INFO PAPUA

MENPAN-RB : Sampai Saat Ini Pengumuman Kelulusan CPNS Di Papua & Papua Barat Masih Menunggu Bersih-Bersih Data Honorer

Last modified on 2014-03-27 16:54:27 GMT. 1 comment. Top.

Sampai saat ini, Provinsi Papua & Papua Barat masih belum mengetahui hasil tes CNS 2013. Bahkan pengumuman CPNS kategori K2 sudah diumumkan sejak bulan lalu di provinsi lain, tetapi Papua & Papua Barat sampai saat ini belum diumumkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sangat hati-hati menangani penerimaan CPNS di Papua maupun Papua Barat. Hingga hari ini, bukan hanya kelulusan CPNS dari honorer kategori dua (K2) saja yang belum diumumkan, tapi juga pelamar umum.

“Untuk pengumuman Papua dan Papua Barat masih kita tunggu bersih-bersih (data) honorernya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar dalam konpres di kantornya, Rabu (12/3).

325 Prajurit TNI AD Yonif 715 Gorontalo Diberangkatkan Ke Perbatasan Papua

Last modified on 2014-03-27 16:56:25 GMT. 0 comments. Top.

prajurit-tni-ad-_131220193245-699

Sebanyak 325 prajurit TNI Angkatan Darat (AD) Yonif 715 Motuliato, Gorontalo, diberangkatkan ke Provinsi Papua melalui bandar udara Djalaluddin, Minggu (9/3/2014).

Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin yang ikut melepas pemberangkatan gelombang pertama prajurit tersebut mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat mendukung sepenuhnya upaya TNI dalam mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengabdian seluruh prajurit diyakini tidak sekedar mengamankan wilayah perbatasan, namun diharapkan mampu berperan memajukan bangsa sehingga pemerintah daerah mendukung inovasi TNI-AD untuk menggiatkan prajuritnya menjadi tenaga pengajar.

Sehingga beberapa prajurit yang diberangkatkan, telah memegang sertifikat sebagai tenaga pengajar yang bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah tempat pengabdiannya.

Sebanyak 650 prajurit TNI-AD Yonif 715 Motuliato Gorontalo, akan bertugas di wilayah perbatasan Papua Nugini selama 6 bulan yang diberangkatkan dalam dua gelombang.

“Mereka diharapkan mampu menjalankan tugasnya dalam keadaan sehat dan prima, agar optimal hingga kembali nanti ke Gorontalo,” ujar Bupati.

Khusus pengamanan wilayah Gorontalo Utara, bupati optimis mampu terjaga dengan baik mengingat wilayah tersebut memiliki markas satuan TNI dan Polri terlengkap di Gorontalo.

Juga didukung intensitas pertemuan dengan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang terus dioptimalkan khususnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif.

“Pemerintah daerah berharap, potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus dijaga dan diantisipasi sedini mungkin, untuk pengamanan wilayah ini,” ujar Bupati.

Upacara pemberangkatan dipimpin Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Musa Bangun, dihadiri Komandan Brigif 22 Otamanasa, petinggi TNI dan Polri di daerah itu, serta keluarga para prajurit.

Bolu Gulung Port Numbay Pecahkan Rekor MURI Roti Terpanjang Di Indonesia

Last modified on 2014-03-27 16:59:59 GMT. 0 comments. Top.

roti-papua

Museum Rekor Indonesia (Muri) mencatat roti bolu gulung Port Numbay menjadi roti terpanjang di Indonesia. Roti khas masyarakat Kota Jayapura ini tercatat di rekor Muri ke 6391 di Indonesia. Roti dengan panjang 104, 4 meter itu terbuat dari bahan dasar lokal Papua, di antaranya ikan dan sagu.

Roti yang dibuat oleh 150 orang tersebut terdiri dari warga setempat, pegawai negeri sipil, dan karyawan perusahaan roti di Jayapura. Roti dibuat dalam rangka peringatan HUT Kota Jayapura ke-104, yang jatuh pada hari ini, 7 Maret 2014.

Manager Senior Muri, Paulus Pangka menjelaskan pencapaian rekor Muri kali ini, baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dengan bahan dasar lokal Papua.

“Roti abon gulung ikan, ditambah dengan mayonaise dari bahan dasar sagu, baru pertama kali di Indonesia. Bahkan dengan kelebihannya ini, maka roti tersebut masuk dalam roti terpanjang didunia,” katanya, Jumat (07/03/2014).

Puncak HUT Kota Jayapura hari ini, dipusatkan di Taman Imbi, salah satu taman ditengah Kota Jayapura. Pemerintah setempat menggelar pesta rakyat dengan cara makan gratis sepanjang hari ini. Selain itu juga ada acara tari-tarian lokal dan pagelaran perahu hias.

“Ini kegiatan yang baik, kami sebagai warga dikumpulkan dalam satu tempat dan kita bisa makan bersama, saling mengenal satu sama lain dengan dihadirkan tari-tarian adat istiadat setempat,” kata Maria Ireeuw, warga lokal setempat yang ditemui disela-sela makan gratis bersama hari ini.

Pernikahan Massal Di Jayapura Pecahkan Rekor MURI

Last modified on 2014-03-27 17:00:03 GMT. 0 comments. Top.

images

Sebanyak 1121 pasangan suami-istri yang telah lama hidup bersama akhirnya bisa mencatatkan pernikahannya. Mereka juga mengucapkan ikrar pernikahan secara massal di halaman Kantor Walikota Jayapura, Papua.

Kegiatan nikah massal yang diikuti 1.121 pasangan pada Sabtu 8 Maret 2014 itu pun berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri).  “Pesertanya terbanyak di Indonesia,” ujar Senior Manager Muri, Paulus Pangka di Jayapura, Minggu (9/3/2014).

Salah satu yang mencatatkan pernikahannya, yakni Rusdolf Narobay. Rusdolf mengaku telah menikah sejak 1966 lalu dan memiliki tiga orang anak. Meski pernikahannya baru tercatat pada akta negara tahun ini, dia merasa bersyukur.

“Kami bersyukur dapat tercatat pada catatan sipil hari ini. Walaupun kami sudah diberkati oleh gereja pada tahun 1966, namun kami belum tercatat di negara,” ucap Rusdolf.

Sementara itu, Walikota Jayapura, Benhur Tomy Mano menuturkan, ikrar perkawinan dan pencatatan sipil itu digelar dalam rangka penertiban administrasi data kependudukan dan HUT-104 Kota Jayapura.

“Saat ini, pemerintah menggratiskan akte lahir, surat nikah dan surat kematian. Nikah massal hari ini dilakukan untuk warga yang beragama Nasrani dan Budha. Sebelumnya pada 3 Maret lalu, kami juga menikahkan massal 222 pasangan suami istri yang beragama muslim,” tutur Benhur.

KPK Nilai Papua Adalah Salah Satu Provinsi Yang Korupsinya Tinggi Di Indonesia

Last modified on 2014-03-27 17:00:54 GMT. 1 comment. Top.

12

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Papua merupakan salah satu provinsi yang indikasi korupsinya tinggi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, dengan banyaknya dana yang turun ke Papua, penyelewengan penggunaan anggaran akan tinggi. Menurut Bambang, KPK tengah menyelidiki dua kasus korupsi di Papua dan Papua Barat.  Namun, ia enggan menyebutkan kasus tersebut.

“Yang umumnya, di Papua Barat ada, di Papua sini juga ada, cuman wilayahnya saya lupa. Kemarin kita sudah expose di beberapa kasus. Pokoknya lebih dari dua. Sebenarnya yang paling mudah untuk pemberantasan korupsi itu apa, follow the money. Di wilayah, di daerah yang dana APBD-nya besar, itu kemungkinan akan terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan. Di semua daerah yang putaran uangnya besar, pasti potensi korupsi gede, termasuk Papua lah. Itu sudah pasti itu,” jelas Bambang Widjojanto.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menambahkan, penyidikan kasus korupsi di Papua juga tinggi dibandingkan daerah lain, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo yang belum tersentuh KPK.

Sudah 57.7 Triliun Dana Otsus Digelontorkan Untuk Papua, Tapi Tidak Dinikmati Oleh Warga Papua

Last modified on 2014-03-27 17:07:22 GMT. 0 comments. Top.

Selama periode 2001-2014, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) senilai Rp 57,7 triliun kepada Provinsi Papua. Bagaimana efektifitasnya?

Menurut Rizal Djalil, Ketua VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana Otsus Papua belum efektif bagi kesejahteraan rakyat Papua. Dia menyebutkan sejumlah indikatornya.

Pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang pada 2012 tercatat sebesar 65,86. “Ini terendah dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia, yang punya rata-rata nasional sebesar 73,29,” kata Rizal dalam Forum Ilmiah tentang Dana Otonomi Khusus 2014 di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Rabu (05-03-2014).

IPM di Papua, lanjut Rizal, memang semakin membaik dari tahun ke tahun. Misalnya pada 2001, IPM Papua masih 60,1. Kenaikan Dana Otsus setiap tahunnya ikut berpengaruh terhadap perbaikan IPM Papua. Namun, korelasi antara kenaikan Dana Otsus dan IPM ternyata sangat kecil.

“Setiap penambahan (dana) Otsus sebesar Rp 1 juta hanya meningkatkan IPM Papua 0,000001521. Pengaruhnya sangat kecil, mendekati nol. Dengan kata lain, tambahan dana Otsus tidak signifikan terhadap peningkatan IPM,” papar Rizal.

Indikator kedua adalah angka kemiskinan. Ini pun sebenarnya membaik, di mana pada 2002 angka kemiskinan di Papua masih 51,21 persen dan kemudian terus menurun hingga 30,66 persen pada 2012. Namun lagi-lagi, ternyata korelasi kenaikan dana Otsus dengan penurunan angka kemiskinan tidak signifikan.

“Setiap tambahan Rp 1 juta dana Otsus hanya menurunkan persentase penduduk miskin di Papua sebesar 0,00000172 atau mendekati nol. Dapat disimpulkan dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Papua,” tegas Rizal.

Menurut Rizal, belum efektifnya dana Otsus disebabkan belum adanya perencanaan pembangunan daerah yang spesifik mengatur grand design pelaksanaan di lapangan. “Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan dana Otsus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Rizal.

Agar dana Otsus lebih efektif Rizal mengemukakan sejumlah masukan. Pertama, mengkaji kembali undang-undang yang mengatur Otonomi Khusus Papua yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, menyusun grand design program Otsus dengan jangka waktu 15 tahun.

Ketiga, meningkatkan fungsi pembinaan pemerintah pusat dengan memberikan asistensi dan transfer pengetahuan di bidang keuangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Keempat, membentuk lembaga sosial yang bergerak di bidang percepatan pembangunan Papua.

Deiyai Siap Jadi Ibukota Provinsi Papua Tengah

Last modified on 2014-03-27 17:08:14 GMT. 0 comments. Top.

Kabupaten Deiyai siap menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah jika sudah dimekarkan menjadi provinsi baru.  Selain berada di tengah antara Kabupaten Paniai dan Dogiyai, letak Kabupaten Deiyai juga sangat strategis. Selain itu, juga sudah memiliki akses jalan dari Deiyai ke Kabupaten Timika, dan ke Kabupaten Nabire.

Tak hanya itu, bandara juga sudah ada di kabupaten ini. Dengan luas wilayah yang sangat memadai sehingga dapat dibangun lokasi perkantoran yang strategis karena letak tanahnya rata. Untuk potensi listrik tenaga air, Kabupaten Deiyai mempunyai cadangan sumber air yang banyak dari sungai-sungai yang ada di kabupaten ini.

Bupati Deiyai, Dance Takimai mengatakan bahwa jika nanti dimekarkan Provinsi Papua Tengah, Deiyai sebagai kabupaten yang mempunyai letak strategis di wilayah pegunungan tengah serta potensi daerah yang memadai siap jadi ibukota provinsi.

“Kalau nanti ada pemekaran provinsi oleh pusat, kami selaku pemerintah daerah di Kabupaten Deiyai, membuka diri jika nantinya kabupaten ini menjadi ibukota provinsi,” katanya.

Freeport Mau Gali Emas Di Papua Sampai 2041

Last modified on 2014-03-27 17:08:23 GMT. 0 comments. Top.

Kontrak produksi tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia di Papua akan berakhir pada 2021. Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut berharap diberikan perpanjangan izin menambang di Papua 20 tahun lagi, atau hingga 2041.

“Terkait cadangan bijih permukaan (tambang permukaan/open pit) tidak ekonomis lagi pada 2016, sehingga Freeport sejak 2008 telah mengembangkan tambang bawah tanah, dan saat ini 25-30% produksi berasal dari tambang bawah tanah,” kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Soejipto di Ruang Rapat Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Rozik mengatakan, di tengah pembahasan renegosiasi kontrak, pihaknya sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan kontrak karya.

“Apalagi tambang bawah tanah yang sudah dikembangkan sejak 2008 baru akan mencapai kapasitas dan produksi normal baru pada 2022, sementara kontrak produksi berakhir pada 2021,” ungkapnya.

Rozik menambahkan, Freeport bersedia mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bila diperpanjang kontraknya, bukan lagi dalam bentuk kontrak karya melainkan perizinan.

