INFO PAPUA

Tak Puas Hasil Tes Kementerian Perhubungan, Warga Palang Bandara Kaimana

Last modified on 2013-10-05 12:47:55 GMT. 0 comments. Top.

Tidak puas dengan hasil test yang dibuka oleh Kementerian Perhubungan, beberapa warga mendatangi kantor Bandar Udara Utarom Kaimana, dan memalangnya sekitar tiga jam mulai pukul 09:00 WIT. Pemalangan ini merupakan buntut dari ketidakpuasan warga, karena beberapa anak mereka tidak berhasil lolos test administrasi.

Pemalangan ini dilakukan oleh warga masyarakat Kaimana yang bermukim di kampung Trikora Kaimana yang di koordinatori oleh Abu Jani ini berjumlah sekitar belasan orang. Mereka menuntut agar pihak bandara menjelaskan kenapa sehingga anak mereka tidak masuk seleksi, dan meminta agar anak asli Kaimana bisa diakomo dir untuk lolos seleksi menjadi pegawai negeri Kementerian Perhubungan.

Abu Jani, koordinator pendemo mengakui bahwa sebagai anak asli mereka tidak terima hasil test yang dibuka pada tahun ini. “Kita memang tidak setuju dengan hasil test, walaupun kita tahu bahwa test baru permulaan yaitu test administrasi. Kami merasa dibodohi karena dalam persyaratan pendaftaran, yang berhak untuk mendaftar adalah orang asli Kaimana atau salah satu orang tuanya adalah orang asli Kaimana. Tetapi kenapa ada beberapa anak kami yang tidak lolos, tetapi orang luar yang selama ini bekerja sebagai pegawai Pertamina bisa lolos. Hal ini yang kami pertanyakan,” akunya.

“Kita sebagai anak asli merasa ditipu dengan hasil test ini. Kita sangat menyayangkan bahwa ada tenaga honor yang sudah mengabdi selama 2 atau 3 tahun yang juga mengikuti test ini, tetapi kenapa yang lolos adalah orang luar. Seharusnya pihak Bandara terutama Kepala Bandara bisa mengakomodir supaya anak kami ini yang juga adalah anak asli ini bisa lolos. Kita hanya mau minta penjelasan saja dari pihak bandara Utarum Kaimana soal ini,” ujarnya.

Selain itu, Abu menilai bahwa test yang dibuka ini syarat dengan kepentingan yang mana ada KKN terjadi di sana. “Kita mau agar kepala bandara sendiri yang menjelaskan kenapa sehingga terjadi seperti ini. Kita juga berharap agar jangan ada lagi persyaratan test yang mengharuskan agar peserta test adalah orang asli Kaimana, kalau memang ujung-ujungnnya adalah KKN dan orang luar Kaimana yang lolos,” tegasnya.

Sementara itu, aparat kepolisian dari Polres Kaimana juga terjun ke TKP untuk mengamankan salah satu obyek vital di Kaimana ini. Wakapolres Kaimana Kompol Pendri Henri,S.Pd, saat dikonfirmasi di ruang VIP Bandara Utarum Kaimana saat pelepasan jemaah haji Kabupaten Kaimana, mengakui bahwa; pemalangan kantor Bandara ini merupakan bentuk protes dari warga dan aspirasi masyarakat, namun setelah diberikan pemahaman dan penjelasan maka palang kantor ini akhirnya dibuka setelah 3 jam dipalang.

“Kita sudah duduk bersama dengan mereka dan membicarakan masalah ini. Kami mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mereka, dan mereka juga mengerti sehingga palang kami buka. Kita juga menginginkan agar pemalangan jangan sampai melumpuhkan aktifitas kantor bandara karena bandara adalah salah satu obyek yang vital di Kaimana ini,” jelas Wakapolres Kaimana.

Abu berharap agar pihak pegawai bandara terutama kepala bandara bisa menjelaskan titik persolan dari masalah ini. “Kita berharap agar kepala bandara segera pulang dan menjelaskan hal ini kepada kita semua, karena kita merasa sudah ditipu,” harapnya.

Perayaan HUT TNI Ke 68 Di Papua Diwarnai Pemecahan Rekor MURI

Last modified on 2013-10-05 12:07:10 GMT. 0 comments. Top.

Foto : Tabloidjubi

Ada yang berbeda dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-68 TNI di Papua, Sabtu (5/10). Kodam XVII/Cendrawasih memecahkan rekor Muri sebagai pencetus dan pembuat noken terbanyak.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua. Tas berbahan serat kayu. Masyarakat setempat biasa membawanya dengan menempatkan tas di kepala.

Sebanyak 300 perempuan Papua dan  Persatuan Isteri Prajurit TNI (Persit) terlibat dalam pembuatan noken berwarna merah putih itu. Mereka membuat 652 noken dan mencatat rekor di Muri. Mereka pun mendapat anugerah sebagai pencetus sekaligus pembuat noken terbanyak di Indonesia, bahkan dunia.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengatakan kegiatan itu untuk melestarikan budaya di Papua. Sebab noken merupakan tas rajutan warisan budaya masyarakat Papua. Noken pun resmi masuk dalam daftar UNESCO sebagai warisan budaya tak benda.

Biasanya, noken bermotif adat Papua. Namun kali ini, noken berwarna merah putih sesuai dengan Bendera Indonesia. Para ibu membutuhkan waktu selama dua hari untuk mengerjakannya.

Manajer Muri, Sri Wijayati, menyerahkan tiga piagam untuk Kodam Cendrawasih, Pemerintah Provinsi Papua, dan Yayasan Gemah Valentine. Bahkan Muri telah melaporkan prestasi itu daftar rekor dunia.

Kejaksaan Tinggi Papua Tahan Kepala Biro Pemerintahan Kampung Papua, Terkait Korupsi Sollar Cell

Last modified on 2013-10-04 14:04:05 GMT. 0 comments. Top.

Kepala Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua, Helly Weror bersama dua stafnya dijebloskan ke dalam penjara oleh Kejaksaan Tinggi Papua, siang tadi, Jumat (4/10).

Ketiganya dijebloskan ke penjara karena terbelit dugaan korupsi pengadaan solar cell (penghasil listrik tenaga matahari, red.) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua pada 2009 lalu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Papua, Nikolaus Kondomo mengatakan, Kejaksaan Tinggi sudah menyidik kasus ini sejak tiga bulan lalu, dan baru ditetapkan sebagai tersangka sejak Rabu lalu. Diperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 22 miliar.

“Hari ini juga kita akan menahan tiga orang tersangka terkait perkara pengadaan solar cell se-Provinsi Papua. Tiga orang itu antara lain, kepala biro pemerintahan kampung dan dua orang stafnya,” ungkap Nikolaus.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Papua, Nikolaus Kondomo menambahkan, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Korupsi tentang Penyelahgunaan Kewenangan.

Dalam kasus ini, tersangka telah mencairkan anggaran proyek tersebut senilai Rp 200 miliar. Namun, proyek tersebut merupakan proyek fiktif. Kejaksaan Tinggi juga menetapkan seorang rekanan dalam proyek tersebut, namun belum dilakukan penahanan lantaran umur tersangka yang sudah tua, yakni 80 tahun.

Pemerintah Papua Akan Jadikan Tambang Degeuwo Sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat

Last modified on 2013-10-04 13:59:36 GMT. 0 comments. Top.

Pemerintah Papua bakal menetapkan lokasi tambang Degeuwo di Kabupaten Paniai sebagai wilayah pertambangan rakyat (WRP). Ini dilakukan menyusul maraknya perusahaan tambang di sana yang tidak memiliki izin operasi.

Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi setempat, Fred Boray mengatakan, gubernur telah menginstruksikan untuk menutup lokasi penambangan tersebut. Sebab, penambangan itu tidak memberi keuntungan bagi masyarakat setempat.

“Sebenarnya wilayah itu sudah harus kita intervensi. Karena sampai sekarang kan jumlah penambangnya hampir sudah 10 ribu orang diatas. Dan tidak punya ijin, baru emas itu dikeruk terus keluar. Sedangkan kalau kita dalam aturan pemerintah itu hal-hal yang begitu, hal-hal yang diproteksi untuk masyarakat adat. Ini kan pemerintah kabupaten harus serius ya. Instruksi gubernur sudah mengatakan ditutup, tapi kabupaten tidak bisa melaksanakan itu. Ini ada apa? Kenapa tidak bisa melaksanakan. Ini instruksi loh, masyarakat setempat tidak mendapat hasil dari itu, sedangkan mereka yang bekerja disitu bisa beli helikopter, bisa beli alat berat,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Paniai berkeras tak akan menutup lokasi tambang Degeuwo. Pemkab beralasan banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lokasi itu.

Namun, Pemkab berjanji bakal menertibkan penambang liar yang ada di sana, dengan cara mengkaji kembali ijin operasi bagi perusahaan. Selama ini, perusahaan itu mendapatkan izin penambangan dari Pemkab Nabire. Padahal, lokasi penambangan tersebut terletak di Kabupaten Paniai.

(Sumber : KBR68H)

Tes CPNS Di Pemkab Raja Ampat Akan Dimulai Tanggal 7 Atau 8 Oktober

Last modified on 2013-10-04 11:51:50 GMT. 0 comments. Top.

Kepala Badan Kepega­waian (BKD) Kabupaten Raja Ampat, Samgar Sosir, S.Sos mengatakan, untuk pembagian nomor tes bagi pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Raja Ampat akan dilaksanakan pekan depan, tanggal 7 atau 8 Oktober.

“Jadi untuk pembagian nomor tes CPNS, kami telah melakukan koordinasi ke pusat, untuk pembuatan nomor tes bagi para pelamar di Pemerintah Kabupaten Raja Ampat,” ujar Samgar Sosir. Namun dikatakan, proses pembuatan nomor tes mengalami kendala, karena sistem aplikasi yang dimiiki BKD sementara ini mengalami gangguan. Namun lanjut Samgar, sebagian nomor tes sudah dicetak dan pihaknya menunggu sampai semuanya tercover, kemudian dibagikan kepada peserta tes CPNS.

“Jadi kami telah melakukan koordinasi ke pusat mengenai hal ini, dan kami dari BKD sedang mengupayakan ke pusat untuk memberikan aplikasi tersebut tetapi sebagian nomor sudah dicetak, ya terhitung hingga hari Jumat kemarin sudah mencapai 400 an lebih” tandasnya.

Menanyakan waktu pembagian nomor tes, Kepala BKD Kabupaten Raja Ampat, Samgar Sosir dengan tegas mengatakan, untuk tanggal pembagian nomor tes, pihaknya belum dapat memastikan waktunya. “Ya kami akan usahakan secepatnya untuk pembagian nomor tes, namun mengenai waktu/tanggal pembagian kami bisa belum tentukan,” tandasnya.

Tetapi kata Samgar, kemungkinan antara hari Senin (7/10) atau Selasa (5/10) pekan depan nomor tes bagi pelamar CPNS di Kabupaten Raja Ampat sudah bisa dibagikan. “Pembuatan nomor tes ini, kami koordinasi ke pusat, hal itu dilakukan agar semua pendaftar yang sudah tercover semua berkasnya bisa di data dengan baik dan nomor tes dikeluarkan sesuai dengan pelamar bersangkutan,” ujarnya.

“Saya sebagai kepala BKD Raja Ampat menyampaikan kepada semua para pelamar untuk sabar menanti. Kami tetap akan membagikan nomor tes bagi pelamar dan itu dalam waktu dekat, seperti yang tadi saya sampaikan semua kembali dari pusat karena data berkasnya kami koordinasi ke pusat,” imbuh Samgar Sosir.

PT PLN Jual Listrik 1 Megawatt Ke Papua Nugini

Last modified on 2013-10-04 11:36:58 GMT. 0 comments. Top.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana menjual 1 megawatt listrik ke Papua Nugini. Juru bicara PLN, Dermawan Amir Uloli menuturkan pembahasan jual-beli listrik dua negara ini masih terus dalam pembahasan.

Sebelumnya, pertemuan antara PLN dengan PNG Power, perusahaan listrik di PNG telah dilakukan pada bulan September lalu. Dijadwalkan sesudah pertemuan APEC nanti, kedua negara akan melanjutkan pembahasan tersebut, untuk selanjutkan dilakukan MoU antara PNG dan Indonesia. Nantinya, listrik yang akan dijual ke PNG, bakal diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp yang beroperasi pada awal tahun depan.

“Beban listrik di Vanimo itu hanya sekitar 1000 kilowatt atau 1 megawatt. Jadi ketika misalnya PLTU  Jayapura beroperasi dengan kapasitas 10 megawatt itu kemungkinan bisa kita mentransfer energinya ke PNG. Tentunya dengan memperhatikan kaidah bisnis, tentunya kita tidak mau rugi, karena kita harus utamakan pasokan listrik di Kota Jayapura,” ungkap Dermawan Amir Uloli.

Untuk jual-beli listrik tersebut, pemerintah Indonesia akan membangun jaringan distribusi sampai ke daerah Wutung, diperbatasan Papua-Papua Nugin. Selanjutnya PNG yang akan menyambung distribusi ke Vanimo, Aitape hingga ke Wewak.

Sejumlah provinsi di Papua Nugini saaat ini sangat bergantung kepada pembangkit listrik diesel. Pihaknya mengklaim pemakaian bahan bakar minyak terlalu mahal untuk pemenuhan listrik di daerahnya. Dengan kerjasama ini, PNG berharap tahun depan pemenuhan listrik dari Jayapura dapat terpenuhi.

Bulan lalu, empat gubernur dari Papua Nugini  beserta rombongan mendatangi tiga lokasi penghasil listrik di Kota Jayapura, diantaranya ke PLTU Holtekamp dan PLTA Genyem. Kunjungan ini dalam rangka kelanjutan kerjasama kelistrikan antara Papua dan Indonesia.

(Sumber : KBR68H)

 

DPR Papua Minta Jatah Penerimaan CPNS Di Papua Menjadi 1000 Orang

Last modified on 2013-10-04 11:22:45 GMT. 0 comments. Top.

2

Kuota penerimaan CPNS 2013 dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua sekitar 230 orang,  Jumlah tersebut dianggap sangat sedikit dan tidak akan mampu mengakomodir sebagian dari pelamar yang cukup membludak khususnya orang Asli Papua. Menyikapinya, DPR Papua menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, meminta kenaikan kuota menjadi 1000 orang.

“DPRP sudah menyurati secara resmi Menpan beberapa hari lalu, untuk meminta penambahan kuota penerimaan CPNS di Pemerintah Provinsi Papua, karena jumlah yang diberikan tahun ini sangat minim dan jauh dari harapan masyarakat Papua khususnya bagi yang memiliki kesempatan melamar CPNS,’’ tandas Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Kamis 3 Oktober usai menggelar rapat Banmus

Menurut Yunus Wonda, masyarakat Papua sangat bersyukur dengan dibukanya lowongan kerja CPNS, namun kuota yang sangat sedikit yakni hanya sekitar 230 orang. ‘’Kita bangga dan bersyukur, pemerintah membuka lapangan kerja CPNS, tapi hanya 200an itu sangat kecil, tidak akan bisa mengakomidir secara signifikan jumlah pelamar,’’tegasnya.

Jumlah yang sangat kecil itu, lanjutnya, hanya akan mampu mengakomodir para honore yang sudah terdaftar dalam data base, sedangkan pelamar umum, sama sekali tidak akan tertampung. ‘’Jumlah honorer  saja sudah ratusan orang, lalu bagaimana dengan pelamar umum, kan mereka juga harus diberi kesempatan,’’tukasnya.

Pemerintah pusat, kata dia, mestinya lebih akomodatif dalam membuka lowongan penerimaan CPNS di Papua, dengan memberikan kesempatan kepada orang asli Papua dengan kuota penerimaan yang besar. ‘’Pemerintah harus serius melihat persoalan Papua, jangan sampai nanti Papua  menjadi gudangnya para pengangguran, apalagi lulusan perguruan tinggi di Papua seperti Uncen, setiap tahun bisa mencapai ribuan orang,’’ketusnya.

Memang, sambung Yunus Wonda, pemerintah juga membuka lowongan penerimaan CPNS di tingkat kabupaten/kota, namun untuk tingkat provinsi kuota yang diberikan saat ini sangat kecil, sehingga kurang aspiratif. ‘’Sekali lagi saya katakan, jumlah itu sangat minim, jadi kami berharap pemerintah pusat merealisasikan permintaan kami yakni menjadi 1000 orang,’’tegasnya.

Politis Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban dari Menpan terkait permintaan penambahaan kuota menjadi 1000 orang. ‘’Sekarang ini kan sudah masuk tahap pendaftaran, sehingga Kemen PAN diharapkan segera merealisasikan permintaan masyarakat Papua tersebut,’’imbuhnya.

Sementara itu puluhan pegawai honorer Dinas tenaga Kerja Provinsi Papua mendatangi DPRP guna meminta kejelasan nasib mereka. Pasalnya, mereka belum masuk dalam data base untuk ikut seleksi penerimaan CPNS.  Hal itu diungkapkan Anggota Komisi B DPRP Thomas Sandigau.

“Puluhan pegawai honorer Disnaker Provinsi itu datang mengadukan nasib mereka yang hingga kini belum jelas. Mereka meminta DPRP mendatangi Disnaker guna menanyakan, kenapa mereka tidak diikutkan dalam seleksi CPNS,’’ungkap Thomas.

Lanjut Thomas, dari pertemuan itu, para honorer Disnaker menyatakan keinginan mereka untuk ikut tes seleksi penerimaan CPNS.  ”Mereka yang ingin ikut tes, karena ada yang sudah mengabdi sejak 2003 lalu, tapi hingga kini belum diangkat-angkat,’’pungkasnya.

Thomas mengakui, banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dilingkungan pemerintah, baik  provinsi maupun kabupaten/kota, tapi hingga kini tidak pernah jelas nasibnya. ‘’Wajar saja mereka mempertanyakan nasibnya, sudah lama mengabdi tapi statusnya belum jelas,’’tandasnya.

Pemerintah seyogyanya memperhatikan nasib para tenaga honorer ini, dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti tes seleksi CPNS.  “Kami akan panggil Disnaker guna mempertanyakan nasib puluhan CPNS ini, terutama kenapa mereka tidak diikutkan menjadi peserta tes seleksi CPNS,’’imbuhnya.

Bahkan, tambahnya, dalam 1 atau 2 hari kedepan, DPRP akan mengadakan pertemuan dengan Disnaker. ‘’DPRP akan panggil Disnaker untuk rapat dengar pendapat mengenai nasib mereka, jika memang kuota penerimaan yang terbatas, DPRP akan berupaya memperjuangkannya ke pemerintah pusat, agar mereka bisa diakomodir,’’tandasnya.

(Sumber : BintangPapua)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241