INFO PAPUA

KPU Papua Pastikan Logistik Pemilu Tiba Sesuai Jadwal

Last modified on 2015-11-10 12:07:41 GMT. 0 comments. Top.

pilkada

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memastikan seluruh logistik untuk penyelenggaraan pilkada serentak di 11 Kabupaten di Papua dapat tiba sesuai jadwal nasional, pada 20 November mendatang.

Hal ini ditegaskan Ketua KPU Papua, Adam Arisoi dalam keterangan persnya didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pdt. Robert Horik, Asisten II Setda Papua, Elia Loupatty, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend TNI Hinsa Siburian dan Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw di Mapolda Papua, Senin (9/11) siang.

Adam mengaku kesulitan melakukan pendistribusian logistik di Pulau terluar di Kabupaten Supiori. Pihaknya saat ini juga tengah memfokuskan perhatian pada Kabupaten Yahukimo yang memiliki 51 Distrik.

“Sebagian besar dari 718 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 51 Distrik di Yahukimo, masih akan menggunakan noken pada Pilkada mendatang. Tapi ada distrik yang sudah tak pakai noken. Dalam putusan KPU Nomor 1 penggunaan noken dianggap sah, tapi harus sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, pendistribusian logistik di Kabupaten Boven Digoel terbilang cepat. Dimana untuk Boven Digoel kertas surat suara dapat tercetak selama sejam hingga mencapai 43.000 surat suara.

“Untuk wilayah Kabupaten Merauke sudah dalam penempatan, sedangkan 4 kabupaten lain masih dalam proses cetak. Saya mengharapkan proses pencetakan surat suara untuk 4 kabupaten lainnya dalam segera selesai pencetakannya,” katanya.

Adam menambahkan, saat ini telah tercatat sebanyak 1.031.627 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 11 Kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak, 9 Desember mendatang. Sedangkan TPS mencapai 2.978.

(BS)

Kapolda Papua Pimpin Rapat Pengamanan Jelang Pilkada Di 11 Kabupaten

Last modified on 2015-11-09 16:03:39 GMT. 0 comments. Top.

kapolda papua

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Senin (9/11) memimpin rapat persiapan keamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung di 11 kabupaten di Papua.

Rapat yang berlangsung di ruang Cenderawasih Mapolda Papua itu dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian, Asisten II Pemprov Papua Elly Loupatty, Ketua KPU Papua Adam Arisoy dan Ketua Bawaslu Papua Robert Horick, berlangsung tertutup.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige kepada Antara, rapat tersebut membahas kesiapan akhir 11 kabupaten terutama masalah keamanan.

Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang kabupaten yang rawan masalah keamanan, jelas Kombes Patrige.

Hingga berita ini diturunkan rapat yang juga dihadiri anggota kpu dan bawaslu Papua juga pejabat di lingkungan Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih masih berlangsung.

(Antara)

Gubernur Papua Akan Lantik 3 Pejabat Bupati

Last modified on 2015-11-09 14:55:06 GMT. 0 comments. Top.

Sekretaris Daerah Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan, dalam waktu dekat Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP MH bakal melantik tiga penjabat Bupati sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia.

Lebih lanjut, kata Sekda, 3 daerah yang akan ditempat penjabat Bupati diantaranya, Kabupaten Asmat, Keerom dan Waropen dan pelantikan carateker Bupati akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura tanggal 16 November 2015 mendatang.

“Iya, dalam waktu dekat penjabat Bupati tiga Kabupaten tersebut akan dilantik untuk mengisi kekosongan pasca berakhirnya masa jabatan Bupati setempat yang mengikuti pilkada serentak pada bulan desember 2015,” kata Sekda Hery Dosinaen kepada Wartawan usai membuka kegiatan dialog para-para publilk di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, pekan lalu.

Alumi APDN Yoka ini menambahkan, pihaknya akan akan mengundang Sekda dari tiga kabupaten tersebut bersama Muspida untuk membahas persiapan pelantikan.

“SK caretaker tiga Kabupaten dari Mendagri telah dikantongi Pemprov Papua,” jelasnya.

Pada prinsipnya, lanjut Hery, tidak ada alasan bagi Pemprov Papua untuk segera melakukan prosesi pelantikan caretaker Bupati di tiga kabupaten itu.

“Karena nama penjabat Bupati yang diusulkan Pemprov Papua telah di setujui Mendagri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo,” bebernya.

Untuk nama-nama yang akan dilantik menjadi penjabat Bupati, kata Dosinaen, masih di rahasiakan. “Tunggu saja tanggal pelantikan 16 November 2015,” katanya.

Sekedar diketahui, ada 11 Kabupaten di Papua yang mengikuti pilkada serentak yaitu, Kabupaten Waropen, Nabire, Supiori, Keerom, Pegunungan Bintang, Yalimo, Boven Digoel, Merauke, Mamberamo Raya, Asmat dan Yahukimo.

(Wiyai)

Gubernur Papua Akan Undang Pangdam, Kapolda & Seluruh Bupati Di Papua Tandatangani MOU Pemberantasan Miras

Last modified on 2015-11-09 13:59:20 GMT. 0 comments. Top.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan, dalam waktu dekat Gubernur Papua akan mengundang Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua bersama para Bupati dan Walikota serta pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk bersama – sama menandatangani MoU pemberantas peredaran miras di Papua.

“Salah satunya mempunyai regulasi daerah tentang larangan miras yang sudah dilaunching oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk penyelamatan tanah dan manusia di Papua,” kata sekda Hery Dosinaen di Jayapura, Kamis lalu (05/11).

Pada kesempatan itu kata Sekda, saat ini Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw sudah memfollow up atau menindaklanjuti soal pemberantasan miras di Tanah Papua ini.

Sebelumnya Asisten bidang Pemerintah – Sekda Papua Doren Wakerkwa mengatakan dirinya akan turun bersama Satpol PP untuk memperkecil peredaran miras di Papua dengan melakukan inspeksi mendadak.

“Sekda sudah perintahkan saya dan saya akan pimpin bersama Satpol PP termasuk juga pemabuk dan juga sidak ke toko – toko yang menjual miras yang buka tengah malam,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini juga telah didukung Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua. “Kita akan melakukan rapat koordinasi bersama sebelum turun lapangan,”ujar Doren.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang peredaran minuman keras di wilayah Papua.

Lebih lanjut, kata Gubernur, bahwa Perdasus dan Perdasi tentang pelarangan peredaran minuman keras sudah disosialisasikan sampai ke Kabupaten/Kota sehingga Perda tersebut sudah bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat Papua.

“Perda miras ini sudah bisa diterapkan dan mulai hari ini saya minta jangan lagi ada peredaran miras di Papua,” tegasnya.

Dengan tegas, ujar Enembe, bagi siapa melanggar regulasi miras ini dan masih menjual maupun mengedarkan minuman keras di Papua baik itu institusi maupun pribadi, maka mereka di sebut orang yang ingin memusnahkan serta mencelakakan Orang Asli Papua.

(Wiyai)

Olimpiade I GKI Di Tanah Papua Resmi Ditutup, Kontingen Tuan Rumah Klasis GKI Sorong Juara Umum

Last modified on 2015-11-08 18:05:45 GMT. 0 comments. Top.

c

(Dok.Olimpiade GKI I di Tanah Papua)

Setelah berlangsung sejak tanggal 2 november 2015, akhirnya Olimpiade I Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua resmi berakhir hari minggu 8 november 2015 dalam sebuah ibadah bertempat di Alu-Alon Kota Aimas, Sorong Papua Barat, minggu sore.

Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt Alberth Yoku S.Th, dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meramaikan kegiatan Olimpiade GKI yang pertama kali dilaksanakan di Papua.

d e

Pdt Alberth Yoku S.Th juga mengucapkan apresiasi kepada Panitia yang telah bekerja keras sehingga event Olimpiade ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya resmi ditutup.

Pada event yang diikuti oleh 40 Klasis GKI se-Papua dan Papua Barat tersebut, Kontingen Tuan Rumah dari Klasis GKI Sorong, tampil sebagai juara umum pada perhelatan Olimpiade I kali ini dengan berhasil menyabet 8 emas, 7 perak, dan 3 perunggu. Diikuti oleh Kontingen Klasis GKI Jayapura yang harus puas dengan 3 medali emas. Dan di urutan ketiga ditempati kontingen Klasis GKI Sentani yang meraih 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan Klasis GKI Amberbaken, Klasis GKI Sentani Barat MOI dan Klasis GKI Ransiki harus puas berbagi peringkat terakhir dengan raihan 1 medali perunggu.

Sementara Kontingen Nabire dari Klasis GKI Paniai harus puas berada di peringkat 11 dengan perolehan 2 medali perak.

a b

Acara penutupan Olimpiade I GKI di Tanah Papua ditandai dengan pesta kembang api dan lampion, serta berlangsung sangat meriah.

Grup Legendaris Black Brothers Hibur Warga Biak

Last modified on 2015-11-08 17:51:11 GMT. 0 comments. Top.

CTRFE4FUEAAXfBy

Ribuan warga Kabupaten Biak Numfor, Papua memadati acara konser grup band “Black Brothers” yang merupakan seniman asli Papua di lapangan atletik Cenderawasih Distrik Biak Kota, Sabtu malam, (07/11).

Sejak pukul 17.00 ribuan warga dari berbagai kampung telah hadir di arena konser grup band “Black Brothers” yang diundang Bupati Biak Numfor Thomas Ondy dan Dewan Adat Papua sebagai rangkaian kegiatan konferensi besar masyarakat adat Papua sejak 1 November 2015.

Sebelum beraksi menghibur warga Biak seniman musik Black Brtohers Hengky dan kawan-kawan melakukan pawai kendaraan keliling Kota Biak.

Sepanjang jalan dilalui band Black Brothers dielu-elukan warga Biak karena puluhan tahun seniman anak-anak Papua bermukim di Negeri Belanda.

“Masyarakat Biak bernostalgia menyaksikan konser band Black Brothers karena penampilannya membawakan lagu- lagu lirik Papua,” ungkap Laurens Wamafma warga Biak Kota.

Hingga pukul 18.00 di sejumlah ruas jalan Sisingamangaraja Distrik Biak Kota tampak penuh kendaraan motor dan mobil untuk menyaksikan pertunjukan terbesar band Black Brothers di Kota Biak.

Situasi Kota Biak hingga Sabtu malam pukul 18.30 tampak kondusif di mana berbagai kegiatan warga seperti angkutan umum, pertokoan, pelabuhan, pasar tetap beroperasi lancar melayani kebutuhan masyarakat setempat.

(Antara)

Peneliti LIPI : Inilah Alasan Penolakan Pendirian Masjid Di Manokwari Papua

Last modified on 2015-11-05 16:49:14 GMT. 0 comments. Top.

1

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Papua Cahyo Pamungkas mengatakan, lahan yang di atasnya berdiri masjid raya di Manokwari masih bersengketa. Pasalnya lahan tersebut merupakan milik salah satu misionaris zending yang pembebasan lahannya belum selesai.

Dengan alasan itu, ada sebagian masyarakat yang melakukan aksi menolak berdirinya masjid di Manokwari. “Tanah tersebut masih tanah sengketa, masih menjadi rebutan antara misionaris zending dengan Keluarga Suku Manzid,” ujarnya.

Doktor lulusan Belanda tersebut mengatakan, umat Muslim asli warga Papua di Manokwari jumlahnya sudah banyak. Sayangnya, keinginan Muslim pendatang untuk mendirikan masjid tak dikomunikasikan secara baik dengan mereka.

Inisiatif pendirian masjid, kata dia, murni keinginan Muslim pendatang. Menurut dia, akan berbeda kondisinya kalau pembangunan masjid tersebut, warga Muslim asli penduduk Papua turut dilibatkan.

Cahyo melanjutkan, bahkan sebenarnya konflik itu bukan sekadar pelarangan pembangunan masjid saja, tetapi lebih kepada konflik vertikal. Di mana kecemburuan pribumi dan pendatang sangat tinggi. Dengan alasan itu, ada kelompok yang menentang pendirian masjid di Manokwari.

(Rep)

Status Pasangan Calon Di 9 Daerah Ini Belum Jelas, Termasuk Nabire, Boven Digoel & Kaimana

Last modified on 2015-11-04 14:15:21 GMT. 0 comments. Top.

kpu

Tahapan pilkada di sejumlah daerah tersendat lantaran ditemukan beberapa pasangan calon yang belum resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Ketidakjelasan status pasangan calon ini membuat KPU tidak bisa memproduksi logistik, termasuk surat suara. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat pilkada tersisa sekitar sebulan lagi. Tercatat ada sembilan daerah yang penetapan calonnya bermasalah, termasuk dua daerah dari Provinsi Papua, dan satu daerah dari Provinsi Papua Barat.

”Masalah ini menyebabkan surat suara belum bisa diproduksi. Mudah-mudahan saja segera selesai sehingga produksi surat suara bisa dilakukan,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta kemarin.

Ketiga daerah dari Papua dan Papua Barat tersebut adalah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Boven Digoel (Papua), Kabupaten Kaimana (Papua Barat).

Menurut Hadar, calon di daerah tersebut belum ditetapkan karena beragam alasan. ”Ada yang pasangan calonnya tengah bersengketa di MA (kasasi), ada juga karena KPU belum menindaklanjuti rekomendasi panwas atau Bawaslu yang tidak menjalankan rekomendasi dari pusat,” lanjut Hadar.

Untuk KPU daerah yang belum menjalankan rekomendasi panwas, KPU pusat telah mengambil sikap tegas dengan memberhentikan sementara komisioner di daerah-daerah tersebut.

Bahkan aktivitas KPU Kabupaten Kaimana sudah dihentikan sementara dan diambil alih KPU Provinsi papua Barat. Langkah ini diambil sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kaimana yang tidak menindaklanjuti keputusan Panitia Pengawas setempat terhadap calon peserta Pilkada serentak, ujar Komisioner KPU Pusat, Hadar Nafis Gumay.

KPU setingkat di atasnya (provinsi) juga sudah diperintahkan mengambil alih tugas-tugas kepemiluan. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil setuju dengan langkah KPU yang memberhentikan anggota KPU daerah yang menolak menjalankan rekomendasi panwas. Menurut Fadli, persoalan molornya penetapan pasangan calon tidak bisa dianggap sepele.

Ketidakjelasan ini bisa berbuntut pada tahapan pilkada yang tersendat karena penyelenggara menjadi ragu-ragu dalam bertindak. ”Makanya tidakadacara lain agar segera dilaksanakan penetapan calon. Itu kalau memang mau ikut pilkada serentak pada Desember 2015,” ujarnya.

Aparat Polsek Tigi Deiyai, Ciduk Pelaku Kejahatan Seksual pada Balita

Last modified on 2015-11-04 13:32:22 GMT. 0 comments. Top.

4

Kepolisian Sektor Tigi Resor Nabire, Papua mengamankan seorang buruh berinisial AS (30) yang dituduh melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.  Sebut saja Bunga (4). Korban telah diperkosa di Camp Proyek Bangunan Kantor Dinas Kehutanan, Kabupaten Deiyai, pada Minggu (01/11).

Musibah yang dialami Bunga terkuak karena diketahui ibu korban. Saat dimandikan, putrinya yang berusia 4 tahun itu merintih kesakitan. Dari cerita anaknya, sang ibu langsung melapor ke Kepolisian Sektor Tigi, Kabupaten Deiyai.

“Anggota Polsek Tigi langsung berkoordinasi dengan Polsek Kamuu, Polres Nabire, untuk mengamankan pelaku. Sementara itu, MK dibawa ke Rumah Sakit Umum Paniai guna divisum,”ungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige Renwarin, Senin (02/11).

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige Renwarin menambahkan, jika terbukti, pelaku dikenai tindak pidana melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun.

(Humas Polda Papua)

Mendagri Tunjuk Herman Auwe Sebagai Plt Bupati Dogiyai Gantikan Drs. Thomas Tigi

Last modified on 2015-11-04 13:20:25 GMT. 0 comments. Top.

3

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo secara resmi menunjuk Herman Auwe sebagai Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Dogiyai Papua.

“Mendagri Republik Indonesia memberhentikan sementara saudara Drs. Thomas Tigi dari jabatannya sebagai Bupati Dogiyai masa jabatan 2012-2017 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menunjuk Herman Auwe, S.Sos Wakil Bupati Dogiyai jadi pelaksana tugas Bupati Dogiyai masa jabatan 2012-2017,” kata Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP saat menyerahkan salinan SK Mendagri Republik Indonesia kepada Plt Bupati Dogiyai Herman Auwe di ruang kerjanya, Selasa (3/11).

Mendagri resmi memberhentikan sementara Bupati Kabupaten Dogiyai, Drs. Thomas Tigi berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.91-5842 tahun 2015 dengan merujuk surat Gubernur Papua Nomor: 180/12036/SET tanggal 6 oktober 2015 perihal usul pemberhentian sementara terdakwa Bupati Dogiyai atas nama Drs. Thomas Tigi.

Selain itu juga memperhatikan surat panitera Pengadilan Negeri /TIPIKOR/PHI Klas 1A Jayapura pada pengadilan negeri klas 1A Jayapura Nomor: W30-U1 / 1420 /HK.07 / 8 / 2015 tangal 24 Agustus 2015 perihal permintaan bukti register Bupati Dogiyai.

Lebih lanjut, jelas Sekda, salinan SK Mendagri ini juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai dan juga kepada Thomas Tigi, Bupati Dogiyai non aktif.

“Sesuai dengan ketentuan yang berlaku surat keputusan ini akan kami serahkan kepada wakil Bupati Herman Auwe untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab serta persoalan kemelut-kemelut yang ada di Kabupaten Dogiyai ada di tangan saudara Plt Bupati,” ujarnya.

Selain itu, lakukan  koordinasi dengan DPRD, pihak keamanan TNI – Polri dan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan tuntunlah semua SKPD di Dogiyai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam perjalanan Pemerintahan, ujar Sekda, selalu melaporkan kepada Gubernur Papua yang telah dilakukan di Kabupaten Dogiyai baik itu informasi, persoalan, aspek penyelenggaraan Pemerintahan harus di laporkan.

“Sehingga Pemerintah tingkat atas dalam hal ini Gubernur mengetahui kondisi objektif di sana dan tentunya dapat memberikan petunjuk-petunjuk, arahan maupun perintah untuk hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Dogiyai,” pesannya.

Sementara itu, Plt. Bupati Dogiyai, Herman Auwe, S.Sos mengatakan, pihaknya siap membangun kembali Kabupaten Dogiyai setelah mendapat SK dari Mendagri.

“Jadi, setelah menerima SK Mendagri ini kami mengkoordinasikan instansi vertikal maupun otonomi yang ada terutama pihak TNI-Polri untuk memajukan Kabupaten Dogiyai,” ungkapnya kepada wartawan usai menerima SK Mendagri dari Gubernur Papua yang diwakili Sekda Hery Dosinaen, Selasa (3/11).

Dikatakan Herman, pihaknya sudah siap menjalankan amanah dari Tuhan untuk memimpin Kabupaten Dogiyai dalam kurung waktu tertentu.

“Sehingga dapat kita meningkatkan pembangunan yang ada karena selama ini masih belum berjalan baik dan diam di tempat,” ujarnya.

Disinggung soal pelaksanaan roda Pemerintahan di Kabupaten Dogiyai selama Bupati non aktif
menjalani proses hukum, diakui Auwe, selama proses pemeriksaan terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bansos ini memang roda pemerintah di Kabupaten Dogiyai kurang berjalan baik sesuai apa yang diharapkan.

“Jadi, dengan ada SK ini kita mencoba untuk membangkitkan kembali pembangunan Kabupaten Dogiyai,” tandasnya.

Auwe juga menjelaskan, sebenarnya dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Dogiyai sebesar 32 miliar rupiah tapi hasil audit BPK RI perwakilan Papua itu hanya 17 miliar rupiah.

“Namun yang di proses penyidik Tipikor Polda Papua sampai sekarang 3 miliar 7 ratus juta rupiah itu semua dana bansos Kabupaten Dogiyai,” jelasnya.

(Dharapos/Piet)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258