“Ketidakpercayaan Antara Pemerintah Pusat & Daerah Adalah Masalah Utama”

(Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa)

Jayapura – Selama ini berbagai tuntutan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, pengadilan terhadap para pelaku penembakan di Papua serta dibukanya ruang demokrasi terus disuarakan.

Selain itu, permintaan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa, pers, aktivis dan tokoh agama juga berhembus kencang.

Namun hingga saat ini, berbagai persoalan tersebut seperti menemui jalan buntu. Hal ini mungkin disebabkan masalah ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu dikemukakan anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa. Dikatakannya, jika selama ini pemerintah serius menanggapi semua masukan dari daerah dan menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap, maka tuntutan dan aspirasi yang mengancam kedaulatan negara bisa berkurang.

Intinya mengindonesiakan orang Papua tidak harus dengan maunya pemerintah pusat saja. Hal lain adalah Papua punya sejarah masa lalu yang panjang dan dalam penanganannya jangan disamakan dengan daerah lain.

“Ini menjadi alasan kenapa selama ini kita bicara keras terus memberikan masukan kepada pemerintah agar masalah Papua dilihat baik. Jadi di pandangan pemerintah pusat di Papua adalah masalah uang dan infrastruktur saja,” kata Kadepa.

Dijelaskan, pro dan kontra kegagalan dan keberhasilan Otsus Papua selama hampir 20 tahun akhir-akhir ini semakin menguat.

Di kalangan Rakyat Papua, otsus jilid 1 dinilai gagal total dan solusi terbaik adalah referendum, meminta dialog dengan ULMWP, TPNPB, KNPB, ada juga perundingan, dan tuntutan lainya.

Sedangkan bagi negara/pemerintah, Otsus adalah solusi dan harus dilanjutkan demi kesejahteraan rakyat.

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *