Mempertanyakan Dana Otsus Untuk Adat Perdasus Papua No 25 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan & Pengalokasian Dana Otsus Papua Di Kabupaten/Kota

Dalam pengalokasian dana otsus, ada 6% dana afirmasi. Untuk konteks Papua, kelompok yang harus mendapat perlakuan istimewa adalah kelompok Agama, Adat dan Perempuan. Itu artinya masing masing kelompok harus mendapat 2% dari dana otsus yang turun ke kabupaten/kota.

Dasar Hukum Peruntukan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota

Pasal 11

(1) Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk :

a. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh persen) yang penganggarannya untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;

b. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas persen) yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;

c. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20% (dua puluh persen) yang penganggarannya dialokasikan untuk perkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir, subsidi harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dan pengembangan komoditi unggulan;

d. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh persen)yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih, dan telekomunikasi;

e. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam persen);

f. Membiayai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 4 % (empat persen).

(2) Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

(3) Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati/Walikota.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adakah Perbup ?

Sejak Lukmen menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur telah dibuat Perdasus No 25 Tahun 2013 sekarang menjadi pertanyaan? Sudakah para bupati, membuat peraturan bupati untuk mengalokasikan sesuai dengan Perdasus ataukah sesuka hati Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota.

Ada 6 % Dana Afirmatif maka harusnya dibagi masing masing 2% bukan hanya menganak emaskan satu sektor saja, ini yang harus diperhatikan oleh para bupati dan dikawal oleh masyarakat. Pemprov juga haruslah dalam evaluasi harus dapat mengevaluasi sudahkah daerah melaksanakannya.

Berapa untuk Adat ?

Saya ingatkan sudah jelas bagi kita, sesuai dengan aturan dana afirmasi 6% untuk agama, adat dan perempuan. Jelas jika dibagi 3 maka masing masing 2%. Lalu bagaimana untuk adat, bahwa adat harus mendapat 2%, artinya kalo dana otsus ke kabupaten 100 Milyar maka adat harus mendapat 2 Milyar Contoh; Di Mimika disana ada 2 suku asli maka masing masing harus mendapat 1 Milyar begitu juga dengan kabupaten lain.

Kalau tidak ada lembaga adat suku tapi ada Dewan Adat maka Dewan Adatnya harus dikasih 2% dari total dana otsus, jadi kalo dana 100 Milyar maka adat harus mendapat 2 Milyar.

Hal ini haruslah menjadi perhatian Pemprov Papua dan Bupati harus membuat Peraturan Bupati jangan main sesuka hati itu duit rakyat. Ingat hal mendasar Otsus salah satunya adalah Pengakuan dan Penghormatan Hak hak masyarakat adat sehingga berikanlah hak adat kepada adat sesuai dengan aturan dalam Perdasus No 25 Tahun 2013 dalam Musrenbang khusus Dana Otsus tahun 2018 pengalokasian dana afirmasi ini harus menjadi perhatian.

Salam
John NR Gobai
Anggota DPR Papua dari Kursi Adat.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *