LEMASA Timika & Anggota DPR Papua Serahkan Raperda Penanganan Konflik Mimika Kepada Bupati Timika

(Foto penyerahan draft Raperda oleh anggota DPR Papua, John Gobai kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng)

Anggota DPR Papua, John NR Gobai, menyerahkan draft Raperda dan naskah akademik terkait penanganan konflik sosial di kabupaten Mimika, kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, sabtu 28 April 2018.

Penyerahan draft dan naskah akademik tersebut bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dan Aparat keamanan di mimika dalam menangani konflik Sosial di Mimika, karena harus ada payung hukum daerah yang menjadi acuan dalam mengatasi atau mencegah terjadi konflik di Mimika.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, sagat mendukung Raperda tersebut. John NR Gobai dalam kesempatan tersebut juga meminta kepada Eltinus agar menugaskan stafnya memberikan bobot untuk selanjutnya dibuat Raperda dan dibahas pada Sidang DPRD kabupaten Mimika.

Seperti diketahui, konflik yang terjadi di Kwamki lama atau Kwamki Narama menurut John dinilai sebagai salah satu konflik kepentingan, yang serupa seperti konflik yang terjadi di Jakarta. Dan konflik ini bukan konflik perang suku karena perang suku dalam adat memiliki aturan dan larangan, anak kecil, perempuan dan pihak yang tidak tekait tidak boleh menjadi sasaran, dan hal ini tak terjadi pada konflik Kwamki Narama, sehingga konflik ini lebih tepat disebut konflik kepentingan.

Dalam konflik konflik sebelumnya belum ditemukan sebuah upaya yang permanen oleh Pemda Mimika dan DPRD Mimika untuk mendorong regulasi dan badan yang independen untuk penyelesaian konflik serta aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat sebagai tanda kehadiran negara ditengah tengah masyarakat.

Konflik sosial yang terjadi sampai dengan Maret 2018 ini menjadi momentum penting bagi LEMASA Timika dan Anggota DPR Papua John Gobai, melalui mekanisme pengangkatan, karena dalam beberapa kesempatan melakukan kunker dan hearing dialog sebagai Anggota DPR Papua, masyarakat Mimika mengharapkan adanya regulasi daerah tentang larangan perang di Mimika, namun belum ada di Mimika, sehingga perlu adanya upaya secara strategis untuk dibuatnya sebuah regulasi daerah.

Dengan dasar uraian tersebut diatas maka Lemasa Timika sebagai wadah masyarakat amungme, salah satu suku pemilik negeri amungsa, memandang Perlu dibuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Penanganan konflik sosial di Kabupaten Mimika.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *