INFO PAPUA

DPR Papua Ngotot Minta Jatah 1000 Orang CPNS

Last modified on 2013-10-11 03:16:17 GMT. 0 comments. Top.

Meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah mengakomodir 476 tenaga honores K1 dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, untuk diangkat menjadi PNS,  namun DPR Papua masih ngotot meminta jatah 1000 orang. Bahkan, DPRP dengan Gubernur dan MRP meminta 3000.

“DPRP tetap menginginkan jatah penerimaan PNS seribuan orang bahkan lebih dan itu harus menjadi perhatian pemerintah pusat,”tandas Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda Kepada Bintang Papua, Kamis 10 Oktober.

Memang, lanjut dia, MenPAN sudah mengakomodir sekitar 400 orang tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS, namun itu belum cukup, karena jumlah pelamar kerja khususnya Putra Asli Papua mencapai belasan ribu orang. “Hasil perjuangan DPRP sudah diakomodir MenPAN, tapi kalau hanya ratusan saja itu belum cukup, lebih baik itu untuk pengurus RT atau RW saja, pasalnya, lulusan perguruan tinggi setiap tahun mencapai ribuan orang, masa kuota yang disediakan hanya ratusan, “ketusnya.

Seribuan orang harus diakomodir pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PNS, sambungnya, merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan  dalam membangun Papua. “Ini konsekuensi jika pemerintah pusat serius membangun Papua, berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi orang Papua untuk menjadi PNS,”tandasnya.

Yunus Wonda mengatakan seribuan kuota penerimaan PNS yang terus diperjuangkan DPRP, dikhususkan untuk Orang Asli Papua. “Dalam konteks perjuangan kuota seribu orang ini, DPRP hanya bicara untuk orang asli Papua. Kesampingkan dulu orang non Papua, karena yang kami inginkan jangan sampai Orang Papua melarat di tanahnya sendiri dan siapapun dia harus memahami kondisi ini, “terangnya.

Politis Partai Demokrat itu juga mengungkapkan, Gubernur Papua dan MRP serta DPRP juga, sudah menyurati resmi pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PAN, agar membuka penerimaan PNS dengan kuota 3000 orang. “Selain meminta mengakomodir seribuan, Gubernur, MRP dan DPRP juga meminta dibuka kembali penerimaan dengan kuota 3000 dan khusus untuk orang asli Papua, surat resminya sudah dilayangkan, tinggal menunggu respon dari pemerintah pusat,”ujarnya.

(Sumber : Bintangpapua)

Pemda Nduga Dijatah 150 CPNS

Last modified on 2013-10-11 02:35:04 GMT. 0 comments. Top.

Pemerintah Pusat mendistribusikan kepada  Pemerintah   Daerah  (Pemda) Nduga  jatah  150 CPNS   pada tahun 2013, khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Demikian disampaikan  Bupati Nduga, Yairus Gwijangge disela-sela  Pembukaan Sidang Rapat Paripurna  DPRD  Kabupaten Nduga Tentang  LKPJ Tahun Anggaran  2012 dan Pembahasan  APBD Perubahan  di Hotel Sahid Papua, Jayapura, Rabu (9/10) lalu.

Menurut  Bupati, walapun pihaknya  pada tahun 2013  ini membutuhkan  lebih dari 150  CPNS untuk  meningkatkan  kapasitas  aparatur  Pemda setempat. Namun demikian,  ia menyampaikan terima kasih khsususnya kepada pemerintah pusat,    yang telah ikut  bersama  Pemda dan  masyarakat  Nduga.

Dikatakan  Bupati,  pihaknya   masih sangat kekurangan tenaga  pendidikan dan kesehatan, sehingga  tahun depan  pihaknya berupaya  untuk meminta tambahan  jatah  CPNS.

Karena itu,  tandas Bupati,  pihaknya  menghimbau masyarakat  setempat  yang  telah  diterima menjadi PNS agar  bekerja lebih baik lagi untuk kemajuan  Nduga. Sebaliknya,  bagi  mereka yang belum diterima dapat  mencoba  kembali  mengikuti testing  CPNS  tahun mendatang.

Kapolda Papua : Penembakan Di Waghete Sudah Sesuai Prosedur

Last modified on 2013-10-10 06:05:01 GMT. 0 comments. Top.

KAPOLDAaa

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian memastikan penembakan terhadap warga Wagete Kabupaten Deiyai beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan tewasnya salah seorang pelajar, sudah sesuai prosedur kepolisian.

“Penembakan itu dilakukan secara terpaksa, karena anggota pada saat itu dalam kondisi terdesak diserang oleh ratusan massa dengan batu, parang, tombak dan panah, jadi itu untuk membela diri,”jelas Kapolda kepada wartawan, Rabu 9 Oktober.

Menurut Kapolda, sesuai dengan KUHP, jika Polisi dalam keadaan terpaksa, dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah pembelaan diri. “Secara hukum pasal 40 KUHP, Polisi dalam keadaan terpaksa boleh melakukan tindakan dengan mengerahkan kekuatan yang mematikan,”tandasnya.

Kata Kapolda, kondisi saat penembakan memang sangat genting, dimana, sekitar 300 massa menyerang 30an anggota Polisi dan TNI. “Kondisinya sangat tak seimbang sehingga langkah yang diambil adalah langkah terpaksa,”paparnya.

Mengenai korban yang tertembak yakni seorang pelajar SMA, kata Kapolda, bukan salah sasaran. “Sesuai laporan anggota dilapangan, pelajar yang tertembak bukan salah sasaran, tapi dia ikut bergabung dalam massa dan melakukan penyerangan terhadap anggota,”jelasnya.

Meski demikian, kata Kapolda, ia menghimbau kepada seluruh Kapolres, kedepannya untuk lebih persuasif dalam menangani permasalahan terutama penyakit masyarakat. “Memang perlu koreksi kedepan, meminta Kapolres agar lebih kedepankan langkah persuasif dulu dalam menangani segala persoalan, sebelum mengambil tindakan hukum. Persuasif dalam hal ini, lebih dulu mengajak bupati, tokoh agama, adat dan masyarakat duduk bersama menyamakan persepsi sebelum bertindak,”tukasnya.

Kapolda mengakui, dalam kasus Wagete, langkah persuasif belum maksimal dilaksanakan Kapolres, sehingga menimbulkan persoalan. “Sebelum bertindak duduk bersama dulu dengan seluruh komponen masyarakat, ini tidak maksimal dilakukan dalam kasus Wagete,”tuturnya.

Mengenai hasil investigasi DPRP, Kapolda menyikapinya dengan mengatakan, ada perbedaan metodologi dengan investigasi yang dilakukan Polda Papua. “Invetigasi DPRP kan hanya menanyakan Kapolres, tapi tidak menanyakan anggota dilapangan, sehingga ada perbedaan dengan investigasi kami,”paparnya.

Jenderal berbintang dua itu menuturkan, kasus penembakan Wagete dipicu dengan adanya himbauan Polisi kepada masyarakat, untuk menghentikan aksi perjudian dan menenggak minuman keras. Rupanya hal itu tidak diterima masyarakat sehingga mereka melawan dengan menyerang aparat.

“Ada permintaan dari Bupati, Tomas, Toga untuk tertibkan sejumlah penyakit masyarakat, sehingga Polisi melaksanakan aksi, tapi masyarakat tidak terima dan melawan saat dilaksanakan himbauan,”terangnya.

(Sumber : BintangPapua)

Stok BBM Di Sorong Masih Mencukupi

Last modified on 2013-10-10 05:58:34 GMT. 0 comments. Top.

Terkait dengan antrian panjang dalam pengisian soal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sepekan terakhir sangat meresahkan masyarakat, Kepala Wira Penjualan Indra Pratama mengatakan stok bahan bakar minyak (BBM) di Kota Sorong cukup.

Soal munculnya kembali antrian panjang kendaraan di SPBU, Wira Penjualan , Indra Pratama pun memastikan hal itu terjadi akibat adanya permainan dari masyarakat yang mengisi solar dengan menggunakan tangki modifikasi yang muatannya tentu tidak sesuai dengan kapasitas standarnya. Hal inilah yang mengakibatkan stok yang diberikan kepada setiap SPBU tidak lagi memenuhui kebutuhan masyarakat.

