Inspektorat Kemenkumham Optimis Lapas Nabire Bisa Jadi Zona Integritas WBK/WBBM
Nabire – Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, pemerintah telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Oleh karena itu, reformasi birokrasi bisa menjadi salah satu langkah awal untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga bisa melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional
Hal itu diungkapkan Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum & HAM RI, Doktor Gurning SH M.Si, saat menggelar rapat bersama pemangku jabatan di Lapas Kelas IIB Nabire, rabu siang (08/05).
Dikatakan Gurning, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan komitmen dari semua pihak khususnya jajaran Lapas.
Lebih lanjut Gurning mengatakan, banyak kendala yang harus dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan, namun harus tetap optimis agar Lapas Nabire benar -benar dapat bersaing dengan Satker di daerah lain.
“Lapas Nabire, nuansanya sudah tercipta, namun harus dilengkapi dengan dokumen. Masih ada beberapa kelemahan yang didapat pada hasil responden terkait Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana yang belum maksimal”, kata Gurning, seperti dilansir dari laman Kemenkumham Papua.
Oleh karena itu, Gurning meminta agar hal ini bisa jadi perhatian serius Lapas Nabire, diantaranya dengan memfokuskan proses pembangunan Zona Integritas pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
“Lapas Nabire harus semangat dan optimis bersaing dengan daerah lain, walau terkendala dengan banyak hal salah satunya jaringan tapi harus semangat,” urai Doktor Gurning.
Hadir juga dalam rapat Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI Kanwil Kemenkum HAM Papua, Mulia Wari Sonny, Plh. Kalapas, Yakub Pasorong, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Septinus Thomas Hamadi, Kasi Administrasi Kamtib, Bambang Saptopo, Kaur Kepegawaian, Yustin Pakinda, Kaur Umum, Suhariyanto, Kasubsi Pelaporan, Hengki Yoweni.
[Nabire.Net]



Leave a Reply