Kampung Wiraska, Wanggar Sari Dan Wanggar Makmur Masih Terdata Dalam Distrik Yaro Pada Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pemkab Nabire Dianggap Lalai

 

(Kantor Distrik Wanggar & Kantor Distrik Yaro)

Berdasarkan data pemerintah kabupaten Nabire, Kampung Wiraska, Wanggar Makmur dan Wanggar Sari masuk dalam wilayah Administrasi Distrik Wanggar. Ketiga kampung tersebut juga memiliki nomor kode berbeda berdasarkan Perda No 65 tahun 1996. Hal ini dipertegas dengan keputusan DPRD Nabire pada rapat paripurna bersama pemerintah kabupaten Nabire pada tahun 2016 yang meminta pemkab Nabire mengembalikan ketiga Kampung tersebut kembali dalam wilayah Distrik Wanggar, yang sebelumnya berada di wilayah Distrik Yaro.

Seperti diketahui, ketika dilaksanakan pemekaran Distrik Yaro dari Distrik Wanggar tahun 2006, ketiga kampung tersebut masuk menjadi bagian administratif dari pemerintahan Distrik Yaro, melalui Perda Nomor 16 tahun 2006.

Kementerian Dalam Negeri pun hingga saat ini melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil masih mencatat Kampung Wanggar Sari, Wiraska dan Wanggar Makmur sebagai bagian dari Distrik Yaro. Hal ini diakibatkan belum terupdatenya database kependudukan karena belum diprosesnya peraturan daerah oleh pemerintah kabupaten Nabire sesuai perintah DPRD pada rapat paripurna tahun 2016 lalu.

(Kantor Distrik Wanggar)

DPRD Nabire saat itu meminta pemerintah daerah untuk memproses Peraturan Daerah yang mengatur kembalinya Kampung Wiraska, Wanggar Makmur dan Wanggar Sari dari Distrik Yaro kembali kedalam wilayah administratif Distrik Wanggar, sehingga wilayah administrasi ketiga kampung tersebut bisa diupdate di database Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Namun hingga saat ini, pemerintah daerah lalai memproses perda ini sehingga Kemendagri masih belum mengganti wilayah administrasi ketiga kampung tersebut dan masih tercatat sebagai bagian dari Distrik Yaro. Hal ini dibuktikan dengan masih terteranya Distrik Yaro dalam Kartu Keluarga warga yang berada di ketiga kampung tersebut.

(Kantor Distrik Yaro)

Akibatnya hal ini berimbas kepada pengurusan dokumen penting warga dari ketiga kampung tersebut, baik E-KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya di Dinas Kependudukan & Catatan Sipil kabupaten Nabire, karena warga tersebut dianggap sudah menjadi bagian dari wilayah Distrik Yaro, dan bukan Distrik Wanggar.

Oleh karena itu perlu diundangnya Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Dukcapil untuk membahas hal ini dengan pemerintah kabupaten Nabire, karena hal ini perlu diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun pemerintah kabupaten Nabire harus memastikan kepastian hukum hal ini, karena solusi akhir ada pada pemerintah kabupaten Nabire.

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *