Ketua DPC Partai Hanura Nabire Minta 5 Bupati Di Papua Tengah Duduk Bersama Bahas Sejumlah Masalah Krusial

1

Lima Bupati di kawasan barat Pengunungan Papua Tengah yakni Bupati Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya diminta duduk sama-sama untuk membahas sejumlah masalah khususnya yang terkait antara masyarakat setempat dengan dunia usaha.

Tapal batas antara masing-masing kabupaten sudah jelas, sehingga masalah yang terjadi kaitannya dengan masyarakat lokal perlu dibicarakan bersama antara kepala daerah di lima kabupaten yang sudah terhubung dengan jalan darat.

Himbauan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Nabire,  Abner Kalem, Senin (23/9) menanggapi munculya sejumlah masalah krusial di tengah masyarakat belakangan ini.

Dalam pertemuan tersebut, kata Abner Kalem, para bupati perlu melibatkan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama dari masing-masing kabupaten agar dapat mencari solusi yang terbaik demi kepentingan terciptanya suasana yang aman dan damai di masing-masing kabupaten. “Dalam pertemuan tersebut, masyarakat harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya yang terpendam selama ini,” pinta Caleg DPRP dari Partai Hanura ini.

Kalem menambahkan, soal tapal batas antara kabupaten yang satu dengan lain sudah jelas. Oleh karena itu, tugas pemerintah sekarang tinggal duduk bersama antara lima bupati dengan melibatkan komponen masyarakat untuk membicarakan pemanfaatkan ruas jalan Trans Papua sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten.

Abner Kalem yang juga caleg DPRP Provinisi Papua dari Partai Hanura ini menilai, soal tapas batas antar kabupaten sudah jelas, tinggal para bupati bersama masyarakat  membicarakan tarif angkutan di wilayahnya sebagai sumber PAD yang bisa digarap dari sektor retribusi angkutan darat. Masing-masing daerah kabupaten, diberikan kewenangan untuk menentukan tarif angkutan di dalam wilayahnya dan besaran tarif ke kabupaten tetangga yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat. Masyarakat perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menentukan tarif tersebut karena kemampuan masyarakat sangat terbatas. Karena, ketika tarif yang ditentukan melampaui kemampuan masyarakat lokal juga akan menimbulkan masalah di daerah.

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan tarif angkutan antar kabupaten secara resmi. Oleh karena itu, pengusaha jasa angkutan darat khususnya angkutan roda empat dan roda dua (ojek) menentukan tarif angkutan seenaknya. Misalnya, tarif angkutan dari Moanemani (Kabupaten Dogiyai) ke Enarotali (Kabupaten Paniai), baik itu angkutan umum maupun ojek, mematok tarif  Rp 250.000,- per orang. Padahal, jarak antara Moaneani – Enarotali tidak memcapai 200 KM. Sementara tariff dari angkutan umum dari Nabire ke jembatan Otawa (KM 100) tidak lebih dari Rp 100.000,

Perbedaan tarif angkutan seperti ini, menurut Kalem, lima bupati di kawasan ini harus duduk sama-sama dan menentukan besaran ongkos angkutan antar kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat setempat. Penetapan tarif angkutan tersebut akan menjadi sumber PAD bagi kabupaten yang bersangkutan. Dengan penetapan besaran tarif angkutan ini juga harus dipatuhi oleh kalangan pengusaha dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat setempat, dengan tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Karena kemampuan masyarakat lokal lemah  sehingga kalau terlalu besar juga akan mengundang masalah di kemudian hari.

(Sumber : Papuaposnabire)

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

[+] monkey emoticons