Mulai Hari Ini Hingga 29 November 2019, Samsat Nabire Bebaskan Denda Pajak & Bea Balik Nama Kendaraan

(Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor)

(Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor)

Nabire – Kabar gembira bagi wajib pajak kendaraan bermotor, mulai tanggal 1 Agustus hingga 29 November 2019, pemerintah Provinsi Papua memberlakukan pembebasan/penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta sanksi administrasi bea balik nama kendaran bermotor tahun 2019, di seluruh provinsi Papua.

Hal tersebut didasarkan pada SK Gubernur Papua tanggal 23 Juli 2019, Nomor 188.4/207/Tahun 2019 tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif/Denda Pajak Kendaraan Bermotor & Pembebasan/Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

Selain itu kebijakan ini juga sesuai dengan putusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Nomor 0053 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Gubernur Papua tanggal 23 Juli 2019, Nomor 188.4/207/Tahun 2019 tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif/Denda Pajak Kendaraan Bermotor & Pembebasan/Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

Sesuai dengan juknis dimaksud dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, pembebasan denda pajak ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak kendaran bermotor di Provinsi Papua.

Adapun instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah Kepala Unit Pelaksanaan Pelayanan Daerah (UPPD)/Samsat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Sementara bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan kesempatan ini, wajib mengisi formulir permohonan penghapusan sanksi administratif/denda, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Untuk Pajak Tahunan

– Fotokopi E-KTP

– Fotokopi Kartu Keluarga

– Fotokopi STNK

2. Untuk Pajak 5 Tahun atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua

– Fotokopi E-KTP

– Fotokopi Kartu Keluarga

– STNK Asli

– BPKB Asli

– Nota/Kwitansi Pembelian dari Pembeli Sebelumnya

– Surat lelang dari perusahaan/Surat Dum dari instansi sebelumnya

Apabila persyaratan diatas tidak dipenuhi maka keringanan tidak diberikan. Tapi jika persyaratannya sudah dipenuhi, maka akan dilakukan penetapan ulang secara otomatis melalui sistem komputerisasi untuk menghapus sanksi administrasi.

Pembayaran pajak melalui ATM (E-Samsat) apabila terdapat denda, maka pembayaran tidak dapat diproses dan wajib pajak disarankan untuk ke Kantor Bersama Samsat.

Terkait kebijakan pembebasan/penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta sanksi administrasi bea balik nama kendaran bermotor tahun 2019, di seluruh provinsi Papua, Nabire.Net mencoba meminta keterangan Kepala UPPD/Samsat Nabire, Abner Karubaba, SE, Kamis pagi (01/08).

Kepala Samsat Nabire membenarkan adanya kebijakan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa warga Nabire harus memanfaatkan kesempatan pembebasan/penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta sanksi administrasi bea balik nama kendaran bermotor tahun 2019 dari tanggal 1 Agustus hingga 29 November 2019, dengan mendatangi Kantor Samsat Nabire.

Lanjut Abner, kesempatan seperti ini belum tentu ada di tahun berikutnya, wajib pajak bisa memanfaatkan rentang waktu hampir 4 bulan ini untuk membayar pajak kendaraannya.

Jadi, tunggu apalagi Sobat Nabire, manfaatkan kesempatan bebas denda pajak ini ya. Jangan Sampai kelewatan.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *