INFO PAPUA

Kartu Sehat Papua Akan Diluncurkan Bulan November 2013

Last modified on 2013-10-11 18:34:04 GMT. 0 comments. Top.

9

Demi mewujutkan rakyat sehat menuju Papua Mandiri dan Sejahtera, Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) yang juga mempunyai tugas membantu Gubernur Papua dalam melaksanakan pengawasan dan pengedalian pembangunan kesehatan sesuai rencana strategis bidang kesehatan akan secepatnya meluncurkan Kartu Sehat Papua (KSP).

Ada 15 program prioritas bidang kesehatan di Provinsi Papua yang mana merupakan tugas dari UP2KP untuk mengendalikan program tersebut. 15 program tersebut, diantaranya meliputi pelibatan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program kesehatan yang menyangkut kehidupan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.

“Salah satunya yaitu mendorong agar jaminan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat Papua hingga ke kampung-kampung yaitu dengan menggunakan Kartu Sehat Papua (KSP). Selain itu juga ada pendirian rumah sakit Papua tipe A sebagai pusat rujukan di kawasan pasifik dan pusat pendidikan kedokteran di tanah Papua,” kata dr. Silwanus Sumule, Sp. OG (k) kepada wartawan  kemarin (11/10) di kantor UP2KP.

Dijelaskan, selain itu juga pihaknya sebagai ‘pioner’  dalam pendirian dan pengembangan empat rumah sakit regional tipe B di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Nunfor, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Merauke.

Selain itu ada pendirian rumah sakit spesialis yaitu rumah sakit penyelamat ibu dan anak, rumah sakit penyakit tropis (tropical disease senter), rumah sakit trauma dan onkologi (traumatic and oncologic center) di Kabupaten Jayapura.

“Wewenang UP2KP hanya mengelola sumber daya yang ada, baik SDM, keuangan dan teknologi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan. Melakukan koordinasi dengan SKPD kesehatan, SKPD non kesehatan di Provinsi maupun Kabupaten dan lembaga mitra pembangunan kesehatan dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan,” bilang Silwanus.

Terkait KSP, Silwanus mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha agar KSP bisa di launching bertepatan dengan perayaan hari jadi Kesehatan Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November mendatang.

“Kami akan berusaha agar KSP tersebut bisa di luncurkan bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional. Untuk itu, segala sesuatu sudah kami persiapan dari sekarang,” tukas Silwanus.

(Sumber : Papuapos)

Dugaan Korupsi 7 Miliar Dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Midro Mikro PLTMH Di Paniai

Last modified on 2013-10-11 18:20:33 GMT. 0 comments. Top.

Dugaan korupsi anggaran negara Rp7 Miliar dalam dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Midro Mikro (PLTMH) di Kabupaten Paniai, bakal diproses pihak berwajib. Laporan data lapangan berikut foto kerusakan turbin sudah dikantongi setelah diadukan masyarakat setempat melalui Dewan Adat Daerah Paniai (DAD) Paniai.

Ketua DAD Paniai, John NR Gobai mengatakan, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Papua dan Kejaksaan Negeri Nabire. “Tinggal diproses, surat pengaduan dan foto-foto sebagai barang bukti sudah saya serahkan ke Polda dan Kejari Nabire. Harus segera usut karena dalam dua proyek PLTMH itu diduga negara dirugikan senilai Rp7 Miliar,” ujarnya di Kotaraja, Jayapura, Jumat (11/10) sore.

Proyek PLTMH di Kali Weya, Watamakebo, Kampung Ugidimi, Distrik Bibida, dan satunya lagi di Kali Yawei, Kampung Keniyapa, Distrik Yatamo, dibiayai negara melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) tahun anggaran 2011 dan 2012.

“Sampai hari ini dua proyek PLTMH itu tidak jelas. Pekerjaannya tidak sampai selesai, kontraktor justru tinggalkan begitu saja. Masyarakat merasa ditipu karena sebelumnya sudah merindukan sarana penerangan,” kata John.

Kasus tersebut, kata dia, telah dilaporkan ke Polda Papua, Jumat (23/8) lalu. Juga ke Kejari Nabire, Jumat (30/8) lalu. “Sudah dua tahun ini proyeknya tidak tuntas, peralatan terbengkalai, turbin hancur dan tenggelam dalam air. Terus, pihak-pihak yang terlibat lari tinggalkan tanggungjawabnya. Jadi, kasus ini harus diusut segera,” tuturnya.

Sebenarnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM memacu proyek PLTMH itu bertujuan baik demi kepentingan pasokan listrik. Namun kenyataannya, pelaksanaan proyeknya terbengkalai, bahkan terkesan mubazir.

DAD Paniai dalam surat nomor 003/1.2/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, meminta Polda Papua segera mengusut kasus kerugian negara dalam proyek pembangunan PLTMH di Kabupaten Paniai. Disebutkan, pihak berwajib harus meminta keterangan dari mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten (Distamben) Paniai, JI dan Kepala Bidang Listrik, AN. Juga perlu ditanyakan kepada EL selaku pimpinan CV. Eklesia (alamat Komplek Perumahan Jaya Asri Entrop, Jayapura) dan pelaksananya YL di Enarotali.

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Tongging Banjar Nahor, SH, dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (11/10) malam, mengatakan, laporan mengenai dua proyek itu sudah diterima dari Ketua DAD Paniai.

Kata Banjar, data-datanya masih didalami secara serius sebelum dieksekusi jika benar-benar terbukti ada dugaan korupsi uang negara dalam dua proyek PLTMH di Kabupaten Paniai.

(Sumber : Tabloidjubi.com)

PLN Berencana Menerangi Papua Dengan Energi Terbarukan

Last modified on 2013-10-11 18:11:52 GMT. 0 comments. Top.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana akan menerangi beberapa kabupaten di Tanah Papua dengan memakai energi terbarukan. Menurut Jubir PLN, Dermawan Amir Uloli, energi baru tersebut akan bersumber dari kayu, batu bara, air dan sagu.

Adapun beberapa kabupaten yang akan menjadi percontohan energi terbarukan itu adalah Kabupaten Biak Numfor, Timika,  Sorong, Wamena, Pegunungan Bintang, Merauke dan Nabire.

Untuk di Sorong, direncanakan PLN akan membeli ekses power dari salah satu perusahaan kayu yang ada di Sorong dari PT Perhutani yang akan membangun pabrik srgu. Sementara untuk di Nabire sendiri memiliki potensi batubara yang besar.

Sebagian energi terbarukan itu sudah berfungsi di beberapa kabupaten, misalnya saja di daerah Walesi, Kabupaten Wamena. Dalam setahun, PLN dapat menghemat pembelian BBM hingga Rp 80 miliar. Dalam waktu dekat, PLN juga akan melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelancaran energi terbarukan tersebut.

Saat ini terdapat tujuh sistem kelistrikan di Bumi Cenderawasih, yakni Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, Nabire, Serui dan Biak. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang akan datang, kebijakan PLN yang tertuang dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2011-2020 adalah dengan membangun pembangkit skala kecil hingga menengah dengan kapasitas total 365 MW dengan memanfaatkan energi terbarukan.

Rencana tersebut tentunya akan sangat menguntungkan bagi Bumi Cenderawasih. Dimana saat ini masih banyak wilayah-wilayah yang “tidak terang” karena kurangnya aliran listrik disana.

(Sumber : Kompasiana / Arya Dwiputra)

Gubernur Papua Siapkan 1 Miliar Untuk Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Last modified on 2013-10-11 12:09:33 GMT. 0 comments. Top.

Menjelang Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 15 Oktober 2013 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua telah sediakan dana sekitar Rp1 milliar untuk menyiapkan hewan qurban bagi beberapa kabupaten yang ada di wilayah paling Timur di Indonesia ini.

“Kami sudah siapkan hewan qurban untuk beberapa kabupaten/kota yang ada di Papua, diantaranya Jayapura, Keerom, Merauke, Wamena, Biak, Nabire, Mimika dan daerah lainnya,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (11/10).

Dimana untuk pembagiannya Gubernur telah menurunkan semua kepala dinas untuk membagikan hewan qurban yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua tersebut. “Hewan yang kita sumbang ini, semua sudah ada di lapangan. Namun berapa jumlah hewan qurban diriya tidak mengetahui secara pasti. Yang jelas ada dana Rp1 miliar untuk bantuan hewan qurban,” tambahnya.

Ditambahkannya, untuk pembagian hewan qurban Gubernur menunjuk Asisten III bidang Umum Sekda Papua untuk mengkordinir. Nanti untuk tingkat provinsi akan dibagikan di Jayapura dan sekitarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua John D.Nahumury katakan, untuk pelaksanaan Idul Adha di Papua, pihaknya memastikan hewan qurban cukup tersedia dan akan dikonsumsi untuk kabupaten/kota. Dimana khusus untuk Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom disediakan 542 ekor sapi.

“Khusus untuk Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom jumlah muslim terbanyak. Untuk itu, disediakan ternak sebanyak 542 ekor dan sudah cukup untuk tahun ini. Dengan demikian, ketersedian kebutuhan ternak sapi dalam menghadapi hari raya Idul Adha akan mencukupi,” kata John.

Ditambahkannya, dalam rangka merayakan hari Idul Adha yang akan dilakukan pada tempat-tempat pemotongan di luar RPH seperti mesjid, sehingga sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihaknya untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan hewan kurban dan proses penyelenggaraan pemotongannya.

“Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dimaksudkan untuk mendapatkan kondisi ternak yang sehat dan memenuhi syarat untuk dipotong sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemotongan dilakukan dalam upaya memperoleh daging qurban yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi masyarakat,” katanya.

(Sumber : Tabloidjubi)

Pasangan Omaleng–Bassang Unggul Di Tembagapura

Last modified on 2013-10-11 08:32:39 GMT. 0 comments. Top.

Hasil perolehan suara sementara Pemilukada Mimika, khususnya di Distrik Tembagapura, akhirnya dimenangkan pasangan Eltinus Omaleng – Yohanis Bassang dengan perolehan suara  sebanyak 1.695 suara.

Dari informasi yang diterima, umumnya proses pencoblosan berjalan aman dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Sebagaimana disampaikan Kapolsek Tembagapura AKP Sudirman, ketika dikonfirmasi wartawan, di Timika, Jumat (11/10).

Kapolsek Tembagapura AKP Sudirman mengatakan, umum stabilitas Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Distrik Tembagapura menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukad) Kabupaten Mimika tahun 2013 relatif aman. Meski demikan ada beberapa hal-hal yang  menjadi perhatian penuh kepolisian setempat adalah  memperhatikan situasi  keamanan di lingkuan perusahan PT Freeport Indonesia karena perundingan SPSI dan Freeport belum fainal.

Adapun secara umum hasi perolehan suara saat pencoblosan Pemilukada Mimika tanggal 10 Oktober 2013 di Tembagapura, sesuai nomor urut, adalah pertama Pdt. Yamenal Paulus Maniagasi M.Th – Parjono (235 suara), Kedua, Abdul Muis, ST, MM – Hans Magal, SP (1.368 suara), Ketiga, Drs. Yoseph Yopi Kilangin – H. Andi Tajerimin Nur (545),  Keempat, Agustinus Anggaibak – La Sarudi P (86). Kelima, Agapitus Mairimau, S.Sos – Ust. Setiyono, S.Pd (154 suara). Keenam, Athanasius Allo Rafra, SH, M.Si – Titus Natkime, SH (1.308 suara). Ketujuh, Pither Yan Magal – Philipus Wakerkwa, SE, M.Si (164 suara).

Kedelapan, Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd – Virgo H. Solosa (818 suara). Kesembilan, Eltinus Omaleng – Yohanis Bassang, SE, M.Si (1.695 suara). Kesepuluh, Trifena M. Tinal, B.Sc – Anastasia Tekege, S,Ag ( 550 suara). Kesebelas, Alfred Douw, S.Pd – Lalu Suryadarma (394 suara).

Sudirman mengatakan, untuk masalah pemilukada, semua masyarakat  di Distrik Tembagapura dan  karyawan PT Freeport sangat mendukung pesta demokrasi ini. Mereka akan menyalurkan hak suara mereka pada pelaksaan pencoblosan nanti. ”Meskipun masa kampanye sebelas pasangan kandidat ini tidak di ijinkan untuk masuk area perusahan. Akan tetapi di beberapa pemukiman warga seperti Banti, Singa sampai saat ini belum ada kampanye terbuka dari para calon kandidat,” katanya.

Untuk mengamankan Pemilukada di wilayah itu, kepolisian setempat  telah memintah tambahan personil dari Polres Mimika untuk membantu mengamankan Pemilukada  sesuai dengan kebutuhan. ”Kalau daerah-daerah yang tidak bisa di jangkau kami minta bantuan Freeport Indonesia untuk memberikan faslitas penerbangan helicopter ke daerah-daerah yang tidak bisa di jangkau,” jelas Sudirman.

Sudirman menjelaskan, dalam pelaksaan Pemilukada ada beberapa kategori pengamanan yakni pengamanan rawan satu dan rawan dua. Sehingga kepolisian meminta bantuan personol untuk mengamankan sejumlah daerah yang dianggap rawan, tetapi yang masuk kategori aman adalah kota tembagapura dan jobsite (area kerja pertambangan).Sebab sudah beberapa kali pemilihan umum daerah-dearah  tersebut merupakan daerah aman. ”Mudah-mudahan Pemilukada kali ini aman dan lancer,” harapnya.

Sudirman mengakui,  memasuki pesta demokrasi ini, masyarakat setempat sangat mendukung berlangsungnya Pemilukada Mimika aman dan lancar. Pasalnya pasangan Cabup-Cawabup Mimika yang mencalonkan diri ada yang berasal dari masyarakat Amungme dan Masyarakat Dani dan Masyarakat Moni.

”Bagi masyarakat setempat siapapun yang nantinya terpilih menjadi Bupati Mimika tidak ada masalah. Karena sampai saat ini masyarakat masih bersikap netral dan belum ada tindakan-tindakan provokasi sehingga sampai saat ini situasi disana aman-aman aja,” kata Sudirman.

Terkait dengan kotak – kotak suara yang berada di Tembagapura, belum diturunkan ke Timika untuk mendapatkan rekapitulasi total suara, namun informasi yang diterima akan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian yang ditugaskan. Sebagaimana secara umum Distrik Tembagapura memiliki 61 TPS dengan total pemilih 25.734 (laki – laki 9.596 dan perempuan 8.392 jiwa).

Salah satu warga Tembagapura, Yonathan, ketika di konfirmasi tabloidjubi.com, menyampaikan bahwa situasi di Tembagapura berjalan dalam keadaan kondusif, semua warga ikut pemilihan. “Masyarakat dapat melakukan hak politiknya untuk memiloih calon – calon yang ada, sehingga tidak ada kendala, disisi lain untuk keamanan juga terlihat pengawalan aparat kepolisian, sehingga tetap berlansung dalam suasana demokratis dan terkendali,” katanya.

(Sumber : TabloidJubi)

Pembasmian Miras di Paniai Cuma Wacana Kosong Bupati

Last modified on 2013-10-11 08:30:30 GMT. 0 comments. Top.

1

Pembasmian minuman keras (miras) di paniai merupakan salah satu program prioritas 100 hari kerja bupati dan wakil bupati paniai, Hengki Kayame, SH. MH dan Yohanis You, S.Ag. M.Hum, yang telah berakhir pada tanggal 10 agustus lalu.

Untuk mewujudkan hal itu, baru-baru ini telah dicanangkan gerakan pembasmian miras oleh bupati paniai yang ditandai dengan pemusnahan secara simbolis ratusan botol miras berbagai merk di Lapangan Karel Gobai Enarotali pada acara pengucapan syukur bupati dan wakil bupati dan pada tanggal 17 agustus 2013 setelah upacara bendera.

Hal itu mendapat tangapan serius dari seorang intelektual muda paniai, Fransiskus Xaverius Magai, S.Pi di Enarotali (11/10).

Menurut magai, gerakan paniai tanpa miras yang dicanangkan oleh bupati paniai hengki kayame dengan mengadakan pemusnahan secara simbolis ratusan botol/kaleng minuman keras berbagai merk di lapangan Karel Gobai baru-baru ini, cuma wacana kosong bupati tanpa ada hasil yang signifikan dan kesannya hanya mencari simpati masyarakat belaka.

Nyatanya, kegiatan yang diprakarsai oleh bupati dan melibatkan semua unsur muspida dan para tokoh yang ada itu, belum mampu memberi efek jerah bagi para penjual dan pegiat miras. Malahan pengaruh miras makin tambah parah, setiap hari makin meningkat angka orang mabuk di paniai. Pengaruh miras sudah seperti mantra yang menyihir tidak sedikit masyarakat lokal maupun pendatang untuk terus menjual dan mengkonsumsi miras. Lebih parah lagi yang sangat dominan dan rentan mengkonsumsi miras adalah generasi muda usia sekolah.

Miras juga telah berimplikasi negatif pada pengrusakan moral sampai timbulnya bermacam masalah sosial, seperti menggangu ketertiban umum, juga banyak terjadi pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, meningkatnya angka KDRT yang berujung pada perceraian, penyakitan, bahkan pembunuhan yang mengakibatkan denda yang besar bahkan terjadi dendaman antar marga, kampung dan suku, ungkapnya.

Lebih lanjut magai menuturkan, ini merupakan kelemahan pemerintah paniai karena tidak bertindak secara objektif dengan memperhatikan secara seksama peta peredaran miras yang selama ini sedang berlangsung. Seharusnya ketika pencanagan itu dilaksanakan, perlu juga menginventarisir akar persoalan yang menjadi esensi, kemudian mengandeng semua elemen masyarakat supaya sama-sama berproaktif dalam menangani persoalan ini, dan terutama pemerintah harus bisah menekan para petinggi polisi dan tentara yang ada di paniai untuk menindak tegas para anggotanya yang secara sengaja melindungi atau menjual miras, karena terkesan, pihak keamanan juga disinyalir ikut terlibat dalam mengamankan dan menjual miras di paniai.

Pihak keamanan juga harus segera bertindak lebih professional dalam meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan jalur darat dari nabire yang masuk ke paniai karena selama masih ada Perda Nomor 6 tahun 2006 di kabupaten nabire yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara pemberian ijin pemasok minuman beralkohol, maka nabire akan terus menjadi pintu masuk utama miras, terutama oleh pemasok miras sekaliber Bp Piter Nur Salim ke kabupaten dogiyai, deiyai, intan jaya, puncak, puncak jaya dan termasuk kabupaten paniai sendiri yang sampai hari ini menjadi korban dari Perda tersebut, tuturnya.

Magai juga menegaskan, saya menegaskan kepada pihak keamanan untuk lebih sigap dalam melacak dan mengamankan para penjual miras, jangan main tangkap pilih atau menjadikan miras sebagai lahan bisnis. Pihak keamanan jangan berkonspirasi dengan oknum-oknum tertentu untuk tetap melindungi mereka-mereka yang menjual miras, seperti di beberapa kios di jalan Iyaibutu, warung makan Toba Samosir samping pertigaan PLN, kios depan Brimob dan di tempat-tempat lainya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita ciptakan tertib intern di kabupaten paniai, mulai dari aparat keamanan dan hal itu harus didukung oleh sebuah regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang Pelarangan Miras.

Apabilah tertib intern antara kita sendiri telah tercipta dan regulasi Pelarangan Miras telah di buat, maka bukan suatu hal yang mustahil, pengedaran miras di paniai pasti bisa ditekan sesuai dengan harapan pencanangan yang di lakukan bupati paniai itu dan gerekan paniai tanpa miras pasti akan terealisasi. Tapi bila kita sendiri masih memelihara kucing dalam karung maka pencanangan gerakan peniai tanpa miras adalah mimpi di siang bolong atau wacana kosong yang di umbar-umbarkan oleh bupati paniai untuk mencari sensasi masyarakat paniai saja, tegasnya.

(Sumber : Kompasiana/FX Magai)

Buchtar Tabuni : Dari Sisi Kemanusiaan, Australia Dukung Papua Merdeka

Last modified on 2013-10-11 03:25:51 GMT. 0 comments. Top.

11

Pernyataan terbaru Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak akan mentolerir aksi demonstrasi warga Papua menentang kedaulatan Indonesia, mendapat komentar beragam dari aktivis Papua. Salah satunya datang dari Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.

“Itu benar, dari sisi hubungan bilateral kedua Negara, pasti pemerintah Australia akan mengatakan demikian, tapi kalau dari sisi kemanusiaan, Australia itu mendukung Papua Merdeka,” kata Buchtar Tabuni, kemarin.

Ia mengatakan, Australia telah memiliki pilihan untuk mendukung Papua dibuktikan dengan gerakan warganya beberapa waktu lalu dalam misi pembebasan Freedom Flotilla. Sayang, upaya itu dihadang oleh pihak keamanan Indonesia yang berjaga di pesisir selatan.

Baginya, penyataan PM Abbott hanya mewakili pemerintahan sah Negara itu. Namun berbeda ceritanya jika parlemen setempat yang bersuara. “Biar Perdana Menterinya bicara dari A sampai Z, tetap sama saja kalau parlemen disana tidak menerima, Australia itu Negara demokrasi, suara rakyat disana yang diperhitungkan, jadi kalau rakyat Australia mendukung Papua, ya pernyataan Perdana Menterinya itu hanya untuk menjaga hubungan bilateral saja,” paparnya.

Menurut dia, dukungan bagi Papua sudah jelas disuarakan Vanuatu melalui Perdana Menterinya Moana Kalosil dalam sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa akhir September lalu. Vanuatu menuding bahwa selama ini aparat Indonesia telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM di Papua. “Jangan lihat apakah Vanuatu itu Negara kecil atau bukan, bahwa dia bicara di depan sidang PBB, itu pasti punya dampak yang luar biasa,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Bali, di sela-sela kegiatan APEC, PM Abbott secara tegas mengatakan, protes anti Indonesia tidak mendapat tempat di Australia.

Abbott mengatakan, Australia tak akan memberi platform bagi siapa pun untuk menentang Indonesia. “Kalau mau menentang Indonesia, jangan lakukan di Australia. Kami tidak akan mentolerirnya,” tegasnya seperti dimuat radioaustralia. “Kedua, bagaimana saya melihat Papua? Menurut saya semakin membaik, bukannya memburuk. Dan saya harus mengakui kerja keras Presiden Yudhoyono dalam menjalankan otonomi dan memperbaiki kehidupan rakyat Papua,” tutur PM Abbott.

Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Lambert Pekikir menyatakan, sikap Australia yang ‘setengah-setengah’, menunjukkan diplomasi luar negerinya gagal dijalankan. “Saya tidak bisa bilang Australia mendukung Papua atau tidak, tapi kalau kita lihat dari fakta, jelas bahwa warganya punya keinginan Papua menjadi bangsa yang bebas,” katanya.

Di era pemerintahan Presiden Gus Dur, Australia secara terang terangan memberi support bagi pembebasan Papua. Ketika itu harian Sidney Morning Herald menulis penegasan Menlu Australia Alexander Downer yang menuduh Indonesia telah melakukan pembantaian etnis asli Papua. Downer juga mendukung upaya penduduk Papua untuk merdeka. Berang dengan tudingan itu, Menlu Alwi Shihab langsung meminta klarifikasi Australia.

Dukungan terhadap Papua juga terlihat ketika sejumlah aktivis dan anggota parlemen Australia berkumpul dalam sebuah kaukus Parlementarian for West Papua, tahun lalu. Salah seorang anggota parlemen dari Partai Hijau, Richard yang tergabung dalam kaukus mengatakan, Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihan referendum. Belakangan, aksi tersebut dikecam Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

TB mengatakan, kegiatan itu bisa diartikan sebagai upaya intervensi terhadap kedaulatan NKRI. Menurut dia, sejak 1969, rakyat Papua sudah resmi menjadi bagian dari NKRI melalui Pepera yang diakui oleh PBB. “Bahwa sekarang ini ada masalah keadilan dan kesejahteraan di Papua, tentu dapat diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat tanpa harus diintervensi oleh negara atau parlemen lain,” tegasnya seperti dirilis Merdeka.com.

Usai polemik itu, Australia buru-buru mengubah arah politik internasionalnya. Di jaman Abbott, Australia bahkan membuka kebijakan baru dengan ‘mengirim balik kapal pencari suaka dari Papua’ dan rencana membayar penduduk desa untuk memberi informasi tentang penyelundup manusia.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246