INFO PAPUA

Freeport Jual Emas Papua, Tapi Duitnya Disimpan Di Luar Negeri

Last modified on 2013-09-06 11:41:19 GMT. 0 comments. Top.

Perusahaan tambang AS yaitu PT Freeport Indonesia mengaku, dolar hasil ekspor bahan tambangnya di Papua selalu disimpan di luar negeri. Ini sudah dilakukan puluhan tahun, karena tidak ada aturan wajib.

Direktur Utama Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto mengaku, penyimpanan devisa hasil ekspor di luar negeri sudah terjadi puluhan tahun. Bahkan sejak awal perusahaan asal AS ini menanamkan investasi di dalam negeri.

“Itu kan sudah terjadi sejak puluhan tahun berjalan,” ujar Rozik saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (5/9/2013)

Menurut Rozik, selama ini tidak ada kewajiban bagi perusahaan di Indonesia untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Sehingga, Freeport menilai tidak perlu melakukan hal tersebut.

“Selama ini tidak ada kewajiban untuk kita melakukan itu. Sehingga kita jalankan yang lama” sebutnya.

Bila nanti ada kewajiban pemerintah agar perusahaan menyimpan devisa hasil ekspor di bank dalam negeri, Rozik mengaku akan mempertimbangkan kebijakannya. Karena apa yang dilakukan Freeport selama ini sudah sesuai dengan kontrak karya.

“Jadi tidak ada sesuatu yang harus dilakukan, kan sesuai kontrak karya kita,” ungkap Rozik.

Pemekaran Papua Ajang Pemborosan Anggaran

Last modified on 2013-09-05 18:29:45 GMT. 0 comments. Top.

Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua menuding pemekaran daerah otonom baru di Bumi Cenderawasih menjadi ajang pemborosan anggaran, meraup uang dan kekuasaan.

Fraksi ini menilai usulan pemekaran kabupaten atau provinsi hingga saat ini tidak ada yang murni dari aspirasi warga setempat, namun hanya untuk kepentingan individu atau  kelompok. Bahkan menurut Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas, banyak daerah pemekaran yang dibentuk asal-asalan. Bahkan tak memiliki PAD. Misalnya saja Kabupaten Keerom yang seharusnya menjadi sentral pertanian, diubah menjadi sebuah ibukota kabupaten.

“Pemekaran kabupaten di Papua ini, tidak ada itu yang namanya murni untuk membangun masyarakat. Itu saya pikir semua pemekaran yang dilakukan semua itu karena atas dasar dan unsur kepentingan. Ketika di mekar terus, yang dibebankan adalah anggaran pendapatan belanja negara. Turunannya dibebankan kepada APBD,” ujarnya.

Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua mencatat ada beberapa kabupaten pemekaran yang memiliki potensi daerah untuk menghasilkan PAD, sehingga dapat meningkatkan APBDnya, di antaranya Timika, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deiyai, Puncak Puncak Papua.

Beberapa daerah ini menjadi lokasi eksprorasi PT Freeport Indonesia. Pihaknya berharap usulan pemekaran daerah otonom baru dapat dikaji lebih matang sebelum diusulkan ke DPR setempat.

Sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe menandatangani sebanyak 22 daerah otonom baru. Usulan pemekaran itu saat ini telah dikirim ke Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berharap semakin banyak daerah otonomi baru, semakin memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat.

(Sumber : KBR68H)

Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II Dan III Di Lingkungan Sekda Puncak Jaya

Last modified on 2013-09-05 10:49:55 GMT. 0 comments. Top.

penanda tanganan berita acara serah terima jabatan yang disaksikan sekda(1)

Selasa, 03 September 2013, bertempat di Gedung Sasana Kaonak Kabupaten Punncak Jaya, telah diadakan serah terima jabatan oleh Sekretaris Daerah Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM, Serah terima jabatan yang dihadiri dan disaksikan  langsung oleh para pejabat jajaran Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan yang dilakukan pada 23 Juli 2013 lalu oleh Bupati Bupati Puncak Jaya Drs. Henok Ibo.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM  mengatakan “Proses pergantian posisi didalam organisasi, membutuhkan waktu yang panjang karena harus melalui prestasi, dedikasi, loyalitas yang baik dengan pengabdian dan upaya peningkatan kinerja guna menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Dengan begitu, para pejabat mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab”. Sebagaimana dalam pesan Bupati saat pelantikan lalu, beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah harus memahami fungsi tugas dengan baik, dan mengetahui harus darimana  mengawali tugas itu.

Beliau juga mengatakan Promosi jabatan bukan suatu hal yang biasa – biasa tapi kita dituntut menjalankan tugas harus penuh rasa tanggung jawab karena setiap jabatan mempunyai resiko yang besar apabila kita tidak menjalankannya dengan baik.

Selain itu pejabat yang baru harus mampu dalam memimpin SKPD dan Bagian untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan staf bawahannya, sehingga dalam 1 unit organisasi atau SKPD tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu bidang dengan bidang lainnya, Beliau juga mengatakan kepada staf-staf pada suatu unit organisasi/SKPD harus berani menyalurkan saran, ide dan pendapat dengan cara yang sopan dan baik. Beliau berharap kepada seluruh pejabat yang sudah dilantik, untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dan mempunyai kiat-kiat khusus untuk sukses menjadi seorang pemimpin di lingkungan kerjanya masing-masing.

semoga dengan jabatan baru ini kepada pejabat bisa menunjukkan loyalitas, dedikasi dan pengabdian serta tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi PNS sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara bukan sebagai pejabat yang meminta dilayani oleh masyarakat.

(Ardhi)

DPR Papua Nilai Pernyataan Kapolri Jadikan Papua Prioritas Pengamanan Pemilu & Pilpres Adalah Kebijakan Yang Berlebihan

Last modified on 2013-09-05 05:04:47 GMT. 0 comments. Top.

Menyikapi pernyataan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, akan menjadikan Papua sebagai prioritas pengamanan Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang, mendapat tanggapan dari DPR Papua. Lembaga refresentatif rakyat Papua itu  menilai rencana itu sangat berlebihan. 

“Menjadikan Papua sebagai prioritas pengamanan dalam Pileg dan Pilpres sebuah kebijakan yang berlebihan, pasalnya aparat keamanan disini sudah sangat banyak,” tegas Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai, Rabu (4/9) kemarin.

Lanjut dia, saat ini personil keamanan sudah sangat banyak, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan.

“Saat ini di Papua hanya dihuni oleh aparat keamanan, baik itu TNI mau pun Polri. Bahkan belum lagi intelejen yang masuk ke Papua, seperti BIN, Bais dan badan intelijen lainya,”ucapnya.

Ruben Magai, solusi menyelesaikan bukan dengan menambah kekuatan aparat keamanan. “Stop tambah pasukan, itu bukan solusi,”tegasnya.

Ruben mengungkapkan,  penambahan pasukan di Papua ini bukan menyelesaikan persoalan, khususnya di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Sebab, selama ini pihak aparat keamanan hanya mampu mengklaim Orang Tidak Dikenal setiap pelaku penembakan di Papua.

“Kalau penambahan pasukan  untuk menangkap pelaku kekerasan di Papua tidak jadi soal. Tapi ini malah hanya menambah  keruh suasana,” terangnya.

Jadi, sebaiknya seluruh anggota TNI Polri dan intelejen yang ada di Puncak Jaya semua di tarik. Sebab, hanya dinilai sebagai musuh masyarakat apalagi Goliat Tabuni dan kawan-kawan.

Mengenai keinginan rakyat Papua, Ruben Magai menyatakan, adalah dialog Papua dengan Jakarta. “Yang terjadi di Papua adalah masalah Ideologi, jadi solusi menyelesaikannya adalah dialog,”tukasnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRP, Yanni menyatakan, pernyataan Kapolri sangat baik untuk keamanan di Papua.  “Saya kira pernyataan Kapolri memprioritaskan pengamanan Pemilu dan Pilpres di Papua cukup baik, karena situasi Papua memang kurang kondusif,”jelasnya.  Yanni melanjutkan, bukti situasi belum kondusif, ini tercermin dari banyaknya ba personil TNI/Pori yang menjadi korban. “Bukan hanya TNI/Polri, warga sipil juga terus menjadi korban,” singkatnya

Tapi  Yanni berharap, pemerintah pusat juga jangan alergi dengan dialog antara Papua dan Jakarta. “Jangan  alergi dengan dialog. Sebab dengan  dialog ini kita bisa mengetahui langkah apa yang baik dalam penyelesaian Papua,”jelasnya.

Tuntut Hak Ulayat, Bandara Rendani Manokwari Dipalang Warga

Last modified on 2013-09-05 04:59:42 GMT. 0 comments. Top.

1

Pemilik hak ulayat lokasi bandara Rendani Manokwari, Rabu (4/9) memalang bandara yang mulai dilakukan sekitar pukul 04.30 WIT membuat kalang-kabut berbagai pihak terkait, terutama maskapai penerbangan dan Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Aksi pemalangan ini melumpuhkan aktifitas penerbangan di bandara yang terletak di ibukota Provinsi Papua Barat ini. Dua penerbangan pagi, pesawat Xpressair dari Sorong dan Jayapura terpaksa batal landing, sedangkan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan 570 tertahan di Bandara DEO Sorong.

Wanto, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bandara Rendani Manokwari yang dikonfirmasi wartawan menyatakan, akibat pemalangan ini, satu penerbangan Xpressair dari Sorong yang sesuai jadwal tiba di Bandara Rendani sekitar pukul 08.45 WIT, membatalkan penerbangan ke Manokwari dan memilih kembali ke Jakarta. Pesawat Susi Air pun mengalami hal serupa,menunda penerbangan.

Hanya pesawat Wings Air yang bisa terbang sesuai jadwal sekitar pukul 05.30 WIT tujuan Ambon. Dikatakannya, pukul 07.00 WIT,pihaknya memutuskan menunda semua penerbangan ke dan dari Manokwari setelah negosiasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat mengalami kebuntuan.

“Kita mengumumkan semua penerbangan delay, bukan close. Semua pesawat yang tujuan Manokwari terpaksa menunggu di Sorong, karena bila  negosiasi berhasil,bandara dibuka kembali,” ujar Wanto.

Pintu masuk ke bandara dipalang dengan menggunakan bambu, sejumlah warga pemilik hak ulayat kawasan Bandara Rendani menduduki gedung terminal. Calon penumpang pesawat Sriwijaya Air dan Xpressair tak bisa masuk ke halaman bandara dan hanya bisa bertahan di pinggir-pinggir jalan.

Pagi sekitar pukul 06.00 Wit, Sekda Manokwari,Drs F.M.Lalenoh datang ke bandara untuk bernegosiasi dengan warga, namun himbauan Sekda agar palang bandara dibuka tak diihiraukan. Bahkan, pemilik ulayat meminta agar Bupati Manokwari, Bastian Salabai langsung datang menemui masyarakat. Palang baru bisa dibuka bila pemerintah membayar tuntutan Rp 5 miliar.

Sem Mandacan, salah seorang warga pemilik hak ulayat kawasan Bandara Rendani mengatakan, pihaknya sudah cukup bersabar dengan janji-janji pemerintah yang akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi,tapi sampai sekarang belum juga dituntaskan. Lantaran sangat dikecewakan, warga terpaksa melakukan pemalangan.

“Kami hanya minta kepada pemerintah supaya hari ini atau besok selesaikan ganti rugi, kami tunggu-tunggu tapi tidak ada jawaban. Tadinya,mau palang bulan lalu, tapi kami masih mengharga penyelesaian,” tutur Sem.

Menurutnya, ada 5 kelompok warga pemilih hak ulayat atas kawasan Bandara Rendani. Yang dikehendaki masyarakat, pemerintah segera menyelesaikan pembayaran hak ulayat. “Tolong selesaikan saja. Kami tidak akan menuntut lagi,” tukasnya.

Sekda kemudian mengundang warga untuk membicarakan tuntutan mereka pada pukul 10.00 WIT di kantor bupati, dengan catatan palang dibuka. “Ada penumpang pesawat, kita tidak ingin penerbangan terganggu. Maka dengan segala hormat dan kasih,saya minta kerjasama,palang ini dilepas dulu. Kita akan bicarakan jam 10 supaya dapat diambil keputusan,” ajak Sekda.

Tapi,undangan Sekda ini tak digubris warga. Sebaliknya, warga merespon keras ajakan sekda ini dan suasana menjadi riuh. Mereka tetap bersikeras agar pemerintah segera membayar Rp5 miliar. “Bayar 5 miliar dulu, selanjutnya bisa diatur. Kami mohon,sebelum palang dibuka,tolong bayar tuntutan kami,” kata warga lainnya.

Dengan pertimbangan kelancaran penerbagan, Sekda masih terus meminta warga agar membuka palang. Sebaliknya,warga bertahan,tak mau membuka palang sebelum tuntutan ditanggapi. Hingga akhirnya,Sekda pulang tanpa hasil dan aksi pemalangan bandara berlanjut.

Sementara,calon penumpang pesawat terus berdatangan untuk melapor pukul 07.00 WIT dan keberangkatan Sriwijaya Air dan Xpressair sekira pukul 09.45 WIT, bamun langkah para calon penumpang termasuk laju kendaraan, terhenti di luar karena pintu masuk ke areal bandara dipalang.

Negosiasi dengan warga pemilik hak ulayat kembali dilanjutkan. Sekda Manokwari,F.M.Lalenoh bersama Asisten II Setdaprov Papua Barat,Drs Nathaniel Mandacan,Karo Pemerintahan Setdaprov Papua Barat Eliza Sroyer,Kapolres Manokwari AKBP Rico Taruna Mauruh dan Kasdim 1703/Manokwari,Plh Ka Bandara Rendani,Kadis Perhubungan Manokwari dan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung,Barnabas Mandacan,dua kali melakukan pertemuan.

Awalnya,pemerintah menyanggupi akan membayar Rp 1 miliar dari tuntutan Rp 5 miliar. Warga pemilik hak ulayat sempat menolak dan meminta Rp2,5 miliar. Tapi akhirnya,tawaran pemerintah untuk membayar Rp1 miliar ini disetujui warga. Setelah ada kesempatan, Sekda,Asisten II Setdaprov Papua Barat, Kapolres, Kasdim, Karo Pemerintahan, Ketua DAP bersama masyarakat membuka palang bandara sekira pukul 11.15 WIT, diawali dengan doa.

Dengan demikian sekitar 6 jam, bandara Rendani lumpuh total akibat pemalangan ini. Sebelumnya dilakukan penandatangan kesepakatan oleh 5 kelompok warga pemilik hak ulayat kawasan bandara. Setelah palang dibuka, areal bandara yang sebelumnya sepi, kembali ramai dengan calon penumpang.

Petugas maskapai penerbangan kembali bertugas. Akhirnya, sekitar pukul 12.30 WIT, pesawat Sriwijaya Air mendarat di Bandara Rendani setelah cukup lama menunggu di Bandara DEO Sorong.

“Penumpang kami full,” ujar staf Sriwijaya Air. Sekda Manokwari tampak gembira dengan pembukaan palang bandara ini. “Saya atas nama bupati dapat membuka palang sehingga akses pengguna jasa ini bisa berjalan baik. Semua kegiatan bandara sudah normal kembali.Pemda Manokwari sudah siap membayar Rp 1 miliar sebagai panjar,” katanya.

Lalenoh mengatakan,dalam waktu dekat yakni pada 10 September, akan dilakukan pertemuan antara pemerintah dengan 5 kelompok warga pemilik hak ulayat guna membicarakan penyelesaian tuntutan. “Tanggal 10 September akan kita bertemu dengan masyarakat lagi. Dan  hari ini,kita memberikan 1 miliar sebagai panjar” imbuhnya.

Jelang Perayaan HUT Ke 50 YPPGI

Last modified on 2013-09-05 04:46:28 GMT. 0 comments. Top.

Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua yang telah berusia 50 tahun pada 19 September 2013 akan merayakan hari jadinya setengah abad. Dan dalam momen tersebut dengan mengadopsi jargon dari Pemprov Papua, yaitu “Papua Bangkit”, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tersebut pun ingin ikut bangkit.

Jan Tebai, S.E., Ketua BP YPPGI Tanah Papua kepada wartawan di PTC Entrop pada Selasa (03/09) siang kemarin mengatakan Yayasan tersebut akan terus mendukung program pemerintah daerah untuk mencapai visi misi yakni menjadikan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera dan tentunya terus meningkatkan mutu pendidikan.

Momen tersebut dikatakannya juga akan diikuti oleh empat kabupaten yang bersatu merayakan Yubelium YPPGI Tanah Papua di Enarotali, masing-masing Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai.

Sementara Ketua Umum Perayaan Yubelium 50 Tahun YPPGI Tanah Papua, Drs. Ayub Kayame, M.A., dalam kesempatan yang sama menyampaikan, rangkaian kegiatan menyambut Yubelium YPPGI Tanah Papua akan dipusatkan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua.Berbagai persiapan telah dilakukan dan akan digelar mulai 17 hingga 20 September 2013.

Pada 17 September, akan diadakan seminar yang dilanjutkan dengan karnaval oleh keluarga besar YPPGI dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi maupun alumni yayasan tersebut serta masyarakat di Paniai yang berjumlah kurang lebih 20.000 orang.

Sementara pada 18 September diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan pada puncak peringatan 19 September 2013 dilakukan ibadah akbar sekaligus peletakan batu pertama pembangunan tugu YPPGI di Enarotali, terakhir pada 20 September diadakan jamuan bersama ala adat masyarakat pegunungan Papua yakni Barapen (Pesta Bakar Batu).

“Para pengurus dan alumni akan duduk bersama membahas tentang rencana pembangunan Universitas YPPGI di Tanah Papua. Saya mengajak semua pihak untuk mengambil bagian dalam perayaan nanti untuk berdoa bersama mensyukuri atas lahirnya YPPGI yang mencetak manusia-manusia terbaik yang akan membangun Papua,” jelasnya.

Ayub menjelaskan, dipilihnya Kabupaten Paniai sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tak lain karena wilayah tersebut merupakan kawasan bersejarah hadirnya YPPGI Tanah Papua pada 19 September 1963.

“YPPGI Tanah Papua dibentuk pertama kali di Enarotali oleh lima Gereja pendiri diantaranya Gereja Kemah Injil Indonesia (Kingmi), Gereja GIDI, Gereja DGRI, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua dan Gereja Kristen Al Kitab di Tanah Papua,” ujar Ayub .

Menurutnya lima Gereja tersebut telah mendukung YPPGI untuk terus berkarya di Tanah Papua. Sementara output dari YPPGI sendiri, kata Ayub, telah menghasilkan orang-orang terbaik hingga menjadi pemimpin baik di pemerintahan maupun di masyarakat, salah satunya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sekarang, yakni Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

(Sumber : BintangPapua.com)

Ketua Harian KONI Papua Barat Dijadikan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Rehabilitasi Lapangan Softball

Last modified on 2013-09-05 04:37:57 GMT. 2 comments. Top.

Kejaksaan Negeri Manokwari menetapkan Ketua Harian KONI Papua Barat berinisial AR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi Lapangan Softball di Kompleks Bumi Marina Asri tahun 2012.

Saat itu, AR masih menjabat sebagai salah satu Kabid di KONI Papua Barat. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manokwari, Herman Harsono,SH mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi di KONI Papua Barat telah ditingkatkan ke penyidikan.

“Sprint penyidikan kasus korupsi di KONI Papua Barat saya sudah tandatangani tadi,” kata Kajari yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/9), sembari melanjutkan, pihaknya juga sudah menyampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta selaku Suvervisor Kejaksaan. Selain itu, pihaknya juga sudah menyerahkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura mengenai penanganan kasus tersebut.

Diakuinya, sampai saat ini pihaknya belum memeriksa tersangka. Namun, pihaknya sudah mengantongi beberapa alat bukti yang menguatkan untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. “Alat bukti sudah kuat untuk menetapkan tersangka,” tukasnya.

Kajari menargetkan, kasus dugaan korupsi di KONI Papua Barat tersebut selesai dalam tahun 2013 ini, sebab pihaknya telah mengantongi bukti-bukti kuat terkait tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu, pembuktiannya tidak susah karena proyek tersebut fiktif.

Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manokwari, Jhon Ilef Malamasang,SH,MH yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, dalam penyelidikan telah ditemukan dana bantuan hibah yang dicairkan Pemprov Papua Barat ke KONI Papua Barat sebesar Rp 500 juta. Setelah dicek di lapangan, ternyata proyek tersebut fiktif. Pekan depan, pihaknya akan memeriksa delapan orang saksi, surat panggilan untuk kedelapan saksi tersebut sudah ditandatangani.

“Untuk kasus KONI Papua Barat ini, kita konsentrasi yang rehab lapangan Softball,” terangnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Manokwari, Erwin Saragih,SH,MH menegaskan, pihaknya di Kejari Manokwari sangat serius menangani kasus dugaan korupsi di KONI Papua Barat. Bahkan, perkara ini menjadi perhatian serius Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua E.S Maruli Hutagalung, sehingga pihaknya sangat serius dalam menangani kasus ini. “Setiap selesai pemeriksaan kita selalu laporkan ke Pak Kajati,” imbuhnya.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223