KPUD Nabire Harus Mengecek Legalitas Gelar Akademis Kandidat Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Nabire

pilkada

KPUD Nabire telah menetapkan 7 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlaga pada Pilkada serentak yang akan digelar 9 desember 2015 mendatang.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kabupaten Nabire, Mesak Magai S.Sos M.Si mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPUD Nabire.

Dikatakan Mesak Magai, dirinya menganggap apa yang telah dikerjakan KPUD Nabire sebagai bagian dari demokrasi yang benar dengan telah mengecek langsung 11 Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Dengan demikian dirinya berharap, KPUD Nabire juga bisa mengecek gelar akademis yang diraih oleh para kandidat pasangan calon Bupati maupun Wakil Bupati ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, mengingat saat ini sangat marak kasus ijazah palsu.

“KPUD Nabire diharapkan kroscek status ijazah, asal sekolah atau tempat mengikuti pendidikan tinggi. Karena, kenyataan membuktikan bahwa banyak pejabat atau calon kandidat tertentu menggunakan gelar, akan tetapi tidak mengetahui asal perguruan tinggi, kapan kuliahnya, dimana yudisiumnya, dimana diwisudanya apa judul skripsinya dan dimana penelitiannya dilakukan. Oleh karena itu, kami rakyat Nabire juga butuh kepastian dan legalitas ijazah yang dimiliki semua Cabup dan Cawabup,” tegas mantan Wakil Bupati Nabire ini.

Ditambahkan Mesak, sejak dirinya menjadi anggota DPRD Nabire periode 2004-2009, APBD Nabire yang dikelola sangat kecil dan jangkauan pelayanan pemerintahannya hingga di Kabupaten Dogiyai sekarang. Akan tetapi, setelah Kabupaten Dogiyai kita lepas, wilayah pemerintah kecil sehingga pendidikan, infrastruktur, ekonomi nampaknya terbangun. Namun, disini sistemnya perlu kita evalusi agar kedepan pelayanan dapat berjalan secara maksimal.

“Rakyat Kabupaten Nabire ini sudah pintar, kabupaten Nabire ini kota sentral dari beberapa kabupaten yang ada di Papua Tengah. Sehingga  ibu rumah tangga saja sudah tahu, sehingga kebijakan pemerintah itu sudah mengetahui dengan betul maka Pemilukada secara serentak pada tahun 2015 ini saya pesan kepada masyarakat Nabire jangan terjebak dengan uang lima puluh ribu atau seratus ribu yang hanya memanfaatkan potensi pemilih,” tuturnya.

Dijelaskannya, masyarakat Nabire perlu melihat figur yang mau merubah pembangunan kabupaten Nabire, terutama melihat kandidat yang mau menempatkan jabatan di lingkungan pemerintahan sesuai dengan disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pendidikan dapat berjalan secara normal, infrastruktur jalan dan jembatan dapat dibangun dengan baik, bidang kesehatan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

”Saya ambil satu contoh saja, penempatan Kepala Bidang Bina Marga berasal dari tenaga medis. Hal seperti ini kedepan tidak terjadi lagi di Nabire. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, saya mau sampaikan bahwa, belajar nama jalan di wilayah Nabire saja membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi mau belajar tentang kontruksi bangunan,” katanya.

Menurutnya soal ekonomi, masyarakat kabupaten Nabire bersyukur karena di belakang kabupaten Nabire masih ada tujuh kabupaten, sehingga sementara roda pemerintahan beberapa kabupaten di pegunungan tengah ini belum normal di segala bidang, keuangan dari beberapa kabupaten ini berhamburan di kabupaten Nabire. Sementara ekonomi di Nabire bisa dikatakan sudah tumbang, sehingga hal ini bagian yang perlu dievaluasi oleh berbagai pihak termasuk masyarakat.

“Uang dari beberapa kabupaten diatas ini berhamburan di Nabire, buruh kasar saja kita suplai dari Nabire, maka sayur kangkung yang dijual mama-mama di pasar bisa laku. Kalau kita hanya harapkan APBD Kabupaten Nabire kasihan masyarakat kita. Karena, ekonomi kita tidak tumbang seperti ini. Sekali lagi, hal ini bagian yang kita evaluasi kembali, sehingga kedepan masyarakat memilih bupati yang tepat untuk Nabire. Bupati yang mampu merubah segala sesuatu apalagi Nabire ini kini sudah dijuluki dengan kota sampah,”paparnya seraya menambahkan, dirinya melihat ada kandidat tertentu  menggunakan gaib dan mengharapkan dukungan penyelenggara. Namun demikian, ketika berbicara soal gaib, pemilih juga adalah ciptaan Tuhan sehingga tidak diombang ambingkan. Apalagi, penyelenggara, mereka tidak ada kebijakan tertentu karena semuanya akan mengacu kepada undang-undang yang ada.

(PPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *