang Dana Kepada Korban Penembakan Di Paniai

Last modified on 2015-02-09 13:23:19 GMT. 0 comments. Top.

1

Berita penembakan siswa sekolah di Kabupaten Paniai, Papua membuat prihatin masyarakat Indonesia khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Setelah terjadi kasus penembakan tersebut, Menteri KPP-PA memberikan sumbangan kepada keluarga korban.

Menteri PP-PA, Yohana Yembise pun mengundang Bupati Paniai Hengky Kayame secara langsung di kantor KP-PA. Menteri asal Nabire, Papua tersebut pun memberikan sumbangan kepada para korban penembakan di Paniai beberapa lalu melalui bupati Paniai.

“Bupati Paniai saya undang ke sini untuk memberikan sumbangan. Karena bulan Desember yang lalu, terjadi musibah penembakan sehingga ada beberapa anak usia sekolah khususnya anak-anak SMA (sekolah menegah atas-red) yang masih pakai seragam cukup membuat Papua gempar. Pada saat itu mereka ditembak menjelang perayaan Natal nasional yang dihadiri oleh presiden,” papar Yohana Yembise, Menteri PP-PA RI di kantor KPP-PA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2015).

Oleh karena itu, Kementrian PP-PA merasa sangat berduka cita karena musibah tersebut terjadi menjelang perayaan natal yang harus dilaksanakan. KPP-PA pun tetap melaksanakan peryaaan Natal catatan akan mengunjungi Paniai untuk memberikan sumbangan kepada ibu-ibu dan anak-anak korban.

Sumbangan yang berupa uang ini sebelumnya diberikan oleh Ibu Negara Iriana Jokowi. Kemudian KPP-PA, melalui Yohana Yembise, menambahkan jumlah sumbangan kepada korban di Paniai tersebut.

“Jadi sumbangan yang kami beri adalah berupa uang. Setiap ibu kami memberikan Rp35 juta. Dari ibu negara memberikan Rp25 juta untuk setiap ibu dan saya tambahkan Rp10 juta. Total masing-masing Rp35 juta untuk lima korban,” imbuh Yohana Yembise.

Bantuan tersebut secepatnya akan diserahkan kepada korban oleh Hengky Kayame. Ia lalu akan menyerahkannya melalui kepala Badan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Paniai. “Beliau sudah katakan akan memberikan ke lima ibu melalui kepala Badan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Paniai, secepatnya setelah kembali ke kabupaten akan diserahkan,” tutup Yohana Yembise.

(OZ)

Gubernur Papua : Warga Papua Di Sekitar Tambang Freeport Sangat Miskin

Last modified on 2015-02-09 10:30:16 GMT. 0 comments. Top.

freeport

Gubernur Provinsi Papua dan empat Bupati yang wilayahnya termasuk dalam wilayah kerja PT Freeport Indonesia mendesak Freeport untuk membangun smelter di wilayah pertambangan, Papua.

Keempat kabupaten yang turut mendesak Freeport adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai.

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, menyatakan tidak ada lagi alasan bagi Freeport untuk tidak membangun smelter di Papua. Pasalnya, UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengharuskan perusahaan tambang untuk membangun smelter.

“Bukan bawa dari Papua, terus bangun di tempat lain,” tegas Lukas, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Selain karena aturan hukum, desakan tersebut juga dilandasi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah tambang yang masih tertinggal.

“Secara real, masyarakat Papua di sekitar kawasan pertambangan lebih miskin daripada kabupaten lain. Padahal ini wilayah pertambangan Freeport,” cetusnya.

Lukas menilai, pemerintah pusat sudah cukup tegas untuk mendesak Freeport mempercepat proses pembangunan smelter. Jika dalam proses perpanjangan negosiasi nota kesepahaman (MoU) tidak ada perkembangan pembangunan smelter, izin ekspor konsentrat Freeport akan dicabut.

“Bagi kita seandainya ekspor selama tiga tahun diberhentikan, bagi penerimaan daerah tidak berdampak karena sangat kecil pengaruhnya. Penerimaan Provinsi itu hanya Rp200 miliar per tahunnya. Namun, yang berdampak adalah karyawan di Freeport. Ini harus dicarikan solusinya,” lanjutnya.

(MetroTV)

Anggota DPRD Dogiyai Pertanyakan Pelantikan Jabatan Eselon 2, 3, 4, Di Lingkungan Pemkab Dogiyai

Last modified on 2015-02-09 09:55:53 GMT. 1 comment. Top.

1

Dogiyai , NABIRE NET – Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai Papua periode 2014-2019 menilai Pelantikan Jabatan Eselon 2 , 3 dan 4 yang di lakukan oleh Bupati Dogiyai sabtu, 07/02/ 2015 Aula Pemda Dogiyai ini menghancurkan roda pemerintahan yang ada dan tidak melalui penjaringan pihak yang berkaitan ditubuh Pemerintah daerah kabupaten Dogiyai.

“Kami DPRD Dogiyai kecewa dengan pelantikan kali ini Ko kenapa tidak kerjsama dengan pihak pihakt terkait. Setelah Gelapkan Dana Bansos, Roda Pemerintahanpun Bupati Dogiyai hancurkan” kata Markus melalui Telepon seluler kepada Nabire Net (09/02/15) senin pagi.

“Menurut Waine ,menjaring penempatan jabatan eselon itu harus di Kerjakan oleh Kepala BKD, di bahas di tentukan oleh Baperjakab yang di ketuai oleh Sekda, namun pelantikan Jabatan eselon kali ini tidak melalui prosedur yang ada, tidak melibatkan pihak pihak yang mengatur kaitannya dengan penempatan Jabatan eselon 2,3 dan esolon 4.

Kabupaten Dogiyai ini apakah hanya milik Bupati Dogiyai atau milik orang Dogiyai bersama.Tanya Waine. Tambah waine ,Pengambilan tindakan bupati yang selalu salah dan selalu menggunakan aturan limbah ini, hanya mematikan Perkembangan wibawa, karakter generasi muda orang asli Dogiyai menutupi menutupi kasus penggelapan Dana Bansos selama dua Tahun Anggaran Sebanyak Rp 59. 411.000.000.000,(Lima puluh sembilan milyard empat ratus sebelas juta Rupiah ).

Pelantikan eselon belum lama ini menduduki jabatan penting adalah non papua bisa ini melecehkan Pejabat Putra Daerah yang ada, dengan memberikan Jabatan jabatan penting kepada orang pendatang belum lama ini.

Salah satu warga Dogiyai yang enggan sebutkan nama menyatakan kepada majalahselangkah.com menduduki jabatan Kepala distrik kamu selatan bukan orang asli Kamuu selatan tapi menduduki jabatan orang luar dari distrik setempat ini hanya karena bupati melunasi utang politik.

Aneh sekali Bupati Dogiyai ini, sejarah yang kita dapatkan dalam Pelantikan eselon kemarin tanggal 07/02/2015 yang lebih duluan di jadikan Tersangka Oleh Tipikor Polda Papua, seperti Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Dogiyai Soleman Samuel Somasoyan S.Sis Msi Bupati lantik sebagai Kepala Bappeda Kab.Dogiyai.

Apakah di Republik ini seorang tersangkah bisa menduduki Jabatan terpenting di Birokrasi ?
Saya Secara Pribadi sebagai Ketua Fraksi DPRD Dogiyai menghimbau kepada Seluruh Pejabat Putra Daerah, seluruh kaum intelektual Dogiyai, dan seluruh lapisan masyarakat Dogiyai, mari kita sama sama mengawasi Anggaran Pembangunan Tahun 2015 ini dengan baik, jangan sampai anggaran Tahun 2015 ini digunakan untuk jual beli hukum di Papua. Ajak Markus Waine.

(Martinus Pigome)

Kongres KNPI Di Papua Akan Lengkapi Sumpah Pemuda 1928

Last modified on 2015-02-09 09:33:08 GMT. 0 comments. Top.

knpi

Papua akan menjadi tuan rumah Kongres Komite Pemuda Indonesia (KNPI) XIV pada 25-28 Februari 2015 di Jayapura.

Kongres KNPI di Papua ini akan punya makna penting dalam perjalanan sejarah  dan peran perjuangan pemuda Indonesia karena melengkapi momentum Sumpah Pemuda Indonesia yang digelar pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta.

“Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 1928 telah dihadiri oleh beberapa organisasi pemuda dari berbagai daerah yakni Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond. Namun  tidak ada Jong Papua. Sehingga melalui kongres KNPI ke XIV di Jayapura, Papua adalah melengkapi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan tahun 1928,” ungkap Taufan, Minggu (8/2).

Menurutnya, Kongres KNPI di  Jayapura juga merupakan penegasan bahwa Papua adalah propinsi yang aman untuk pembangunan ekonomi dan tujuan wisata.

“Diharapkan Kongres KNPI ini mendorong percepatan propinsi Papua mencetak pemuda pemudi menuju kepemimpinan Nasional maupun Internasional,” tambah Taufan.

Ketua DPD KNPI Papua, Max ME Olua menjelaskan, Papua adalah bagian integrasi dari Indonesia. Dengan menyelenggaraan kongres KNPI di Jayapura ini, bermakna akan makin mengintegerasikan pemuda Papua ke dalam NKRI.

“Kami mau menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia bahwa Papua adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Papua juga bagian dari NKRI,” ujar Max.

Sepanjang sejarah KNPI, Papua juga menjadi provinsi pertama di wilayah Timur Indonesia yang menggelar Kongres organisasi pemuda tersebut.

Sebagai permulaan mensosialisasikan dan menyukseskan Kongres tersebut, puluhan volunteer yang tergabung dalam gerakan sukseskan Kongres KNPI ke XIV di  Papua, mengadakan sosialisasi dengan pawai keliling di acara free car a day di sepanjang Jalan Thamrin, Sudirman dan bunderan HoteI Indonesia, Jakarta, Minggu (8/2).

Hujan rintik yang turun dari malam  sebelumnya tidak menyurutkan para volunteer mensosialisasikan Sukseskan Kongres KNPI di Papua tersebut.

(TN)

BPS : Di Indonesia, Warga Papua Paling Tidak Bahagia

Last modified on 2015-02-09 09:21:53 GMT. 0 comments. Top.

2

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tingkat kebahagiaan masyarakat di provinsi Papua merupakan yang terendah, ungkap Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Indeks kebahagiaan dirumuskan berdasarkan sepuluh aspek kehidupan yakni pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan, kata Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

Bahwa warga Papua menempati peringkat terendah di indeks kebahgiaan ini, Suryamin memberikan penjelasan.

“Ini mungkin disebabkan karena kondisi rumah di Papua dengan aset-aset yang dimiliki itu belum menunjukkan tingkat kepuasan mereka yang nilainya 56.01 (dari 100), di bawah 60. Demikian juga aspek pendidikan, itu yang cukup rendah bahkan mencapai 50.91,” jelas Suryamin Jumat (6/2).

Lajang lebih bahagia

Indeks Kebahagiaan yang dikeluarkan BPJS tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus belum menikah sedikit lebih bahagia ketimbang mereka yang sudah menikah.

Sedangkan penduduk yang berstatus cerai pada angka 65 lebih rendah indeks kebahagiaannya ketimbang penduduk yang berstatus belum menikah dan sudah menikah (68,77 dan 68,74).

“Memang yang masih single (lajang) kan masih bebas, apalagi bagi yang sudah bekerja. Dia belum ada tekanan apa-apa. Kalau diikuti dengan kondisi lingkungan yang baik, dia akan lebih bahagia ketimbang yang sudah menikah. Kalau sudah berdua kan tidak hanya mikirin diri sendiri saja, tetapi juga pasangannya,” kata Suryamin.

Dalam Indeks Kebahagiaan Indonesia 2014 tersebut provinsi Kepuluan Riau memiliki urutan indeks kebahagiaan tertinggi dengan angka 72.42.

Secara umum Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 meningkat dibandingkan Indeks Kebahagiaan Indonesia pada tahun 2013.

(NG)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237