INFO PAPUA

10 September 2013, Biak Diliburkan Terkait Pilkada

Last modified on 2013-09-09 02:37:44 GMT. 0 comments. Top.

1

Bupati Biak Numfor, Papua, Yusuf Melianus Maryen, menetapkan waktu pencoblosan atau pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat, Selasa besok, 10 September 2013 sebagai hari libur daerah.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Abdul Kahar yang dihubungi Biak, Minggu (8/9) mengatakan Surat Keputusan Bupati No 131 tahun 2013 tentang waktu libur saat pencoblosan itu sudah diedarkan untuk diketahui oleh masyarakat luas di Kabupaten Biak Numfor.

“Dengan keluarnya surat keputusan penetapan hari libur waktu pilkada, maka harus dipatuhi semua warga Kabupaten Biak Numfor,” kata Abdul Kahar berharap.

Ia mengakui bahwa penetapan waktu libur pilkada itu diharapkan memberikan kesempatan luas bagi semua warga Biak Numfor untuk menyalurkan hak politiknya secara demokratis pada 10 September 2013.

Harapan dari jajaran Pemkab Biak Numfor, menurut Sekda Abdul Kahar, agar selama proses pemungutan suara pilkada bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.
“Saya imbau semua elemen masyarakat dapat menyukseskan pesta demokrasi dalam Pilkada Bupati Biak Numfor ini secara damai dan demokratis,” ujar Kahar.

Sementara itu Kepolisian Resor (Polres) Biak Numfor, Papua mengerahkan 372 personel untuk mengamankan tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati setempat pada 10 September 2013.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) AKBP Esterlina Sroyer, B.A., di Biak, Minggu, mengakui untuk membantu pengamanan selama tahapan Pilkada Bupati Biak, pihak kepolisian juga akan didukung 20 personel Brimob dan 100 prajurit TNI.

“Jajaran Polres Biak Numfor sudah mengerahkan kekuatan penuh untuk mengamankan tahapan Pilkada hingga memasuki pemungutan suara pada 10 September 2013,” ungkapnya.

Hingga saat ini, personel Polres Biak Numfor telah disiagakan membantu pengamanan distribusi logitisk Pilkada ke sejumlah lokasi tempat panitia pemilihan Distrik di Kepulauan Numfor.

Pengiriman logistik Pilkada Bupati Biak, menurut AKBP Esterlina, akan mendapat pengamanan esktra daru personel Polres Biak hingga ke lokasi tujuan.

“Setiap tempat pemungutan suara saat Pilkada Bupati Biak pada 10 September akan dijaga oleh satu personel Polres,” ungkap Kapolres perempuan Papua yang pertama di jajaran Polda Papua itu.
Kapolres AKBP Esterlina berharap semua elemen masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar sehingga proses Pilkada Bupati Biak Numfor berlangsung aman dan kondusif.

Hingga H-2 pencoblosan pemungutan suara Pilkada Bupati Biak Numfor, para tim sukses dari delapan cabup telah intensif melakukan pembekalan saksi untuk disebar di 352 tempat pemungutan suara pada 10 September 2013.

Berdasarkan data penetapan KPU 25 Juli 2013 sebanyak delapan pasangan cabup menjadi peserta Pilkada Bupati pada 10 September 2013 yakni (1) Yesaya Sombuk/Thomas AE Ondy, (2) Yotam Wakum SH/Mahasunu S.IP., (3) Nehemia Wospakrik/Andi Firman, (4) Dr. Lamech Ap/Willem K.Rumpaidus , dan (5) Drs. Johanis Than, M.M.,/Absalom Rumkorem S.Pt., M.M.

Tiga pasangan Cabup lain yakni (6) Prof. Dr. Yohana Susana Yembise/Frits G.Senandi, (7) Habel Rumbiak S.H.,/Festus Wompere S.IP., serta pasangan Drs. Demianus F.Dimara/dr. Daniel Lantang, M.Kes.

(Sumber : BintangPapua.com)

Jadi Provinsi Termiskin ke 33 Se-Indonesia, Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Bekerja Keras

Last modified on 2013-09-09 02:38:19 GMT. 0 comments. Top.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengajak masyarakat di wilayahnya untuk bekerja keras agar keluar dari kemiskinan, karena kekayaan alam daerah daerah itu sangat melimpah.

“Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, sampai hari ini rakyat Papua masih miskin. Papua merupakan provinsi termiskin urutan ke 33 dari 33 provinsi di Indonesia,” kata Lukas Enembe di Timika, pekan lalu.

Lukas Enembe mengatakan, dibutuhkan kerja keras dan kerja sama dari semua elemen untuk bahu membahu membangun rakyat Papua agar keluar dari garis kemiskinan. “Saya berkomitmen untuk membangun Papua, walau sulitnya luar biasa. Kami harus lebih baik dari para pemimpin terdahulu. Apakah kita harus terus seperti ini. Kita harus keluar dari kondisi itu dan mengejar ketertinggalan dengan bekerja keras,” kata Lukas yang baru lima bulan menjabat Gubernur Papua.

Lukas mengajak semua orang, pejabat, lembaga dan perusahaan yang berkarya di Papua harus memiliki kepekaan terhadap kondisi hidup masyarakat asli yang ada di sekitarnya. Jika tidak bisa peduli dengan kehidupan rakyat asli Papua yang masih miskin dan terbelakang dalam berbagai aspek, maka orang atau pejabat tersebut tidak akan berhasil.

“Di Papua kita menghadapi berbagai persoalan. Persoalan di Papua sangat kompleks. Jangan kita pakai kaca mata kuda, tapi pakai kaca mata hati kalau mau mengabdi di Papua,” tutur Lukas Enembe Mantan Bupati Puncak Jaya itu mengatakan selama masa kepemimpinannya bersama Wagub Klemen Tinal, Pemprov Papua akan mengalokasikan sebagian besar dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua ke 29 kabupaten/kota.

Anggaran Otsus Papua yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun itu akan dibagi 80 persen untuk membangun masyarakat asli Papua yang berada di 29 kabupaten/kota, dan sisanya 20 persen dikelola oleh Pemprov Papua.

(Sumber : Antara)

Pemprov Papua Kirim 22 Anak Papua Sekolah Pilot Di Jakarta

Last modified on 2013-09-09 02:29:36 GMT. 0 comments. Top.

Dalam rangka pembinaan serta peningkatan potensi sumber daya manusia di Papua dan Papua Barat, Badan Pengelolah Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua tahun ini mengirim sebanyak 22 orang untuk mengikuti sekolah penerbangan (pilot) di Jakarta.

Menurut Kepala BPSDM Provinsi Papua DR.Zacharias Giay, SKM, M.Kes, MM, guna meningkatkan jumlah lulusan penerbang setiap tahunnya, Kementerian Perhubungan melalui BPSDM serius membidik putra-putri asli Papua Barat dan Papua. Bahkan Pemerintah Pusat memberikan kuota sebanyak 80 orang untuk Papua dan Papua Barat. “Jadi, untuk tahap pertama akan dididik di ATKP Surabaya, dan sebenarnya kuota dari pusat itu ada sebanyak 80 orang. Namun hanya 22 orang yang terseleksi dari kabupaten/Kota tapi kedepan kita harap bisa lebih banyak lagi,” jelasnya, kemarin.

Dia mengatakan, kebijakan ini merupakan satu kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya namun karena kurangnya sosialisasi sehingga yang dapat terpilih hanya sebanyak 22 orang untuk Papua dan Papua Barat. “Makanya, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan dan kita coba mengikuti prosedur dengan memberikan informasi kepada kabupaten, agar tahun depan kita akan turunkan tim untuk  melakukan sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah langsung supaya siswa-siswa mengetahui dan seleksinya bisa menampung lebih banyak lagi siswa,”tuturnya.

Sekedar diketahui, para siswa yang direkrut tersebut merupakan murid kelas tiga jurusan IPA SMA, dan seluruhnya dibiayai pemerintah pusat. Sementara Pemerintah Provinsi hanya melakukan proses seleksi dan pembinaan di Jakarta.

PLN Siapkan 120 Miliar Untuk Pembangkit Listrik Di Sorong Selatan

Last modified on 2013-09-09 02:26:45 GMT. 0 comments. Top.

PT Perusahaan Listrik negara (PLN) tengah mempersiapkan pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi pasokan energi pabrik sagu di Sorong Selatan, Papua Barat. Pembangunan pabrik ini bekerjasama dengan Perum Perhutani dan PT Barata Indonesia.

Tak tanggung-tanggung demi menyuplai listrik pabrik sagu pertama di Papua itu, BUMN energi ini mempersiapkan dana hingga Rp 120 miliar berkapasitas 3 mega watt (MW).

“Jadi perhutani hanya membayar pengembalian investasi kira-kira US$ 4 juta atau Rp 40 miliar per mega watt, kira-kira segitu,” ujar Direktur Utama PLN, Nur Pamudji usai menandatangani nota kesepahaman dengan Perum Perhutani dan PT Barata Indonesia perihal pembangunan pabrik sagu di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Nur pamudji mengatakan pembangunan pembangkit tidak murah mengingat sumber energinya tidak mengunakan diesel tetapi menggunakan biomassa. PLN sudah tidak diperbolehkan pemerintah membangun pembangkit lsitrik berbahan bakar minyak sejak 1 Juli 2013.

“Lumayan, jadi investasi pembangkit biomassa itu biayanya 7 kali dari pembangkit diesel. Ini biaya investasi, tapi kalo biaya operasinya tentu lebih murah,” tambah dia.

Demi sedikit menghemat biaya pembangunan pembangkit listrik pabrik sagu tersebut, nantinya bahan biomassaakan disediakan Perhutani, dengan memanfaatkan sisa pengolahan sagu.

“Dalam hubungan ini Perhutani yang akan menyediakan biomassa karena sisa pengolahan sagu untuk PLN dibakar, jadi bisa dibilang kita terima saja dari Perhutani,”kata Nur Pamudji.

Pembangunan pembangkit listrik itu nantinya akan dikerjakan anak perusahaan PLN yaitu PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring) dan menggunakan dana dari kas internal perusahaan

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Mendukung Konektivitas Wilayah Papua

Last modified on 2013-09-08 15:31:14 GMT. 0 comments. Top.

“Pembangunan  infrastruktur  transportasi  tengah gencar dilaksanakan di Provinsi Papua untuk mendukung konektivitas wilayah, yang meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Berbagai pembangunan infrastruktur tersebut menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja dan mendorong masuknya investasi dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp 10 triliun yang bergerak di sektor perhotelan, restoran, mall, toko elektronik, bengkel mobil, restoran,perkebunan kakao, dan lain sebagainya.”

Berbagai  pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Papua dalam tiga tahun terakhir (2010 – 2012) berdampak positif  dalam penyerapan tenaga kerja dan penyerapan investasi. Sepanjang tahun 2010 – 2012, total tenaga kerja yang terserap sekitar 500.000 orang yang terserap dalam pembangunan infrastruktur transportasi secara langsung  maupun dampak ekonomi dari pembangunan tersebut.

Penyerapan tenaga kerja tersebut secara  garis besar dibagi menjadi dua bagian yakni 60% tenaga kerja tersebut adalah penduduk asli Papua, sedangkan 40% berasal dari luar Papua. Tenaga kerja itu terserap dalam pembangunan  Jalan Trans Papua, pelabuhan, bandara serta tumbuhnya hotel, mall, toko elektronik, bengkel mobil, restoran, perkebunan kakao, dan lain sebagainya yang merupakan dampak pembangunan infrastruktur transportasi.

Jumlah tenaga kerja sebanyak 500.000 orang itu akumulasi dari tahun 2010 sebanyak 150.000 orang, tahun 2011 sebanyak 100.000 orang, dan tahun 2012 sebanyak 250.000 orang. Dari total 500.000 orang  tersebut sebanyak  200.000 orang terserap dalam pembangunan Jalan Trans Papua, sebanyak 100.000 orang terserap dalam pembangunan pengembangan Pelabuhan Jayapura, Bandara Sentani, proyek pembangkit listrik tenaga uap dan hotel, serta sebanyak  200.000 orang  terserap  bekerja di mall, toko elektronik, restoran, bengkel, perkebunan dan sebagainya. Penyerapan tenaga kerja ini akan terus bertambah mengingat pembangunan infrastruktur transportasi masih terus berlangsung di tahun-tahun mendatang, begitu juga berbagai pembangunan

Manfaat pembangunan  infrastruktur antara lain dinikmati warga Desa Koya Barat, Kecamatan Muara Tami , yang berpenduduk 2.300 KK atau 5.000 jiwa. Semula banyak warganya yang bermata pencaharian sebagai buruh tani dan sebagian menganggur, kini mereka memperoleh nafkah dari bekerja di proyek pembangunan Jalan Trans Papua dan proyek pembangkit listrik tenaga uap, sehingga taraf ekonomi  mereka meningkat.

Selain itu tersedianya infrastruktur transportasi di Papua yang cukup memadai menjadi daya tarik bagi investor. Dalam tiga tahun terakhir investasi yang masuk ke Papua mencapai sekitar Rp 10 triliun yang bergerak di sektor hotel, mall, elektronika, restoran, perkebunan kakao, perkebunan kopi, bengkel mobil, dan lain sebagainya. Tahun 2010  investasi  yang  masuk ke Papua sebesar Rp 2,5 triliun  untuk sektor hotel dan restoran. Tahun 2011 investasi  yang masuk ke Papua sebesar Rp 3 triliun yang bergerak di sektor mall, toko elektronik, dan perkebunan kakao. Tahun 2012 investasi  sebesar Rp 4,5 triliun  yang bergerak di sektor hotel, bengkel mobil, toko elektronika, perdagangan kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.

Semaraknya investasi di Papua selain didukung infrastruktur transportasi  juga didukung  mudahnya  perizinan dan  situasi keamanan yang kondusif alias nyaman. Perkembangan investasi yang mencolok antara lain dapat dilihat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, di mana saat ini bermunculan sejumlah hotel, mall, kafe, restoran, dan bengkel mobil baru.

Jalan  Trans  Papua  menjadi  urat  nadi   konektivitas atau keterhubungan Papua dan Papua Barat.  Dalam pembangunan Jalan Trans Papua periode 2009 – 2014, pemerintah melalui  Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran Rp 24,92 triliun, dengan rincian  Rp 1,41 triliun (2009), Rp 2,12 triliun (2010), Rp 3,15 triliun (2011), Rp 6,90 triliun (2012), Rp 4,57 triliun (2013), dan Rp 6,75 triliun (2014). Panjang total  Jalan  Trans  Papua  3.421,488  km  yang  terdiri dari 2.434,860 km di Papua dan 986,628 km di Papua Barat.  Dari total panjang  Jalan Trans Papua 3.421,488 km tersebut jalan yang sudah tembus sepanjang  2.883,408  km  atau 84,27%  dan  yang  dalam  proses  pembangunan  sepanjang  638,080 km atau 15,73%.

Adapun jalan yang telah tembus yakni Sorong-Manokwari 606,166 km, Maruni – Windesi 263,594 km, Nabire – Wagete 259,772 km, Dekai – Oksibil 50 km, Oksibil – Merauku 649,633 km,  Jayapura – Sarmi 326,757 km, Dekai – Kenyam 155 km,  Fakfak – Bomberay  217,283 km, Timika – Potowaiburu 110 km, Wamena – Mulia 120,417 km, Holtekamp – Skow 38,990 km, dan lain-lain. Sedangkan  jalan  yang  masih  dalam proses pembangunan    meliputi Timika – Kenyam 22 km, Waroupko – Oksibil 30 km, Mamberamo – Elelim 50 km, Sarmi – Sumiangga 40 km, Ubrub – Iwur 50 km, Passvaley –Ampawar 75 km, Kurima – Sumohai 50 km, dan lain sebagainya. Ditargetkan semua jalan tersebut dapat tembus pada tahun 2014.

