INFO PAPUA

UU Pilkada Tak Berlaku Bagi Papua, Jakarta, DIY & Yogya

Last modified on 2014-09-26 16:41:44 GMT. 0 comments. Top.

pilkada

Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak harus diberlakukan untuk Jakarta dan tiga daerah khusus lainnya.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Betty Idroos mengatakan bahwa Jakarta akan tetap menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2017.

“Dalam draft RUU Pilkada, ada klausul di ketentuan peralihan dan lain-lain, yang menyatakan bahwa terhadap empat daerah khusus, Aceh, DKI, Yogyakarta dan Papua, diberlakukan UU kekhususan daerah masing-masing untuk pemilihan kepala daerah, kecuali bila tidak diatur khusus dalam UU yang dimaksud,” kata Betty pada Beritasatu.com, Jumat (26/09/2014).

Jakarta, seperti juga tiga daerah lainnya, memiliki UU yang mengatur khusus tentang ini. Pasal 10 UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI menyatakan “Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

“Kedua UU itu, UU No 29 dan UU Pilkada yang baru berlaku sama. Karena UU No 29 tidak pernah dicabut, maka terus berlaku,” kata Betty. “KPU Jakarta sudah berdiskusi, dan memang Jakarta lex specialis.

Hal tersebut juga disepakati oleh Siti Zuhro, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Kedua UU itu berlaku sama, kalau tidak ada dalam UU yang mengatur kekhususan daerah, maka bisa mengacu pada UU Pilkada,” kata Zuhro pada Beritasatu.com. “Sebagai contoh bentuk kekhususan, Aceh memiliki partai lokal, di Papua hanya orang pribumi yang bisa dipilih, di Yogyakarta berlaku sistem pemilihan gubernur khusus.”

Zuhro, yang juga adalah penyusun naskah UU Pilkada, mengatakan bahwa kekhususan tersebut seharusnya tidak menimbulkan kecemburuan antar daerah.

“Tiap daerah punya sejarah politik yang berbeda,” katanya. “Ada landasan kuat di daerah-daerah yang punya kekhususan khusus, sehingga pilkada seharusnya asimetri, tidak bisa ada kebijakan seragam. Sehingga tidak bisa daerah lain menuntut yang sama.”

(BS)

Jenazah Anggota TNI Yang Ditembak Di Puncak Jaya Papua, Tiba Di Sentani

Last modified on 2014-09-26 10:37:42 GMT. 0 comments. Top.

abc

Jenazah Pratu (anumerta) Abraham Rumadas, anggota Yonif 751/Raider, korban penembakan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Kamis (25/9), tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Jenazah Abraham dievakuasi dari Ilaga menggunakan pesawat Tariku, dan tiba di Bandara Sentani Jumat (26/9) sekitar pukul 11.30 WIT, yang dikawal oleh sejumlah anggota dan perwakilan pejabat dari Kabupaten Puncak.

Wakil Asisten Operasi Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Teddy, Danyon 751/Raider, Mayor Inf Al Mukmin sejumlah prajurit, dan tunangan alrmahum, Nurmala, menjemput jenazah di bandara.

“Jenazah sementara disemayamkan di Mako 751/Raider dan akan ada upacara sebelum pelepasan atau diterbangkan ke Manokwari, Papua Barat,” kata Mukmin.

Menurut Mukmin, jenazah Pratu Abraham akan dimakamkan di Manokwari sesuai dengan permintaan pihaknya keluarga.

Pratu Abraham ditembak oleh kelompok bersenjata saat bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan patroli pengamanan pelantikan kepala distrik di Ilaga, Ibukota Kabupaten Puncak.

Korban diduga ditembak oleh kelompok bersenjata sayap militer Murib yang sering beraksi di sekitar Ilaga, pedalaman Papua.

Tak Lolos Tes IPDN, Perwakilan Dari 7 Kabupaten Di Papua Berunjuk Rasa Di Kantor Gubernur

Last modified on 2014-09-26 10:37:22 GMT. 1 comment. Top.

1

Akibat tak lulus tes Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2014, puluhan masyarakat dari tujuh kabupaten di Papua, melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, untuk mempertanyakan keberpihakan pemerintah provinsi bagi orang asli Papua, Jumat (26/9) siang.

Puluhan masyarakat yang terdiri dari kaum muda, orang tua calon siswa, dan empat calon praja IPDN yang tidak lulus, ikut dalam aksi demo damai itu, dengan membawa spanduk yang bertuliskan Seruan tujuh Kabupaten kepada Gubernur Papua berisikan, agar mahasiswa IPDN 2014 tidak boleh diberangkatkan, karena pengumuman hasil tes tidak ada keterwakilan darikabupaten di Tanah Papua teristimewa tujuh Kabupaten, yakni Lanny Jaya, Tolikara, Keerom, Supiori, Dogiyai, Yahukimo, dan Intan Jaya.

“Kami masyarakat Papua menilai Gubernur Papua tidak melaksanakan Peraturan Daerah No.21 Thn 2001 tentang UU Otsus di Provinsi Papua dengan baik karena tidak berpihak kepada anak asli Papua. Oleh karena itu mahasiswa IPDN tidak boleh diberangkatkan atau dibatalkan demi harga diri orang Papua,” kata koordinator unjuk rasa, Paul Jigibalom.

Hal senada dilontarkan Yan Kotouki. Dirinya menegaskan, dalam penerimaan IPDN tahun ini, tidak ada keterwakilan orang asli Papua. “Selama tiga tahun berturut–turut tidak ada keterwakilan putra asli Papua, terutama dari Kabupaten Lanny Jaya,” katanya.

Menanggapi itu, Kotouki meminta agar penerimaan Calon Praja (Capra) IPDN tahun ini harus dibatalkan, kalau tak dikabulkan maka pihaknya akan kembalikan kepada hukum adat.

“Jika permintaan kami tak dikabulkan, maka kami akan kembalikan kepada hukum adat kami sendiri. Kami akan kejar mereka, karena yang diterima hanya non Papua, tapi tidak ada putra asli Papua,” katanya.

Ditempat yang sama. Asisten I Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, mekanisme pengangkatan Calon Praja IPDN di Indonesia ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi Papua tidak punya hak.

“Ini program Kemendagri, dimana mereka yang menurunkan kuota di setiap provinsi yang ada di Indonesia termasuk juga di Papua,” kata Doren Wakerkwa.

Dijelaskan Wakerkwa, proses penerimaan calon praja ada di pihak Mendagri yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua. Namun tugas BKD hanyalah sebagai panitia lokal dan tidak berhak untuk penentuan kelulusan para capra.

“Untuk penentuan kelulusan ini, tidak lewat Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Papua. Tetapi langsung dari pusat. BKD itu hanya panitia lokal saja,” katanya.

Meskipun kebijakan ada pada pihak Kemendagri, Wakerkwa berjanji akan membawa aspirasi ini untuk diberitahukan kepada Gubernur Papua

“Ini akan kami bahas dengan gubernur dan mudah–mudahan dalam formasi 2015 ini bisa diakomodir dan ada keterwakilan putra asli Papua,” kata Wakerkwa.

Menurut Wakerkwa, banyaknya putra asli Papua yang tidak lolos dalam seleksi IPDN 2014, semua kesalahan ada di Kemendagri yang tidak melihat anak-anak asli Papua.

“Mereka datang sendiri dan melibatkan BKD Papua sehingga rekrutmen dan hasil tes tidak pernah diketahui oleh Pemprov Papua. Namun kita akan mengusulkan lagi agar kuota untuk Papua harus lebih besar lagi. Ini nanti akan kami kaji lagi di Pusat. Kami harap tahun depan hal ini tidak terjadi seperti ini lagi. Jangan sampai tujuh kabupaten hanya akan menjadi obyek saja. Harus ada prioritas kepada orang asli Papua,” katanya.

(JB)

Polda Papua Bentuk Timsus Khusus Tangani Perjudian Di Papua

Last modified on 2014-09-25 18:07:35 GMT. 0 comments. Top.

b

Polda Papua telah membentuk tim khusus (timsus) yang menangani khusus masalah perjudian di wilayah hukum Papua dan Papua Barat. Ini adalah penerjemahan dari salah satu perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menyatakan bahwa perjudian sebagai penyakit masyarakat harus diberantas.

Hal itu jugalah yang menjadi dasar bagi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Drs. Yotje Mende untuk menindak tegas salah satu Kapolresnya yang tidak menuruti perintah tersebut beberapa waktu lalu. Kapolda juga pernah meminta agar penggantian Kapolres itu dijadikan contoh bagi pimpinan polisi yang ada di Polda jajaran lainnya.

Banyak informasi dari warga, masih ada perjudian di beberapa tempat, yaitu di Nabire, Biak dan di Kota Jayapura sendiri. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan dan koordinasi di Mapolresta Jayapura, Kamis (25/9) siang.

“Kapolda memang saat ini telah punya kebijakan seperti itu, jadi ini harus menjadi perhatian bagi seluruh Kapolres yang ada di jajaran Polda Papua untuk melakukan pemberantasan. Dan juga jangan coba-coba melindungi kasus perjudian ini kalau tidak ingin ditangkap oleh Tim Polda,” jelas Wakapolda.

Jika ada anggota kepolisian ketahuan membackingi perjudian lalu tertangkap oleh Tim Polda, maka Wakapolda menegaskan mereka akan menanggung resikonya sendiri. Menurut Wakapolda, hal ini sebenarnya sudah diperintahkan oleh Kapolri dan sampai sekarang masih belum dicabut bahwa perjudian di Indonesia harus zero alias nol.

“Tidak boleh ada sedikitpun kesempatan oleh para penjudi untuk melakukan aktivitasnya di wilayah kepolisian Indonesia, termasuk di Papua. Ini kan penyakit masyarakat dan dampaknya banyak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi Polda punya tim khusus untuk melacak perjudian ini,” tegasnya.

 

 

Anggota Yonif 751/Raider Tewas Ditembak KSB Di Ilaga Papua

Last modified on 2014-09-25 09:20:47 GMT. 0 comments. Top.

abc

Pratu Abraham, anggota Yon 751, Kamis (25/9/2014) pagi sekitar pukul 10.00 WIT, tewas ditembak kelompok sipil bersenjata di sekitar pasar di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak.

Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Inf Rikas di Jayapura mengaku, korban ditembak saat berpatroli di sekitar Pasar Ilaga guna mengamankan pelaksanaan pelantikan kepala distrik di Ilaga, pedalaman Papua. ”Saat di pasar, anggota Yon 751 ditembak hingga tewas,” jelas Letkol Inf Rikas.

Ia mengatakan, jenasah saat ini masih di Ilaga dan rencana dievakuasi ke Jayapura. ”Kami masih menunggu pesawat untuk mengevakuasi jenasah korban,” ujar Kapendam.

Pemekaran 12 Distik Di Paniai Tunggu Uji Kelayakan

Last modified on 2014-09-24 14:01:28 GMT. 0 comments. Top.

Kabag Tata Pemerintahan Setda Paniai. Thomas Yeimo, S.STP.Msi dan Kabag Pemerintahan Kampung. Ernot Kayame, S. S.STP

(Kabag Tata Pemerintahan Setda Paniai. Thomas Yeimo, S.STP.Msi dan Kabag Pemerintahan Kampung. Ernot Kayame, S. S.STP.JPG/Natan Pigai)

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sedang menunggu uji kelayakan untuk memekarkan 12 Distrik baru dari 10 distrik yang ada di daerah itu.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Paniai. Thomas Yeimo, S.STP.Msi mengatakan, keduabelas distrik yang akan mekarkan adalah distik Paniai Barat di kawasan Muye dan Teluk Dea, Distrik Pania Timur dibagian Pugopo, Wegemuka dan Wegebino. untuk Distrik Kebo yakni di kawasan Yagai.

Kata Thomas, Distrik Bogobaida di wilayah Bayabiru dan Youtadi,di Distrik Yatamo yaitu di wilayah kampung Uwebutu dan Keniapa, Distrik Duama yaknidi bagian Duma, sementar Distrik Ekadide di kawasan AWEIDA.

“Untuk sementara ini kami masih menunggu uji kelayakan yang akan dilakukan dari Universitas Cenderawasih, bersama kami Pemekab dan Tokoh Masyarakat yang ada di Paniai ini”.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kampung. Ernot Kayame, S. S.STP menyatakan, dari 70 kampung yang ada di daerah itu akan ada penambahan 30 puluhan lebih menjadi 107 kampung untuk memenuhi 12 Distrik yang ada. Namun kata Ernot, penambahan puluhan kampung tersebut itu juga masih menunggu uji kelayakan.

“Jadi, puluhan kampung yang akan ditambahkan tersebut tidak harus itu di tetapkan namun, bisa dikurang dan ditambahkan sejauh hasil uji kelayakan yang nanti akan dilakukan”.

Ernot menambahkan, uji kelayakan yang nanti akan dilakuakan yakni pada bulan Noveber 2014 besok. Sehingga, hasil tersebut akan rampung di akhir tahun ini.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, Papua berencana memekarkan 12 Distrik di wilayahnya tahun depan. Hal tersebut dilakukan Pemkab setempat untuk memperpendek rentang kendali antara pemerintahan di tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung. Sehingga pembanguna yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

(Natan Pigai)

Kejaksaan Tinggi Papua Tetapkan Ir Marthen Luther Rumadas Sebagai Tersangka Korupsi 78 Miliar

Last modified on 2014-09-24 14:00:34 GMT. 0 comments. Top.

1

Kejaksaan Tinggi Papua resmi menetapkan ML Rumadas, mantan Sekda provinsi Papua Barat, dan Rico Shia, direktur PT Putra Papua perkasa, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sarana prasarana Provinsi Papua Barat senilai Rp 78 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, ESM Hutagalung, mengatakan, dua tersangka akan dipanggil pekan depan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan.

“Kasus ini kita lakukan penyelidikan sejak satu tahun lalu. Jadi kita sudah ekspos dan kasus ini kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan ,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, ESM Hutagalung, Rabu (24/9/2014).

Kasus korupsi itu berawal dari alokasi dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi papua Barat pada 2008 sebesar Rp 670 miliar yang dianggarkan dari APBN ke Pemerintah Papua Barat.

“Saat itu, belum semua anggaran tersebut dicairkan ke kas Pemerintah Papua Barat. Di mana terdapat kekurangan dana sebesar Rp 78 miliar lebih,” kata Kajati.

Kekurangan dana itu lalu ditampung pada APBD Papua Barat TA 2011 dengan dasar hukum UU nomor 33 tahun 2009 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Selain itu, UU nomor 10 tahun 2010 tentang APBN tahun 2011. Keppres nomor 229/PMK.07/2011 tentang alokasi kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat TA 2008 yang dialokasikan pada APBN TA 2011.

Pada Desember 2011, dana tersebut dikirimkan ke rekening kas Daerah, pemerintah Provinsi Papua Barat, melalui bank BNI cabang Papua Barat. Oleh mantan Sekda Papua Barat ML Rumadas, dana itu lalu diperintahkan untuk dicairkan ke rekening PT Putra Papua Perkasa.

“Jadi bank BNI ini langsung mentransfer dana Rp78 miliar lebih ke rekening PT Putra Papua Perkasa tanpa ada dasar hukum yang jelas, tanpa prosedur. Itu dilakukan atas perintah Sekda, karena saat itu dia paling berkuasa, sakti dia, Gubernur saja kabarnya takut sama dia,” tuturnya.

Atas kasus ini, Kejaksaan Tinggi akan menelusuri ke mana aliran dana Rp78 milar dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Yang jelas dana itu tidak digunakan untuk kegiatan lain. Kuat dugaan dana Rp78 miliar mengalir ke rekening pribadi tersangka mantan Sekda Papua Barat atau ke rekening Rumadas atau Rico,” tegasnya.

Dia berharap, dalam waktu dekat hasil penyelidikan sudah diperoleh, sebab KPK telah menanyakan penanganan kasus tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Papua.

Kapolres Se-Papua Jangan Coba-Coba Bekingi Perjudian

Last modified on 2014-09-24 10:09:07 GMT. 0 comments. Top.

paulus

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw mengingatkan para kapolres di wilayahnya jangan sampai membekingi perjudian atau berbagai kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum.

“Pimpinan (Kapolda) memberikan sebuah ketegasan bahwa tidak ada lagi namanya para kapolres yang melakukan upaya-upaya atau pembiaran terhadap penyakit masyarakat, misalnya perjudian,” katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa, menanggapi wartawan terkait kebijakan mengenai perjudian dan penyakit masyarakat lainnya yang diduga dibekingi oknum polisi.

Ia mengatakan, perjudian atau pun penyakit masyarakat lainnya harus segera ditindak tegas dengan harapan bisa menciptakan keharmonisan masyarakat Papua.

“Kemudian juga dalam menangani persoalan masyarakat, para kapolres harus sungguh-sungguh, tidak kerja dengan kepentingan-kepentingan sesaat, itu maunya bapak Kapolda,” katanya.

Untuk itu, mantan Direskrimum Polda Papua itu berharap, para kapolres sebagai perpanjangan tangan pimpinan di daerah bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri.

“Saya berharap para kapolres harus bisa menjabarkan dengan benar, jangan lagi bermain-main dengan kepentingan, seperti terlambat lapor dan sebagainya. Misalnya ada aduan atau laporan dari masyarakat tapi telat ditangani atau tidak ditanggapi, mungkin itu yang harus diubah,” katanya.

Pada Kamis (18/9) Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende mengganti Kapolres Sorong Kota yang dijabat AKBP Harry Goldenhard dengan AKBP K Ritongan yang sebelumnya menjabat Kapolres Asmat.

AKBP Harry Goldenhard dicopot dari jabatannya karena diduga mengizinkan perjudian yang di pasar malam kilometer 10 Sorong, Papua Barat.

Kasus tersebut terungkap, ketika Tim Polda Papua, pada Sabtu (13/9), menggerebek arena perjudian yang diperkirakan beromzet sekitar Rp50 juta per malam, hingga berhasil menjaring 62 orang, 11 orang di antaranya sedang berjudi.

“Mudah-mudahan dengan serah terima jabatan yang dilakukan khususnya di lingkungan Polres Sorong Kota maka kasus perjudian yang saat ini ditangani dapat segera dituntaskan,” ujar Kapolda Yotje Mende.

(SP)

Kondisi Pasar Sentral Enarotali Sangat Memprihatinkan

Last modified on 2014-09-24 10:07:28 GMT. 0 comments. Top.

Pasar-Sentral-Paniai-Foto-Misel-Gobay

(MG/JB)

Kondisi Pasar Sentral Kabupaten Paniai di Kota Enarotali sangat memprihatinkan karena tidak memenuhi standar, tidak terurus. Kondisinya akan lebih parah apabila datang musim hujan.

“Kami mau jualan dimana lagi, kondisi kami memang sudah begini. Hanya satu pasar ini saja. Jualan di atas lumpur menjadi hal yang biasa bagi kami,” ujar Agustina, seorang Perempuan asal Paniai, Rabu (24/9).

Perempuan yang kesehariannya berjualan ikan hasil  tangkapannya dari Danau Paniai ini juga menjelaskan, kondisi pasar sudah tidak mampu menampung jumlah pedagang yang semakin meningkat setiap hari. Pedagang yang berdatangan untuk melakukan transaksi ekonomi ke pasar ini bukan hanya berasal dari seputar Kota Enarotali saja namun hampir sebagian besar pedagang berdatangan dari pinggiran Danau Paniai.

“Bukan cuma kami, Orang Paniai saja yang berjualan tetapi orang pendatang (non Papua -red) juga datang dan berjualan. Hal ini membuat tempat berdagang menjadi sempit,” katanya.

Ke depan, Agustina berharap, Pemerintah Kabupaten Paniai harus merenovasi pasar yang ada saat ini agar setiap orang yang berjualan, terutama Orang Asli Paniai bisa mendapatkan tempat yang layak dari yang ada sekarang ini.

Terkait hal tersebut, Semuel Yogi salah satu toko intelektual Kabupaten Paniai, yang ditemui dihubungi tabloidjubi.com melalui seluler, Rabu (24/9)  mengatakan, sudah waktunya pemerintah merenovasi pasar sentral tersebut karena pasar sudah rusak dan terkesan ada pembiaran dari pemerintah daerah.

“Kota ini tidak besar, pejabat daerah semuanya sudah tahu pasar rusak tapi macam semuanya acuh tak acuh, membiarkan kondisi ini terus berjalan,” ujar Samuel.

(JB)

Seleksi CPNS Formasi 2013 Kabupaten Deiyai Papua Resmi Diumumkan

Last modified on 2014-09-23 13:53:47 GMT. 0 comments. Top.

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Pemerintah Daerah kabupaten Deiyai resmi mengumumkan seleksi CPNS Formasi 2013 kabupaten Deiyai Papua.

Pengumuman seleksi CPNS 2013 tersebut dipusatkan ditiga tempat, yaitu Polsek Tigi, Koramil Tigi, dan Pos Brimob.

Pengumuman Seleksi CPNS 2013 ini berdasarkan instruksi dari Bupati Deiyai yang didasari Surat Keputusan No R/66/MENPAN/2014 tanggal 17 april 2014 tentang penyampaian hasil seleksi Tes CPNS

 

 

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223