INFO PAPUA

Pemda Dogiyai Gratiskan SPP Ribuan Siswa SD-SMA

Last modified on 2013-11-12 15:37:34 GMT. 0 comments. Top.

111

Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan pada Sidang Perubahan Anggaran 2013 menganggarkan sejumlah dana bagi ribuan pelajar SD-SMA se-Kabupaten Dogiyai untuk sekolah gratis.

“Pemerintah Daerah akan membiayai 300 siswa SMA, 3000 siswa SMP, dan 14 ribu siswa SD untuk sekolah gratis. Ini bukan pendidikan gratis tetapi sekolah gratis,” demikian dikatakan  Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai, Yulianus Kuayo, Selasa (12/11/13).

Artinya, kata dia, dana yang telah dianggarkan itu akan membiayai operasional sekolah, manajemen sekolah dan biaya lainnya yang selama ini dibebankan kepada siswa melalui SPP.

“Bupati tanggung SPP karena selama ini orang tua yang membayar SPP untuk anak-anak sekolah. Itulah yang mau dicoba oleh Bupati,” kata dia.

Tapi, kata dia, hingga saat ini pihaknya masih dalam proses perhitungan kebutuhan sekolah masing-masing.Pemerintah mau, tidak ada anak yang tidak sekolah hanya karena soal biaya SPP. Semua harus sekolah, kata Yulianus.

Selain itu, kata Yulianus, Pemerintah Kabupaten Dogiyai mulai akhir tahun ini membenahi dua asrama yang telah ada dengan memberikan bantuan dan membangun satu asrama baru.

“Pemerintah membantu dana untuk meringankan beban siswa penghuni asrama YPPGI di Idakebo dan asrama milik YPPK di Moanemani. Ini hanya untuk meringankan saja. Artinya, kalau biaya asrama Rp200.000 maka pemerintah tanggung Rp100.000 dan orang tua siswa tanggung sisanya. Jadi tidak gratis. Kita mau orang tua juga berusaha,” jelasnya.

Kata dia, selain bantuan untuk dua asrama, pemerintah menambah satu asrama di Mapia. Asrama di Mapia dibangun atas kerja sama dengan Paroki Bomomani.

“Kami mau, mulai tahun 2014 anak-anak SD ditampung di asrama agar mereka bisa belajar dengan baik. Minimal, kami mau mental belajar terbangun sehingga ia bisa bersaing ketika keluar dari Dogiyai,” tuturnya.

(Sumber : Majalahselangkah)

DPR Papua Tolak Seleksi CPNS Oleh Pemerintah Pusat

Last modified on 2013-11-12 11:48:42 GMT. 0 comments. Top.

DPR Papua secara resmi menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk meminta hak seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dikembalikan pada pemerintah setempat.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Papua, Yanni menuturkan, pengembalian seleksi ini dimaksudkan  agar semangat otonomi khusus  benar-benar terimplementasi di Papua. Apalagi saat ini ada rasa tidak percaya hasil seleksi CPNS yang dibawa ke pusat.

“Kita meminta bahwa masalah kebijakan sentralisasi penentuan hasil seleksi CPNS oleh pemerintah pusat itu kita gak setuju. Dan ini juga dapat berimplementasi negatif terhadap proses rekrutmen CPNS di Provinsi Papua. Faktor yang sangat rentan dengan menimbulkan permasalahan konflik horizontal, reaksi atas ketidakpuasan pengumuman hasil seleksi. Karena kondisi sosial budaya, politik dan karateristik masyarakat Papua yang berbeda dengan provinsi lain,” kata Yanni di Jayapura, Selasa (12/12).

Dalam surat yang dilayangkan oleh DPR Papua, ada beberapa poin yang juga harus diperhatikan Kemenpan, salah satunya adalah mendesak diangkatnya 492 orang tenaga honorer menjadi PNS. Kemudian penambahan kuota CPNS untuk tahun 2014, karena animo masyarakat Papua masih dominan menjadi PNS.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural masyarakat asli Papua dan gubernur setempat juga sempat menyurati Kemenpan dengan tujuan yang sama.

(Sumber : KBR68H)

Mahasiswa Minta Bupati Puncak Jaya Tindak Tegas Para Pejabat Yang Keluyuran Di Daerah Lain

Last modified on 2013-11-11 11:36:31 GMT. 0 comments. Top.

Mahasiswa Kabupten Puncak Papua di Jayapura meminta Bupati Willem Wandik, SE, MM segera menindak tegas para pejabatnya yang berkeluyuran di daerah-daerah lain.

“Saya lihat semua pejabat di Kabupaten Puncak ada di Jayapura, Timika, Nabire dan Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa semua SKPD menganggap remeh dan tidak mampu membangun Kabupaten Puncak Papua,” kata Melianus Numang, mahasiswa asal Puncak, di Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (9/11).

Mantan Ketua Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Damal se-Kota Jayapura ini prihatin terhadap kondisi di kabupatennya. Seharusnya para pejabat tidak keluyuran dan mengabdi kepada masyarakat.

Di Ilaga, hanya tiga rumah pejabat yang dibangun.”Jika rumah saja tidak ada bagaimana mereka mau kerja di situ. Kalau demikian,  kami yakin Kabupaten Puncak akan menjadi kabupaten yang terbelakang dari daerah lain,” pintanya.

Wow, Pemda Biak Numfor Genjot Pendapatan Daerah Dari Miras

Last modified on 2013-11-11 02:35:15 GMT. 0 comments. Top.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Biak Numfor-Papua, menarik sekitar 100-an surat keterangan penjualan minuman beralkhohol dari sejumlah pedagang di daerah itu.

Kepala Dispenda Biak Numfor, Andreas Msen mengatakan, penarikan itu untuk mengefektifkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) 2011 tentang perijinan tempat penjualan minuman beralkhohol.

Selain itu penarikan dilakukan untuk menambah pendapatan daerah dari retribusi minuman beralkhohol. Karena kata dia, penerimaan daerah dari pemberlakuan surat keterangan itu, sangat minim.

“Kalau kita laksanakan itu perda, ada sekitar 6 miliar yang kita dapat dari situ setiap tahun. Contoh saja, kalo satu pengecer menjual 3 golongan jenis alkhohol, maka dia harus mengurus 3 ijin yang total penerimaan daerah sebesar 60 juta. Kalo ada 100-an pengecer dengan masing-masing 3 ijin, maka daerah menerima 6 miliar pertahun. Karena belum efektifnya perda ini maka berapa yang didapat dari miras? Untuk tahun 2013 ini baru 140 juta,”jelas Andreas.

Kepala Dispenda Biak Numfor, Andreas Msen menambahkan surat ijin penjualan minuman beralkhohol itu juga memicu bertambahnya pengecer minuman keras. Pasalnya surat tersebut hanya berbiaya Rp 2 juta. Kata dia, masih ada ratusan surat keterangan lagi yang akan segera ditarik.

Agenda kegiatan Pekan Raya Perkumpulan Kaum Bapak (PKB) GKI Se-Tanah Papua Di Wondama

Last modified on 2013-11-11 02:42:20 GMT. 0 comments. Top.

Pada rapat pengecekan terakhir persekutuan kaum bapak (PKB) GKI Se-tanah Papua di Klasis Wondama di gedung Imanuel Serui Kota, Wakil ketua Panitia menjelaskan bahwa kesepakatan bersama pada tepat Jumat (8/11/2013) semua peserta sudah berkumpul di gedung Gereja Imanuel dan selanjutnya pada keesokan harinya peserta akan bertolak dengan menggunakan KM.Labobar menuju Wondama melalui Nabire.

“Kita semua sudah sepakat dengan koordinator PKB masing-masing jemaat dilingkungan Klasis Yapen Timur untuk Jumat (8/11/2013) itu di harapkan untuk semua daftar pesrta dari masing-masing jemaat sudah masuk ke sekretaris dan untuk jemaat diluar lingkungan Kota, harapan kita yang dinyatakan berangkat dengan semua perlengkapan dan retribusi yang kami sampaikan agar berkumpul di jemaat Imanuel yang di jadikan sebagai Base Camp pada pukul enam,” tandas wakil ketua Panitia Charles Gomar kepada Bintang Papua di Kediamannya, Jumat (8/11/2013) kemarin.

Kegiatan fisik yang akan dilaksanakan Pekan Raya PKB di Wondama kata Charles Gomar, yakni berupa kegaiatan Bedah rumah, pembangunan 1.000 tangga ke batu Peradaban dibukit Aitumeri, pembangunan Pagar Gereja dan Pastori, sedangkan kegiatan Nonfisik seperti seminar dan ceramah oleh Pejabat Pemerintah dan Pejabat Gereja dalam rangka memotivasi tugas-tugas PKB GKI kedepan.

“Informasi yang kami terima bahwa disana akan dilakukan bedah rumah, pembangunan seribu tangga ke Batu Peradaban serta pembangunan pagar gereja dan Pastori, untuk itu kami berharap apapun yang kami kerjakan dipartisipasi dengan baik, disamping itu juga ada kegiatan seminar yang menurut kami ini juga merupakan Momen yang baik bagi bapak-bapak GKI untuk memotivasi untuk pengembangan PKB kedepan,” ungkapnya.

Wakil ketua Panitia, Charles Gomar juga turut memberikan Ucapan terima kasih kepada Pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Dari Klasis dan dari Istri-istri yang telah mendukung Kegiatan yang akan di laksanakan.

Cuaca Buruk Landa Biak Sepanjang Hari Ini

Last modified on 2013-11-10 11:09:31 GMT. 0 comments. Top.

Cuaca buruk disertai angin kencang melanda Biak, Papua sejak pagi tadi. Akibatnya sejumlah pepohonan di wilayah tersebut tumbang.

Prakiraaan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Biak Graziela Olua mengatakan, angin kencang tersebut terjadi di sepanjang Utara Papua, yakni Biak, Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Pemicunya adalah badai Haiyan yang terjadi di selatan Filipina, serta akibat terjadinya tekanan rendah di sebelah Timur Laut Utara Papua. Angin kencang ini diperkirakan bakal terjadi hingga 2 hari ke depan.

“Karena seperti yang kita lihat di analisa anginnya, di sebelah timur laut utara papua, terdapat kumpulan tekanan rendah, yang mengakibatkan terjadinya cuaca buruk. Karena tempat berkumpulnya awan di daerah tersebut, sehingga menimbulkan cuaca buru,” jelas Graziela.

Graziela Olua menambahkan, tekanan udara rendah menyebabkan gelombang laut setinggi 2,5 hingga 3 meter ydi sepanjang perairan bagian Utara Papua hingga Samudra Pasifik. Kondisi ini patut diwaspadai setiap jenis pelayaran.

Demo Aliansi Mahasiswa Papua Di Solo, Polisi & Mahasiswa Bersitegang

Last modified on 2013-11-10 11:05:10 GMT. 0 comments. Top.

1

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta, menyita atribut dan bendera bintang kejora, saat puluhan mahasiswa asal Papua akan melakukan demonstrasi di bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/11). Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tersebut ngotot untuk membawa atribut bintang kejora dalam demonstrasi itu.

Namun pihak kepolisian bersikeras agar atribut tersebut ditanggalkan karena dianggap sebagai simbul gerakan separatis.

Pantauan merdeka.com, sempat terjadi ketegangan antara peserta aksi dan aparat kepolisian. Setelah sempat terjadi perdebatan, akhirnya massa mahasiswa mengalah, dan menyerahkan atribut mereka untuk disita polisi.

Sementara itu saat melakukan aksi, dengan lantang mahasiswa menuntut kemerdekaan atau pemisahan wilayah Papua dari Indonesia. Mereka juga mendesak pemerintah menuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) dan serta penarikan militer organic dari tanah Papua.

“Kemerdekaan adalah bentuk solusi demokratis bagi rakyat Papua. Tuntasan kasus pelanggaran HAM, tarik semua militer organic dari tanah Papua,” ujar koordinator aksi, Ligin Walag saat berorasi.

Menurut Ligin, selama ini pemerintah Indonesia telah merebut tanah Papua, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM dengan operasi militer. Mereka juga menganggap rakyat papua berbeda secara ras dari mayoritas warga Indonesia.

“Masyarakat Papua itu beda dengan Indonesia, kami ini rakyat Melanesia,” tegasnya.

Terpisah, Kasatintelkam Polresta Surakarta, Kompol Fachruddin mengatakan, penggunaan atribut bintang kejora adalah tindakan terlarang. Pihaknya memberi penjelasan kepada mahasiswa tentang larangan tersebut.

“Sedikitnya, ada 6 poster dan satu ikat kepala bergambar bintang kejora yang kami sita. Setelah kami beri penjelasan, akhirnya mereka menurut dan menyerahkan atribut tersebut,” ujar Fachrudin.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229