Nabire.Net

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire, menggelar uji publik pembentukan daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang dengan menghadirkan pimpinan partai politik peserta Pileg 2019 serta perwakilan pemerintah. Uji publik digelar di Rumah Makan Sari Kuring Nabire, Jumat 26 Januari 2018.

Ketua KPU Nabire, Nelius Agapa ST, kepada Nabire.Net, jumat siang (26/01) mengatakan, maksud digelarnya Uji Publik ini adalah untuk mensosialisasikan kepada publik mengenai rancangan pembagian daerah pemilihan dikabupaten Nabire sebelum diteruskan ke KPU Provinsi Papua dan KPU Pusat.

KPU Nabire sendiri hingga saat ini masih terus mendata penduduk tambahan dikarenakan Sistem Informasi Administrasi Pendudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil kabupaten Nabire hingga saat ini belum dapat diupdate karena kerusakan server.

Lebih lanjut Nelius mengatakan penataan Dapil mengacu pada Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, 16 bulan sebelum hari pemungutan suara sesuai pasal 201 ayat 1 huruf a dan ayat 2 UU nomor 7 tahun 2017.

Ditambahkan Nelius, berdasarkan pasal 185 UU nomor 7 tahun 2017, dijelaskan prinsip penataan Dapil mengacu kepada beberapa hal yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wlayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesifitas dan berkesinambungan.

Sementara itu jumlah penduduk Nabire berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri semester 2 tahun 2017 berjumlah 166.463 jiwa. Berdasarkan pasal 191 ayat 2 UU 7 Tahun 2017 karna jumlah penduduk antara 100 ribu s/d 200 ribu maka jumlah kursinya di DPRD adalah 25 kursi.

KPU Nabire sendiri dalam pertemuan ini menyaranakan agar partai politik yang mengikuti Pemilu membuat kajian tentang jumlah Dapil lalu kajian tersebut diajukan ke KPU sesuai dengan prinsip penyusunan Dapil.

[Nabire.Net]