INFO PAPUA

Pemerintah Australia Harusnya Cabut Semua Fasilitas Freedom Flotilla

Last modified on 2013-08-26 05:50:24 GMT. 0 comments. Top.

Pemerintah Australia seharusnya berani mencabut semua fasilitas yang memungkinkan pelayaran kelompok aktivis Australia ‘Freedom Flotilla’.

“Jika tidak ingin dikatakan banci, seharusnya pemerintah Australia tidak sekedar melarang pelayaran Freedom Flotilla, tetapi sesuai dengan kekuasaan hukum yang tersedia bagi pemerintah Australia, apabila terjadi keadaan darurat, maka seharusnya pemerintah Australia mencabut semua fasilitas yang memungkinkan pelayaran tersebut dapat dilaksanakan,” ujar Peneliti Politik Internasional Datuak Ala Tjumano dalam pernyataannya, Minggu(25/8/2013).

Kedutaan besar Australia di Jakarta sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah Australia tidak mendukung rencana misi pelayaran kelompok
aktivis Australia ‘Freedom Flotilla’ ke wilayah Papua, karena selain misinya itu ilegal, juga pandangannya tidak mewakili sikap politik pemerintah, yang selama ini mendukung penuh kedaulatan RI di Papua.

Pernyataan kedutaan besar Australia tersebut dinilai tegas tapi banci dalam masalah ini.

Berikut Daftar Proyek Ruas Jalan Trans Papua Dan Papua Barat Yang “Dikerjakan” TNI

Last modified on 2013-08-26 05:46:45 GMT. 1 comment. Top.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 tahun 2013 Tentang Pembangunan Jalan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberikan tugas dan kewenangan untuk mengerjakan 26 proyek ruas jalan tersebut.

Pada pasal 3 ayat (1) berbunyi, “Pemerintah memberikan penugasan kepada Tentara Nasional Indonesia, untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu yang merupakan bagian dari Jalan P4B.”

Pada pasal 3 ayat (2) berbunyi, “Ruas-ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Dan pada pasal 3 ayat (3) berbunyi, “ Pembangunan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan.”

Proyek pembangunan ruas jalan trans Papua dan Papua Barat ini di bagi dalam dua kategori. Pertama, proyek ruas jalan Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan kedua, proyek ruas jalan tertentu Strategis Nasional percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pengerjaan proyek ruas jalan kategori pertama di lakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan berada di lampiran I Perpres No. 40/2013, dan pengerjaan proyek ruas jalan kategori kedua dilakukan oleh TNI melalui Kodam XVII/Cenderawasih dan berada di lampiran II Perpres No 40/2013.

Berikut daftar ruas jalan trans Papua dan Papua Barat yang akan di kerjakan TNI;

Provinsi Papua

1.  Lagari – Wapoga – Botawa – Kalibaru;

2. Sp Tiga Gesa – Barapasi – Waropen (Kalibaru);

3. Sarmi – Kasonaweja;

4.Wapoga – Ingerus – Otodemo;

5. Kenyam – Gearek – Pasir Putih – Suru suru – Dekai;

6. Batas Batu – Dermaga Mumugu;

7. Oksibil – Kawor (Iwur) – Waropko;

8. Lingkar Yapen ( Woi – Poom – Rosbori – Woda – Waindu – Dawai);

9. Habema – Tiom;

10. Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya);

11. Logpond – Suator;

12. Bagusa – Kelapa Dua;

13. Mulia – Mewoluk – Sinak.

Provinsi Papua Barat

1. Mameh – Windesi – Kwatisore;

2. Lingkar Mansinam;

3. Aimas – Klamono – Klabra–Klabot

Menurut Asisten Ahli Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Dodi Imam Hidayat, biaya yang dibutuhkan sekitar 800 milyar – 1,5 triliun rupiah, dan seluruh biaya bersumber dari dana ABPN.

(Sumber : Suarapapua.com/Oktovianus Pogau)

Aparat Gabungan TNI/Polri Siap Amankan Pilkada Mimika

Last modified on 2013-08-25 14:47:48 GMT. 0 comments. Top.

3

400 personel gabungan dari Kepolisian Resor Mimika, Brimob Detasemen B Kepolisian Daerah Papua dibantu personel TNI akan mengamankan jalannya pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Mimika.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Mimika, AKBP Jeremias Rontini usai menghadiri pelaksanaan pengambilan nomor urut peserta pilkada oleh 11 pasang kandidat calon bupati dan wakil bupati di gedung serbaguna Eme Neme Yauware, Timika, Sabtu (24/8/2013) siang.

Menurut Rontini, selain 400 personel gabungan Polri dan TNI, sebanyak 100 personel dari Polda Papua juga disiagakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. “Kita sudah tetapkan 400 personel, itu dari Brimob, TNI dan Polres Mimika. Kita pun menyiapkan pasukan cadangan dari Polda Papua dan jika dibutuhkan kita akan datangkan. Dananya sudah tersedia,” ungkap Rontini.

Rontini mengungkapkan, banyaknya pasangan kandidat yang bertarung memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika periode 2013-2018, berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, meski sejauh ini belum terlihat.

“Kami bersama jajaran berusaha memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan pemilukada ini. Siapa yang tidak ingin aman, semua ingin agar pesta demokrasi ini berlangsung dengan aman, lancar dan tertib menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan diinginkan oleh masyarakat,” urainya.

Dijelaskan Rontini, pihaknya mengangkat slogan siap terpilih dan tidak terpilih kepada semua pasangan kandidat calon bupati dan wakil bupati. Slogan yang dipakai oleh Polda Papua pada pelaksanaan pemilihan gubernur Papua Januari 2013 lalu, yang juga coba diterapkan untuk tiga Kabupaten di Papua yang melaksanakan pilkada.

Menurutnya slogan siap menang dan siap kalah secara filosofis berbeda dengan siap terpilih dan tidak terpilih yang cenderung lebih diterima oleh masyarakat. “Dalam kenyataannya kebanyakan peserta pilkada siap menang dan tidak siap kalah, karenanya kami dari tiga Kabupaten di Papua menyosialisasikan pesan dari Kapolda Papua tersebut,” jelasnya.

Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mimika yang diikuti oleh 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati diharapkan akan selesai dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Mimika, Abdul Muis pada 4 Desember 2013 mendatang.

11 pasang kontestan pilkada Kabupaten Mimika merupakan yang terbanyak sepanjang pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang pernah berlangsung di Indonesia.

Berikut daftar nomor urut pasangan kandidat calon bupati dan wakil bupati sesuai hasil penentuan nomor urut :

1. Pdt. Yamenal Paulus Maniagasi M.Th – Parjono (diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Matahari Bangsa, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Karya Perjuangan, Partai Pemuda Indonesia, PNI Marhaenisme, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Persatuan Daerah, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia)

2. Abdul Muis, ST, MM – Hans Magal, SP (diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, Partai Patriot, PDI Perjuangan)

3. Drs. Yoseph Yopi Kilangin – H. Andi Tajerimin Nur (diusung Partai Buruh, Partai Keadilan Sejahtera, dan PKPI)

4. Agustinus Anggaibak – La Sarudi P (jalur perseorangan)

5. Agapitus Mairimau, S.Sos – Ust. Setiyono, S.Pd (jalur perseorangan)

6. Athanasius Allo Rafra, SH, M.Si – Titus Natkime, SH (diusung Partai Republikan, Partai Pelopor, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Penegak Demokrasi Indonesia)

7. Pither Yan Magal – Philipus Wakerkwa, SE, M.Si (diusung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional)

8.  Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd – Virgo H. Solosa (jalur perseorangan)

9.  Eltinus Omaleng – Yohanis Bassang, SE, M.Si (jalur perseorangan)

10. Trifena M. Tinal, B.Sc – Anastasia Tekege, S,Ag (diusung Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Nasional Ulama)

11. Alfred Douw, S.Pd – Lalu Suryadarma (jalur perseorangan)

Freedom Flotila Nekat Bertolak Dari Australia Menuju Papua Barat

Last modified on 2013-08-25 14:15:17 GMT. 0 comments. Top.

Meski mendapat tentangan dari Pemerintah Indonesia, kelompok aktivis Australia yang menamakan diri Freedom Flotilla tetap berlayar dan melanjutkan perjalanan dengan tujuan akhir Papua Barat. Kelompok ini sudah bertolak dari Australia.

Kelompok ini dikabarkan berlayar dari Cairns, Australia, Sabtu 17 Agustus 2013 waktu setempat dengan tujuan akhir Papua Barat, Indonesia. Ini dilakukan sebagai bentuk protes kekerasan yang dialami masyarakat Papua Barat.

Dikutip dari situs resmi mereka, freedomflotillawestpapua.org, delegasi Freedom Flotilla dipimpin oleh para tua-tua adat Aborigin, seniman, pembuat film, aktivis, dan suaka politik Papua. Pada Sabtu 24 Agustus 2013, mereka sudah berkumpul di Cooktown dan bersiap menyeberang Selat Torres menuju wilayah Papua Barat.

Mereka mengklaim, aksi mereka itu memiliki misi utama untuk menyatukan kembali keluarga besar Aborigin dan Papua Barat yang dipisahkan kondisi alam –mencairnya es 10.000 tahun yang lalu– dan pengaruh kekuasaan penjajah asing.
“Kami harus mempertahankan hubungan budaya. Kini tanah asal memanggil kami,” kata Kevin Buzzacott, pemilik tanah ulayat Arabunna dari Danau Eyre, Australia Selatan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengingatkan kelompok aktivis Australia itu untuk tidak memasuki perairan Papua. Djoko pun telah menginstruksikan TNI-AL dan TNI-AU melalui Panglima TNI untuk mengantisipasi kedatangan kapal Australia yang ditengarai membawa sekelompok aktivis Australia dan Papua Barat.

“Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia. TNI-AL dan TNI-AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan mereka,” kata Djoko dalam pesan singkatnya, Senin 19 Agustus 2013.

Djoko pun mengatakan sudah mengonfirmasi masalah ini kepada Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriaty. Menurut dia, Greg menjelaskan, kapal tersebut tidak akan berlayar ke Indonesia atau wilayah Papua.

“Mereka akan berlayar dari Cairns ke PNG. Bukan ke Indonesia atau Papua,” ujar dia.

Dalam komunikasi di antara keduanya, Djoko juga menyampaikan kepada Dubes Australia, sebaiknya tidak boleh ada negara yang menjadi tempat untuk memfasilitasi untuk pemberangkatan siapa pun yang mengganggu kedaulatan negara lain.

“Kalau dikaitkan dengan kekerasan dan HAM. Kami (pemerintah Indonesia) juga memilik concern yang sama,” tegasnya.
Sekitar 50 orang dalam rombongan tersebut akan menumpang dua kapal Papua Barat Freedom Flotilla ke pantai timur Australia melalui Selat Torres, lalu menuju Papua Nugini. Mereka berharap dapat melanjutkan perjalanan ke Merauke di pantai selatan Papua.

Di antara mereka terdapat seorang warga Aborigin Australia, Kevin Buzzacott, dan pemimpin Papua Barat, Jacob Rumbiak. Para peserta Freedom Flotilla ini telah menolak visa Indonesia, dan akan memasuki perairan Indonesia tanpa izin berlayar.

(Sumber : Vivanews.com)

 

Freeport Seriusi Ancaman Pemerintah, Dengan Siap Membangun Pabrik Pengolahan Smelter

Last modified on 2013-08-25 06:01:16 GMT. 1 comment. Top.

Ancaman pemerintah soal kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) terhadap PT Freeport Indonesia kini mulai ditanggapi serius oleh Freeport. Perkembangan terbaru, perusahaan asal Amerika Serikat itu mulai mempersiapkan pembangunan smelter.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto menyatakan, Freeport, Petrokimia Gresik, Semen Gresik, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan melakukan study mengenai lokasi pembangunan smelter yang bakal dibangun.

Menurut Rozik, ada beberapa alternatif lokasi, di antaranya di Jawa Timur dan di Amamapare, Pelabuhan Freeport di Papua. Sementara itu, kapasitas produksinya sebesar 150.000 ton tembaga atau sekitar 1,2 juta ton konsentrat per tahun. “Itu dulu yang akan kami lakukan, sebab kami ingin mendapatkan data primer untuk studi,” ungkap Rozik usai acara Seminar Natural Resources: Blessing o Curse, Kamis (22/8).

Rozik bilang, dengan adanya smelter tersebut, pihaknya menaksir bisa menyerap produksi konsentrat hingga 80 persen-90 persen jika digabungkan dengan pasokan ke PT Smelting Gresik. Saat ini, Freeport telah memasok 30 persen-40 persen konsentrat ke Smelting dari total produksi normal sebanyak 2,5 juta ton per tahun.

Berbeda dengan Freeport, sampai saat ini, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) belum juga berniat membangun smelter. Presiden Direktur NNT Martiono Hadianto menyatakan, di dalam UU Minerba, tidak dinyatakan harus membangun smelter.

“Kalau tidak ada yang membangun smelter gimana? Masa kita yang disalahin? Di dalam UU hanya dijelaskan, perusahaan harus melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, bukan membangun smelter,” ungkap dia.

DPR Papua Barat Langsung Bahas Agenda Kerja Setelah Vakum 1 Bulan

Last modified on 2013-08-25 05:37:17 GMT. 0 comments. Top.

Setelah palang kantor dibuka, Jumat (23/8) anggota DPR Papua Barat langsung bekerja. Mereka menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda kerja yang sempat vakum selama 1 bulan akibat pemalangan. Salah satu yang menjadi bahasan  rapat yakni persiapan PAW (pergantian antar waktu) anggota DPRPB.

“Ya, malam ini akan langsung rapat. Kita akan bahas beberapa agenda termasuk persiapan PAW anggota DPRPB,” kata Wakil Ketua DPR Papua Barat, Robby Nauw kepada wartawan di kantor DPRPB,  Jumat.

Diakui, pemalangan kantor menunda agenda dewan yang sebelumnya sudah disusun rapi. Pelantikan anggota DPR-PB hasil PAW sudah dijadwalkan sebelumnya namun mengalami penundaan karena permasalahan yang menimpa Ketua DPRPB hingga pemalangan kantor.

“’Yang melakukan pelantikan kan Pak Ketua (DPRPB). Kalau ada permintaan lain, misalnya wakil ketua yang melaksanakan pelantikan, itu tergantung. Sebelumnya, direncanakan sebelum 17-an sudah dilakukan PAW,’’ tukasnya.

DPR-PB menjadwalkan untuk melakukan PAW, anggota dewan asal Partai Demokrat, Darius Hara digantikan oleh Sonya Fimbay. Wakil Ketua DPRPB belum bisa memastikan kapan pelaksanaan PAW. ‘’Hanya satu anggota yang di-PAW dari Partai Demokrat. Pak Darius Hara digantikan oleh Ibu Sonya Fimbay,’’ tukasnya.

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat ini, Darius Hara sudah siap untuk digantikan. Demikian juga Sonya Fimbay siap berkarier sebagai anggota DPRPB meski masa jabatan tinggal tersisa setahun lagi.

Kejaksaan Serui Segera Eksekusi Hukuman Mantan Kepala Dinas Kehutanan Serui

Last modified on 2013-08-25 05:34:03 GMT. 0 comments. Top.

 

 

 

 

 

 

Kepala Kejaksaan Serui, Abraham Sahertian, membenarkan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 229/Keptus/2010 dalam perkara tindak pidana korupsi proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2006, dengan terpidana mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Ir. Arnold Pattipeilohi, Zet Ayomi, SH, Johni Van Gobel, SH dan Ir. Viktor Marselino Heipon.

Sahertian mengatakan, sebagai Jaksa Penuntut Umum, ia menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan tanggal 15 Agustus 2013. Lewat surat tersebut, ia memerintahkan laperdisus untuk memanggil para terpidana: Ir. Arnold Pattipeilohi, mantan Kepala Dinas Kehutanan; Zet Ayomi, SH, mantan bendahara penyelenggaraan Kabupaten Serui; Jhoni Van Gobel, mantan kepala seksi perbendaraan negara Kabupaten Serui dan Ir. Viktor Marselino Heipon untuk dalam rangka eksekusi kasus.

Sahertian mengemukakan, keputusan perkara tindak pidana korupsi mantan Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Yapen dan kawan-kawannya itu telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI yang menolak pengajuan kasasi para terpidana.

Dengan demikian, Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi menghukum terdakwa masing-masing dua tahun kurungan penjara dan para terpidana masing-masing wajib membayar denda Rp 100 juta,  subsider 6 bulan kurungan.

Empat orang telah dipanggil lewat surat pemanggilan, kecuali terpidana Jhoni Van Gobel yang sudah tidak lagi berada di Serui. Yang bersangkutan menghilang ke pulau Jawa dan sedang dilacak keberadaannya. Bila sudah sudah dipastikan keberadaannya, ia akan dipanggil hingga upaya paksa.

Sedangkan terpidana Ir. Viktor Marselino Heipon yang juga sedang di pulau Jawa sudah melakukan komunikasi dengan Kajari. Rencana dalam minggu ini, ia kembali ke Serui untuk menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(Sumber : Suaraperempuan.org)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213