John Gobai : Emergency Response Perlu Diperkuat Dengan Perdasi Papua

(Ilustrasi Konflik)

Konflik selalu berujung pada kepentingan tertentu seperti kepentingan uang. Konflik yang terjadi di Mimika dinilai bukan karena perang suku, namun lebih kepada kepentingan tertentu.

Demikian pandangan John Gobai, Legislator Papua, menyingkapi konflik berkepanjangan di Mimika. Dalam pandangan John, konflik karena perang suku dengan konflik kepentingan jelas berbeda. Dalam perang suku, ada adat dan aturan yang tidak boleh dilanggar seperti anak kecil dan perempuan tidak boleh menjadi sasaran konflik.

Berbeda dengan konflik kepentingan dimana semua pihak bisa menjadi korban. Ada pihak-pihak yang menggerakkan oknum-oknum tertentu dibalik konflik kepentingan. Herannya, mereka yang berkonflik menurut John justru tidak kesusahan akan makan dan minum, diduga karen memang ada oknum uang menyediakan atau membiayai penyediaan makanan dan minuman, sehingga konflik bisa jadi lahan bisnis.

“Pada situasi tertentu seperti konflik Freeport, selalu ada konflik fisik. Oleh karena itu kami dapat sebut ini sebagai konflik kepentingan bukan perang suku”, beber John.

Disisi lain masyarakat khususnya suku suku pegunungan hidup dalam ketakutan karena terlihat sedang terjadi, Operasi Diam (Silent Operation).

“Kami hanya dikagetkan dengan adanya korban yang terbunuh dan diletakan dijalan, contohnya, Dolu Kiwak, umur 12 tahun, ditemukan tewas, dijalan poros irigasi (4/3)”, jelasnya.

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Sedangkan Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

“Contohnya di Mimika, dalam konflik-konflik sebelumnya, belum ditemukan sebuah upaya yang permanen oleh Pemda Mimika dan DPRD Mimika untuk mendorong regulasi dan badan yang independen untuk penyelesaian konflik serta aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat sebagai tanda kehadiran negara di tengah rakyat”, kata John.

John menilai pembentukan Emergency Response akan baik jika dikuatkan dengan adanya Perdasi Papua tentang penanganan konflik sesuai UU Nomor 7 Tahun 2012.

[Nabire.Net]