INFO PAPUA

Sejumlah Tokoh Adat & Elemen Masyarakat Di Papua Tengah Desak Pemerintah Segera Tetapkan Papua Tengah Sebagai Provinsi

Last modified on 2013-10-30 12:43:20 GMT. 0 comments. Top.

a

Sejumlah tokoh adat, kepala suku, dan elemen masyarakat Papua Tengah mendesak pemerintah segera menetapkan Papua Tengah sebagai provinsi. Massa mengancam akan menutup tambang emas Freeport, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam dua pekan ke depan.

Seorang kepala suku Papua Tengah beserta sejumlah elemn masyarakat Timika datang ke Jakarta pada Selasa (29/10) siang. Dengan mengenakan pakaian adat, mereka berniat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhono untuk menyampaikan aspirasinya.

Tim pemekaran Provinsi Papua Tengah menilai, Kabupaten Timika sebagai wilayah yang ideal sebagai ibukota provinsi. Kabupaten Timika lebih memiliki ketersediaan lahan dan akses transportasi, dibanding kabupaten di sekitarnya.

Perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah telah berlangung 27 tahun. Namun tak kunjung terealisasi hingga sekarang.

Rekap Daftar Pemilih Provinsi Papua Barat Baru 11 Persen

Last modified on 2013-10-30 12:37:15 GMT. 0 comments. Top.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat provinsi untuk Papua dan Papua Barat baru dilaksanakan pada 1 November 2013. Dua wilayah itu menjadi daerah yang dikecualikan berdasarkan pertimbangan kendala geografis dan infrastruktur. Sehingga pengumumannya tak serentak dengan provinsi lain pada 18 Oktober lalu.

“Awal bulan depan diumumkan. Pada 1 November,” kata Komisioner KPU, Ferry Rizkiansyah, di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2013. Ia yakin rekapitulasi untuk Papua dan Papua Barat akan tepat waktu sesuai jadwal.

Sejauh ini, Ferry mengaku KPU belum mendapat laporan terkait kendala yang mengganggu proses perbaikan DPT di Papua dan Papua Barat sampai rekapitulasi. “Prosesnya berjalan baik,” kata Ferry. Berdasarkan data terbaru per 4 September 2013, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Papua Barat baru masuk sekitar 11 persen, sedangkan untuk Papua baru 16 persen.

Artinya, baru ada 495.189 calon pemilih di Papua dan 57.439 untuk Papua Barat yang terekam sistem data pemilih nasional. Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara manual, jumlah DPS di Papua 3.011.524 jiwa dan untuk Papua Barat 508.140 jiwa.

(Sumber : Tempo.co)

KPU Dogiyai Akan Pindahkan Kantor Sekretariat Ke Moanemani

Last modified on 2013-10-29 12:28:27 GMT. 0 comments. Top.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai periode 2013-20118 yang telah dilantik pekan lalu, akan segera kembali ke daerah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Dogiyai agar disediakan satu kantor sekretariat sebagai tempat menjalankan tugas jelang Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Kantor KPU Kabupaten Dogiyai yang terletak di Nuwaikebo, Moanemani, Distrik Kamuu, dibakar massa pada beberapa waktu lalu terkait persoalan Pilkada Dogiyai. Tak ada Sekretariat KPU, pleno rekapitulasi suara dari Kabupaten Dogiyai pada Pemilihan Gubernur Papua dipindahkan dan dilaksanakan di Nabire. Sampai sekarang, belum dikembalikan ke Moanemani.

“Kantornya harus di Moanemani, bukan lagi di Nabire. Jadi, saya bersama empat teman lain sudah bicarakan soal ini dan besok kami ke daerah supaya ketemu Bupati untuk minta satu kantor di Moanemani. Kami mau kerja,” kata Ketua KPU Dogiyai, Didimus Dogomo di Abepura, Kota Jayapura, Senin (28/10).

Setelah ada kepastian dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai, kata Didimus, tugas KPU dan bagian sekretariat akan dilaksanakan secara efektif di Moanemani. “Tugas kami cukup berat dengan waktu yang sangat mepet, tetapi soal kantor ini juga bikin beban kami. Harus pastikan kantor, karena ini sangat penting sebelum kami mulai kerja. Jadi, kalau sudah jelas tempatnya, saya akan pindahkan sekretariat KPU Dogiyai dari Nabire ke Moanemani. Kami akan kerja dari Moanemani,” tuturnya.

Hal sama diungkapkan anggota KPU Dogiyai, Yohanes Iyai. Kata dia, karena kantor KPU Dogiyai belum ada sejak dibakar massa, tentu harus ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasinya. “Kami harap Bupati bisa fasilitasi kami supaya ada satu tempat untuk KPU bisa kerja,” ucap Iyai.

Selain itu, kata Didimus, seluruh aset berupa kendaraan dinas akan ditarik untuk digunakan lagi dalam mendukung tugas anggota komisioner yang baru dilantik.

KPU Kabupaten Dogiyai setelah dilantik oleh KPU Provinsi Papua, Jumat (25/10) lalu, selanjutnya menetapkan Ketua dan Pokja (Kelompok Kerja). Komposisinya tertuang dalam berita acara dengan nomor 270/001/B.A/KPU-DGY/X/2013. “Rapat pleno penetapan ketua dan divisi ini kami lakukan setelah pelantikan,” imbuh Didimus Dogomo.

Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Didimus Dogomo, Yohanes Iyai, Ev. Emanuel Keiya, Yulianus Agapa dan Palpianus Kegou dilantik bersamaan 60 orang anggota KPU dari Merauke, Asmat, Yalimo, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Waropen, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Jayapura, dan Kota Jayapura.

(Sumber : Tabloidjubi)

Dinilai Asal-Asalan, DPR Papua Tolak Pemekaran Provinsi

Last modified on 2013-10-29 04:21:25 GMT. 1 comment. Top.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai pemekaran kabupaten/ kota di Provinsi Papua asal-asalan dan tidak bermutu. Rancangan undang-undang baru yang sedang digodok Komisi II DPR dinilai tak  memandang berbagai aspek, seperti jumlah penduduk, sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

“Pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru yang kini RUU-nya sedang dibahas DPR tak memerdulikan syarat-syarat yang ditentukan, sehingga terkesan sangat tak berkulitas alias serampangan,” kata Sekretaris Komisi A DPRP Bidang Pemerintahan Julius Miagoni, Senin 28 Oktober.

Lanjutnya, pemerintah pusat maupun DPR RI dalam membahas pemekaran, tidak mempunyai aturan baku, yang digunakan sebagai landasan melahirkan daerah otonomi baru (DOB). “Pusat tak punya batasan, berapa sebenarnya syarat jumlah penduduk untuk lahirnya DOB,” kata dia.

Akibatnya, kata dia, ada kesan, pemekaran yang dilakukan hanya semacam gula-gula politik yang diberikan pusat kepada daerah. “DPR seperti memberikan gula-gula tanpa memikirkan aspek yang akan timbul,” katanya.

Apa yang menjadi keputusan DPR dengan DPR Papua juga tidak penah sejalan atau sinkron. Sejumlah daerah yang direkomendasikan DPR Papua untuk dimekarkan malah tidak akomodir. “Tidak ada sinergi antara DPR dan DPR Papua, akibatnya yang dilahirkan adalah pemekaran murahan tanpa bobot, dan terkesan hanya kepentingan politik sesaat menjelang Pemilu 2014,” katanya.

Jumlah penduduk yang masih sedikit, sama sekali tidak seimbang dengan jumlah pemekaran yang saat ini sedang digodok. “Pertumbuhan DOB tidak logis karena berbagai aspek tidak terpenuhi, jumlah penduduk orang asli Papua hanya sekitar 1,5 juta selebihnya orang non-Papua, nah terkesan pemekaran hanya topeng transmigrasi, karena pada akhirnya nanti pendatanglah yang mendominasi DOB.”

DPR Papua meminta, pemekaran kabupaten/ kota apalagi provinsi untuk sementara dihentikan. “Moratorium pemekaran harus dilaksanakan.”

DPR Papua juga mendukung kebijakan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang menegaskan, untuk saat ini pemekaran provinsi tidak ada. “Kami dukung kebijakan gubernur, yang tidak menyetujui adanya pemekaran provinsi, tapi kalau kabupaten/kota silahkan,” katanya.

Namun, DPRP menolak rencana gubernur membentuk desk pemekaran Papua yang bertugas menyeleksi aspirasi pemekaran. “Tidak usah bentuk desk, yang penting hentikan dulu pemekaran,” kata Julius.

Kantor Dinas PU Papua Barat Ludes Terbakar

Last modified on 2013-10-29 04:16:33 GMT. 0 comments. Top.

1

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, yang berada di Arfai, Senin kemarin (28/10), ludes terbakar. Kebakaran diduga diakibatkan hubungan pendek arus listrik, karena AC yang rusak.

Kuatnya tiupan angin membuat api cepat membakar seluruh isi bangunan di kompleks perkantoran Arfai, Manokwari, Papua Barat. Sejumlah pegawai negeri sipil bersama warga berusaha menjinakkan Si Jago Merah dengan peralatan seadanya.

Petugas pemadam baru tiba di lokasi setelah api padam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran Rupiah.

Mantan Wagub Papua: Saya Terima Dana Bansos untuk Berobat ke Singapura

Last modified on 2013-10-29 04:08:25 GMT. 0 comments. Top.

Mantan Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegam mengaku menerima dana bantuan sosial (bansos) dari pemda setempat. Bantuan ini diterimanya untuk keperluan pengobatan ke salah satu rumah sakit di Singapura.

Dirinya mengklaim dana yang saat itu diberikan ke pemda berkisar Rp 175 juta. Dirinya yakin tak menyalahi aturan, karena menerima dana bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Ya itu yang belum di pertanggung-jawabkan itu. Ya saya lagi cari untuk berkas-berkas pengobatan dulu untuk pertanggung-jawabkan. Ya tinggal pertanggung-jawabkan saja. Kitong (kita-red) su (sudah-red) pakai jadi harus tanggung-jawab ya,” jelasnya.

Sebelumnya tercatat 10 nama anggota DPR Papua juga menerima dana bansos 2012 yang bersumber dari dana APBD. Para anggota dewan menggunakan bansos itu untuk biaya studi S2, pembangunan rumah hingga merayakan natal bersama keluarga di Medan. Sejumlah anggota dewan tersebut mengklaim tak mengetahui bantuan dari pemda ini bersumber dari bansos. Mereka juga mengaku akan bertanggung-jawab mengembalikan dana tersebut, jika menyalahi aturan.

Selain anggota DPR Papua, sejumlah instansi diantaranya instansi TNI/Polri, organisasi anti korupsi, Papua Corruption Watch dan beberapa organisasi kepemudaan dan  keagaaman, organisasi pers dan individu lainnya.

Sementara dalam pesan singkatnya ke KBR68H, Ketua BPKP Papua, Ketut Suandana menuturkan dalam Permendagri no 32/2011 pasal 22-26 mengatur siapa yang berhak dan tidak berhak untuk menerima bansos, termasuk asas kepatutannya.

Pejabat Yang Terima Dana Bantuan Sosial Sebaiknya Mundur

Last modified on 2013-10-29 04:05:37 GMT. 0 comments. Top.

Adanya Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diterima oleh kalangan anggota DPRP menuai reaksi dari publik di Papua. Antara lain datang dari Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung dan Direktur ICS Papua, Budi Setyanto, S.H., Keduanya, menilai sangat tidak pantas bagi seorang anggota dewan yang terhormat menerima dana Bansos tersebut.

Menurut Marinus, para anggota DPRP yang menerima dana Bansos dari Pemprov Papua disarankan untuk mengundurkan diri dari sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg), sebagai bentuk pertanggungjawaban, terkait dengan temuan kucuran dana kepada sejumlah anggota perwakilan rakyat tersebut. “Anggota DPRP sebaiknya undur diri dari daftar Caleg, ini sebagai pertanggungjawaban atas ketidak adilan yang telah diperbuat terhadap anak-anak Papua yang telah mati diatas tanah ini demi menghadirkan Otonomi Khusus di Papua,”tegasnya kepada Bintang Papua, Senin (28/10).

Ia mengatakan, lembaga Parlemen Indonesia yang diduduki para politisi telah membentuk wajah parlemen menjadi ‘rumah maksiat’. Hal ini seiring dengan wajah parlemen lokal yang tidak kalah memalukan dengan parlemen di senayan.

DPR sejatinya lahir di Yunani dengan sebutan Lembaga Eklesia, atau tempat berkumpulnya orang-orang terbaik yang dipanggil Tuhan untuk mempertahankan kota dan rakyatnya dari bahaya malapetaka. Sehingga bila merujuk pada standar Lembaga Eklesia, untuk menilai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRP karena menerima dana bansos, hukumannya sangat berat.

“Hukumannya dirajam dengan batu sampai mati atau dikenai hukum cambuk 49 kali dan kemudian dipenjara serta harus membayar kembali kepada rakyat sebanyak 4 kali dari jumlah uang yang diambil. Akhirnya secara tegas saya harus katakan DPRP harus meminta maaf kepada rakyat Papua. Demikian juga untuk Staf Ahli Presiden dan PCW karena telah menuduk rasa keadilan kami orang Papua,”ungkapnya.

Ia menambahkan, Gubernur Papua juga harus meminta maaf kepada rakyat karena telah membakar kurang lebih empat belas ribu proposal milik orang asli Papua untuk dana Bansos. “Dengan melihat kenyataan dana bansos dinikmati anggota DPRP, saya percaya ada pejabat di Provinsi yang juga mendapat dana bansos untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri,”tandasnya.

Sedangkan menurut Budi, anggota DPRP dengan kapasitasnya tidak layak menerima dana bansos tersebut. Sebaliknya, penerima dana lebih tepat bila diberikan kepada Ormas sosial, maupun lembaga agama semisal Gereja, Masjid atau masyarakat.

Dikatakan, temuan yang ada saat ini bisa menjadikan polisi atau jaksa untuk secara proaktif melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini. “Apapun itu, mereka tidak berhak menerimanya. Dengan kapasitas sebagai anggota dewan. Apalagi ini bansos, jadi cukup aneh,”ujarnya, saat menghubungi Bintang Papua, Senin (28/10).

Lanjutnya, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengecek apakah dana tersebut tercantum didalam APBD atau tidak. Sebab apabila tidak tercantum, berarti bantuan dana ini sudah menyalahi aturan. “Kalau tidak tercantum dalam APBD, maka harus ditelisik lebih lanjut mengapa diberikan dana hibah,”paparnya.

Menurutnya, anggota DPRD tidak boleh menerima dana hibah tersebut yang seharusnya diterima oleh lembaga agama, maupun ormas.”Jadi dana yang diterima ini peruntukkannya untuk apa? jika untuk kepentingan pribadi maka ini tidak benar dan menyalahi aturan,”urainya.

Sebaliknya, jika bantuan tersebut untuk masyarakat maka harus jelas tujuannya untuk apa. Karena semestinya yang menerima bantuan dari bansos bukan anggota DPR.”Karena akan terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidak pada porsinya. Untuk itu BPK perlu melakukan audit investigasi sehingga bisa diproses,”tandasnya.

(Sumber : BintangPapua)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258