INFO PAPUA

Mendagri : Perda Miras Tidak Dicabut Tapi Diserasikan

Last modified on 2016-05-22 13:07:28 GMT. 0 comments. Top.

1

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman keras (miras). Tjahjo menegaskan Perda Miras tidak dicabut, tapi diserasikan.

“Tidak dicabut, diserasikan saja prinsipnya,” ujar Tjahjo, Sabtu (21/5/2016).

“Perda Miras prinsipnya harus diperlakukan di semua daerah dengan konsisten, dengan benar penerapan dan pencegahan, serta penindakan oleh daerah,” sambung Tjahjo.

Tjahjo menyadari betapa berbahayanya miras bagi generasi muda. Terlebih ketika miras menjadi pemicu tindak pidana.

“Seperti di Papua, di mana Kemendagri mendorong kebijakan Gubernur Papua untuk memberlakukan Perda Miras dengan konsisten. Memang banyak Perda Miras yang masih tumpang tindih. Kemendagri meminta daerah untuk mensinkronkan kembali Perda Miras yang masih tumpang tindih termasuk koordinasinya dengan aparat keamanan,” papar Tjahjo.

Diwawancara terpisah, Kabiro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menyatakan penyelarasan Perda Miras masih dalam proses. Dia menepis anggapan bahwa Mendagri mencabut Perda yang melarang peredaran miras.

“Jadi sebetulnya yang disebut akan dicabut itu yang melarang total. Tetapi kami menekankan untuk memberi batasan yang tegas, di mana miras itu boleh dijual,” kata Widodo.

Dalam hal ini, Satpol PP diminta menindak tegas penjualan miras di luar ketentuan. Menurut dia seringkali ketika dilarang penuh, miras oplosan justru semakin banyak.

“Mengenai tempat-tempat mana saja yang boleh menjual miras itu dibebaskan ke masing-masing daerah,” kata dia.

(Detik)

Dinas Kesehatan Deiyai Bersama Puskesmas Waghete & Koramil 1705-03/Waghete Gelar Pengobatan Massal

Last modified on 2016-05-21 06:53:03 GMT. 0 comments. Top.

2

Bertempat di lapangan SD Inpres Bomou I, Distrik Tigi kabupaten Deiyai, Papua, telah dilaksanakan kegiatan pengobatan massal bagi kurang lebih 100 orang warga.

Kegiatan pengobatan massal ini merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Deiyai bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya Koramil 1705-03/Waghete.

Turut hadir dalam pengobatan massal ini, Kepala Puskesmas Waghete, Oktovianus Mote, dr. Marlon, dr. Arista dan para perawat yang berjumlah 15 orang.

Sementara dari Koramil 1705-03/Waghete, diikuti Danramil Waghete, Batuud Pelda Elias Pakage, Serka Doni, Sertu Sawal, Serda Joko R, Serda Luther, Serda Dahrul dan Kopda Suharman.

(Pendam17)

 

Pemerintah Akan Cabut Perda Pelarangan Miras Di Papua ?

Last modified on 2016-05-21 06:21:59 GMT. 0 comments. Top.

1

(Mendagri Tjahjo Kumolo)

Kementerian Dalam Negeri akan mencabut 3.266 peraturan daerah yang dianggap menghambat investasi dan pembangunan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengakui bahwa di antara Perda tersebut, ada Perda berisi pelarangan terhadap minuman beralkohol. Meski demikian, Tjahjo menampik pencabutan Perda-Perda itu bukan berarti pemerintah mendukung peredaran minuman beralkohol.

“(Perda) yang saya cabut itu karena mereka (pemerintah daerah) menyusun Perdanya bertentangan dengan peraturan dan perundangan,” ujar Tjahjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat kemarin (20/5).

Perda pelarangan miras yang akan dicabut, antara lain Perda di Papua, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai instruksi Presiden Jokowi yang meminta 3000 Perda bermasalah dicabut.

Menurut Tjahjo, Peraturan yang dimaksud, yakni Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Pemerintah ingin minuman beralkohol tidak dilarang sepenuhnya, melainkan hanya perlu diatur peredaran penjualannya. Perda-Perda itu akan berorientasi pada prinsip itu.

“(Perda) yang sudah ada kami perbaiki saja. Yang di daerah pariwisata tetap diatur, peredarannya dikendalikan. Cuma boleh di hotel, misalnya, tidak boleh dijual ke anak di bawah umur,” ujar Tjahjo.

Seperti diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe, telah menandatangani Pakta Integritas pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan Minuman beralkohol di Provinsi Papua, rabu 30 maret 2016, bersama para Bupati/Walikota yang ada di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua,

(Kompas)

Polisi Selidiki Kematian Sekretaris Solpap, Robert Jitmau

Last modified on 2016-05-20 17:11:36 GMT. 0 comments. Top.

 e

Polisi sedang menyelidiki kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), Robert Jitmau, 42 tahun.

Robert Jitmau atau biasa disapa dengan Rojit, ditemukan tewas ditempat, sekitar pukul 05.00 WIT, jumat (19/05), di Jalan Baru Pantai Hamadi, tepatnya di Jalan masuk Ring Road, Kota Jayapura.

Polisi menduga, Rojit dan 2 teman lainnya saat kejadian sedang duduk sambil menenggak minuman keras, tepat diatas badan jalan Ring Road.

“Kami telah memeriksa satu orang saksi, atas nama Nehemia Yarinap, 32 tahun, yang kebetulan bersama korban,” kata Perwira Urusan Humas Polres Kota Jayapura, Inspektur Jahja Rumra, Jumat 20 Mei 2016.

Tak hanya Rojit yang menjadi korban dalam kasus ini, tetapi Melianus Duwitauw, 22 tahun mengalami luka tangan kanan dan telinga mengeluarkan darah.

Dari keterangan saksi, saat kejadian itu, tiba-tiba sebuah mobil mundur dengan kecepatan tinggi menuju korban dan saksi yang sedang duduk diatas badan jalan, lalu menabrak korban dan saksi.

“Motif mobil berjalan mundur ini belum kami ketahui dan terus dalam penyelidikan, begitu juga dengan adanya indikasi penganiayaan, masih kita dalami,” ungkapnya.

(K.P)

Gubernur Lukas Enembe Kesal Dengan Tindakan Curang / Fraud Pada Bank Papua

Last modified on 2016-05-19 16:54:37 GMT. 0 comments. Top.

lukmen

Kualitas Bank Papua sebagai bank pembangunan dan terpercaya di Papua saat ini mulai diragukan menyusul seringnya terjadi fraud (kecurangan) yang dilakukan oknum karyawan Bank Papua sendiri.

Terbaru, Gubernur Papua Lukas Enembe marah lantaran hal yang sama (kecurangan) terjadi dan menimpa istrinya, Ny.Yulce Enembe.

“Bank Papua ini selalu fraud, ini kalau tidak tegas managemennya akan begini terus. Pemimpinnya tidak bagus ini akan berbahaya. Jangankan orang lain uang istri saya saja diambil, ini bahaya skali,” kata Gubernur dihadapan para Bupati dan Walikota yang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua, Kamis (19/5/2016).

Gubernur Lukas Enembe juga menunjukan kekesalannya dengan mengancam akan menarik kembali semua sahamnya di Bank Papua karena dirinya menilai bahwa citra Bank Papua di mata masyarakat akan sangat terpengaruh dengan adanya tindakan-tindakan ‘curang’ yang dilakukan oleh pegawai Bank Papua sendiri.

“Jika ini tidak diperbaiki, saya sudah sepakat dengan para Bupati/Walikota, kita tidak akan setor. Kinerjanya begini begini terus jadi buat apa kita setor, lebih baik dana kita taruh untuk pembangunan dari pada taruh di Bank Papua, kalau tidak memenuhi kontribusi yang signifikan. Lebih baik kita fokus pembangunan,” tegas Gubernur.

(H.P)

Pemerintah Indonesia Berjanji Selesaikan 11 Kasus Pelanggaran HAM Di Papua

Last modified on 2016-05-19 16:16:55 GMT. 0 comments. Top.

a

Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam dan jajarannya berjanji menyelesaikan 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk kasus Biak Numfor 1998 dan peristiwa Paniai 2014.

Penyelesaian hukum terhadap 11 kasus tersebut melibatkan Mabes Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Polda Papua, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Masyarakat Adat Papua, pegiat HAM dan pemerhati masalah Papua.

Dari 11 kasus dugaan pelanggaran HAM, Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih diberi kewenangan menyelesaikan empat kasus dugaan pelanggaran HAM, kata Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw.

Adapun lima kasus akan ditangani secara hukum oleh Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta Komnas HAM, dan dua kasus lainnya yaitu kasus penyanderaan Mapenduma 1996 dan kerusuhan Biak Numfor 1998 akan diselesaikan melalui ‘keputusan politik’.

“Ada yang sudah diperiksa, olah tempat kejadian perkara. Mudah-mudahan yang akan datang kita sudah sampaikan siapa terduga pelaku,” ungkap Waterpauw saat ditanya apakah pihaknya sudah menetapkan tersangka dari empat kasus tersebut.

“Kami kebagian empat kasus, termasuk kasus hilangnya Aristoteles Masoka (10 November 2001), sopirnya Theys Eluay (aktivis Papua merdeka),” kata Paulus Waterpauw kepada wartawan usai rapat koordinasi di kantor Menkopolhukam, Rabu (18/05) sore.

Paulus Waterpauw menambahkan selain menyelidiki kasus hilangnya Aristoteles Masoka, mereka tengah menyelidi tewasnya aktivis Opinus Tabuni (8 Agustus 2008), kasus penangkapan Yawan Wayeni (3 Agustus 2009), serta kasus Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober 2011).

Ditegaskan pula pihaknya sudah menyelesaikan secara hukum tiga kasus kekerasan yaitu penyerangan Mapolsek Abe (7 Desember 2000), penangkapan Mako Tabuni (14 Juni 2012) dan kerusuhan di depan kampus Universitas Cenderawasih (16 Maret 2006).

Sementara itu Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan pihaknya diberi wewenang untuk menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan di Papua yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat.

“Yang masuk kategori (pelanggaran) HAM berat, yaitu kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003), kasus Paniai (Desember 2014), dan masih usulan tapi belum disepakati betul yaitu kasus Biak berdarah (Juli 1998). Empat kasus ini yang kami tangani,” kata Imdadun setelah rapat di kantor Menkopolhukam.

Peristiwa Wamena, 4 April 2003, diawali pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Wamena, yang ditindaklanjuti upaya pengejaran oleh TNI terhadap terduga pelaku.

Dalam proses pengejaran, terjadi dugaan tindak kekerasan seperti penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan pembakaran gedung dan poliklinik setempat.

Sementara kasus Wasior, 13 Juni 2001, terjadi di Desa Wonoboi, Distrik Wasior, Manokwari, dipicu oleh terbunuhnya lima anggota Brimob dan seorang warga sipil.

Aparat Polres Manokwari kemudian melakukan penyisiran dan terjadi dugaan tindak kekerasan berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penyiksaan di Distrik Wasior.

Kedua kasus ini, menurut Kantor Menkopolhukam, tengah ditangani Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sejak awal para pegiat HAM menuntut agar berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua diselesaikan melalui peradilan HAM adhoc. Mereka juga menuntut kehadiran tim independen internasional untuk mengawasi proses hukumnya.

Dan ketika ditanya kenapa Komnas HAM dan pemerintah memutuskan 11 kasus kekerasan yang harus diselidiki, komisoner Komnas HAM Imdadun mengatakan, “Proses seleksi kasus itu sudah berlangsung di Jayapura, dan ketika dibawa ke sini sudah merupakan kesepakatan antara kepolisian, pemda, Komnas HAM Papua, serta civil society di sana.”

Imdadun mengatakan, upaya penyelesaian 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua merupakan sebuah kemajuan. “Ini pertemuan keempat, lalu suasana yang terbangun sangat terbuka, teman-teman Papua diberi kesempatan untuk bebas mengajukan usulan, bebas bicara dan kesepakatan yang dibuat snagat demokratis.”

Dia mengharapkan upaya hukum terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua dapat menegakkan keadilan di wilayah itu.

“Dipulihkannya hak asasinya rakyat Papua, soal kemudian ada dampak politik, itu bonus,” kata Imdadun.

Adapun anggota Dewan Adat Papua, Willem Bonay, yang merupakan anggota tim penyelesaian kasus HAM di Papua, mengatakan upaya hukum pemerintah ini merupakan persoalan yang berbeda dengan aspirasi tuntutan kemerdekaan Papua.

“Masalah aspirasi rakyat Papua yang ingin merdeka, harus diselesaikan dengan dialog pada jalurnya sendiri. Dan masalah pelanggaran HAM diselesaikan di jalur berbeda. Ini dua hal berbeda,” kata Bonay.

“Kita tidak bilang kalau masalah HAM selesai, maka tuntutan kemerdekaan akan selesai pula,” tambahnya.

Sementara, usai menggelar rapat, Menkopolhukam Luhut Panjaitan menyatakan optimis dapat menyelesaikan 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua ini selesai pada akhir tahun 2016.

“Kalau (kasus dugaan pelanggaran HAM) Papua saya optimis selesai akhir tahun 2016,” kata Luhut kepada wartawan, Rabu malam.

Tuntutan pemisahan diri sebagian warga Papua terus disuarakan oleh para pendukungnya, termasuk melakukan kampanye di dunia internasional, diantaranya dengan menggulirkan referendum di Papua.

Pemerintah pusat sendiri menyatakan masalah Papua sudah selesai semenjak PBB menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai terobosan politik untuk menyelesaikan masalah separatisme dengan antara lain membebaskan sejumlah tahanan politik tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tokoh pendukung kemerdekaan Papua. Melalui kunjungannya beberapa kali ke Papua, Jokowi juga telah meresmikan beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, perluasan bandara serta perbaikan pasar.

Dalam berbagai pernyataannya, Presiden juga menjanjikan untuk menyelesaikan masalah separatisme di Papua dengan dialog dan tidak mengedepankan lagi pendekatan keamanan.

(BBC)

Razia Kendaraan Dalam Rangka Ops. Patuh Matoa 2016 Di Lanny Jaya

Last modified on 2016-05-17 14:53:53 GMT. 0 comments. Top.

d

Kepolisian Resor Lanny Jaya menggelar Razia kendaraan bermotor dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Patuh  Matoa 2016  bertempat di Depan Mako Polres Lanny Jaya,  senin kemarin (16/05).

Kegiatan razia/sweping dimulai dan dipimpin langsung oleh Waka Polres Lanny Jaya AKP Nursalam Saka, S.Pd melibatkan 25 personil dengan sasaran kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang tidak membawa surat2 kendaraan bermotor serta para pengendara roda 2 yang tidak memakai helm.

Dalam kegiatan tersebut terjaring Roda 2 sebanyak 9 unit (tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor).

e

Pada kesempatan tersebut Wakapolres Lanny Jaya, AKP Nursalam Saka mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi Keamanan serta meminimalisir kejadianLaka Lantas, meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta mengurangi tingkat pelanggaran Lalulintas terutama bagi pengemudi kendaraan bermotor, serta Terciptanya kepercayaan masyarakar terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas.

(Humas Polda Papua)

Deklarasi & Pelantikan Anggota DPD, DPC & DPR Kabupaten Lanny Jaya Papua

Last modified on 2016-05-17 14:46:38 GMT. 0 comments. Top.

c

Bertempat di lapangan Sepakbola Ampera Tiom, kabupaten Lanny Jaya Papua, digelar Deklarasi & Pelantikan DPD, DPC dan DPR Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kabupaten Lanny Jaya.

Pelantikan DPD, DPC & DPR Partai Nasdem Kabupaten Lanny Jaya dilakukan langsung oleh Ketua DPP Pusat Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI (perwakilan papua) pada acara tersebut secara resmi melantik Simon Yigibalom sebagai Ketua Dekopinda kabupaten Lanny Jaya masa bhakti 2015-2020.

Acara ini turut mendapatkan pengamanan dari 40 personil gabungan dipimpin Wakapolres Lanny Jaya, AKP Nursalam Saka, S.Pd yang didampingi Kabag Ops Polres Jayapura AKP Ramon. R. L. Tahapary, Kasat Intelkam Polres Lanny Jaya IPTU Sebastianus Amandus Anoith, Paur Dal Ops Polres Lanny Jaya Brigpol Nathan Le’ka serta Kanit Patroli Sat Sabhara Polres Lanny Jaya Brigpol Randy Wahyu C. B. P.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Komisi IV DPR RI Bpk. Soleman Hamzah (Perwakilan Papua), Ketua DPP Pusat Partai Nasdem Bpk. Enggartiasto Lukita, Balon Bupati Kabupaten Lanny Jaya periode 2017-2022 Bpk. Befa Yigibalom, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Lanny Jaya Bpk. Simon Yigibalom, S.Ap serta Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Lanny Jaya Bpk. Danny Yoman, S.IP.

(Humas Polda Papua)

Bank Indonesia Papua Musnahkan Ratusan Miliar Uang Tak Layak Edar, Dan Bentuk Kas Titipan Di Nabire & Yalimo

Last modified on 2016-05-11 07:40:13 GMT. 0 comments. Top.

c

(Dok.Antara)

Bank Indonesia (BI) Kantor Wilayah Provinsi Papua memusnahkan uang tak layar edar senilai 536,7 miliar selama periode Januari hingga Maret 2016.

“Ini adalah salah satu bentuk keberhasilan kita untuk menarik uang yang tidak layak edar di masyarakat. Kenapa kita bilang kita berhasil? Karena, dulunya uang-uang ini tidak terjangkau,” kata Kepala Kantor Wilayah BI Papua, Joko Supraptikto.

Sebagai money policy, BI harus menjamin keberadaan uang di masyarakat benar-benar layak edar. “Kami mengintensifkan untuk mengupayakan kunjungan-kunjungan ke kabupaten-kabupaten yang dulunya belum pernah kita kunjungi, dan yang paling banyak adalah wilayah pegunungan Papua,” tutur Joko.

Menurutnya, besarnya uang tidak layak edar yang berhasil ditarik dari masyarakat di wilayah pegunungan Papua akibat perputaran uang di sana hanya di situ-situ saja. Selain itu, ada keterbatasan perbankan di sana.

Karena itu, BI berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka kas titipan di beberapa kabupaten di daerah pegunungan Papua.

“Uang di sana banyak yang sudah lecet, atau lusuh, ya karena uang itu berputar di sana-sana saja. Oleh karena itu, kami mengoptimalkan dengan membentuk kas titipan di Kabupaten Nabire & Kabupaten Yalimo,” pungkasnya.

(Okezone)

Dari 631 SMP/MT’s Di Papua Yang Gelar UN 2016, Hanya 3 Kabupaten Yang Berbasis Komputer

Last modified on 2016-05-09 16:42:52 GMT. 0 comments. Top.

smp 1

(Pelaksanaan UN tahun 2016 di SMP 1 Nabire/Dok.Moos.T.P)

Dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di 29 kabupaten se-Papua yang berjumlah 35.115 siswa di 631 SMP/sederajat, hanya tiga kabupaten yang melaksanakan UN berbasis komputer (UNBK) yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kota Mimika.

“Dari 631 SMP yang mengikuti UN 2016 terdapat 11 SMP/madrasah tsnawiyah (Mts) yang sudah mengikuti UNBK,” kata Ketua UN Papua, Alberth H Lantang kepada wartawan, di Jayapura, Senin (9/5).

Dia menjelaskan, dari total 11 SMP/MTs yang melaksanakan UNBK tersebut, sebanyak lima SMP/sederajat di Kota Jayapura, sebanyak empat SMP di Kabupaten Jayapura dan empat SMP di Kabupaten Mimika.

Sementara dari total 11 sekolah yang melaksakan UNBK, sebanyak 10 merupakan SMP dan 1 MTs. “Dan ke-11 SMP/sederajat itu baru mengikuti UNBK untuk pertama kalinya,” ujarnya.

Sementara pelaksanaan UN di Kabupaten Jayapura, Senin (9/5) diikuti 44 sekolah dengan peserta 3.266 siswa. Untuk UNBK diikuti empat sekolah yakni SMP YPKP Sentani, SMP YPPK Boneventura, SMP Advent doyo Baru dan MTs Negeri Nimbokrang.

Ditambahkan, jumlah peserta ujian SMP sebanyak 2.569 peserta, peserta paket B 438 peserta, dan peserta CBT 259 peserta, sehingga total peserta di Kabupaten Jayapura sebanyak 3.266 peserta dengan ruang ujian 137 ruangan.

Sementara untuk pendistribusian soal, telah dilakukan ke wilayah terjauh pada H-2 sebelum ujian. Sementara sekolah yang berlokasi di dalam kota, baru didistribusikan pagi hari ini.

Dari hasil pantauan di beberapa sekolah di Kabupaten Jayapura, UN berjalan dengan baik,dan siswa sangat antusias mengikuti UN.

(BS)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228