Jelang Penetapan 65 Daerah Otonomi Baru Termasuk Provinsi Papua Tengah, AP Youw Minta Kesiapan Pemda Nabire

Untitled

25 Februari mendatang, Komisi II DPR-RI akan membahas pengesahan RUU daerah Otonom baru (DOB) yang sudah disetujui oleh Presiden SBY pada tanggal 27 desember 2013 lalu.

Dari 65 DOB yang akan dibahas oleh II DPR RI untuk pengesahan,  33 diantaranya berada di Papua dan Papua barat termasuk didalamnya pembahasan Provinsi Papua Tengah. Hal ini diungkapkan Deklalator Provinsi Papua Tengah, Drs. AP. Youw di kediamannya.

Menurut AP Youw, rencana pembahasan pengesahan RUU 65 DOB itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri tanggal 3 Februari lalu.

“Pada tanggal 3 Februari Komisi II DPR RI telah mengadakan pertemuan dengan Kementrian Dalam Negeri yang juga dihadiri oleh Tim pemekaran, termasuk Tim pemekaran Provinsi Papua Tengah.Dalam pertemuan itu membahas  kegiatan Kmisi II dalam rangka pengesahan 65 RUU Daerah Otonom Baru yang sudah disetujui oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2013,” terangnya.

“Jadwal yang ditetapkan pada rapat tanggal 3 Februari itu adalah Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) turun kedaerah-daerah untuk meninjau calon daearh-daerah otonom baru, dan mulai tanggal 25 Februari akan dibahas 65 RUU DOB khususnya 33 RUU DOB Papua dan Papua Barat, dimana didalamnya terdapat 3  (tiga) provinsi yakni Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah,” tutur Ap Youw.

Dikemukakan AP Youw, setelah melalui pembahasan pengesahan, maka pada tanggal 6 Maret 2014 akan dilaksanakan Sidang Paripurna untuk menetapkan 65 DOB yang lolos verifikasi.

Sementara itu Tim DPOD akan turun sebelum tanggal 25 Februari kedaerah-daerah calon daerah otonom baru, bahkan hasil komunikasi Drs.AP.Youw dengan Kemendagri, bahwa Tim DPOD sudah turun kekabupaten-kabupaten, sedangkan untuk turun ke provinsi-provinsi calon DOB masih menunggu rapat.

“Saya sudah menghubungi salah satu Dirjen di Kemendagri, dan menginformasikan bahwa Tim DPOD sudah turun kabupaten/kota, sedangkan untuk provinsi kapan Tim DPOD turun tanggapan dari Kemendagri akan diadakan rapat terlebih dahulu baru akan diinformasikan,” tuturnya.

Sementara itu, untuk mempersiapkan segala sesuatunya jelang datangnya Tim DPOD, AP Youw meminta agar Pemerintah Daerah sudah semustinya dapat menunjang Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah guna mempersiapkan acara pertemuan dengan Tim DPOD. Tim pemekaran sudah melaporkan hasil pertemuan dengan Komisi II DPR RI tanggal 3 februari, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda mendukung kegiatan penerimaan Tim DPOD dari Pemerintah Daerah.

“Tim Pemekaran telah menyampaikan kepada 10 (sepuluh) Bupati se-Wilayah Papua Tengah sesuai PP Nomor 78 ayat (1) yang mengatur pembebanan dana daerah otonom baru pada APBD kabupaten masing-masing, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari 10 Bupati, sehingga tim pemekaran berada dalam persimpangan jalan mau menghubungi siapa,” paparnya.

“Padahal semua orang tahu bahwa letak ibukota Provinsi Papua Tengah menjadi rebutan antara Nabire, Biak dan Timika.Tim Pemekaran pertanyakan kita hendak taruh dimana ibukota Provinsi Papua Tengah, tolong sampaikan kepada masyarakat Papua Tengah dimana layaknya ibukota Provinsi Papua Tengah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *