INFO PAPUA

Ketua DPRD Jayapura Dijebloskan ke Penjara

Last modified on 2013-09-30 01:01:07 GMT. 0 comments. Top.

Kejaksaan Negeri Jayapura menjebloskan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanis Eluay karena dugaan keterlibatan korupsi Rp 5 miliar.

Kepala Kejaksaan Negri Jayapura, J. Fudhoil Yamin menuturkan, Kejaksaan juga menjebloskan Wakil Ketua II DPRD setempat, Gidion Dodop dan bekas Sekda Kabupaten Jayapura Edison Muabuay dalam kasus yang sama.

Ketiganya terlibat pengaturan dana tambahan DPRD di luar prosedur yang bersumber dari dana APBD 2011. Saat ini mereka ditahan di Penjara Abepura.

“Itu tidak melalui sebuah prosedur-prosedur mekanisme, sebagaimana seharusnya. Yang lain juga melanggar ketentuan-ketentuan PP 24/2004, PP 21/2007 tentang kedudukan dan anggaran-anggaran pada DPR,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negri Jayapura, J. Fudhoil Yamin menambahkan, Kejari setempat juga akan memanggil bekas Sekwan DPRD setempat, Ted Mokay karena diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kasus korupsi tersebut bermula saat DPRD setempat meminta penambahan dana kepada Pemda Jayapura sebesar Rp 5 miliar.

(Sumber : KBR68H)

13 Kabupaten di Papua Bermasalah Soal Laporan Keuangan

Last modified on 2013-09-30 00:53:17 GMT. 0 comments. Top.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua per 20 September 2013 sudah merampungkan  pemeriksaan terhadap laporan pertanggunjawaban keuangan dari 21 kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Hasilnya dari 21 kabupaten dan kota yang sudah memasukan laporan pertanggunjawaban keuangan, sebanyak 13 kabupaten laporan keuangannya bermasalah. Pihak BPK tidak memberikan penilaian (disclaimer) terhadap laporan keuangan ke 13 kabupaten tersebut.

Sedang  8 kabupaten laporan keuangann mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara 9 kabupaten lainnya, laporan keuangannya masih dalam proses penyelesaian.

Sekteraris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, drh Constant Karma mengatakan kondisi ini tentu menjadi perhatian dari semua pimpinan pemerintah kabupaten dan kota termasuk provinsi. “Oleh karena itu saya harapkan peran inspektorat harus dapat mendorong secara pro aktif agar pemerintah daerah menjadi Wilayah Tertib Administrasi (WTA), dapat mempertanggung jawabkan laporan keuangan pemerintah daerah, menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan wilayah yang bebas  KKN,”pintanya.

Menurut  Sekda, penilaian disclaimer (tidak memberikan penilaian) tersebut juga terkait dengan laporan-laporan yang malas dibuat dan data-data yang tidak ada, sehingga ketika datang BPK, tidak bisa ditampilkan.

“Karena tadi, pemalas tidak membuat laporan. Kami punya laporan LP2D (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dalam beberapa tahun juga kacau sekali tidak lancar, padahal wajah kita ada di laporan itu. Jika laporan tidak baik, wajah kita jelek,” ujarnya.

Apakah ini terkait dengan disiplin pegawai? Sekda Constant Karma mengakui bisa saja akibat dari hal tersebut, namun bagaimana secara kolektif ada kepala dinas, ada eselon III dan eselon IV dimana kepala dinas berkonsentrasi menggerakan jajarannya untuk satu tujuan, sehingga kepemimpinan harus kuat agar birokrasi berjalan dengan baik, harus memberikan arahan terus menerus dan yakin bahwa tugas-tugas itu bisa dijalankan dengan baik.

Untuk  itu,  kata Sekda tak hanya kabupaten yang laporan keuangannya mendapat predikat disclaimer termasuk Pemprov Papua kedepannya perlu memperbaiki tata kelola keuangan.

Sekda mengatakan langkah-langkah perbaikan dalam tata kelola keuangan Pemprov Papua dilakukan secara menyeluruh mulai dari lingkungan SekertariatProvinsi, kabupaten dan kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai pada unit-unit kerja di daerah.

Perbaikan tata kelola keuangan tersebut juga tidak hanya mencakup keuangan yang terkait dengan belanja rutin, tetapi juga belanja pembangunan, seperti pengerjaan berbagai proyek yang didanai APBD serta pengelolaan semua aset Pemprov Papua, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

Karma mengatakan untuk mensukseskan semua upaya perbaikan tersebut, perlu ada komitmen dan kerja dari semua jajaran Pemprov Papua, Pemerintah Kabupaten mulai dari jajaran pimpinan SKPD hingga staf pelaksana di lapangan.

Sekda berharap agar badan pengawas lainnya seperti inspektorat harus mempunyai nilai tambah yang dapat mendorong seluruh tingkat pimpinan daerah dan pimpinan SKPD, dapat menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas keseluruhan kegiatan di instansi masing – masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban tersebut terutama adalah pertanggung jawaban keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mengamankan asset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(Sumber : Papuapos)

Pasangan Yesaya Sombuk & Thomas Ondy Menangi Pilkada Biak

Last modified on 2013-09-26 18:35:28 GMT. 0 comments. Top.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, menetapkan pasangan Calon Bupati Yesaya Sombuk dan Wakil Bupati Thomas Ondy (Yestho) sebagai pemenang dengan meraih 15.739 suara atau 25,4 persen dalam ajang pilkada 10 September 2013.

Rapat pleno penetapan Pilkada Biak dipimpin Ketua KPU Milliam Tiblola pada Rabu malam menetapkan peringkat dua pasangan Yotam Wakum dan Mahasunu dengan 10.280 suara atau 17 persen serta peringkat tiga pasangan Nehemia Wospakrik/Andi Firman dengan 9.846 suara (16 persen).

Peringkat empat perolehan suara pasangan Habel Rumbiak/Festus Wompere dengan 8.159 suara (13,1 persen), urutan lima pasangan Yohanis Than/Absalom Rumkorem dengan 7.271 suara (12 persen).

Urutan enam perolehan suara direbut pasangan Deminnus F.Dimara/Daniel Lantang 6.305 suara (10,2 persen), peringkat tujuh pasangan Prof dr Yonaha Yembise/Frits G.Senandi dengan 2.630 suara (4 persen) serta peringkat delapan pasangan Dr Lamech p/Wielem K.Rumpaidus 1.816 suara (2,9 persen).

Ketua KPU Biak Milliam mengakui jika dalam penetapan pleno KPU dengan agenda penghitungan suara ada keberatan dari pasangan calon Bupati dipersilakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Selama tiga hari setelah penetapan KPU delapan pasangan Bupati yang tidak puas dengan keputusan KPU disilakan menggugat ke MK,” tutur Milliam Tiblola.

Hingga Rabu malam pukul 20.30 WIT penghitungan rekapitulasi perolehan suara delapan pasangan Cabup Pilkada Bupati KPU Biak Numfor masih dijaga ketat aparat keamana Polri/TNI serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkait Bentrok Di Deiyai, Aparat Harus Evaluasi Personelnya

Last modified on 2013-09-26 18:56:40 GMT. 0 comments. Top.

Kepolisian Papua menurunkan tim investigasi, pasca bentrok aparat keamanan dengan warga setempat di Lapangan sepak bola Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai yang terjadi Senin (23/9). 

Juru bicara Polda Papua, Sulistyo Pudjo Hartono menuturkan tim investigasi dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Papua, Gde Sugianyar. Rencananya tim tersebut akan mencari akar persoalan  terjadinya bentrokan.

“Pasca bentrokan, kami telah mengumpulkan tokoh agama, masyarakat serta  keluarga korban, untuk mencari jalan keluarnya. Pasca bentrokan, kami juga telah mengamankan 2 orang yang diduga provakator, hingga mengakibatkan bentrokan antarwarga dan aparat keamanan,” katanya

Sementara itu, DPR Papua juga telah membentuk tim investigasi pengusutan kasus bentrokan di Deiyai. Ketua Komisi pemerintahan, hukum dan HAM, Ruben Magay menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengunjungi Deiyai, untuk mencari tahu penyebab bentrokan.

“Sehari pasca bentrokan, pemuda dan mahasiswa Deiyai yang sedang melakukan studi di Jayapura, meminta  kami untuk mengusut tuntas kasus ini,” jelasnya di Jayapura, Rabu (25/9).

Direktur Baptis Voice, Matius Murib menuturkan aparat kepolisian harus mengevaluasi personelnya terkait bentrokan tersebut, hingga mengakibatkan korban tewas warga sipil.

“Klaim polisi yang menyebutkan pemicu bentrokan disaat aparat keamanan sedang melakukan penyuluhan untuk membasmi penyakit masyarakat. Harusnya mendapatkan respon positif warga setempat. Namun ini ada apa, hingga mengakibatkan tidak ada dukungan dari warga. Berarti ini kan ada dugaan kegiatan tersebut dilakukan secara sepihak, sehingga tidak didukung masyarakat,” jelasnya.

Matius menambahkn. polisi juga harus memahami kondisi riil masyarakat di Deiyai, sebab warga di sana pemahaman dan respon mereka berbeda dengan warga di tempat lain.

“Jika dalam penyuluhan kepada warga, ada perlawanan, seharusnya polisi jangan terlalu cepat menembak warga. Apalagi saat itu yang dihadapi polisi adalah warga sipil, bukan kelompok bersenjata yang ada di hutan sana. Kami berharap bentrok ini tidak meluas,” ujarnya.

Pihaknya mengklaim harus ada tim investigasi independent dalam rangka mengusut tuntas kasus ini. Penyelesaian kasus juga diharapkan objektif dan apa adanya, tidak boleh sepihak.

Sebelumnya, bentrokan Deiyai terjadi disaat polisi dan TNI melakukan penyuluhan tentang penyakit masyarakat, di antaranya judi dan miras. Namun dalam penyuluhan ini, warga setempat tak terima hingga mengakibatkan bentrokan dan korban jiwa.

(Sumber : KBR68H)

Penerimaan CPNS Di Papua Harus Prioritaskan Orang Asli Papua

Last modified on 2013-09-26 18:00:23 GMT. 0 comments. Top.

DPRP menekankan agar pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten dan kota memprioritaskan putra-putri orang asli Papua dalam penerimaan CPNS, yang akan digelar dalam waktu dekat.

“DPRP meminta pemerintah untuk jeli dalam proses perekrutan CPNS 2013, dengan mengutamakan orang asli Papua. Ini sesuai dengan amanat Otsus keberpihakan kepada orang asli Papua,”tukas Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai, Rabu 25 September.

Sementara untuk pendatang, sebaiknya direkrut untuk tenaga-tenaga tertentu seperti guru, kesehatan. “Itupun kalau memang dibutuhkan,”tukasnya.

Papua memang masih membutuhkan tenaga dokter, atau insinyur serta tenaga teknis lainnya dan kesempatan itu bisa diberikan kepada orang pendatang, apabila itu itu tidak dimiliki orang Papua, itupun jika itu tak dimiliki orang asli Papua.

“Kalau itu bisa untuk tenaga umum diisi orang Papua, itu harus jadi prioritas,”singkatnya.
Ruben meminta  seluruh SKPD di Provinsi Papua, memperhatikan dan memprioritaskan orang Papua. “ Hanya dengan memberikan prioritas,  mereka  dapat kesempatan,”tandasnya.

Ia menambahkan, dalam proses rekrutmen ini, DPRP akan mengawasi secara langsung, agar kebijakan keberpihakan kepada orang asli Papua ini benar-benar berjalan dengan baik. “DPRP akan awasi langsung sebagai kontrol, juga menghindari adanya percalon dalam proses penerimaan,”jelasnya.

Mahasiswa Deiyai Duduki Gedung DPRD Papua

Last modified on 2013-09-25 10:23:43 GMT. 0 comments. Top.

2

Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Deiyai, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua guna mempertanyakan kasus penembakan salah seorang pelajar di Deiyai yang terjadi pada Senin (23/9) lalu.

Puluhan mahasiswa ini, datang dengan membawa beberapa buah spanduk bertuliskan “Kami mahasiswa turut prihatin atas penembakan terhadap siswa SMA N 2 Kabupaten Deiyai, Kapolri segera copot Kapolda Papua, dan Kapolda segera copot jabatan Kapolres Paniai dan Kapolsek Deiyai”.

Serta spanduk bertuliskan “DPR Papua harus bentuk tim investigasi dan harus turun ke Kabupaten Deyai”. Merekapun langsung melakukan orasi di halaman kantor DPRD Papua.

Merekapun akhirnya ditemui Ketua Komisi A Ruben Magai dan anggota Komisi D Nason Utti. Salah seorang koordinator aksi, Agus Kadepa dalam orasinya mengatakan, DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat perlu mengawal kasus penembakan tersebut, jika tidak kasus serupa akan kembali terjadi dan menelan korban yang lebih banyak.

“Kami minta agar DPR tetap mengawal kasus ini. Tanyakan kepada Polda apa tindak lanjut kasus penembakan ini, dan sampai sejauh mana penyelidikan yang dilakukan kepolisian,” ujar Agus, Rabu (26/9/2013).

Menurut Ketua Komisi A, Ruben Magai, DPRD Papua terus mengawal kasus penembakan yang terjadi di Papua, bukan saja di Deiyai, tetapi juga di Kabupaten lainnya. Ruben juga mengakui, pihak DPR Papua juga telah membentuk tim investigasi yang akan bersama-sama pihak kepolisian menangani kasus penembakan di Deiyai.

“Kami di DPRD terus mengawal kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Kami juga akan mempertanyakan sejuhmana penyelidikan yang dilakukan oleh Polda, dan kami akan desak Polisi untuk ungkap kasus ini,” terang Ruben.

Usai melakukan orasi dan mendengar jawaban anggota DPRD Papua melalui ketua Komisi A, Ruben Magai, perwakilan mahasiswa lalu menyerahkan draf pernyataan sikap kepada anggota DPRD, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Penembakan Siswa SMA N 2 Deiyai ini lalu membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, Senin 23 September lalu, seorang warga sipil atas nama Julianus Mote ( 25 ) dilaporkan tewas, dengan luka tembak pada bagian rusuk kanan tembus ke belakang punggung. Julianus tewas dalam bentrok dengan aparat TNI/Polri  di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.

Bentrokan dipicu saat aparat keamanan menggelar razia sejumlah penyakit masyarakat yakni judi, minuman keras dan senjata tajam. Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tigi, Indra Makmur mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjudian, menenggak miras dan membawa senjata tajam, tapi warga tak terima bahkan ada yang memprovokasi, sehingga melempari aparat dengan batu.

Dalam bentrokan itu, warga juga menyerang satu anggota TNI dari Koramil Wagete, atas nama Darsono. Akibatnya, aparat keamanan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke atas berulang kali untuk membubarkan massa. Polisi mengaku aksi penembakan yang dilakukan anggota di lapangan sudah sesuai prosedur.

60 Brimob Back-Up Pengamanan di Maybrat

Last modified on 2013-09-25 10:09:43 GMT. 0 comments. Top.

1

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya putusan MK yang memindahkan ibukota Kabupaten Maybrat dari Kumurkek ke Ayamaru, sebanyak 60 personil Brimob Detasemen C Sorong, diberangkatkan untuk memback-up pengamanan di Maybrat yang masih dibawah kendali Polres Sorong Selatan.

Personil Brimob tersebut diberangkan ke Maybrat, beberapa hari lalu. Kepala Detasemen C Brimob Sorong, Kompol H. Madun Narwawan mengatakan, meski telah menerjunkan satu kompi personil atau 60 anggotanya ke Maybrat, tetapi pihaknya juga menyiagakan personil yang lainnya, dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, pihaknya siap selalu.

“Pada intinya anggota kita selalu siap kapan pun dibutuhkan, siap diterjunkan guna memback-up pengamanan jika memang situasi kurang kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pasca putusan MK tersebut, terlebih lagi untuk menjamin rasa aman dan nyaman serta lancarnya aktifitas warga Kota Sorong, terhitung mulai Selasa (24/9), Polres Sorong Kota menetapkan status siaga bagi personilnya, ditandai apel gelar pasukan yang melibatkan seluruh personil Polres Sorong Kota, kemarin pagi di halaman mapolres. Kapolres Sorong Kota, AKBP Harry Goldenhardt,SIK yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya menjelaskan, siaga yang diberlakukan sesuai petunjuk Karo Ops Polda Papua yang mengharapkan agar aparat kepolisian se-Sorong Raya dapat mejamin rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat. Selain itu untuk mengantisipasi dampak-dampak gejolak Maybrat terkait pemindahkan letak ibukota kabupaten Maybrat melalui putusan MK tersebut.

Didampingi Wakapolres, Kom­pol Syamsu Ridwan,SIK, Kapolres lebih lanjut mengatakan, seluruh personil Polres Sorong Kota disiagakan selama tiga hari ke depan, guna menjamin kamtibmas tetap aman dan kondusif.  “Kita mengantisipasi dampak dari kejadian di Maybrat yang memang saat ini kurang kondusif, supaya Kamtibmas tetap aman dan tertib, yang beraktifitas dapat tetap beraktifitas dengan lancar dan sebagainya,” tutur Kapolres.

Selain melibatkan seluruh personil Polres Sorong Kota, siaga juga melibatkan personil Polres Raja Ampat. 31 anggota Polres Raja Ampat, didatangkan guna memback-up kekuatan personil Polres Sorong Kota. “Untuk sementara kita melibatkan anggota Polres, diback-up dalmas dari Raja Ampat,” tukasnya.

Status siaga berlaku untuk wilayah hukum Polres Sorong Kota, dan personil juga disiapkan jika sewaktu-waktu diperlukan untuk memback-up pengamanan di wilayah Polres Sorong. Kapolres memastikan, tidak ada anggotanya yang dikirim untuk memperkuat pengamanan di Maybrat. Seluruh anggotanya disiagakan di Polres Sorong Kota, kendati sesuai arahan Karo Ops, siaga diberlakukan ke seluruh wilayah Sorong Raya.

“Tidak ada anggota yang dikirim kesana, semua anggota kita siagakan di Sorong Kota mengantisipasi dampak situasi kurang kondusif di Maybrat ini,” imbuhnya. Personil Dalmas Polres Raja Ampat yang diperbantukan di Polres Sorong Kota, tiba sekira pukul 16.00 WIT. Setibanya di Mapolres, Kapolres langsung mengambil alih apel pasukan.

(Sumber : RadarSorong)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238