Konsultasi Publik Pembahasan Raperdasi & Raperdasus Tentang Masyarakat Adat, Nelayan Adat & Pertambangan Rakyat

Bertempat di Aula Kesbangpol Nabire, telah dilaksanakan Konsultasi Publik dengan tema pembahasan mengenai Raperdasi dan Raperdasus, yang dilaksanakan kamis (25/10).

Konsultasi Publik ini dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John N.R Gobai.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Konsultasi publik ini guna membahas mengenai Rancanngan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang masyarakat adat, nelayan adat orang asli Papua dan pertambangan rakyat.

Kepada Nabire.Net, John menjelaskan bahwa konsultasi publik atau dengar pendapat publik ini bertujuan untuk menyaring masukan guna pembobotan regulasi atau kebijakan tentang Raperdasi atau Raperdasus.

“Inti dari draft ini adalah bagaimana masyarakat adat diakui dan dihargai. Selain itu, penambangan raykat yang dilakukan oleh OAP bisa dilegalkan melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga masyarakat pemilik tanah dan OAP bisa mengelola pertambangan rakyatnya sendiri sekaligus memiliki ijin pertambangan rakyat”, papar John.

Sementara untuk kebijakan nelayan, ia ingin agar ada pengaturan wilayah tangkap atau zonasi bagi nelayan orang asli Papua seluas 0-4 mile. Sedangkan untuk nelayan masyarakat setempat dan nelayan kecil seluas 5-8 mile. Dan untuk pemilik kapal penangkap ikan seluas 9-12 mile.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *