Melkisedek Rumawi: Pembangunan Papua Tengah Tak Bisa Tanpa Keterlibatan Masyarakat Adat

Nabire, 13 November 2025 – DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Provinsi Papua Tengah bersama DPC BMP RI Kabupaten Nabire menggelar Sarasehan dengan tema “Kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Rangka Membangun Papua Tengah Menuju Indonesia Maju.”

Kegiatan ini berlangsung di Auditorium LPP RRI Nabire, Kamis (13/11/2025) pukul 09.00 hingga 13.00 WIT, dan dihadiri sekitar 160 peserta dari berbagai kalangan, termasuk unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, aparat keamanan, dan organisasi kemasyarakatan.

Wakil Ketua I DPD BMP RI Provinsi Papua Tengah, Melkisedek F. I. Rumawi, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir.

“Kehadiran Bapak/Ibu dan Saudara sekalian adalah cerminan dari komitmen bersama untuk membangun masa depan Papua Tengah menuju Indonesia Maju,” ujar Melkisedek Rumawi.

Ia menjelaskan bahwa sarasehan ini bertujuan memperkuat sinergi dan dialog konstruktif antara masyarakat adat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengawal dan menyukseskan berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat.

Beberapa tujuan khusus kegiatan ini antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman bersama mengenai program-program pemerintah pusat di Papua Tengah.

2. Mengidentifikasi peran strategis masyarakat adat dalam mendukung program pembangunan.

3. Membangun dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat adat.

4. Menampung aspirasi serta masukan masyarakat terkait pelaksanaan program pemerintah.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain perwakilan Ketua MRP Papua Tengah, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan USWIM Nabire, serta tokoh intelektual muda Yull Edy Way.

Melkisedek Rumawi berharap sarasehan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat dijalankan bersama oleh pemerintah dan masyarakat adat.

“Pembangunan di Papua Tengah membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama dan penjaga kearifan lokal,” tegasnya.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]