INFO PAPUA

Warga Bentrok Dengan Aparat Di Deiyai Papua, 1 Orang Tewas

Last modified on 2013-09-23 19:23:32 GMT. 0 comments. Top.

Bentrokan antara warga masyarakat dengan aparat keamanan pecah di Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, Papua tepatnya di lapangan Wagete, Senin 23 September 2013 sekitar pukul 11.30 WIT. Akibatnya satu warga tewas.

Juru bicara Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, peristiwa bentrok antara warga dengan aparat keamanan dipicu ketika aparat keamanan Polri dan TNI pimpinan Kapolsek Tigi Ipda Indra Makmur menggelar razia sejumlah penyakit masyarakat, yakni: judi, minuman keras, dan senjata tajam. “Tapi warga tak terima bahkan ada yang memprovokasi. Warga pun melempari
aparat dengan batu,” kata Sulistyo.

Awalnya, dia mengaku, aparat tidak membalas, tapi warga semakin anarki. Apalagi ada dua warga yang memprovokasi. Sambil terus melempar baru, warga juga mengepung aparat keamanan dari segala penjuru. Warga kemudian merusak 1 unit mobil Toyota Hilux Satpol PP.

Karena warga semakin anarki dengan menyerang satu anggota TNI dari Koramil Wagete, aparat mengeluarkan tembakan peringatan ke atas. Tapi massa terus bertindak anarki dengan melempar dan memanah. “Warga semakin brutal melempari anggota dengan batu dan juga menyerang satu anggota TNI  yang mengakibatkan luka pada bagian wajah,” jelas Sulistyo.

Aparat pun kemudian melepaskan tembakan ke arah massa dan mengenai satu orang, tepat di bagian rusuk kanan dan tembus ke belakang punggung. Setelah itu, warga menghentikan aksi anarki.

Korban yang tertembak kemudian dievakuasi ke RSUD Paniai. “Korban yang tertembak atas nama Julianus Mote 25 tewas dalam perjalanan dari Wagete menuju RSUD Paniai,” ungkap dia.

Sulistyo menilai, penembakan aparat itu sudah sesuai dengan prosedur karena massa warga kian anarki. Tak hanya melempari dengan batu, warga juga menganiaya salah satu anggota TNI. “Bila tidak dilakukan penembakan, aksi akan berkembang menjadi luas.” Polisi kemudian menangkap dua warga uang dianggap sebagai provokator.

Pemerintah Mimika & Freeport Diminta Perhatikan Ratusan Masyarakat Kampung Nayaro

Last modified on 2013-09-23 12:25:18 GMT. 0 comments. Top.

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua dan PT Freeport Indonesia diminta memperhatikan ratusan masyarakat Kampung Nayaro. Pasalnya, sejak terjadinya aksi penembakan orang tak dikenal di Tanggul Timur, Kali Kopi areal PT Freeport, mereka masih mengungsi ke sejumlah kawasan di Kota Timika karena ketakutan.

Salah satu tokoh masyarakat suku Amungme Yopi Kilangin di Timika, Senin (23/9) mengatakan, Pemerintah dan PT Freeport Indonesia harus segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini karena masyarakat Kampung Nayaro masih mengalami trauma akibat peristiwa penembakan tersebut.

“Kasihan masyarakat, harus ada langkah-langkah konkrit dari pemerintah atau pun freeport untuk menyelesaikan masalah ini karena mereka masih trauma untuk kembali ke kampung” ungkap Yopi.

Ratusan warga Kampung Nayaro saat ini terpaksa bermukim di kerabat mereka yang berada di Kota Timika karena masih ketakutan akan menjadi sasaran tembak orang tak dikenal. Selain itu, tidak ada kendaraan yang berani mengantar mereka menuju ke kampung.

Yopi mengatakan, untuk saat ini hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda Mimika dan Freeport adalah memberikan bantuan makan dan tempat tinggal sementara sebelum masalah ini benar-benar selesai.

Pemerintah dan Freeport juga harus bekerja sama bagaimana mencari solusi agar warga Kampung Nayaro mendapatkan tempat yang layak di Timika karena untuk kembali ke kampung sudah tidak mungkin lagi karena masyarakat masih terus dihantui rasa takut.

Kampung Nayaro terletak di sisi timur area pengendapan limbah tailing PT Freeport Indonesia. Kampung ini dibangun oleh Freeport sekitar tahun 1990-an sebagai bagian dari program recognisi lantaran hutan ulayat warga Nayaro dan empat desa yang lain menjadi area pengendapan tailing Freeport di wilayah dataran rendah Mimika.

Di lokasi itu, awalnya bermukim sebanyak 911 jiwa dengan 171 kepala keluarga (KK). Masyarakat yang bermukim di Kampung Nayaro merupakan satu rumpun marga dengan masyarakat yang tinggal di Kampung Koperapoka dan Nawaripi, Timika.

Sejak terjadi penembakan di areal Tanggul Timur Kali Kopi beberapa tahun lalu, warga Kampung Nayaro merasa ketakutan sehingga mereka mengungsi ke Kota Timika.

(Sumber : KBR68H)

Dana PON Di Papua Diperkirakan 5 S/D 6 Trliun

Last modified on 2013-09-23 12:18:49 GMT. 0 comments. Top.

Gubernur Papua, Lukas Enembe memperkirakan sedikitnya dibutuhkan dana Rp 5 hingga 6 trilliun untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas olahraga guna menyukseskan rencana Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX pada 2020 di Papua.

Menurutnya, jika Papua menjadi tuan rumah PON 2020, akan ada kemajuan yang luar biasa terjadi. Dari segi ekonomi akan bertumbuh, karena berbagai fasilitas infrastruktur akan dibangun.

“Jadi kalau kehadiran PON luar biasa kemajuan akan terjadi ekonomi akan bertumbuh berbagai fasilitas infrastruktur akan kita bangun. Jadi kebutuhan dana sekitar Rp 5 sampai 6 triliun. Ini akan terserap di seluruh Provinsi Papua. Sebagian besar kami sudah bangun di wilayah Mimika dan dikerjakan oleh Freeport,” tutur Lukas.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menjelaskan pembangunan infrastruktur dan sarana olahraga sudah dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan Great Sport Center di Kabupaten Mimika. Dia meyakini pembangunan kawasan sport center ini bakal menjadi yang termegah di Asia Tenggara.

Untuk anggaran pembangunannya, aku Lukas, semuanya dibiayai oleh PT Freeport Indonesia dengan total anggaran mencapai 25 juta US$ atau sekitar Rp 250 milliar. Sementara pemerintah setempat hanya menyediakan lahannya.

Pembangunan fasilitas olahraga dan infrastruktur penunjang lainnya di sejumlah wilayah di Papua juga akan dibangun mulai tahun depan. Seperti di Jayapura, Biak, Jayawijaya, Merauke.

Tim Papua menuju PON 2020 mengklaim, hingga saat ini setidaknya sudah ada 22 dari 33 Provinsi di Indonesia yang mendukung Papua sebagai tuan rumah. Dua diantaranya menyampaikan dukungan secara lisan, sementara lainnya disampaikan secara tertulis.

(Sumber : KBR68H)

Gubernur Papua : Rumah Dinas Di Papua Banyak DiperjualBelikan

Last modified on 2013-09-23 07:26:24 GMT. 0 comments. Top.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengeluhkan banyaknya aset pemerintah berupa rumah dinas yang dijual kepada orang orang yang tidak bertanggung jawab.

Dia mencontohkan, sejumlah rumah dinas pejabat yang berada di kawasan perumahan elit Pemda Dok V Jayapura, yang kini sudah ditempati oleh orang orang bukan dari kalangan pejabat pemerintahan.

“Semua diperjualbelikan oleh orang orang tidak bertanggung jawab. Kantor-kantor di pemerintah sudah dijual habis, rumah rumah juga sudah dijual abis. Jadi berarti provinsi mau kiamatkah? Dok V saja perumahan elit rumah rumah dijual, kepada orang orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Lukas.

Tidak hanya aset pemerintah seperti kantor maupun rumah dinas yang izinnya diperjualbelikan, Gubernur Lukas Enembe juga keluhkan soal izin tambang dan hutan yang juga diperjualbelikan untuk kepentingan pihak tertentu.

Operasional Kopertis XIV Papua Di Biak

Last modified on 2013-09-23 07:21:54 GMT. 1 comment. Top.

bupati-biak-Yusuf-Melianus-Maryen

Bupati Biak Numfor, Yusuf Melianus Maryen, mengakui operasional kelembagaan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) XIV Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan oleh Mendikbud di daerahnya sesuai keinginan pemerintah kabupaten setempat.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan itu di daerah kita sesuai keinginan pemkab. Ditunjuknya Drs Festus Simbiak M.Pd sebagai pimpinan Kopertis XIV Papua dan Papua Barat menjadi pelengkap kebanggaan pemkab dan masyarakat kita,” ungkap Bupati Yusuf Melianus Maryen di Biak, Minggu.

Ia mengatakan, dengan ditetapkannya kantor pelayanan Kopertis XIV di Biak diharapkan dapat mempermudah jangkauan pelayanan pengurusan perizinan perguruan tinggi swasta di Papua dan Papua Barat.

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Biak Numfor, menurut Bupati Maryen, sangat strategis karena berada di tengah Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Biak Numfor salah satu daerah kepulauan di Papua yang dikenal sebagai kota jasa yang tergolong aman dan kondusif, karena itu sangat tepat operasional Kopertis XIV di sini,” ujarnya.

Hingga 2013, menurut Bupati Maryen, di Biak telah tumbuh pesat berbagai perguruan tinggi swasta dengan mengelola sejumlah program studi sesuai kebutuhan masyarakat di kawasan Teluk Cenderawasih itu. “Keputusan Mendikbud dan Dirjen Pendidikan Tinggi menetapkan Biak menjadi pusat operasional Kopertis XIV sebagai suatu penghargaan untuk didukung semua elemen masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data di Biak terdapat sembilan perguruan tinggi swasta, di antaranya STIH Kyadiren, IISIP Yapis, STAKO, STIKIP Sub Byaki Pyadi. Sedangkan PTS lain Akademi Teknik Biak, Akademi Perikanan, Akademi Pariwisata, Prodi Kebidanan dan Keperawatan Poltekes.

(Sumber : SuluhPapua)

Danau Paniai dan Danau Tage Aset Wisata Alam Terbaik Di Kabupaten Paniai Papua

Last modified on 2013-09-23 06:48:47 GMT. 0 comments. Top.

Bupati Paniai, Hengky Kayame mengatakan bahwa untuk menjangkau 7 Distrik dan kampung – kampung yang  ada disekeliling Danau Paniai dan Danau Tage perlu dibuka akses Jalan Lingkar Danau, sehingga perekonomian Rakyat dapat cepat berkembang dengan baik dan lancar, disamping itu sektor pariwisata dapat dikembangkan, pada gilirannya tingkat kemahalan akan dapat ditekan dan akhirnya pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Danau Paniai dan Danau Tage serta Danau Tigi adalah 3  buah danau yang diketemukan oleh seorang pilot berkebangsaan Belanda (Letnan Wissel) yang menamai ketiga danau tersebut “WISSELMEEREN” (Bahasa Belanda yang artinya danau wissel).

KABID Bina Marga PU Kabupaten Paniai, Yan Yeimo mengatakan kepada Tim UP4B yang melakukan pemantauan langsung ke lokasi bahwa saat ini sedang dikerjakan pembangunan Jalan Lingkar Danau Paniai yang dimulai dari 2 sisi, dari Distrik Yatamao dan Distrik Bibida.

Ruas jalan yang telah dimulai dari Distrik Yatamo saat ini sudah mencapai lk.19 km di kampung Kadiyai Distrik Obano. Panjang jalan keseluruhannya mencapai ± 200 km lebih.

Kampung – kampung yang nantinya akan terhubung lewat jalan lingkar danau tersebut yaitu:

Dari arah Distrik Yatamo melalui Kampung Dimia – Tinou – Epobutu – Muye – Mogoya – Obano – Beko – Kadiyai – Okeidadi – Kito – Emaibo – Wodege – Uwodege – Totio – Waipa – Tekege – Kedege – Ipuwa – Togowa – Kebo I – Kebo II – Ayaigo – Deita – Tuguwai – Abamaida(Komopa) – Toyabuti – Bodatadi – Yabomaida – Dawaigu – Matagaida – Homeo (Kab.Intan Jaya).

Dari Distrik Bibida melalui Bibida – Togo – Badawo – Bamai – Oboketo – Daruto -Obayewta – Dey – Obaipugaida – Eyagitaida – Baguwo – Pasirputih – Dimitouda -Toyamuti – Yabomaida – Dawagu – Homeo (Intan Jaya).

Yan Yeimo juga berpendapat, ruas jalan Enarotali ke Intan Jaya akan lebih tepat bila dibuka melewati ruas Jalan Lingkar Danau ini. Menurut Yan Yeimo pendanaan pekerjaan Jalan Lingkar Danau ini akan diupayakan bertahap melalui Kementerian PU, mengingat kemampuan daerah sangat terbatas.

(Sumber : UP4B.go.id)

Uni Eropa Prihatinkan Kebebasan Berekspresi Di Papua

Last modified on 2013-09-22 15:09:55 GMT. 0 comments. Top.

Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan atas penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran di Papua Barat dan pembatasan atas akses ke wilayah Papua.

Dalam pertanyaan yang diajukan di Parlemen Eropa, Liberal Demokrat MEP (Anggota Eropa Parlemen, Member of the European Parliament) untuk Utara Timur Inggeris, Fiona Hall, mengutip laporan TAPOL, Tidak ada tahanan politik? Pembungkaman protes politik di Papua Barat, dan menanyakan atas tindakan yang dimaksudkan oleh Uni Eropa untuk mengekang penangkapan politik dan mendukung kebebasan berekspresi.

Kepala Urusan Luar Negeri untuk Euni Eropa, Catherine Ashton, mengatakan dalam  Jawaban bahwa kekhawatiran telah dibangkitkan pada waktu sesi ketiga Dialog EU-Indonesia tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan dan rintangan atas kunjungan ke Papua dari para LSM, organisasi-organisasi internasional dan para wartawan.

Dia mengatakan bahwa Indonesia harus menerima permintaan untuk kunjungan dari Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi yang akan melingkungi situasi di Papua.

 

Teks Pertanyaan

Subyek: Tahanan Poltik di Papua Barat

Penulis: Fional Hall (Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa)

Pemerintah Indonesia telah membantah adanya tahanan politik di Papua Barat, meskipun peningkatan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir dalam jumlah penangkapan politik dan hukuman. Tahanan politik sering disiksa, dianiaya dan menghadapi  pengadilan yang tidak adil oleh aparat keamanan.

Kontrol militer yang ketat dikuasai oleh Pemerintah Indonesia atas Papua Barat mengkriminalisi kegiatan politik dalam rangka untuk menekan perjuangan berlangsung untuk kemerdekaan.  Menurut sebuah laporan baru dari TAPOL (sebuah LSM berbasis di UK mengenai Hak Asasi Manusia, perdamaian dan demokrasi di Indonesia), Pemerintah Indonesia menutup Papua ke masyarakat internasional untuk mencegah orang asing dari memantau situasi HAM.

Dengan mempertimbangkan dialog EU-Indonesia tentang HAM, bagaimana EEAS (Servis Tindakan Eksternal Uni Eropa, Europea Union External Action Service) berniat untuk mengatasi tindakan aparat keamanan Indonesia terhadap warga Papua yang ditangkap dan dipenjara untuk pelanggaran politik?

Apakah tindakan yang diambil EEAS untuk mengekang penangkapan politik di Indonesia?

Apakah tindakan yang diambil EEAS untuk mendorong Indonesia untuk mengadakan kebebasan berekspresi yang sah dan ruang demokrasi di Papua Barat?

Akankah EEAS mendorong Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berkespresi untuk memprioritaskan situasi di West Papua selama kunjungannya ke Indonesia tahun ini?

28 Juni 2013

 

Jawaban yang diberikan oleh Perwakilan Tinggi / Wakil Presiden Ashton

E-007806/2013

Uni Eropa menyuarakan keprihatinan mengenai laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran di Papua pada waktu sesi ketiga Dialog HAM EU-Indonesia . Uni Eropa juga mengangkat rintangan kunjungan LSM, organisasi internasional dan wartawan ke Papua. Uni Eropa akan mendorong Indonesia untuk menerima permintaan untuk kunjungan oleh Pelapor Khus PBB tentang Kebebasan Berekspresi yang akan melingkungi situasi di Papua.

21 Agustus 2013

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236