INFO PAPUA

Konjen Australia Di Bali Bantah Mengancam Aktivis Papua

Last modified on 2013-10-07 09:05:53 GMT. 0 comments. Top.

Konsulat Jenderal Australia di Bali membantah mengeluarkan ancaman kepada tiga aktivis Papua yang berlindung di dalam kompleks konsulat Minggu (6/10/2013) pagi.

Tiga aktivis mahasiswa asal Papua yakni Rofinus Yanggam, Yuvensius Goo dan Markus Jerewon diketahui memanjat tembok konsulat Minggu kemarin (6/10), tapi kemudian meninggalkan kompleks  itu hari itu juga.

Mereka menyerukan pembebasan paling tidak 55 tahanan politik di Papua, dan dibukanya akses bagi jurnalis ke Papua.

Para pemrotes mengatakan, mereka ‘meminta perlindungan’ di Konsulat Australia, tapi pejabat-pejabat Australia memberitahu mereka bahwa mereka akan ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia jika tidak mau pergi.

Jurubicara Departemen Luar Negeri Australia mengatakan, Konsul Jenderal Brett Farmer tidak pernah mengeluarkan ancaman, tapi menjelaskan kepada ketiga orang itu bahwa mereka bebas untuk pergi dengan sukarela.

Menteri Perdagangan Andrew Robb, yang berada di Bali, sebelumnya mengatakan, ketiga pemrotes itu tidak meminta suaka dan pergi dengan suka rela.

Namun, Professor Clinton Fernandes, pakar mengenai Papua, mempunyai interpretasi berbeda tentang insiden tersebut.

Ia mengatakan, ia mendengar percakapan telepon seorang pejabat Australia memarahi ketiga orang itu, menyebabkan mereka ketakutan tentang keselamatan mereka jika sampai diserahkan kepada pihak berwenang Indonesia.

Professor Clinton Fernandes mengatakan, ketiga aktivis itu masih berada di Bali.

Senator Partai Hijau Australia, Richard Di Natale, berseru kepada pemerintah agar menjelaskan situasi ketika para pemrotes itu diminta pergi.

Di Natale mengatakan, ia akan mengemukakan isu ini pada waktu parlemen Federal Australia bersidang kembali.

(Sumber : radioaustralia.net.au)

Pimpinan DPR Papua Barat Jadi Tahanan Kota

Last modified on 2013-10-07 08:47:34 GMT. 0 comments. Top.

1

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua bakal segera melimpahkan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) Rp 22 miliar dengan tersangka 42 anggota DPR Provinsi Papua Barat ke Pengadilan Tipikor Manokwari.

Berkas tiga pimpinan DPRPB,Yoseph Johan Auri (ketua DPRPB),Robby Nauw (wakil ketua) dan Jimmy Demianus Ijie (wakil ketua) akan didahulukan bersamaan dengan tersangka lainnya, mantan Sekda Papua Barat,Ir Marthen Luther Rumadas,MSi.

Selain akan segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tipikor,Kejari Papua juga telah menetapkan tiga pimpinan DPRPB menjadi tahanan kota sejak 3 Oktober lalu. Saat pelimpahan ke Pengadilan Tipikir,penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Papua segaligus menyerahkan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp16 miliar serta dokumen terkait lainnya.

Sementara itu,Wakil Ketua DPR Papua Barat, Jimmy D Ijie yang dikonfirmai Koran ini,Sabtu (5/10) membenarkan status tahanan kota yang sedang mereka (pimpinan DPRPB) jalani.  “Kami sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari, ujar Jimmy Ijie.

Baginya,lebih cepat kasus ini disidangkan akan lebih  baik. Ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dan para anggota DPRPB tidak tersandera dengan status hukum. Lebih dari itu,para anggota DPRPB juga sedang maju jadi calon anggota legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilu9 April 2014 mendatang.

“Bagi saya saya,kalau kasus ini cepat disidangkan,itu lebih baik supaya tidak menyandera status hukum kami,” tandas Jimmy Ijie. Jimmy menyatakan,dalam kasus ini, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan dirinya siap mengikuti proses hukum termasuk persidangannya nanti. Termasuk apapun keputusan diambil pada persidangan.

“Sebagai pribadi dan sebagai pimpinan (DPRPB) saya menerima hukuman apapun yang diberikan pada saya sesuai dengan perbuatan saya. Biarkanlah nanti dipersidangan,(majelis hakim) pengadilan yang akan menilai kami bersalah atau tidak, “tandasnya lagi.

Walau sedang dililit kasus,namun pimpinan dan anggota DPRPB akan tetap melaksanakan aktifitas tugasnya sehari-hari. Banyak pekerjaan mendesak yang mesti diselesaikan seperti,pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur,pembahasan RAPBD Perubahan 2013,pembahasan RAPBD 2014 serta tugas lainnya seperti pembahasan sejumlah Raperdasus/Raperdasi non APBD.

“Sebagai orang politik,kita juga mempersiapkan untuk Pemilu 2014 mendatang. Oleh karena itu lebih cepat menyelesaikan status hukum kami,jauh lebih baik,” ujarnya.  Dengan tugas cukup berat dan banyak ini,Wakil Ketua DPRPB meminta kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum.

Dikatakan, anggota DPRPB punya agenda kerja di luar daerah, maka meski dengan status tahanan  kota,maka sewaktu-waktu dapat diizinkan keluar Manokwari. “Kalau dizinkan kami berangkat,tapi kalau tidak dizinkan pun kami akan patuhi,seperti itu,” tukasnya.

Soal peminjaman uang Rp22 miliar dari PT Padoma, ,Jimmy mengatakan,ada pasal dalam anggaran rumah tangga (ART) BUMN Pemprov Papua Barat tersebut yang menyebutkan bahwa direksi boleh meminjam atau meminjamkan dana kepada pihak lain. Hanya saja,dalam proses peminjaman Rp22 miliar ini,wakiil ketua DPRPB mngakui tidak mengetahuinya.

“Sama sekali tidak karena itu mungkin pembicaraan dengan pak Ketua (DPRPB) dengan mereka (PT Padoma). Jadi,kalau itu yang ingin dibuktikan oleh jaksa melalui persidangan itu jauh lebih baik. Kalau kami salah,saya siap menerima apapun putusannya.Kalau pun kami tidak salah,maka semua orang dapat menerima dan tidak mencari-cari kesalahanan,” tambahnya.

Tim Investigasi DPRP Rekomendasi Pelaku Penembakan Di Waghete Dipecat

Last modified on 2013-10-07 02:16:33 GMT. 0 comments. Top.

Tim investigasi DPR Papua memberikan rekomendasi agar pelaku penembakan dalam bentrokan antar aparat keamanan dengan warga di Waghete Kabupaten Deiyai, dipecat dari keanggotaan Polri.

Dalam bentrokan di lapangan sepak bola, Waghete Kabupaten Deiyai, 23 September lalu, Alpius Mote, siswa SMAN 1 Waghete tewas tertembak.

“Rekomendasi ini kami berikan setelah tim melakukan investigasi langsung di Waghete Kabupaten Deiyai ,” ucap ketua tim investigasi dari DPR Papua Yafet Pigay didampingin Nason Utty kepada Papua Pos, Sabtu (5/10).

Tim investigasi DPR Papua sendiri tiba di Waghete, ibu kota Kabupaten Deiyai, Kamis (3/10) lalu untuk melakukan investigasi dengan bertemu langsung pihak sekolah SMAN 1 Waghete yang menjadi tempat korban menuntut ilmu, keluarga korban, dan Polres Paniai.

Menurut Yafet, rekomendasi tersebut diberikan menyusul oknum anggota polisi tersebut telah melakukan penembakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa.”Ini sebagai bentuk pelanggaran HAM,” imbuh Yafet.

Yafet mengatakan setelah tim tiba di Jayapura, akan melakukan rapat lagi. Namun yang jelas rekomendasi yang dikeluarkan tetap mengarah pada pemecatan terhadap oknum polisi, pelaku penembakan.

Sementara anggota tim investigasi, Nason Utty mengatakan, rekomendasi ini nantinya akan diberikan kepada Kapolda Papua, Gubernur Papua, da KOMNAS HAM Papua.”Kami harap rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Polda Papua dengan menghukum pelaku atas perbuatannya dengan dipecat,” imbuh Nason.

Nason menuturkan berdasarkan pertemuan dengan keluarga korban dan keterangan beberapa orang saksi, kejadian itu berawal saat digelar razia oleh anggota polisi, Sabtu 21, September lalu. Saat razia itu seorang pengendara bersama seorang ibu diberhentikan lalu dijatuhkan.

Ayah korban, Daud Mote meminta pihak kepolisian mengungkap pelaku penembakan.”Anal saya sudah ditembak, saya minta pelakunya dihukum,” ucapnya.

Tidak terima dengan sikap oknum anggota itu, masyarakat langsung berkumpul di lapangan dengan melakukan waita. Namun tiba-tiba terdengar tembakan hingga terjadi bentrok dengan aparat keamanan.

Beberapa saat kemudian, salah satu siwa SMAN Waghete ditemukan tewas tertembak.”Kami juga minta anggota polisi yang menjadi pemicu hingga terjadi bentrokan itu ditangkap dan diproses,” ungkap Nason.

Soal data penyebab kejadian tim investigasi DPR Papua berbeda dengan Polres Paniai, Nason mengatakan silahkan saja.”Data yang kami dapatkan berdasarkan pengakuan dari keluarga, termasuk pengakuan dari masyarakat di Waghete sama dengan laporan yang kam terima di Jayapura, sedang polisi belum mendapatkan keterangan dari keluarga korban dan masyarakat yang melihat kejadian,” terang Nason.

Sementara itu, Kapolres Paniai, Ronny Abba mengatakan, apa yang disampaikan tim investigasi DPR Papau soal penyebab kejadian bentrokan baru didengarnya.”Kami akan tindaklanjuti informasi ini,” ucap Kapolres Ronny saat pertemuan dengan tim investigasi DPR Papua.

Menurut Kapolres, kejadian bentrokan hingga terjadinya penembakan berawal saat, anggota polisi melakukan razia lanjutan dan sosialisasi judi togel dan miras bersama Linmas, Senin pagi, 23 September. Namun apa yang dilakukan polisi ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat hingga terjadi bentrokan.

Saat bentrokan terjadi anggota polisi sudah berusaha bertahan untuk menghindari bentrokan, namun masyarakat terus menyerang hingga ada tembakan yang menyebabkan salah satu siswa SMA meninggal.

Pasca bentrokan tersebut, sebanyak sepuluh orang anggota polisi sudah diperiksa Propam Polda Papua.

(Sumber : Papuapos)

Klaim Jamkesmas Di RSUD Biak Capai 2 Miliar

Last modified on 2013-10-07 02:14:02 GMT. 0 comments. Top.

1

Klaim pembayaran pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor, Papua, setiap bulan mencapai Rp 2 miliar, kata Kepala cabang PT Askes Biak Anto Kalina, S.Si., di Biak, Jumat(4/10).

Ia mengatakan pembayaran klaim pelayanan Jamkesmas dilakukan manajemen RSUD setelah mengajukan permintaan dengan bukti fisik.

Selama pelaksanaan Program Jamkesmas di rumah sakit umum daerah Biak Numfor telah berjalan dengan lancar sesuai prosedur,” ungkap Kacab Askes Anto Kalina.

Ia menyebutkan sesuai ketentuan saat ini, semua warga Papua dan Papua Barat telah terlayani dengan Jamkesmas sehingga tidak ada lagi celah untuk menolak permintaan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah ini.

Pihak Manajemen Askes, lanjut Anto, tetap menjalin kerjasama dengan manajemen RSUD dalam rangka pemberian pelayanan pasien Jamkesmas.

Menyinggung jumlah peserta Jamkesmas di Kabupaten Biak Numfor, menurut Anto Kalina, jumlahnya sangat besar mencapai puluhan ribu kepala keluarga miskin yang terdata lewat Dinas Kesehatan setempat.

“Untuk detailnya jumlah peserta Jamkesmas secara rinci saya tidak hafal persis tetapi angkanya mencapai ribuan kepala keluarga,” ujar Kacab Askes Biak Anto Kalina.

Menyinggung perubahan status Askes (PT) menjadi Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), menurut Anto Kalina, sesuai rencana perubahan status ini ditetapkan secara Naisonal pada 1 Januari 2014.

“Cakupan kesehatan setelah dikelola BPJS meliputi semua warga Negara mulai dari pensiunan, veteran, PNS, masyarakat umum hingga prajurit TNI/Polri,” ujar Kacab Askes Anto Kalina.

(Sumber : Bintangpapua)

3 Aktivis Papua Terobos Konsulat Australia Di Bali

Last modified on 2013-10-06 13:27:09 GMT. 0 comments. Top.

Foto : Tabloidjubi

Tiga orang aktivis Papua Barat masuk ke konsulat Australia di Denpasar, Bali, Minggu pagi (6/10) dan menyerahkan sepucuk surat yang berisi seruan kepada para pemimpin dunia yang menghadiri KTT APEC menekan Indonesia agar membebaskan para tahanan politik.

Dalam surat tersebut, ketiga aktivis tersebut meminta agar PM Australia Tony Abbot, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, dan PM Jepang Shinzo Abe serta para pemimpin lain menekan Indonesia agar membebaskan 55 orang yang ditahan karena berbicara mengenai keyakinan politik dan hak asasi mereka.

Surat itu juga menyerukan agar wartawan, diplomat, pengamat, dan wisatawan asing diizinkan berkunjung dan melakukan peliputan berita di Papua Barat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan ketiga orang kemudian meninggalkan konsulat Australia sebelum pukul tujuh pagi.

Organisasi mahasiswa Papua Barat mengatakan, ketiga aktivis masuk ke kompleks konsulat dengan memanjat pagar.

Pencari Kerja Tenaga Pendidikan Di Paniai Merana, Tak Ada Formasi D-II PGSD

Last modified on 2013-10-05 18:06:19 GMT. 0 comments. Top.

Terbatasnya formasi yang disediakan pemerintah dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Paniai tak akan mengakomodir ketersediaan pencari kerja, salah satunya tenaga pendidikan. Formasi D-II PGSD tak ada tahun ini, bahkan para guru honorer merana karena tak ada peluang untuk direkrut menjadi PNS pada tahun ini.

Tak ada formasi, beberapa orang yang punya ijazah D-II PGSD terpaksa mengadu nasib dengan ijazah SMA/SMK. Kenyataan sama dialami alumni Teknik Pertambangan dan beberapa jurusan lain yang tahun ini tak ada formasi.

“Kenapa D2 PGSD tidak ada, kami mau tes baru,” keluh Merry Youw dan beberapa temannya usai melihat pengumuman alokasi formasi pengadaan CPNS tahun 2013 di pelataran GSG Uwatawogi Enarotali, beberapa waktu lalu

Tiadanya formasi pendidikan disesalkan mereka karena tenaga guru sangat minim, sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paniai masih kekurangan. Namun kenyataannya, formasi guru SD tak ada.

Kondisi di beberapa sekolah dasar cukup memprihatinkan, sebab jumlah guru terbatas. Parahnya lagi, satu sekolah hanya ada dua guru ber-NIP. Selebihnya, guru honorer yang masih sangat butuh kejelasan statusnya dengan hendak mengikuti testing CPNS.

Dari 133 formasi yang diberikan untuk Kabupaten Paniai, beberapa diantaranya jurusan langka yang tak dimiliki putra daerah. “Ini peluang untuk pendatang, kitong tra akan diterima. Formasi juga terbatas begitu,” seloroh salah satu pemuda sambil menenteng map berwarna merah di depan loket pendaftaran.

Formasi umum maupun teknis yang disediakan pun sangat terbatas. Katakan Jurusan Ilmu Administrasi Negara ataupun Ilmu Pemerintahan, formasinya hanya satu yang akan diterima. Sedangkan pelamar terlalu banyak jumlahnya. Tak pelak, ribuan orang akan bersaing rebut 1 formasi yang disiapkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah daerah dalam hal ini instansi teknis memberi penjelasan kepada para pencari kerja di Kabupaten Paniai. Tak sedikit yang merasa kecewa karena alokasi formasi CPNS tahun ini sangat kecil. Beberapa orang bahkan sempat pertanyakan, namun pihak BKD mengatakan bahwa ini merupakan kebijakan atau keputusan pemerintah pusat.

Jhonson Panjaitan : Labora Sitorus Akan Bebas Demi Hukum

Last modified on 2013-10-05 13:08:58 GMT. 0 comments. Top.

Pengacara Labora Sitorus, Johnson Panjaitan, SH sangat yakin bahwa kliennya Bripka Labora Sitorus akan bebas demi hukum, karena pasal yang didakwakan kepada kliennya tidak jelas, juga diduga ada kepentingan politis serta permainan yang sangat tidak sehat untuk menjerumuskan kliennya kedalam ranah hukum.

Menurut Johson, hasil laporan analisis keuangan yang menyebutkan adanya besaran uang sekitar 1,5 triliun dalam pemberitaan sebelumnya adalah hal yang tidak benar, karena dalam dakwaan setebal 104 halaman, sama sekali jumlah transaksi pada rekening milik Labora tidak sampai sebesar trilinunan rupiah.

”saya heran saja PPATK kok bisa menyimpulkan adanya dugaan akumulasi transaksi mencurigakan sebesar 1,5 triliun rupiah tapi kenyataannya, tidak sampai sebesar itu,”ujar pengacara kondang tersebut.

Johson bahkan menuding PPATK telah melakukan pembohongan publik dan dirinya tentu akan melakukan upaya hukum untuk menuntut laporan bohong dari PPATK tersebut, yang menyebabkan kliennya harus meringkuk di balik jeruji besi.

Sidang perdana kasus Bripka Labora Sitorus Kamis (3/10/2013) kemarin di gelar perdana di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat.

Dalam sidang tersebut JPU mendakwa anggota Polres Raja Ampat itu melakukan tindakan penimbunan BBM dan pembalakan hutan secara ilegal. Dalam dakwaan, Labora Sitorus dijerat pasal-pasal terkait pembalakan hutan dan penimbunan BBM. Ada juga dakwaan kumulatif, yaitu pasal pencucian uang, tapi pengadilan harus membuktikan dulu dakwaan penimbunan BBM dan illegal logging.

Akhir Maret lalu, Polda Papua mulai mengusut dugaan keterlibatan Laborus Sitorus dalam kasus penebangan hutan ilegal dan penimbunan BBM, setelah PPATK mencurigai transaksi yang dilakukannya sejak 2007 hingga 2012 yang mencapai triliunan rupiah.

Belakangan diketahui, selain merupakan anggota polisi, Labora merangkap sebagai pengusaha BBM, kayu hutan, serta berjualan minuman keras di Sorong, Papua Barat.

Polda Papua lalu menetapkannya sebagai tersangka kasus penimbunan BBM dan pembalakan hutan ilegal. Labora mengadu kepada Komisi Kepolisian Nasional, karena dia merasa ‘dikorbankan’ para atasannya. Dia mengaku telah menyetor uang miliran rupiah ke puluhan rekan dan atasannya di kepolisian.

Kepada media, Labora mengaku telah menyerahkan dokumen nama-nama rekanan dan atasannya di kepolisian yang disebutnya telah menerima uang dari dirinya kepada Kompolnas.

Namun hingga kini belum ada pejabat polisi yang diumumkan telah dikenai sanksi terkait pengaduan Labora tersebut. Sidang terhadap Labora Sitorus akan dilanjutkan pada 10 Oktober untuk menghadirkan para saksi.

Sidang kali ini di hadiri pula puluhan pendukung Bripka Labora Sitorus yang juga merupakan karyawan dari terdakwa. Sejumlah spanduk dibentangkan di depan pintu masuk kantor Pengadilan Negeri Sorong oleh para pendukung Labora Sitorus yang meminta Labora Sitorus segera dibebaskan.

Sidang tersbeut dijaga ketat puluhan anggota kepolisian bersenjata lengkap dari Polresta Sorong, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242