Kemendagri Tak Pernah Keluarkan Surat Pembatalan SK Ketua DPRD Nabire

KANTOR DPRD NABIRE

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) tidak pernah mengeluarkan surat pembatalan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua tentang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, atas nama Naomi Kotouki S.Ip. Surat yang pernah dikeluarkan Sekretaris Dirjen Otda, hanya untuk koordinasi kepada Gubernur Papua tentang pimpinan definitif DPRD Kabupaten Nabire.

Kemendagri lewat Sekretaris Dirjen Otda menegaskan, Kemendagri tidak punya wewenang untuk mengeluarkan SK untuk pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan Kemendagri juga tidak berhak membatalkan SK Gubernur. Biro Hukum Setda Provinsi Papua juga menegaskan, yang berhak membatalkan SK Gubernur hanya oleh Gubernur, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.

Kandidat Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Naomi Kotouki, di kediamannya, Selasa (15/3) lalu mengatakan, sesuai hasil penelurusan surat dari Kemendagri tentang pembatalan SK Gubernur Papua tentang Ketua DPRD Kabupaten Nabire yang dibacakan saat rapat internal bulan lalu, ternyata Kemendagri lewat Dirjen Otda Bagian Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD tidak pernah mengeluarkan surat pembatalan SK Gubernur Papua. Surat yang pernah ada hanya untuk koordinasi kepada gubernur tentang pimpinan definitif DPRD Kabupaten Nabire. Surat tersebut dikeluarkan atas paksaan dari oknum-oknum yang mengaku dari marga tertentu.

Naomi juga mengungkap, setelah memperlihatkan kopian surat pembatalan yang dibacakan saat rapat internal DPRD Nabire, staf di Dirjen Otda Bagian Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD merasa kaget dan mengaku tidak pernah mengeluarkan surat seperti ini, dan tidak tercatat di agenda surat keluar masuk.

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Dirjen Otda, Ansel, saat ditemui di ruang kerjanya, menegaskan Kemendagri tidak punya kewenangan untuk membatalkan SK gubernur. Oleh karena itu, Kemendagri tidak pernah mengeluarkan surat pembatalan SK Gubernur Papua tentang pimpinan definitif DPRD Kabupaten Nabire. Kemendagri tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan SK untuk pimpinan DPRD kabupaten/kota. Kemendagri hanya bisa mengeluarkan SK untuk pimpinan DPRD Provinsi dan Bupati/Walikota.

Naomi menambahkan, saat menanyakan pembatalan SK Gubernur Papua tentang Ketua DPRD Nabire ke Biro Hukum Setda Provinsi Papua juga menegaskan, SK gubernur hanya bisa dibatalkan oleh gubernur sendiri, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Dan ternyata surat dari Kemendagri yang dibacakan di DPRD Nabire itu juga tidak ada dalam agenda surat masuk di Biro Hukum Setda Provinsi Papua.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mempersoalkan keabsahan surat pembatalan SK Gubernur Papua yang dibacakan saat rapat internal DPRD Kabupaten Nabire, Februari lalu. Jenis huruf di penomoran surat dan tanggal pembuatan surat sangat berbeda. Demikian juga dengan pejabat yang menandatangani surat, Dr Soemarsono. Pejabat yang ada di Kemendagri adalah Dr Sonni Soemarsono, Pejabat yang bersangkutan, sejak 19 September 2015 lalu ditugaskan sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara, sehingga sampai dengan 26 Februari 2016 masih menjabat sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Utara.

Oleh sebab itu, Naomi Kotouki sebagai anggota DPRD Kabupaten Nabire, dan calon Ketua DPRD Kabupaten Nabire meminta kepada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nabire untuk mempersiapkan proses pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Nabire.

Sebab, kata Naomi, saat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nabire bersama Bupati Nabire terpilih bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe dikediamanya, sebelum pelantikan Bupati Nabire dengan menawarkan nama lain kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Ketua DPRD Nabire, Gubernur Papua, Lukas Enembe telah memerintahkan kepada Wakil Ketua I dan Bupati Nabire untuk segera melaksanakan pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Nabire sesuai dengan SK yang sudah ada, tidak mungkin ada SK berikut untuk jabatan yang sama.

(PPN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *