INFO PAPUA

Hasil Seleksi Calon Aggota KPU Tolikara Ditolak

Last modified on 2013-10-09 18:06:29 GMT. 0 comments. Top.

Puluhan orang dari Kabupaten Tolikara berunjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum Papua, Senin siang (07/10).

Mereka menolak hasil seleksi 10 besar calon anggota KPU Tolikara. Pasalnya tim seleksi kabupaten setempat meloloskan salah satu calon yang terbukti gugur dalam ujian tertulis dan tidak ikut tes wawancara atas nama Beatrix Ibo.

Koordinator massa, Neigwo Karoba dalam orasinya meminta dengan tegas KPU Provinsi Papua membatalkan surat keputusan hasil seleksi 10 besar calon anggota KPU Tolikara karena dinilai telah melanggar hukum dan melakukan pembohongan publik. Demonstran juga meminta KPU Provinsi memberikan klarifikasi terkait hasil seleksi ini, karena dinilai terlibat dalam meloloskan Beatrix Ibo

“Oleh sebab itu kami dengan tegas menolak kinerja calon KPUD T tentang penetapan sepuluh besar. Hidup masyarakat, hidup rakyat tolikara, hidup masyarakat papua,” teriak Neigwo yang disambut tepuk tangan oleh para pengunjuk rasa.

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga menuding adanya intervensi dari partai politik dalam tahapan seleksi.

Mereka mengkhawatirkan apabila keputusan ini tidak dibatalkan akan  mengacaukan sistem di eksekutis dan legislatif. Hingga saat ini, mereka mengakui masih trauma atas peristiwa konflik pemilukada 2011 lalu yang banyak menimbulkan korban.

Sementara itu Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengatakan, aspirasi yang disampaikan akan dibahas dalam rapat bersama dengan tim seleksi KPU Tolikara untuk kemudian dicari solusi terbaiknya. Ditanya soal tudingan KPU terlibat, Adam menyatakan jika terbukti akan dibawa ke ranah hukum.

Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Usai menyampaikan aspirasi massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

(Sumber : KBR68H)

Oknum TNI Di Sorong Tertangkap Tampung Solar Bersubsidi

Last modified on 2013-10-09 06:52:10 GMT. 0 comments. Top.

Oknum anggota TNI, Kopral Dua H,  tertangkap tangan ketika sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dalam jumlah tak wajar,  di salah satu  SPBU di kota Sorong, Senin kemarin. Oknum TNI tersebut menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi dan diletakkan di mobilnya.

Kapolresta Sorong, AKBP Harry Goldenhardt, SIK kepads SULPA membenarkan adanya penangkapan tersebut. Kopda H kata dia, sehari-hari bertugas di Korem 1704 Praja Vira Tama  Sorong, Papua Barat.

“Warga mencurigai Kopda H yang saat itu sedang mengisi BBM dengan waktu cukup lama, dan dalam jumlah banyak ke mobilnya, tepatnya di SPBU Jalan Ahmad Yani, kota Sorong, karena merasa kesal, warga lantas melaporkannya ke kantor Polisi,” jelas Kapolresta.

Usai menerima laporan, polisi kemudian mendatangi TKP dan langsung mengamankan Kopda H beserta sejumlah barang bukti. Dalam penangkapan tersebut, Polisi berhasil menyita sebuah mobil Pick Up, dengan nomor Polisi PB 8045 SI, yang mengangkut dua belas jerigen solar serta sebuah tangki minyak yang telah di modifikasi dan diletakkan dibawah jok kursi mobil bagian depan.

“Usai dimintai keterangan, pelaku berikut barang bukti, langsung diserahkan ke Sub Den Pom Sorong untuk diperiksa lebih lanjut,” Jelas Kapolresta Harry.

Selain Kopda H, Polisi juga meringkus seorang oknum Polisi ditempat terpisah yang sedang mengendarai mobil mini Van dengan membawa dua tangki BBM modifikasi berkapasitas masing-masing 200 Liter. “Hingga saat ini masih ditahan dan diperiksa oleh pihak Propam Polres Sorong untuk mengungkap jaringan penampung dan penimbunan minyak yang sering melakukan aksinya di kota Sorong,” katanya.

PM Australia Tidak Akan Toleransi Aksi Demo Aktivis Papua

Last modified on 2013-10-09 03:00:13 GMT. 2 comments. Top.

Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan Australia tidak akan mentolerir aksi demonstrasi yang dilakukan warga Papua menentang kedaulatan Indonesia.

Dalam konferensi pers di Bali, di sela-sela kegiatan APEC, PM Abbott secara tegas mengatakan, protes anti Indonesia tidak mendapat tempat di Australia.

Hari Minggu (6/10/2013) lalu tiga aktivis Papua memanjat pagar kantor Konsulat Australia di Denpasar, Bali, dan menyampaikan desakan kepada pemerintah Australia untuk menekan Indonesia terkait isu Papua.

Mereka menuntut dibebaskannya puluhan warga Papua yang masih ditahan polisi dalam kaitan dengan aktivitas separatisme. Tuntutan lainnya adalah agar Australia mendesak Indonesia membuka akses seluas-luasnya bagi media internasional untuk datang ke Papua dan melihat langsung kondisi masyarakat yang ada.

Menurut PM Abbott, pihak konsulat telah berbicara dengan ketiga aktivis itu. Pada hari Minggu itu juga, ketiganya dilaporkan secara sukarela meninggalkan kantor konsulat, meski ada tuduhan mereka diancam untuk diserahkan kepada pihak Polri.

Abbott mengatakan, Australia tidak akan memberi platform bagi siapa pun untuk menentang Indonesia. “Kalau mau menentang Indonesia, jangan lakukan di Australia. Kami tidak akan mentolerirnya,” tegasnya.

“Kedua, bagaimana saya melihat Papua? Menurut saya semakin membaik, bukannya memburuk. Dan saya harus mengakui kerja keras Presiden Yudhoyono dalam menjalankan otonomi dan memperbaiki kehidupan rakyat Papua,” tutur PM Abbott.

PM Abbott menambahkan, “saya ingin tegaskan lagi saya sangat menghormati kedaulatan teritorial Indonesia, dan saya menghormati hak orang menyatakan pendapat. Menurut saya, Papua lebih baik menjadi bagian dari Indonesia yang kuat dan sejahtera”.

Pemprov Papua-Freeport Kembali Bertemu Di Bali

Last modified on 2013-10-09 02:56:47 GMT. 2 comments. Top.

Pemerintah Provinsi Papua dan manajemen PT Freeport Indonesia akan kembali melakukan pertemuan di Bali.

Pertemuan itu dalam rangka menindaklanjuti 17 tuntutan Pemerintah kepada perusahaan tambang Emas terbesar itu, yang sempat mengemuka saat pertemuan pertama di Bali beberapa bulan lalu.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, Kamis (8/10) mengatakan, pertemuan itu seharusnya sudah dilakukan di Bali dalam bulan ini. Hanya saja, ditunda karena sedang berlangsungnya KTT-APEC di Bali.

“Pertemuan Gubernur dengan manajemen PT. Freeport ditunda karena kegiatan KTT APEC. Dan akan dijadwalkan ulang pertemuannya,’’ ujarnya.

Dia jelaskan, pertemuan itu lebih difokuskan pembahasan 17 tuntutan pemerintah sudah dikabulkan Freeport beberapa waktu lalu, seperti contoh pengelolaan bandara di Timika dan kepemilikan saham.

(Sumber : Metrotv)

Kepolisian Selandia Baru Bekerjasama Dengan Polda Papua

Last modified on 2013-10-09 02:51:16 GMT. 0 comments. Top.

Delegasi Kepolisian dari New Zealand yang berjumlah Lima orang, di bawah pimpinan Neil Banks, selaku Petugas penghubung Superintendent, Selasa (9/10) mengunjungi provinsi Papua.

Mereka melakukan pertemuan tertutup perwakilan Pemprov Papua yang dipimpin Asisten I Setda Papua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hery Dosinaen.

Kepada wartawan usai pertemuan, Hery Dosinaen menjelaskan tujuan kunjungan polisi Selandia Baru adalah membicarakan program kerja sama Eastern Indonesian Community  Policing Project dalam rangka kerja sama bilateral antara Polri di Provinsi Papua dan Kepolisian Selandia Baru.

Selain itu, dibicarakan pula percepatan pembangunan Provinsi Papua.

Jelang Pilkada Mimika, Situasi Aman

Last modified on 2013-10-09 02:43:02 GMT. 0 comments. Top.

1

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Tito Karnavian mengingatkan jajarannya agar tidak menggunakan senjata api untuk meredam aksi massa agar tidak jatuh korban.

“Polri saat melakukan langkah prioritas utamanya adalah melakukan pendekatan persuasif. Upaya bersifat persuasif, apalagi menggunakan senjata dengan mengeluarkan bunyi tembakan, saya minta untuk dihindari seminimal mungkin,” kata Tito Karnavian di Timika, Selasa (9/10).

Ia menegaskan hal itu usai bertatap muka dengan anggota Polri dan TNI dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada Mimika yang akan digelar pada 10 Oktober 2013.

Tito Karnavian mengatakan, jika aparat menggunakan pendekatan persuasif, apalagi menggunakan senjata api, maka bisa timbul korban baik di kalangan rakyat sipil maupun aparat sendiri.

Ia mengaku sependapat dengan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Sebua bahwa dalam menghadapi masyarakat aparat TNI dan Polri wajib menggunakan pendekatan persuasif.

“Kalau ada permasalahan di lapangan terutama menyangkut mekanisme Pemilu maka yang lebih berkompeten adalah KPU dan Panwaslu. Polri dan TNI hanya mendukung pengamanan, terkecuali terjadi tindak pidana murni maka harus dilakukan tindakan hukum,” jelas Tito.

Terkait persiapan menjelang Pilkada Mimika, pada Selasa petang digelar Deklarasi Pilkada Damai yang diikuti 11 pasangan cabup-cawabup Mimika periode 2013-2018.

Dua hari menjelang pelaksanaan pesta demokrasi itu, KPU Mimika telah mendistribusikan logistik Pemilu ke sejumlah distrik di wilayah pedalaman seperti Jila, Hoeya, Enggin, Tembagapura, dan Potowayburu.

Pendistribusian logistik Pemilu ke daerah pedalaman itu, terkecuali Distrik Tembagapura menggunakan pesawat terbang.

Pendistribusi logistik Pemilu untuk beberapa distrik di wilayah pesisir Mimika akan dilakukan pada Rabu (9/10) dini hari. Sedangkan untuk distrik di Kota Timika dan sekitarnya akan dilakukan pada Rabu (9/10) petang.

Pilkada Mimika diikuti 223.409 pemilih yang tersebar pada 12 distrik. Warga Mimika akan menyalurkan suara mereka pada 568 tempat pemungutan suara (TPS)

Pemekaran Numfor Diharapkan Dapat Dilakukan Akhir Oktober

Last modified on 2013-10-09 02:37:45 GMT. 0 comments. Top.

Kalangan masyarakat Kepulauan Numfor di Kabupaten Biak Numfor berharap rancangan Undang-Undang pemekaran Numfor menjadi kabupaten baru dapat dilakukan akhir Oktober 2013.

Badan Legislasi Nasional DPR RI menargetkan pengesahan RUU 25 Oktober 2013 dan itu yang ditunggu-tunggu, kata Ketua Tim Kerja Pemekaran Numfor, Zack Wambrauw di Biak, Rabu (9/10). Rencana pengesahan dan penetapan RUU pemekaran Numfor sesuai jadwal Balegnas dan Komisi II DPR RI disatukan dengan 33 daerah pemekaran baru di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Komponen masyarakat dan tim kerja pemekaran Numfor berharap agenda pengesahan RRU pemekaran daerah di Indonesia bisa berjalan tepat waktu sesuai program Balegnas DPR RI,” ucap Zack Wambrauw. Ia mengatakan, untuk berbagai persyaratan dan kelengkapan administrasi tentang rencana pemekaran Numfor telah tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana pemekaran 33 daerah otonom baru di wilayah Papua dan Papua Barat, menurut mantan kepala BPMK Biak, telah masuk prioritas Balegnas, Komisi II DPR RI serta kaukukus parlemen Papua di Jakarta. “Tim kerja pemekaran Numfor bersama tim asistensi Pemkab dan masyarakat pulau Numfor menanti keputusan DPR RI mengenai pengesahan RUU daerah otonom baru menjadi Undang-Undang pada 25 Oktober 2013,” harap Zack Wambrauw.

Zack Wambrauw berharap, dengan pemekaran wilayah kepulauan Numfor menjadi daerah otonom baru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan lain adanya pemekaran suatu daerah otonom baru, lanjut Zack, dapat memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat secara efisien dan cepat.

“Letak wilayah geografis pulau Numfor yang jauh dari pusat ibukota Kabupaten induk Biak Numfor diharapkan mwmpercepat proses pemekaran Kabupaten Numfor,” harap Zack Wambrauw.

Berdasarkan data pulau Numfor yang memiliki potensi kekayaam alam perikanan, pertanian dan pariwisata bahari hanya dapat dietmpuh dengan transportasi kapal perintis memakan waktu 8-10 jam serta penerbangan udara perintis dengan waktu 35-40 menit.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244