Pembangunan Jalan Trans Papua mendorong konektivitas pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi dan pusat produksi, sehingga melancarkan arus barang dan jasa. Hadirnya jalan  Trans Papua juga untuk memudahklan keterhubungan antar kota yang semula melalui jalur udara, kini bisa melalui jalur darat, sehingga berdampak kepada harga barang di pasar yang lebih murah. Selain itu Jalan Trans Papua juga bertujuan untuk membuka daerah terisolir dan mengatasi kesenjangan pemba-ngunan antar wilayah.

Pembangunan jalan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu harga semen di Mulia, Puncak Jaya, mencapai Rp 1 juta-Rp 2 juta per zak saat mengandalkan transportasi udara. Kini setelah sejumlah jalan telah dibangun pengangkutan semen dapat dilakukan melalui jalan darat  dan harga  semen telah turun menjadi Rp 100.000-Rp 200.000 per zak.

Berdasarkan pengamatan di  lapangan, salah satu ruas jalan yang sudah tembus tahun 2011 adalah Jalan Jayapura – Sarmi 326,7 km yang dapat ditempuh dengan waktu 9 jam yang sebelumnya 16 jam. Tembusnya ruas jalan Jayapura – Sarmi telah meningkatkan keterhubungan wilayah sentra perkebunan kakao, kelapa sawit, jeruk dan pinang dengan pusat ekonomi dan pemasaran di Jayapura. Para petani yang semula kesulitan dalam memasarkan hasil kebunnya, kini bisa dengan mudah membawa berbagai komoditi perkebunan menuju ke Jayapura.

Hal ini sebagaimana dirasakan masyarakat Distrik (Kecamatan) Nimbokrang, yang merupakan sentra perkebunan kakao. Sebelum dilakukan pengaspalan, jalan ini berupa jalan tanah dan sebagian kondisinya rusak dan berlubang-lubang, sehingga perjalanan Nimbokrang – Jayapura harus ditempuh selama 4 jam. Kini, rute Nimbokrang – Jayapura hanya ditempuh dalam waktu 2 jam, atau mengalami percepatan hingga 2 jam perjalanan.

Jalan  lain yang  diamati  adalah Jayapura – Holtekamp – Koya – Skow sepanjang  53 km yang  berbatasan  dengan  Papua New Guinea (PNG). Semula  sebagian besar ruas jalan ini rusak  parah,  dan membahayakan pengguna  jalan, lalu dibangun dengan jalan aspal dan  kondisinya  mantap. Ruas jalan ini merupakan akses utama ke lokasi wisata di perbatasan Skow – PNG dan selalu ramai dilewati kendaraan roda rua, mobil, bus, dan truk. Di sepanjang  Jalan  Koya – Skow  di Kampung Koya dan Kampung Skow, Distrik Muara Tami, dalam tiga tahun terakhir  bermunculan para pedagang  pinang, pisang, singkong, ketela pohon, hasil bumi lainnya, pakaian, dan suvenir.

Sebelumnya jumlah pedagang dapat dihitung dengan jari, karena saat itu kondisi jalan rusak dan orang-orang enggan melewatinya.  Usaha  hasil bumi  dilakukan oleh penduduk asli Papua, sedangkan usaha pakaian dan suvenir dilakukan penduduk dari luar Papua. Perputaran uang  dari  perdagangan  hasil  bumi, pakaian, dan suvenir di Koya dan Skow  mencapai  sekitar Rp 200 juta per hari, meningkat tajam dari empat tahun lalu yang sebesar Rp 75 juta.

Sementara itu di bidang transportasi udara  pemerintah mengembangkan Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura.  Bandara Sentani  merupakan bandara terbesar kedua di kawasan Indonesia timur setelah Bandara Sultan Hasannudin di Makassar. Bandara Sentani sangat penting karena sebagian besar daerah di Papua harus dijangkau dengan pesawat. Tahun 2011 – 2013 dialokasikan anggaran sebesar Rp 950,510 miliar untuk membangun  apron, taxiway, garbarata, jembatan penghubung antara garbarata dengan terminal kedatangan, pemasangan excalator, gedung operasional, pembangunan  terminal lantai dua, perpanjangan landasan pacu dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter, pelapisan landasan pacu, dan lain sebagainya.

Pengembangan Bandara Sentani tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan penerbangan. Dengan dibangunnya taxiway memberikan keamanan bagi pesawat yang akan mendarat maupun lepas landas. Sementara itu  manfaat  perluasan  apron  adalah  parkir  pesawat lebih banyak dan lebih luas. Sedangkan manfaat dari pembangunan garbarata  adalah  memberikan  kenyamanan buat penumpang dari pesawat langsung ke terminal dan sebaliknya.

Dua buah garbarata telah dioperasionalkan tahun 2012, dan sebuah garbarata lagi saat ini dalam proses pembangunan. Berbagai pembangunan infrastruktur tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penerbangan. Tahun  2011 Bandara Sentani melayani 100 penerbangan tiap hari baik pesawat besar maupun kecil, dan kini meningkat menjadi 130 – 140 penerbangan atau naik sekitar 40%.
Tersedianya beragam maskapai  pener-bangan membuat tarif dapat ditekan dari sebelumnya tarif  Jayapura – Jakarta mencapai Rp 4 juta – Rp 5 juta kini menjadi Rp 1,8 juta. Seiring meningkatnya jumlah penerbangan, jumlah penumpang pun meningkat, yakni sekitar 700 – 1.000 orang per hari pada tahun 2011, lalu dewasa ini meningkat menjadi sekitar 1.600 – 1.800 orang.

Di  bidang transportasi laut  tahun 2011 – 2012  pemerintah mengembangkan Pelabuhan Jayapura agar bisa lebih banyak menampung kapal angkutan. Pengembangan pelabuhan dilakukan dengan pembangunan dermaga sepanjang 100 meter dengan lebar 23 meter dengan anggaran Rp 60 miliar. Dengan pembangunan baru ini dermaga Pelabuhan Jayapura meningkat menjadi 300 meter dari sebelumnya 200 meter, sehingga bisa didarati kapal pengangkut peti kemas sebanyak 2 kapal dalam waktu bersamaan dari sebelumnya hanya 1 kapal.

Dengan adanya tambahan dermaga tersebut kapal yang semula datang sekali sebulan kini dapat datang 3-4 kali sebulan. Untuk mempercepat bongkar muat pihak Pelabuhan Jayapura telah mengoperasionalkan 1 unit container crane yang berkapasitas 40 ton pada Januari 2012. Bongkar muat peti kemas kini menjadi lebih cepat dari yang semula 1 jam sebanyak 5 box kini meningkat menjadi 30 box.  Selain container crane, fasilitas lain yang tersedia adalah gudang  seluas 446 m², lapangan  penumpukan 20.075 m²,  1 unit mobile crane yang  berkapasitas 25 ton, 1 unit kapal pandu, 1 kapal kepil, instalasi listrik PLN 335,5 KVA dan genset 165 KVA, dan lain sebagainya.

Bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Jayapura dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yakni tahun 2010 sebanyak 54.631 teus (kontainer), tahun 2011 sebanyak 55.381 teus, dan tahun 2012 sebanyak 62.581 teus. Sedangkan tahun 2013 ditargetkan sebanyak 70.716 teus dan tahun 2014 diproyeksikan sebanyak 79.909 teus.

Ketersediaan infrastruktur transportasi mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Anne Marike, pedagang pinang, pisang, dan singkong  di pasar tradisional Tio Fun yang berlokasi di Kampung Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, salah  seorang yang merasakan manfaat dari infrastruktur transportasi. Anne telah lima tahun berjualan pinang di pasar tradisional itu dan omsetnya Rp 700.000 per hari, sedangkan tiga tahun lalu omsetnya Rp 300 ribu. Peningkatan omset tersebut disebabkan mantapnya kondisi jalan sehingga ramai dilalui kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. “Dulu jalan  tanah, kondisinya rusak, berlubang-lubang, sehingga sedikit orang yang lewat jalan ini dan jumlah pembeli pun sedikit. Dua tahun lalu jalan diperbaiki menjadi jalan aspal dan sekarang ramai dilewati kendaraan, serta banyak orang yang berbelanja di tempat saya,” kata Anne.

Sementara itu  Eddy Tansil, pengusaha kafe di Entrop, Kota Jayapura, adalah salah seorang pengusaha yang cukup sukses. Pria yang berasal dari Manado itu telah 33 tahun bermukim di Jayapura dan pernah bekerja sebagai kuli dan sopir angkot. Sepuluh tahun lalu Eddy membuka usaha kafe dengan modal pas-pasan yang berasal dari tabungannya sendiri sekitar Rp 25 juta. Pelan tapi pasti usahanya berjalan lancar dan berkembang pesat, dan kini mempekerjakan 8 orang  yang semuanya adalah warga asli Papua. Omsetnya rata-rata mencapai Rp 25 juta – Rp 50 juta per hari.

Tak puas hanya berbisnis makanan dan minuman di kafe, tahun ini Eddy mengembangkan sayap bisnisnya dengan membangun sebuah hotel berbintang tiga di dekat kafenya dengan nilai investasi Rp 200 miliar, dan pembangunannya telah mencapai 50%. Uang untuk membangun hotel berasal dari pinjaman di bank dan tabungannya. Eddy optimis jika hotelnya nanti beroperasi akan banyak yang menginap, karena Jayapura masih kekurangan hotel.

“Kafe dan hotel adalah bisnis yang menguntungkan, karena banyak wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung ke Jayapura. Para pengusaha merasa nyaman berinvestasi di Papua, khususnya di Jayapura, karena ketersediaan infrastruktur dan situasi keamanan yang nyaman,” katanya.

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025  ditetapkan 6 koridor ekonomi Indonesia yang meliputi Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor  Papua-Kepulauan Maluku.  Khusus  di  Koridor Papua yang ditetapkan sebagai pusat pangan, perikanan, energi, dan pertambangan  dibangun  berbagai infrastruktur transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mendukung konektivitas atau keterhubungan  wilayah, meliputi  pembangunan  Jalan  Trans Papua, pengembangan Bandara Sentani, pengembangan  Pelabuhan  Jayapura, dan lain sebagainya.
(Sumber : setkab.go.id)

Freeport Siap Dukung Penelitian Buah Merah

Last modified on 2013-09-08 08:50:08 GMT. 0 comments. Top.

PT. Freeport Indonesia menyatakan siap untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Papua didalam peningkatan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua di segala bidang kehidupan, yang salah satunya siap membantu pendanaan didalam riset kesehatan di Papua seperti riset tentang produk buah merah.

Dijelaskannya, Tanah Papua pada dasarnya sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) yang jika diolah dengan optimal, tentunya dampaknya memberikan manfaat besar didalam peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, apalagi hal yang menyangkut kesehatan masyarakat.

“Kami menyampaikan selamat dan sukses bagi Pemda Provinsi Papua yang atas kerja kerasnya, sehingga bisa menghasilkan buah merah menjadi produk kesehatan melalui riset yang dilakukan peneliti dari Surya University. Kami siap mendukung riset itu,” ujarnya saat diminta Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., M.H., untuk menyampaikan pendapatnya usai menerima penjelasan dari peneliti Surya University di ruang tunggu VIP Halim Perdana Kusuma Jakarta, Senin, (03/09/2013).

Ditegaskannya, pada dasarnya PT.Freeport Indonesia saat ini dan kedepannya siap memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Papua jika hal itu diminta bantuannya, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, olaraga dan lainnya, karena itu merupakan bagian dari program CSR PT.Freeport Indonesia. Salah satunya, yang saat ini sedang dibangun adalah pembangunan Mimika Sport Center Complex. Yang diharapkan membawa sebuah perkembangan yang membawa Papua meraih peringkat pada bidang olahraga secara nasional bahkan internasional.

“Hanya dua stadion saja yang berskala internasional, yakni stadion Gelora Bung Karno, dan satu Mimika Sport Center Complex yang sedang dibangun ini. Harapan kami bagaimana kita memanfaatkan fasilitas ini dengan menjaganya supaya tetap dipertahankan kualifikasnya yakni menjadi stadion berstandar internasional ,” katanya. Baginya, semua orang tahu bahwa Papua memiliki bakat-bakat yang sudah dibuktikan dengan Persipura menjadi juara ISL, dan tentunya diharapkan prestasi yang sama pada cabang olaraga lain.

Maka kedepannya baik PT.FI dan seluruh komponen bersama-sama mendorong olaraga untuk semakin meningkat prestasinya di negeri ini. “Diharapkan dengan dibangun fasilitas ini setidaknya turut memberikan kontribusi dalam ivent nasional tersebut. Bagi kami PT.FI bawah suatu komitmen kami sebagai bagian dari program-program tanggungjawab sosial kami kepada masyarakat. Kami sudah bertemu beberapa kali dengan Gubernur Papua untuk bagaimana kami juga bisa mendukung kebijakan-kebijakan program Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, dan kabupaten lainnya,” pungkasnya.

Bank Papua Sediakan Kredit UKM Tanpa Agunan

Last modified on 2013-09-08 08:37:31 GMT. 0 comments. Top.

Bank Papua dalam tahun 2013 menyediakan kredit tanpa agunan dengan besaran hingga Rp50 juta untuk pelaku usaha kecil menengah (UKM) di daerah itu.

Direktur Utama Bank Papua Johan Kafiar di Biak, Sabtu, mengatakan target penyaluran kredit bagi kelompok UKM di Papua ditargetkan mencapai 20 persen dari keseluruhan kredit Bank Papua sebesar Rp10,2 triliun pada tahun 2013.

“Adanya kemudahan dan besaran peningkatan jumlah besaran kredit UKM ini dalam upaya menggairahkan pertumbuhan sektor riil,” kata Johan Kafiar.

Ia mengatakan penyaluran kredit UKM Bank Papua selama ini berjalan dengan besaran Rp1 juta hingga Rp15 juta untuk pengusaha kecil menengah di wilayah operasional Bank Papua yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

Johan Kafiar optimistis melalui peningkatan besaran jumlah bantuan kredit Bank Papua bagi kelompok UKM dapat meningkatkan produktivitas kegiatan usaha ekonomi warga setempat.

“Bank Papua sangat konsen dengan pengembangan usaha kecil menengah di Papua dan Papua Barat sehingga batas besaran kredit harus ditingkatkan hingga mencapai Rp50 juta per pengusaha,” ungkap Johan Kafiar.

Dia berharap kehadiran Bank Papua di setiap kabupaten atau kota di Papua dan Papua Barat dapat mendorong peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat maupun sektor usaha khususnya pengusaha lokal.

Bagi kelompok UKM yang membutuhkan modal usaha dapat menghubungi Bank Papua di wilayah tempat usaha bersangkutan. “Untuk detailnya permintaan kredit modal bagi UKM diharapkan bisa lebih mudah, cepat dan tanpa agunan,” tegasnya.

Bank Papua saat ini melayani berbagai transkasi perbankan, diantaranya tabungan, deposito, giro, transfer uang, pembayaran tagihan listrik serta memberikan kredit bagi usaha kecil, PNS dan pengusaha.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225