“Kami sudah memberikan stok yang cukup bagi setiap SPBU yang ada, jadi untuk masalah jumah stok, saya rasa cukup bahkan lebih, dengan melihat jumlah pengguna BBM yang ada di Kota Sorong,” tandas Indra semalam.

Yang sangat disesalkan, dalam modusnya, mobil yang mengisi solar dengan menggunakan tangki modifikasi bisa antri di satu SPBU sehari dua kali. Tidak hanya itu, pelaku yang menggunakan tangki modifikasi juga berpindah-pindah SPBU.

“Bahwa kalau memang ada kedapatan mobil yang bekerjasama dengan operator yang mengisi BBM, memang harus diperiksa dan ditindak lanjuti,” tandasnya seraya mengatakan, yang berwenang memberikan sangsi bagi operator SPBU tentunya pemilik SPBU, bukan dirinya.

Diakhir perbincangan, Ia juga berterima kasih kepada aparat kepolisian yang telah melaksanakan tugasnya dengan menangkap mafia- mafia BBM yang merajalela di semua SPBU di Kota Sorong.

(Sumber : Radar Sorong)

Gubernur Papua Akui China Siap Investasi 69 Triliun Untuk Papua

Last modified on 2013-10-10 05:51:39 GMT. 0 comments. Top.

Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH mengaku, China siap mengucurkan dana sekitar 6 milliar US$ atau Rp. 69 triliun untuk Papua.

“Kerjasama soal pembangunan di Papua sebenarnya banyak Negara yang berminat menanamkan investasinya di Papua. Namun yang  sudah ditanda tangani baru China,”Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH kepada wartawan di VIP Room Bandara Sentani, Rabu [8/10] kemarin.

Menurutnya, negara berjuluk tirai bambu investasi yang akan ditanamkan di Papua difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam Papua.

“Selain itu, China juga berkomitmen untuk membantu pembangunan infrastruktur di Papua dan juga nantinya Bank milik pemerintah China akan dibuka di Papua, untuk bekerjasama dengan Bank Papua,”terangnya.

Diakuinya, hal ini merupakan hal yang luar biasa. Mereka sudah kelebihan duit, jadi mau bawa disini (Papua-red). Apa yang mereka bangun sudah selesai dan tidak ada lagi. Mereka lebih berani,” Jadi  saya pikir momentum ini kita jemput dengan baik untuk kemajuan Papua,”jelasnya panjang lebar.

Gubernur kembali melanjutkan bahwa sebenarnya yang tertarik melakukan investasi di Papua ada banyak. Akan tetapi kemungkinan belum banyak yang tau tentang Papua.

“Karena kita ini juga dari awal saya sudah kirim orang ke China. Karena China dianggap punya kemampuan untuk melakukan hal itu,”terangnya.

Selain itu juga masih menurut gubernur,. jika nantinya  Pemerintah China melakukan investasi di Papua akan menjadi katalis atau pendorong bagi negara lain datang berbondong – bondong menanamkan investasi di Papua.

Pemekaran Wilayah Di Papua Bisa Picu Konflik

Last modified on 2013-10-09 18:15:39 GMT. 0 comments. Top.

Laporan lembaga Institute for Policy Analysis of Conflict, IPAC di Jakarta mengatakan pemekaran wilayah di Papua telah memicu terjadinya konflik baru. Mereka mendesak pemerintah memperketat syarat pemekaran di wilayah tersebut.

Wakil Direktur Institut for Policy Analysis of Conflict, IPAC Cillian Nolan mengatakan dalam laporan yang diterbitkan hari ini bahwa pemekaran wilayah di Papua adalah salah satu pemicu terjadinya konflik di daerah tersebut.

Dia mengatakan konflik yang terjadi di wilayah baru umumnya terjadi karena pertikaian antar warga saat proses pemilihan kepala daerah.

“Apa yang dibutuhkan adalah pengetatan kriteria bagi pembentukan kabupaten-kabupaten baru, dan pengurangan insentif ekonomi yang menjadikan pemekaran wilayah sedemikian menarik,” kata Nolan kepada Wartawan BBC Indonesia Andreas Nugroho. Pemerintah bukannya tidak sadar dengan ancaman masalah ini.

Berlakukan moratorium

Sejak 2009 moratorium pemekaran wilayah telah diberlakukan meski beberapa kali kebobolan oleh tekanan daerah dan DPR yang bersikeras meneruskan pembukaan wilayah administratif baru.

Dalam kasus Papua, menurut IPAC saat ini 33 daerah pemekaran baru menunggu pertimbangan DPR.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunanjar mengatakan pemekaran tak bisa dihentikan karena dipadang sebagai sarana bagi daerah agar dapat menikmati dana pembangunan yang dikuasai pusat. Agun menegaskan permohonan pemekaran wilayah tetap akan diproses meski moratorium berlaku.

“Moratorium tidak menghalangi kita untuk meneruskan aspirasi rakyat di daerah,” kata Agun.

“Kalau semua anggaran ditentukan di Jakarta dan tidak menjangkau apa yang menjadi kebutuhan rakyat ya salah satu solusi untuk sejahtera adalah dengan pemekaran wilayah karena itu merupakan cara untuk memindahkan dana dari pusat ke daerah.”

Kinerja buruk

Pemerintah pusat nampaknya juga tak bisa berbuat banyak. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah akan dengan ketat mengawasi usulan pemekaran baru, termasuk yang disponsori DPR.

“Kalau memang disampaikan oleh DPR kepada pemerintah, pemerintah akan pelajari lebih dahulu dan sudah pasti syarat-syarat pemekaran harus terpenuhi kalau tidak terpenuhi ya pemerintah tidak akan menyetujui,” jelas Djohermansyah.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan moratorium pemekaran wilayah berlaku 2009 hingga selesainya revisi Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2004.

Di dalam RUU tersebut diatur Desain Besar Penataan Daerah termasuk soal pemekaran daerah mulai 2010 – 2025.

Temuan Kementrian Dalam Negeri menyebutkan dari 217 Daerah Otonom Baru (DOB), 80 persen di antaranya berkinerja buruk.

(Sumber : BBC News)

Gubernur Papua Jamin Akses & Keamanan Jurnalis Asing

Last modified on 2013-10-09 18:10:20 GMT. 0 comments. Top.

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe berjanji akan membuka akses seluas-luasnya bagi wartawan dan LSM asing yang ingin melakukan peliputan di Bumi Cenderawasih. Dia juga akan menjamin keamanan mereka selama berada di Papua.

“Kenapa tidak bisa, wartawan asing silahkan masuk ke Papua, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, karena itu hanya akan menimbulkan pertanyaan saja,” ujar Lukas Enembe kepada wartawan, Rabu 9 Oktober, usai kembali dari lawatannya ke Amerika Serikat.

Dengan datang ke Papua, lanjutnya, mereka bisa menginformasikan tentang kemajuan yang sudah dicapai selama ini. “Selain melihat kemajuan yang sudah ada, mereka juga dapat menginformasikan, bahwa Papua daerah aman,” katanya.

Ia mengatakan, dengan kehadiran jurnalis dan LSM asing di Papua, dan bisa melihat kondisi riil secara langsung, maka itu akan menunjukan perubahan yang luar biasa. “Silahkan datang, Papua, terbuka kepada siapapun,” katanya.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengaku sangat mendukung terbukanya akses bagi jurnalis ataupun organisasi non-pemerintah (LSM) asing yang akan melakukan kunjungan  ke Papua. Namun, dia  mengkhawatirkan masalah keamanan di provinsi paling timur Indonesia ini.

AJI Kota Jayapura mengklaim hingga saat ini pemerintah Indonesia masih mempersulit akses jurnalis asing untuk melakukan peliputan di Papua.

Jika ada akses para jurnalis, membutuhkan waktu hingga 3 bulan atau lebih. Pemerintah Indonesia bahkan tidak memberikan reaksi nyata, entah itu melarang atau memperbolehkan para jurnalis asing masuk ke Papua.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245