Kasus Honor Tenaga Kebersihan Nabire Tanda Lemahnya Koordinasi Antara Pimpinan Daerah Dengan Bawahan

Nabire – Kasus pemalangan kantor Dinas Lingkungan Hidup Nabire akibat belum dibayarkannya uang honor sejumlah tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Nabire selama 5 bulan, berujung pada ancaman pemecatan tenaga kebersihan tersebut.

Hal itu dilontarkan Bupati Nabire, Isaias Douw S.Sos M.AP saat menanggapi tuntutan massa tenaga kebersihan di depan Kantor Bupati Nabire, Rabu (12/06).

Menyingkapi tuntutan tenaga kebersihan agar segera membayarkan honor mereka selama 5 bulan, Bupati Douw menegaskan bahwa hal itu akan segera dilakukan oleh pihaknya. Namun, nantinya setelah honor tersebut dibayarkan, para tenaga kebersihan tersebut akan dipecat.

(Baca Juga : Bupati Nabire Akan Bayar Honor Tenaga Kebersihan Namun Selanjutnya Mereka Semua Akan Diberhentikan)

Tentu Bupati Nabire memiliki alasan sendiri melontarkan ancaman pemberhentian kepada tenaga honor Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup, mengingat Bupati Nabire mempunyai kebijakan tersendiri terkait pengangkatan tenaga honor di setiap instansi pemerintah kabupaten Nabire. Selama ini, Bupati Douw telah menegaskan bahwa pengangkatan SK Honor di setiap SKPD hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, dan bukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Hal itu sudah sering dilontarkan Bupati Douw saat menanggapi tuntutan sejumlah tenaga honor seperti yang terjadi pada bulan April 2018 lalu saat menanggapi tuntutan tenaga honor di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Nabire, yang memprotes pemberlakuan kebijakan rasionalisasi ketentuan dalam standar harga dasar satuan bahan dan upah kerja.

(Baca Juga : Bupati Nabire Minta Honorer Di Nabire Harus Memiliki SK Bupati Jika Ingin Dibayar Honornya)

Hal yang sama juga disampaikan Bupati Nabire saat menanggapi tuntutan pembayaran honor staf RSUD Nabire pada bulan Mei 2018.

(Baca Juga : Bupati Nabire : Upah Honorer RSUD Nabire Akan Dibayarkan Menunggu SK Bupati)

Secara garis besar, Bupati Douw menegaskan bahwa pengangkatan staf honor di setiap satuan kerja perangkat daerah di Nabire harus berdasarkan SK Bupati Nabire, sehingga memiliki dasar hukum yang sah untuk membayar gaji honor mereka. Diluar daripada itu menurut Bupati Douw, adalah tanggung jawan Pimpinan SKPD yang mengangkat honor tersebut.

Namun dalam kasus ini, terlihat ada kelemahan koordinasi yang dibangun antara Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Nabire, Isaias Douw, dengan pimpinan OPD (bawahannya), atau sebaliknya.

Dari fakta yang ada, tenaga honor menuntut 5 bulan honor mereka yang belum dibayarkan. Tentu, dengan belum dibayarkannya honor mereka, secara langsung berdampak pada kinerja mereka di lapangan. Namun persoalan ini tidak segera dicarikan solusinya tapi terkesan dibiarkan berbulan-bulan hingga mereka merasa kecewa dan buntutnya melakukan aksi pemalangan.

Jika sedari awal ada koordinasi dan komunikasi serta ketegasan antara Bupati Nabire dengan Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup, sudah barang tentu kasus ini tidak akan terjadi.

Bisa saja dalam realisasinya, Bupati menegur bahkan mencopot jabatan oknum yang dengan sengaja mengangkat tenaga honor, karena hal tersebut sudah bertentangan dengan kebijakan Bupati Nabire sendiri.

Atau bisa saja Bupati memotong gaji oknum tersebut untuk membayar honor tenaga honorer kebersihan sedari awal sehingga persoalan tersebut tak harus berlarut-larut hingga 5 bulan.

Sayangnya persoalan ini tidak diselesaikan sejak awal, sehingga tenaga honor Dinas Kebersihan Lingkungan kabupaten Nabire yang harus menjadi korban dari lemahnya koordinasi.

Sebagai aparatur sipil negara, tentu setiap ASN dituntut untuk lebih transparan, berdedikasi terhadap kepentingan masyarakat serta mampu berinovasi serta memiliki kemampuan berkooordinasi dengan baik.

Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi dan manajemen yang baik dan hal ini merupakan tanggung jawab langsung dari pimpinan.

Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

Berkaca dari kasus honor Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup sudah semestinya pemerintah daerah bisa memperbaiki koordinasi dan komunikasi yang baik, baik lintas pimpinan maupun dengan masyarakat, dan semuanya harus dimulai dari pimpinan daerah sebagai koordinator.

Walaupun terlihat sederhana, namun koordinasi dan komunikasi yang baik akan menjamin pemerintahan yang cakap dan efektif.

Namun jika hal sederhana ini saja diabaikan, tentu masyarakat akan pesimis dengan amanah dan tanggung jawab yang lebih besar dari itu.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *