Korupsi Kepala BPMK Nabire Rugikan Negara 600 Juta

Kasus korupsi dana ADPK (Alokasi Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung) yang melibatkan Kepala BPMK (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Nabire an. YT telah dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejaksaan Negeri Nabire pertanggal 3 Januari 2013.

Adapun kejadiannya berawal dari penanganan terpidana an. Rdm. yang sudah divonis 1 tahun penjara dalam kasus yang sama yang saat itu ditunjuk oleh YT sebagai bendahara yang mana secara aturan hal itu tidak dibenarkan, sehingga selain memvonis Rdm, Hakim Pengadilan Nabire juga memutus agar YT yang saat itu menjabat Kepala BPMK Kab. Nabire dijadikan tersangka.

Adapun kronologis kejadiannya adalah berawal dari YT menunjuk Rdm. Sebagai bendahara kemudian Rdm. membuat rekening pribadi atas namanya dikarenakan ada kucuran anggaran Negara berupa ADPK sebessar Rp. 100 juta per-kampung yang semestinya langsung diserahkan kepada 15 Kepala Kampung, namun pada kenyataannya anggaran tersebut tidak diserahkan sepenuhnya alias dilakukan pemotongan sebesar Rp. 40 juta per-kampung sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 600 jt. Saat ini terhadap tersangka dilakukan penahanan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *