INFO PAPUA

Formasi Penerimaan CPNSD Jayawijaya Dinilai Terlalu Sedikit

Last modified on 2013-10-01 18:11:23 GMT. 0 comments. Top.

Pembukaan lowongan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 yang dibuka pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 64 formasi, ternyata disesalkan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Di Indonesia (AMPTPI) cabang Wamena.

Menurut Ketua DPC AMPTPI Wamena, Tadius Walilo, AMPTPI DPC Wamena kecewa terhadap pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang hanya menerima 64 orang dalam formasi CPNS tahun 2013 ini, di mana selama dua tahun lebih tidak ada penerimaan CPNS sedangkan formasi yang keluar hanya 64 orang.

“Mahasiswa atau pengangguran yang ada di Papua khususnya yang berstudi di Wamena ini akan diapakan, dua tahun tidak ada penerimaan giliran dibuka formasinya hanya sedikit, sedangkan mahasiswa yang sudah selesai studi masih banyak yang membutuhkan kerja,” ujar Tadius kepada wartawan di Wamena, Selasa (24/09/2013).

Untuk itu, selaku putra asli Lembah Baliem dirinya meminta kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayawijaya agar bisa mengakomodir jatah atau formasi untuk Jayawijaya melebihi dari jumlah 64 tersebut. Apabila hal itu tidak ada realisasi dari pemerintah daerah, lanjut Tadius, maka AMPTPI Wamena akan lakukan aksi ke pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

“Kami himbau ke pusat bagaimana bisa mengakomodir, kami tidak mau lagi dengar di Papua hanya 100 orang, 50 di Papua Barat 50 di Papua. Kalau memang penerimaanya seperti ini, apa yang akan dinikmati oleh sarjana-sarjana yang sudah selesai studi. Memang di kabupaten pemekaran lain seperti di Lanny Jaya membuka pendaftaran untuk 600 orang, kami hanya minta jangan sampai orang luar yang masuk, ibaratnya kebun, kami selaku anak pribumi di Lembah Baliem ini kami punya lahan, sehingga lahan kami ini dikelola oleh kami sendiri bukan orang lain,” tegasnya.

Ditambahkan Tadius, memang animo masyarakat untuk mendaftar sebagai PNS masih sangat tinggi, di mana terbukti sejak Senin (23/9) hingga Selasa (24/9) kantor-kantor dinas untuk mengurus segala persyaratan banyak diserbu orang, tetapi formasi yang dibutuhkan hanya 64 orang.

“Memang di kabupaten lain juga dibuka pendaftaran, tetapi ketika kami akan tes ke Yalimo atau Lanny Jaya misalnya kami terkendala perjalanan, tempat tinggal syukur-syukur kalau di sana diterima,” kata Tadius. Hal senada pun diungkapkan salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam AMPTPI cabang Wamena, Rosalina Oagai, SE, di mana dirinya tidak paham proses penerimaan yang dibuka oleh BKD Jayawijaya.

“Kita tidak tahu proses dari BKD sendiri, untuk cari lowongan di setiap instansi. Kalau menurut saya, dari pihak BKD sendiri ke setiap instansi untuk mencari lowongan yang kira-kira dibutuhkan di situ berapa, karena saya lihat banyak sekali pegawai yang tidak cukup efektif tetapi masih bekerja. Kalau kita lihat sekarang apalagi kita sebagai pencari kerja ini sudah dua tahun menunggu untuk ikut tes, tetapi kecewa ternyata yang dibutuhkan hanya 64 orang,” tambah Rosalina.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jayawijaya, Fabianus T. Wuka, SE, M.Si menyebutkan, memang untuk formasi umum tahun 2013 ini yang akan diterima hanya 50 orang, kemudian ditambah dari tahun 2010 yang tersisa 14 formasi sehingga semuanya 64 sesuai dengan jabatan-jabatan yang diusulkan.

“Jadi, kita perlu tahu bersama bahwa dari daerah sudah usulkan semua menyangkut formasi umum ini berdasarkan kebutuhan daerah di sini, maka mungkin yang kita bisa terima formasi umum seperti itu. Kebutuhan daerah itu kita buat analisis jabatan, setelah itu kemudian kita bikin anilisis kebutuhan kerja sehingga kita ajukan ke pemerintah pusat kira-kira kita bisa dapat berapa,” ungkap Fabianus T. Wuka di ruang kerjanya.

Disisi lain juga, yang menjadi prioritas adalah pengangkatan tenaga honorer yang ada sejak tahun 2010, di mana sebanyak 735 orang dari setiap SKPD yang diusulkan kepada BKD untuk diangkat menjadi PNS. “Tenaga honorer sebanyak 735 itu kami adakan pengumuman, kami melihat berkas-berkas apa yang mereka harus lengkapi. Jadi, ini berdasarkan data tahun 2010 dari setiap SKPD untuk tenaga honorer ini,” jelasnya.

Ditambahkan Fabianus, untuk masalah penerimaan CPNS ini pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak asal-asalan seperti kabupaten lain, jika kabupaten pemekaran lain buka penerimaan besar-besaran sah-sah saja karena masih banyak kebutuhan dan hal itu dinilai tidak bisa jika dibandingkan kabupaten lain dengan Jayawijaya.

“Tenaga honorer yang 735 juga mereka harus melalui tes karena mereka masuk di kategoti 2. Pengajuan kebutuhan pegawai kita lihat berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kerja. Kalau dilihat, penerimaan di Jayawijaya dengan kabupaten lain kita cukup besar, katakanlah di Kabupaten Nduga 150 orang kita bahkan bisa 300-an lebih ditambah dengan honorer, itu perhitunganya dan pertimbangan, kita bisa saja terima sebanyak mungkin, tetapi ada dibatasi hal-hal tertentu,” tandasnya.

(Sumber : Tabloidjubi)

 

Menyangkut Papua, Australia Hargai Sepenuhnya Kedaulatan Indonesia

Last modified on 2013-10-01 12:41:23 GMT. 1 comment. Top.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa kebijakan Indonesia dalam mengelola Papua sudah sangat jelas. Menurutnya, Indonesia mengutamakan pendekatan kesejahteraan, keadilan dan demokrasi di Papua.

Hal ini disampaikan SBY saat menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbot di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (30/9). “Kami sangat tulus dan kami sangat serius untuk memajukan kesejahteraan saudara-saudara kami di Papua,” kata Presiden.

SBY menegaskan, Papua merupakan bagian integral dari Indonesia. Karenanya kedaulatan Indonesia mencakup Papua sebagai keutuhan teritorial.

“Saya berterima kasih dan saya senang Australia menghormati kedaulatan kami dan ikut berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ini secara baik,” kata Presiden.

Menanggapi pernyataan SBY, Tony Abbot menyatakan bahwa pemerintah Australia menghargai dan menghormati sepenuhnya kedaulatan Indonesia termasuk wilayah Papua sebagai bagian integral NKRI. Abbot bahkan mengaku tidak setuju dengan siapapun yang menggunakan Australia sebagai dasar untuk mengambil posisi menentang Indonesia

“Kami akan melakukan apapun untuk mencegah hal ini. Saya mengagumi dan menghargai Anda (SBY) dan pemerintah Anda lakukan dalam mengembangkan otonomi dan kehidupan masyarakat Papua,” kata Abbot saat pidato di hadapan Presiden SBY.

Sudah 34 Tersangka Korupsi Di Papua Yang Dijebloskan Ke Penjara

Last modified on 2013-10-01 12:39:01 GMT. 0 comments. Top.

Jajaran Polda Papua berhasil memenjarakan sebanyak 37 tersangka kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten/kota di tanah Papua. Data ini dirangkum mulai Januari hingga September 2013, yang mana 7 tersangka di antaranya ditangani Direktorat Reskrimsus Polda Papua dan 30 tersangka lainnya ditangani oleh Polres-Polres jajaran.

Tidak hanya itu, Polda Papua juga berhasil menyelamatkan uang negara dari tangan para koruptor sebesar Rp 7.731.201.630, termasuk menyita sejumlah alat bukti seperti kendaraan roda empat, roda dua dan lainnya.

Direktur Reskrimsus Pol­da Papua Kombes Pol. Setyo Budiyanto melalui Kabidhumas Polda Papua, AKBP Sulistio Pudjo Hartono menuturkan bahwa hingga saat ini Polda Papua bersama jajaran sudah melimpahkan 37 tersangka korupsi ke Kejaksaan untuk selanjutnya diadili. Selain itu, ada 18 tersangka yang kasusnya masih dinyatakan P19 (berkas penyidikannya belum lengkap) oleh Kejaksaan. Kemudian ada 27 kasus yang sedang dalam proses penyidikan dan ada 39 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.

“Kami optimis setengah dari kasus baik yang P19, sidik maupun lidik bisa dituntaskan tahun ini, agar para tersangkanya bisa dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Setyo ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Senin (30/9).

Setyo mengungkapkan, dari 7 tersangka yang sudah P21 ke Ke­jaksaan itu antara lain kasus lanjutan di Manokwari tentang BPKAD, kasus mantan Kejari Sorong, kasus pasar Hamadi, Keerom, dan Merauke. “Tapi yang lain kasus ini menyusul, seperti kasus di Pasar Hamadi masih ada 2 tersangka lagi, kasus di Sarmi, kasus Kotamadya Sorong dan banyak lagi yang lainnya,” ujarnya. Tidak itu saja, Setyo menjelaskan bahwa, sebanyak Rp 7.731. 201.630 uang negara yang telah diambil oleh tersangka berhasil diamankan. “Termasuk ada beberapa kendaraan yang diduga dari hasil korupsi berhasil kami sita,” tukasnya.

Terkait penanganan kasus korupsi ini, Setyo juga sudah menegaskan kepada jajarannya yang mana dengan sisa waktu untuk tahun 2013 ini seluruh jajaran Polres diharapkan mampu menuntaskan target yang telah ditentukan dan juga kasus-kasus yang nunggak. “Kita harap Polres-polres di sisa waktu yang ada memaksimalkan anggotanya untuk menyelesaikan tunggakannya yang harus selesai di tahun 2013. Yang mana mereka ada yang ditugaskan 1-3 kasus,” jelasnya.

Saat ditanya apakah masih ada Polres-Polres yang belum mena­ngani kasus korupsi Setyo menjelaskan, ada satu Polres yaitu Polres Paniai yang belum menangani kasus korupsi. Sedangkan yang lainnya sudah ada menangani dan ada juga yang sudah melakukan P21 (menyerahkan tersangka dan barang bukti) ke Kejaksaan. “Kami tidak mengharapkan ada kasus korupsi terjadi di wilayah hukum Paniai. Namun kami terus meminta kepada Satuan Reskrimnya untuk terus bekerja dalam mengungkap korupsi di wilayah hukumnya. Paling tidak mencari informasi, kalau ada, kami akan dampingi mereka juga,” tukasnya.

Pada prinsipnya, lanjut Setyo, pihaknya akan terus memburu kasus korupsi yang terjadi di Papua. “Bukan berarti kami akan memenjarakan orang. Tapi ini bagian dari komitmen kami mengungkap, mengembalikan uang negara dan juga meminta pertanggungjawabkan para pelaku kasus korupsi, yang melakukan pelanggaran hukum,” tegasnya.

Dahlan Iskan Resmikan Pengolahan Ikan PT Perikanan Nusantara Cabang Sorong

Last modified on 2013-09-30 19:06:13 GMT. 0 comments. Top.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Jumat (27/9) kemarin meresmikan untuk pengolahan ikan milik PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Sorong, yang berlokasi di eks Usaha Mina Sorong.

Dalam sambutannya, Dahlan Iskan mengatakan, PT Perikanan Nusantara Cabang Sorong (Eks Usaha Mina,red) kondisinya sangat sulit, karyawannya tidak mendapatkan gaji beberapa tahun. Karena itu, berbagai cara dilakukan untuk menghidupkan kembali perusahaan ini sehingga mampu dan berkembang menjadi perusahaan yang solid, guna mengelola potensi perikanan di perairan Sorong dan sekitarnya yang sangat melimpah.

“Apa mungkin mayat bisa hidup lagi, Perikanan Nusantara adalah mayat yang belum dikubur, dan untung belum dikubur sehingga kita lakukan pemeriksaan apakah sudah mati betul atau masih ada nafasnya. Memang benar-benar sulit, karena bukan hanya sudah meninggal dunia tetapi juga meninggalkan utang yang nilainya diatas 50 miliar, sehingga untuk menghidupkannya kembali memerlukan pemikiran dan kerja yang luar biasa,” kata Dahlan Iskan.

Selaku menteri BUMN, Dahlan meminta agar utang tersebut diselesaikan sehingga perusahaan ini dapat berjalan lagi. Di tahun pertama lanjutnya, urusan utang dapat diselesaikan, sementara di tahun kedua dapat bangkit lagi, dan ke depannya harus jaya lagi. Salah satu upaya yang dilakukan PT Perikanan Nusantara Cabang Sorong, adalah mendayagunakan galangan kapal mengingat cukup banyak kapal di wilayah Sorong yang perlu dilakukan perawatan dan perbaikan.

Galangan kapal yang dulunya hanya untuk melayani kapal perusahaan, kini dapat melayani kapal lain sehingga perusahaan bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang didapatkan dari galangan kapal ini, selanjutnya digunakan untuk pembangunan pabrik es yang saat ini sudah beroperasi, dan selanjutnya melangkah ke depan dengan pabrik pengolahan ikan. “Utang sudah lunas, pabrik es sudah jalan, unit pengolahan ikan mulai jalan, dengan demikian tanda-tanda kejayaan mulai ada dan hal tersebut adalah harapan kita bersama,” kata Dahlan Iskan yang disambut applaus meriah tamu undangan yang hadir.

Dikatakannya, Kota Sorong yang kecil dan tidak memiliki sumber daya alam, janganlah berkecil hati karena banyak kota di dunia yang tidak memiliki sumber daya alam, justru dapat lebih maju. Menurutnya, terkadang suatu daerah memiliki sumber daya alam, tetapi tidak maju-maju karena terlau menggantungkan pada sumber daya alam.

Dicontohkannya, Singapura dan Jepang, majunya luar biasa walaupun tidak memiliki sumber daya alam. Hal ini dikarenakan penduduk dan pemerintahnya berfikir terus bagaimana bisa maju, karena tidak bisa mengandalkan sumber daya alam.”Saya percaya, Kota Sorong juga dapat maju pesat dengan mengandalkan sumber daya manusia. Artinya, kerja harus lebih tegas, kerjanya harus lebih keras, perijinan harus lebih mudah, kota harus cantik, harus enak, aman, tidak boleh ada perampokan, pembunuhan. Apabila dapat terwujud, maka Kota Sorong bisa lebih istimewa dari daerah lain,” tukas Dahlan.

Dikisahkannya, kota New York hampir kalah dengan kota-kotabesar lainnya, maka Wali Kota New York bertanya-tanya mengapa New York banyak ditinggalkan orang-orang kaya. Ternyata, karena sering terjadinya kriminalitas. Karena itu, Ia berkomunikasi dengan kepala kepolisian agar bagaimana New York lebih aman, apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Berbagai kebutuhan kepolisian diberikan untuk mendatangkan lagi keamanan yang hilang, sehingga saat ini New York terkenal sebagai kota yang aman. Imbas dari rasa aman tersebut, ekonominya juga berkembang pesat.

“Tidak punya batu bara tidak apa-apa, tidak memiliki hutan sagu tidak apa-apa, mengandalkan sumber daya manusia akan lebih hebat, lebih baik,” tandas Dahlan Iskan.

Kembali terkait dengan dihidupkannya pengolahan ikan PT Perikanan Sorong (eks PT Usaha Mina), Dahlan Iskan meminta Wali Kota Drs Ec Lambert Jitmau untuk bersabar menunggu kejayaan kembali pengolahan ikan PT Perikanan Nusantara. Dalam hal ini, menteri kelahiran Magetan 17 Agustus 1951 itu mengatakan, dalam menghidupkan kembali Pengolahan Ikan Perikanan Nusantara butuh waktu.

“Menghidupkan mayat itu bertahap, pelan-pelan. Punya nafas dulu, bangkit, bisa jalan dan kemudian berlari. Kalau mayat hidup dan langsung berlari itu nanti orang takut semua, bisa dikira hantu nanti. Jadi pak wali kota sabar, kita tetap akan membenahi lingkungan ini jadi ada taman yang indah, memperbaiki bangunan yang sudah kumuh itu, tapi pelan-pelan. Sekarang yang penting produksinya bisa jalan dulu dan menghasilkan,” ujar Menteri BUMN yang sangat cerdas itu.

Acara peresmian Pengolahan Ikan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Sorong yang dipandu Master Of Ceremony (MC) Sri Nona yang sehari-hari menjabat Kepala Cabang Pengolahan Ikan PT Perikanan Sorong ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri BUMN dan dilanjutkan dengan penekanan tombol oleh Menteri BUMN didampingi Dirut PT Perikanan Nusanrata, dan Wali Kota Sorong, menandai resmi beroperasinya Unit Pengolahan Ikan milik PT Perikanan Nusantara Cabang Sorong ini.

Dahlan Iskan didampingi istri, Ny Nafsiah Dahlan Iskan, selanjutnya menggunting pita, dan sebagai bentuk syukur dan demi keberuntungan, juga dilakukan pelepasan burung Merpati. Selanjutnya, dan tamu undangan lainnya, meninjau dari dekat proses pengolahan ikan. Selanjutnya, Dahlan Iskan didampingi istri, dan tamu undangan lainnya, meninjau dari dekat proses pengolahan ikan yang ke depan akan dikembangkan menjadi industry perikanan terpadu di Kota Sorong ini.

Sebelum, Wali Kota Sorong, Drs.Ec Lambert Jitmau,MM, di hadapan Menteri BUMN, memaparkan seluk beluk Kota Sorong. Wali Kota mengatakan, Kota Sorong merupakan kota terkecil di NKRI dengan luas hanya sekitar 1.105 Km2i, dengan jumlah pendudukan 296.000 jiwa, dan merupakan kota terpadat di Papua. Selain itu, Kota Sorong juga tidak memiliki sumber daya alam, sehingga PAD-nya hanya mengandalkan sektor jasa.

Wali Kota mengungkapkan, Usaha Mina di era 70-an, merupakan perusahaan pengolahan ikan ternama di Sorong. Masa jayanya berlangsung 20-30 tahun, namun kini kondisinya sangat memprihatinkan, kumuh dan tak terawat. Karena itu, perhatikan yang diberikan Menteri BUMN untuk menghidupkan kembali perusahaan ini, merupakan kebahagiaan bagi seluruh warga Sorong Raya.

“Kami juga berharap, perekrutan karyawan mengutamakan kami yang hitam ini, keriting yang ada di Sorong, jangan rekrut atau datangkan dari luar Papua,” harap Wali Kota.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara, Dr. Abdussalam Konstituanto,MM.Ak dalam kesempatan ini mengatakan, PT Perikanan Nusantara merupakan gabungan dari sejumlah perusahaan perikanan BUMN. Hal ini merupakan suatu tantangan, dengan komitmen dan kegigihan untuk menumbuhkan kembali, menujunkkan pertumbuhan yang luar biasa, dan di tahun 2012 lalu menujukkan peningkatan 200 persen. Dikatakannya, sesuai arahan Menteri BUMN, salah satu fokus PT. Perikanan Nusantara adalah di Sorong. Karena itu, dilakukan pembangunan unit pengolahan ikan, termasuk pendukung lainnya seperti pabrik es yang sudah beroperasi, unit docking (perbaikan kapal,red), untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya PT. Perikanan Nusantara Cabang Sorong.

“Papua dan Sorong khususnya di bidang perikanan, terletak pada kolam ikan, wilayah perikanan pengelolaan 715, 716 dan 718 yang berarti potensi ikan yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya merupakan kolam ikan bagi Indonesia,” terang Abdussalam.

Dengan potensi perikanan yang begitu melimpah, tentunya menjadi tantangan bagi pihaknya di PT Perikanan Nusantara, terlebih dengan luas wilayah Indonesia sekitar 12 juta Km Persegi, dua pertiganya adalah lautan. Dengan potensi bidang perikanan mencapai 82 Miliar Dollar, apabila dikelola dengan baik, akan menjadi motivator utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, apa yang dilakukan PT. Perikanan Nusantara ke depan adalah membangun industri perikanan terpadu, dari hulu ke hilir. Salah satunya adalah bermitra dan bekerjasama dengan masyarakat nelayan.

“Kita akan kemabangkan dan berdayakan nelayan, jadi bukan hanya semata-mata karena bisnis, tetapi kerjasama untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tukas Abdussalam Konstituanto.

Sebelum meresmikan Unit Pengolahan Ikan milik PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Sorong, Dahlan Iskan yang bermalam di tempat wisata Waiwo Kabupaten Raja Ampat, dengan menggunakan Helikopter SGI, meninjau dari dekat lokasi rencana pembangunan perusahaan sagu pertama di Papua yang terletak di distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.

Human Rights Watch : Pemerintah RI Harus Jelaskan Kenapa Polisi Menembak Pengunjuk Rasa Di Waghete

Last modified on 2013-09-30 18:56:35 GMT. 1 comment. Top.

LSM Human Rights Watch meminta pemerintah Indonesia menyelidiki dugaan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh polisi kepada pengunjuk rasa di Papua pada 23 September lalu. Selain itu, ada dugaan polisi telah melakukan pelecehan kepada para pengunjuk rasa. Informasi itu berdasarkan keterangan saksi mata di rumah sakit setempat.

Pada operasi pencarian senjata yang berujung dengan konfrontasi, Alpius Mote, seorang pelajar 17 tahun tewas karena letusan senjata api dan tiga lainnya terluka.

“Pemerintah Indonesia harus menjelaskan kenapa polisi merasa perlu untuk melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa yang melempar batu. Kekuatan dengan menggunakan senjata seharusnya digunakan hanya untuk melindungi diri,”kata Phelim Kine, Deputi Direktur Human Rights Watch untuk Asia, dalam keterangan pers yang diterima  Senin (30/9).

Sejumlah saksi mata memberitahu Human Rights Watch bahwa dua anggota Brigade Mobil mulai mencari senjata di sebuah pasar di Waghete pada 23 September lalu. Pencarian senjata itu merupakan bagian dari operasi keamanan pasca kerusuhan yang terjadi setelah pelantikan kepala daerah pada 18 Agustus 2013.

Dua personil Brimob itu secara acak memberhentikan pejalan kaki di pasar untuk mencari senjata. Lalu, sekelompok orang berkerumun dan memprotes tindakan brimob tersebut ketika mereka memeriksa pria tua yang menggunakan koteka. Kerumunan massa itu kemudian mulai melempar batu ke arah Brimob. Aksi itu langsung dibalas dua polisi itu dengan melepaskan tembakan ke arah massa yang melempar batu. Tidak jelas apakah tembakan tersebut merupakan bentuk peringatan.

Juru bicara polisi Sulistyo Pudjo Hartono menolak untuk memberi komentar seputar iniden tersebut dengan alasan penyelidikan tengah dilakukan. Tidak lama setelah terjadi tembakan, 35 anggota Brimob lainnya tiba di pasar dan membubarkan kerumunan massa. Berdasarkan keterangan saksi mata, Alpius Mote yang tewas terkena tembakan tidak ikut dalam kerumunan massa yang melempar batu ke arah polisi. Dua korban tembakan lain juga pelajar yaitu Aprida Dogopia dan Alex Mote serta seorang lagi pegawai setempat yaitu Frans Dogopia.

Sejumlah saksi mata juga memberitahu Human Rights Watch bahwa personil Brimob datang ke rumah sakit tidak lama setelah kejadian. Mereka melarang dokter dan perawat mengambil foto korban tembakan tersebut. Polisi juga melarang pengunjung membawa telepon genggam ke dalam rumah sakit. Tindakan yang dilakukan personil Brimob itu seakan ingin membatasi upaya pencarian bukti terkait luka yang dialami korban penembakan.

Ada juga laporan tentang tindakan polisi yang menganiaya dan menahan Yance Pekey, seorang guru di SMA Tigi, tempat Alpius Mote sekolah. Insiden itu diduga terjadi setelah Yance melawan polisi atas tindakan yang dilakukan aparat keamanan itu kepada Alpius. Polisi menuduh Yance sebagai provokator sehingga warga melemparkan batu ke arah polisi.

“Aparat keamanan di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap warga sipil di Papua. Investigasi yang transparan harus dilakukan terhadap kasus penembakan di Waghete untuk mencegah semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan,”kata Kine.

(Sumber : KBR68H)

Praja IPDN Asal Papua Terjangkit HIV/AIDS

Last modified on 2013-09-30 07:03:39 GMT. 0 comments. Top.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemdagri), Diah Anggraeni, mengakui adanya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Papua, positif terjangkit penyakit HIV/AIDS.  

Terkait hal itu, katanya, dalam perekrutan calon Praja IPDN asal Papua dan Papua Barat, tahun 2013 ini,  masalah kesehatan menjadi perhatian serius dari Kemdagri.

“Ya, dari hasil tes kesehatan tahun lalu ditemukan ada calon praja asal Papua yang positif terinfeksi HIV. Walaupun jumlahnya tidak banyak,” kata Diah Anggraeni, di sela-sela pembukaan tes pantohir calon Praja IPDN di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (26/9).
Menurutnya, praja IPDN asal Papua yang telah mengikuti pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat, juga ditemukan ada yang positif HIV.

Tentang hal ini, katanya, sudah pula diingatkan kepada Sekda Pemprov Papua selaku Ketua Komite Penanggulangan AIDS (KPA) agar memperhatikan masalah ini. “Masalah kesehatan menjadi perhatian kami, karena anak-anak praja IPDN ini merupakan generasi bangsa ke depan,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pelatihan Aparatur Provinsi Papua, Charles Kambuaya, yang ditemui terpisah mengatakan Provinsi Papua belum mendapatkan kuota untuk Praja IPDN tahun ini. Para calon Praja IPDN yang lulus tahun ini, katanya, juga tidak akan langsung menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Tapi semua harus selesai dulu mengikuti pendidikan IPDN baru dikeluarkan nomor induk pegawai (NIP),” katanya.

 Aturan baru tersebut diberlakukan karena pengalaman sebelumnya tidak selesai mengikuti pendidikan tapi menuntut menjadi PNS.

Jadi sekarang kalau Praja IPDN putus di tengah jalan, jelas tidak bisa menuntut karena belum ada NIP-nya,” katanya.

(Sumber : BintangPapua)

Warga Degeuwo Palang Lapangan Heli

Last modified on 2013-09-30 06:56:49 GMT. 1 comment. Top.

Pada Sabtu (28/9) pagi, masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah Degeuwo, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai memalang lapangan helly milik perusahaan emas ilegal di Degeuwo, Nabire. “Betul sekali, kami palang,” kata Kordinator aksi pemalangan, Natalia Bagubau dari  lokasi pemalangan di Degeuwo, Kabupaten Nabire, Papua, Sabtu (28/9).

Menurut Natalia, warga melakukan pemalangan dengan aspirasi perusahaan emas terbuka terhadap izin operasi yang dikeluarkan pemerintah daerah. “Perusahaan beroperasi dengan dasar hukum, tapi dasar hukum dari perusahaan-perusahaan yang beropreai dari lokasi 81 hingga 99 ini tak jelas,” tegasnya.

Menurut Natalia, pemilik hak ulayat tidak pernah melepaskan tanah adatnya. “Masyarata tidak pernah melepaskan hak ulayat melalui perjanjian apapun, tetapi perusahaan ini terus beroperasi mengambil emas kekayaan alam masyarakat adat. Sehingga  kami minta perusahaan memberikan penjelasan, karena ini terjadi penipuan terhadap masyarakat yang sangat luar biasa,” tegasnya.

Dari data yang didapat, pemalangan itu tak berlangsung lama. Pihak kepolisian setempat berhasil memfasilitasi pihak pendemo atau pemalang dengan perusahaan, dengan melakukan pembicaraan tertutup.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Mee, Wolani, dan Moni (LMA Swamemo), Thobias Bagubau menilai, motovasi pemalangan itu jauh dari yang disampaikan Natalia. “Apa yang Natalia buat itu cari makan, bukan kepentingan rakyat. Kita belajar dari pengalaman,” tegasnya santai, Sabtu (28/9).

Namun menurut Tobias, pihaknya akan memalang bandara helly milik perusahaan PT Madinah Quarta Air (PT MQA). Pemalangan itu dilakukan lantaran PT MQA mengambil emas Degeuwo tanpa izin resmi dari pemerintah daerah, juga masyarakat adat. “Saya akan kerahkan seluruh kekuatan rakyat palang. Tuntutan kami, PT MQA dan perusahaan lain harus menghentikan penambangan ilegal. Kami mau tutut perusahaan-perusahaan illegal ini tutup,” tuturnya.

Tobias menuturkan proses yang akan dilalui sebelum palang. “Saya akan audiens dengan pihak kepolisian, pemerintah daerah dari Kabupaten Nabire dan Kabupaten Pania. Audiens dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanaan saat pemalangan nanti.

Pada kesempatan pertemuan ini, menurut Tobias, pihaknya akan mendesak kepolisian Polda Papua menangkap mantan Bupati Paniai Naftali Yogi. “PAD dari tambang emas ilegal ini tidak jelas. Bupati harus mempertanggungjawabkannya. Jika polisi tak melakukan penangkapan, saya akan mengerakan pasukannya untuk mengambil tindakan,” jelasnya.

Juga akan melakukan audiens dengan pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan tentang situasi Degeuwo. Proses perizinan yang tumpang tindih. “Izin dari pemerintah daerah ini tidak jelas. Kami mau meminta penjelasan. Ada izin dari pemerintah Kabupaten Nabire, Pania, dan dinas ini dan itu sangat banyak,” tegasnya.

Aktivis pembangunan masyarakat Jayawijaya, Yulianus Mabel mengatakan mendukung perjuangan Tobias Bagubau untuk merebut kembalik hak milik atas tanah dan emasnya. “Kita aktivis ini prinsipnya mendukung kalau itu kepentingan rakyat,” tuturnya.

Sekadar diketahui, perjuangan Tobias untuk mengenambalikan halk ulayat ini sangat memakan waktu. “Saya sudah berjuang sejak tahun 2007 hingga kini. Tobias tidak pernaah lelah dengan perjuangan meributkan hak miliknya. “Saya terus berjuang sampai pertambangan ini tutup. Hak saya mau rebut kembali,” tegasnya.

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239