INFO PAPUA

INFORMASI SEPUTAR PAPUA

Tiga Anggota KNPB Ditangkap Polda Papua

Last modified on 2015-01-28 06:01:17 GMT. 0 comments. Top.

1

Polisi menciduk tiga anggota Komite Nasional Papua Barat karena diduga memiliki ratusan amunisi. Ketiganya ditangkap di sekitar Papua Trade Center Entrop Kota Jayapura, Rabu 28 Januari sekitar pukul 11.00 WIT.

Ketiganya langsung digelandang ke Markas Polda Papua guna menjalani pemeriksaan.

Dari pantauan di lapangan, penangkapan ketiga orang ini diwarnai sejumlah tembakan peringatan yang dikeluarkan polisi. Kedua pemilik amunisi itu kemudian menyerah saat ditangkap. Dari tangan mereka disita sekitar 500 butir amunisi.

Juru Bicara Polda Papua Kombes Patrige Renwarin saat dikonfirmasi di Polda Papua belum bersedia memberikan keterangan. “Kan baru ditangkap, ini tersangka baru mau diperiksa, nanti setelah ada pemeriksaan awal, saya akan berikan keterangan resmi,” ujarnya.

Menurut informasi dari pihak Kepolisian yang namanya enggan disebutkan namanya, ketiga pemilik amunisi itu adalah anggota Kelompok Komite Nasional Papua Barat.

“Mereka anggota KNPB yang selama ini berafiliasi ke kelompok separatis OPM,”ujarnya. Adapun inisial ketiga anggota KNPB adalah AJ, RW dan FK.

Rencananya, amunisi itu akan didistribusikan kepada kelompok OPM di Wilayah Pegunungan Papua. “Kalau amunisi ini sampai lolos berapa lagi yang akan mati,” kata dia.

Mengenai kronologis penangkapan, polisi mendapat informasi, lalu saat ditindaklanjuti ternyata terbukti. “Kalau ketiganya ditangkap di PTC Entrop Jayapura, namun barang bukti ditemukan di Expo Waena,” kata dia.

Sedangkan pemasok amunisi, hingga kini masih dalam pengejaran. “Pelaku yang memasok masih diburu,” kata sumber tersebut.

(Viva)

LPMA SWAMEMO Akan Gugat Semua Pengusaha Ilegal Di Pertambangan Degeuwo

Last modified on 2015-01-27 16:04:16 GMT. 0 comments. Top.

degeuwo

Instruksi dari pemerintah untuk memberhentikan kegiatan pertambangan emas di sepanjang Sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai, Papua, belum juga ditindaklanjuti. Pengusaha masih terus melanjutkan aktivitasnya.

Instruksi tersebut tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 1 tahun 2011, tentang pemberhentian kegiatan penambangan emas ilegal tanpa ijin di seluruh wilayah Papua. Dan, Instruksi Bupati Kabupaten Paniai dengan Nomor 53 tahun 2009, tentang penutupan lokasi penambangan emas.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Wolani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO), Yohanes Kobepa, menyesalkan tidak patuhnya para pengusaha ilegal yang hingga kini masih beroperasi di sepanjang Sungai Degeuwo.

“Sudah ada instruksi untuk pemberhentian dari gubernur dan bupati, tetapi kenapa pengusaha dorang kepala batu terus,” ujar Kobepa, kepada suarapapua.com, di Kalibobo, Nabire, Selasa (27/1/2015).

Menurutnya, surat keputusan dari gubernur dan bupati seharusnya dipatuhi dan dihormati tanpa alasan apapun.

“Sudah masuk satu tahun, pengusaha di Degeuwo tidak menjalankan perintah surat keputusan itu. Ini sama saja mereka injak harga dirinya Bapak Bupati dan Gubernur. Sebenarnya ada apa,” tanya Kobepa.

Ia menambahkan, tiga perusahaan ilegal yang sedang beroperasi seperti Ibu Antoh (PT Martha Minning), Haji Hari (PT Madinah Qurrata’ain), dan Haji Marzuki (CV Computer) untuk segera patuhi kebijakan pemerintah dan segera angkat kaki.

“Tiga pengusaha seperti Ibu Antoh, Haji Hari dan Haji Marzuki harus patuhi aturan dari Pemda Paniai, jangan bertingkah seenaknya dan jangan masa bodoh. Tunggu apa lagi, cepat angkat kaki,” tegasnya.

Lanjut Kobepa, kekayaan alam dan segala isinya adalah milik pemerintah seperti yang sudah tertuang dalam UUD 1945.

Jika tidak patuhi, LPMA SWAMEMO akan mengajak pemerintah Paniai dan pemerintah Provinsi Papua untuk melapor semua kasus-kasus dari tiga perusahaan tersebut di pengadilan.

Karena, menurutnya, selain mereka melanggar aturan dari pemerintah, akibat ulah mereka banyak terjadi pelanggaran HAM, rusaknya lingkungan, dan rakyat asli di daerah tersebut dirugikan.

“Tiga pengusaha itu, kami dari lembaga dalam waktu dekat akan gugat, melapor mereka ke pengadilan hukum seperti Komnas HAM dan lainnya supaya mereka dipanggil dan diperiksa”.

“Kasihan, masyarakat kami di Degeuwo selalu dibodohi. Tidak pernah ada perhatian yang dikasih dari tiga pengusaha ini baik sisi kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur, misalnya berupa rumah layak huni. Memang terlalu kurang ajar,” ujar Kobepa.

Perlu diketahui, lokasi yang sedang dioperasi oleh tiga perusahaan tadi dan sejumlah pengusaha selama kurang lebih 11 tahun adalah Bayabiru, Avanza, Tayaga 1, 2, dan 3, Mimini Tinggi, KM 81, 45 dan 99, juga Wim 1, 2, serta Amano.

 (SP)

Dinkes Papua : 4 Rumah Sakit Di Papua Tahun 2015 Jadi Tipe B, 2 Rumah Sakit Menyusul 2016 Termasuk RSUD Nabire

Last modified on 2015-01-27 15:59:37 GMT. 0 comments. Top.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua, mengagendakan peningkatan satus empat unit rumah sakit regional dari tipe C menjadi tipe B.

“Kami upayakan empat rumah sakit regional dalam tiga tahun kedepan ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit tipe B,” kata Kepala Dinas Kesehatan Papua drg Aloysius Giyai, di Jayapura, Selasa.

Keempat rumah sakit regional yang direncanakan peningkatan statusnya menjadi rumah sakit tipe B yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, RSUD Abepura, RSUD Mimika dan RSUD Biak.

“Baru saja RSUD Biak melaporkan berkasnya kepada kami dan saya lihat lengkap,” katanya.

Menurut Aloysius, terdapat undang-undang baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang  menyatakan bahwa Kemenkes menyerahkan sepenuhnya sertifikasi penilaian oleh Dinas Kesehatan Provinsi, mengenai layak tidaknya dan memenuhi standar atau tidak suatu rumah sakit yang diusulkan untuk ditingkatkan statusnya.

“Tahun depan kami agendakan dua rumah sakit lagi untuk peningkatan statusnya menjadi rumah sakit tipe B,” ujarnya.

Aloysius yang pernah menjabat direktur RSUD Abepura itu menyebut kedua rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire dan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Selain itu, terdapat enam rumah sakit sub regional yang sudah teraplikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)) Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan juga masuk dalam agenda Kementerian Kesehatan RI.

Keenam rumah sakit tersebut yakni RSUD Paniai, RSUD Yapen, RSUD Boven Digoel, RSUD Kwaingga Keerom, RSUD Lanny Jaya, dan RSUD Pegunungan Bintang.

“Pengembangan enam rumah sakit sub regional tersebut sudah terdaftar dan akan ditindaklanjuti pengembangannya,” kata Aloysius.

Mantan Kepala Puskesmas Koya itu menambahkan, keenam rumah sakit sub regional tersebut akan mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit tipe B.

“Jadi nanti alur pelayanan kesehatan pasien yang akan diterapkan kedepannya di Papua yaitu pelayanan di puskesmas naik ke rumah sakit pratama, rumah sakit tipe D, rumah sakit sub regional, rumah sakit tipe B regional baru naik rumah sakit rujukan nasional yakni RSUD dok II Jayapura,” katanya.

(Ant)

Pemerintah Jatah 65% Formasi CPNS Untuk Putra-Putri Papua

Last modified on 2015-01-27 15:58:48 GMT. 0 comments. Top.

tes-CPNS

Permasalahan rekrutmen CPNS di Papua dan Papua Barat mendapat perhatian khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Pasalnya Provinsi Papua dan 29 kabupaten/kota di sana, juga kabupaten/kota di Papua Barat yang memperoleh alokasi formasi CPNS 2014 sebanyak 6.340 hingga saat ini belum melaksanakan tes.

Menurut Yuddy, berdasarkan hasil rapat Panselnas pada 1 Desember 2014 diputuskan proses pelaksanaannya ditunda ke tahun 2015.

“Nantinya sistem pendaftaran CPNS dilakuan secara off line,” kata Yuddy dalam konpress di Jakarta, Selasa (27/1).

Dari formasi yang ada, direncanakan 65 persen formasi diperuntukkan bagi pelamar putra-putri asli Papua dan Papua Barat. Sedangkan 35 persen diperuntukkan bagi pelamar dari luar Papua dan Papua Barat.

“Khusus untuk pelamar putra-putri Papua diberikan afirmasi berupa penurunan passing grade (nilai ambang batas) kelulusan,” imbuhnya.

Untuk membantu pemahaman soal CAT, akan dilakukan sosialisasi atau pelatihan penggunaan CAT secara masif dengan melibatkan unsur perguruan tinggi setempat dan LSM.

(JPNN)

Polda Papua Periksa Intensif 2 Anggota OPM

Last modified on 2015-01-27 10:19:04 GMT. 0 comments. Top.

renwarin2

Kepolisian Daerah Papua saat ini memeriksa secara intensif dua anak buah kelompok bersenjata pimpinan Puron Wenda yang ditangkap di Wamena, Sabtu (24/1).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Pol Patrige Renwarin, di Jayapura, Selasa (27/1), mengatakan dua anggota kelompok bersenjata pimpinan Puron Wenda itu adalah Wuyunga dan Nesmi Wenda yang ditangkap saat berada di sekitar Pasar Sinakma, Wamena.

“Saat ditangkap keduanya bersama satu rekannya, namun karena tidak cukup bukti maka rekannya itu dilepaskan,” katanya.

Sementara keduanya yang diduga terkait sejumlah kasus penembakan di sejumlah kawasan di Kabupaten Lanny Jaya dibawa ke Mapolda Papua, Minggu (25/1) untuk diperiksa lebih lanjut.

Patrige menjelaskan dari pemeriksaan awal keduanya akan dikenakan pasal 340 dan 365 KHUP serta pasal 12 UU Darurat.

Anak buah Puron Wenda itu ditangkap karena diduga terlibat sejumlah aksi penembakan terhadap personel aparat keamanan di Papua.

Tercatat tiga insiden di kawasan pegunungan Papua yang melibatkan Wuyunga dan Wenda, antara lain penembakan tanggal 18 Juli 2014 terhadap rombongan patroli anggotta Polres Lany Jaya di Kampung Nambume, Distrik Indawa, yang menewaskan dua anggota Polres Lanny Jaya serta dua anggota lainnya mengalami luka tembak.

Kemudian penembakan tanggal 1 Agustus 2014 terhadap anggotta Bataliyon 756 di lapangan terbang Perime serta penembakan tanggal 4 Agustus 2014 terhadap anggota Satuan Pelopor Brimob Mabes Polri di Kampung Jiwili, Distrik Wuringgambut, Kabupaten Lany Jaya.

(BS)

Warga Papua Ancam Usir Freeport, Gubernur Papua Anggap Freeport Tak Punya Itikad Baik

Last modified on 2015-01-24 09:57:39 GMT. 0 comments. Top.

Tutup-PT.-Freeport

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib mengatakan, masyarakat bakal mengusir PT Freeport Indonesia dari daerahnya. Itu akan dilakukan jika PT Freeport merealisasikan pembangunan smelter di Gresik. “Kalau smelternya dibangun di Gresik, sekalian PT Freeport angkat kaki dari Papua. Kalau tidak mau angkat kaki, masyarakat Papua yang akan mengusirnya,” kata Timotius Murib, di Jakarta, Jumat 23 Januari.

Timotius mengatakan, alasan PT Freeport membangun smelter di Gresik ialah untuk memudahkan kerjasama dengan sejumlah BUMN terkait di bidang pertambangan seperti PT Antam. “Bagi masyarakat Papua, alasan tersebut sangat menyakitkan karena bahan baku tembaga, emas dan perak diambil dari Tanah Papua. Sementara untuk pengolahannya dibawa ke Gresik. Artinya, masyarakat Papua hanya diberi limbah industri,” kata dia.

Timotius menambahkan, investasi untuk membangun sebuah smelter itu terkait dengan pendanaan puluhan triliun rupiah. “Mestinya eksekusi investasi itu terjadi di Papua, kenapa harus di Pulau Jawa,” demikian Timotius.

Sementara itu menanggapi hal ini, Gubernur Papua Lukas Enembe menolak keras rencana Freeport Indonesia untuk membangun smelter di luar Provinsi Papua,” ujar Gubernur Papua Lukas Enembe dalam keterangan pers di gedung parlemen, Jakarta (23/1). Dalam penyampaian keterangan pers itu, dia didampingi anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo dan perwakilan dari DPRD Papua.

Lukas menyatakan, pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Berdasar UU itu, perusahaan eksplorasi diwajibkan membangun smelter sebagai bagian dari kebijakan pengembangan industri hilir. Namun, rencana Freeport membangun smelter di Gresik dinilai merugikan. Sebab, tidak ada nilai tambah bagi masyarakat Papua. “

“Freeport tidak memiliki iktikad baik untuk membangun integrasi industri pengolahan di tanah Papua,” ujar dia.

Lukas menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua memiliki posisi mendasar atas pembangunan smelter Freeport. Dengan membangun smelter, Freeport diharapkan bisa membangkitkan kawasan potensial di Papua, mengentaskan kemiskinan yang akut, membuka lapangan kerja, dan menguatkan kapasitas fiskal di Papua. “Sejak bercokol di tanah Papua pada 1967, investasi Freeport-McMoran tidak serius. Sangat rendah kontribusi dalam kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.

Dalam pernyataan di sebuah media, Freeport beralasan bahwa smelter dibangun di Gresik karena waktu yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Freeport juga menyatakan, tidak ada kesiapan infrastruktur di Papua untuk membangun smelter yang diperkirakan menelan biaya Rp 25 triliun. Lukas lantas membantah anggapan itu. “Perlu diingat, UU Minerba dibentuk sejak 2009. Selama ini, Freeport tidak pernah mau bergerak,” tegasnya, mengingatkan.

Lukas berharap pemerintah bisa ikut mengevaluasi rencana pendirian smelter di Gresik. Dia meminta pemerintah mengajak gubernur, Majelis Rakyat Papua, dan DPRD Papua untuk terlibat dalam negosiasi. “Kami berharap ada renegosiasi demi meraih kesepakatan win-win solution,” tegas dia.

Tony, yang juga anggota DPR dari Fraksi PDIP, menambahkan, selaku anggota komisi VII yang membidangi energi, dirinya sependapat dengan Lukas. Tony berharap pemerintah mendengar permintaan gubernur Papua dan segera membahas rencana renegosiasi. “Kami meminta, jangan melangkah terlalu jauh dulu sebelum pemerintah Papua dan DPRD diberi kesempatan melakukan pembahasan dan pertemuan dengan Freeport,” ujarnya.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236