“Perpanjangan kontrak karya sesuai aturan kontrak karya dapat mengajukan permohonan 2 x 10 tahun sebelum kontrak berakhir 2021,” tutupnya.

Walau Proses Pencarian Korban Longsor Di Jayapura Belum Selesai, Pemkot Jayapura Cabut Status Tanggap Bencana

Last modified on 2014-03-27 17:10:14 GMT. 0 comments. Top.

BhImeYgCEAA7STS

Pemerintah Kota Jayapura resmi mencabut status tanggap bencana di wilayah itu, meski masih menyisakan sejumlah persoalan. Situasi di kota Jayapura pasca bencana longsor sabtu lalu (22/2).

Hal ini diungkapkan Ketua tim tanggap Bencana yang juga Sekda Kota Jayapura, RD Siahaya. Menurutnya status kota Jayapura pasca bencana longsor sudah berangsur-angsur membaik.

Terkait besaran dana dalam penanganan bencana ini, pihaknya akan melaporkan hal tersebut secara sistematis kepada Kepala Daerah.

Di lain sisi, meski status tanggap bencana sudah dicabut, namun Wakapolresta Jayapura, Komisaris (Pol) Kiki Kurnia mengingatkan masih ada persoalan lain.

“Kepolisian masih belum selesai sebab masih ada korban,saya harap pencarian ini tetap terus didukung BPBD dan biarkan yang lain untuk kembali ke tupoksi lapangan,”ungkap Kiki

Kadis Kesehatan Kota Jayapura, Dolarina de Breving, mengatakan meski posko telah ditutup, pihaknya akan terus bekerja secara fungsional. “Banyak bangkai tersisa, kami takut banyak penyakit akan timbul, kami terus lakukan fogging,” ujarnya.

Golkar, PDIP, Hanura, PKPI, Dan PKB Belum Laporkan Dana Kampanye Ke KPU Papua

Last modified on 2014-03-27 17:10:24 GMT. 0 comments. Top.

1

Lima partai politik (parpol) di Papua terancam tak ikut Pemilu Legislatif, lantaran belum memberikan laporan dana kampanye.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengaku baru ada 4 parpol yang melaporkan dana kampanye, diantaranya Demokrat, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra. Sementara ada tiga parpol yang masih melakukan perbaikan pelaporan, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Masih ada lima parpol yang belum memberikan laporan, yakni  Golkar, PDIP, Hanura, PKPI dan PBB. Jika hingga batas waktu tanggal 2 Maret pukul 18.00 WIT, kelima parpol itu belum menyerahkan laporannya, maka terancam tak bisa ikut pemilu,” kata Komisioner KPU Bidang Hukum dan Pengawasan, Tarwinto di Jayapura, Jumat (28/2).

Hal yang sama juga bakal terjadi pada belasan dari 25 orang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua yang belum menyerahkan laporan dana kampanye. “Saat ini baru ada  4 orang yang menyerahkan laporan itu. Kemudian lima orang dalam perbaikan laporan dan sisanya belum menyerahkan sama sekali. Batsa waktu yang ditentukan juga sama, yakni tanggal 2 Maret pukul 18.00 WIT. Jika belum menyerahkan, maka secara otomatis tidak dapat mengikuti pemilu legislatif mendatang,” urainya.

Tarwinto menambahkan, sanksi yang diterapkan kepada parpol dan calon DPD berdasarkan peraturan KPU no 12/2013 tentang persyaratan peserta pemilu. Pihaknya juga mengaku telah memberitahukan kepada parpol dan calon DPD sejak awal Februari lalu, baik secara lisan dan tulisan, namun respon yang diterima oleh peserta KPU ini sangat minim.

Sementara Komisioner Bawaslu Papua, Anugerah Patah menjelaskan pihaknya telah menyurati parpol untuk masalah pelaporan dana kampanye itu, sebab  jika tak diseriusi maka dampaknya akan fatal.

Wakil Ketua DPD PDI-P Papua, Surya Ibrahim mengaku partainya belum menyerahkan laporan dana kampanye karena masih mempersiapkannya, namun dia yakin partainya bakal menyerahkan sebelum batas waktu yang ditentukan 2 Maret mendatang. “Partai kami tidak ingin didiskualifikasi karena masalah ini. Kami masih mempersiapkan bukti-bukti transaksi untuk dilampirkan dan masih banyak caleg yang belum memasukkan laporan keuangannya ke partai,” ungkapnya di Jayapura, Jumat petang (28/2).

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185