Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Papua Berharap Diskominfo Libatkan Komunitas Lokal

(Salah satu kegiatan dari Komunitas Ubuntu Papua yang dilaksanakan di Aula Telkom Jayapura)

Berbagai komunitas di bidang IT yang ada di Papua selama ini terkesan berjalan sendiri tanpa dilibatkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi & Informatika, baik di tingkat kabupaten maupun Provinsi.

Hal tersebut dikemukakan salah satu relawan komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dari Abepura, Papua, Vincent, kamis sore 18 mei 2017, melalui surel kepada Nabire.Net.

Menurut Vincen saat ini sudah banyak komunitas TIK di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional dari Papua, seperti relawan TIK Papua, Kaskus Papua, Ubuntu Papua, Digital Creative Papua, dan komunitas Blogger Papua, selain itu juga banyak media-media online independen di Papua yang berjalan sendiri serta memiliki potensi, baik di bidang organisasi maupun pengetahuan dan kemampuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

“Kita bisa lihat gerakan TIK diluar papua, mengapa mereka berkembang pesat, sebab ada keterlibatan pemerintah dan dukungan masyarakat sehingga mereka bisa berkembang cepat,” tutur Vincen.

Vincen mengatakan, Diskominfo baik di kabupaten maupun provinsi harusnya peka melihat hal tersebut dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di Papua, memberi mereka ruang untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga komunitas TIK yang ada bisa bersaing dengan komunitas dari daerah lain.

“Selama ini Diskominfo hanya mengkampanyekan internet sehat, e-government, dan lain sebagainya, tapi belum tentu hal itu bisa dipahami warga masyarakat di Papua, seharusnya, Diskominfo bisa meningkatkan kualitas SDM di Papua, dan melibatkan Komunitas TIK untuk menjadi perpanjangan tangan mereka dalam mengkampanyekan isu-isu di dunia teknologi informasi kepada warga Papua, sehingga problem gagap teknologi di Papua perlahan-lahan bisa diatasi,” tegas Vincen.

Vincen yang juga pemilik salah satu warnet di seputaran waena, Abepura, Papua, berharap banyak, Diskominfo baik di kabupaten maupun Provinsi bisa membuka mata terhadap hal itu, dan tidak hanya jadi institusi pemerintah yang sekedar menghabiskan uang untuk membuat program, kampanye dan kegiatan yang mubazir dan tidak membawa manfaat bagi khalayak ramai khususnya warga Papua.

[Nabire.Net]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *