Ini Ragam Tanggapan Anggota DPRP Terkait Rencana Pemekaran Mapia Raya

Jayapura – Isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya, terus mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya yang getol menolak adalah kalangan Mahasiswa.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Rumpun Pelajar Mahasiswa Siriwo Mapia Piyaiye Topo Wanggar (RPM SIMAPITOWA), hari ini (01/07) menyerahkan aspirasi penolakan pemekaran DOB Mapia Raya kepada DPRP, di Jayapura.

(Baca Juga : DPRP Akan Tindaklanjuti Aspirasi Penolakan Pemekaran DOB Mapia Raya)

Anggota RPM SIMAPITOWA terdiri dari mahasiswa STFT Fajar Timur dan perwakilan warga dari 5 Distrik di SIMAPITOWA.

Dalam aspirasi tersebut, mahasiswa dan perwakilan masyarakat menolak rencana pemekaran kabupaten Mapia Raya, demi menyelamatkan hak-hak dasar masyarakat, hak ulayat, sumber daya alam dan tungku api kehidupan masyarakat Tota Mapiha.

Pelajar  Mahasiswa/I RPM Simapitowa dan Lehim dari wadah IPME asal Mee-pago datangi kantor DPRP di Jayapura kota terkait isu pemekaran kabuten baru yakni, Mapiha Raya dengan perkuat ketentuan pemekaran daerah di Indonesia sebagai pembentukan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

“Mahasiswa punya alasan yang kuat tentang dampak pemekaran. Hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) dan (2),” kata koordinator aksi, Andi Mote.

Sejumlah anggota DPRP yang menyambut aksi tersebut, mayoritas mendukung penolakan pemekaran tersebut. Mereka diantaranya Laurenzus Kadepa, Alfred Fredi Anouw, Mesak Magai, Thomas Sondegau dan lain sebagainya.

Alfred Fredi Anouw dalam kesempatan tersebut mengakui siap mengawal aspirasi yang disampaikan.

“Saya anak asli Dogiyai belum puas betul dengan minimnya SDM dan pembangunan insfrastuktur di Dogiyai. Maka saya akan bawa dan kawal aspirasi ini untuk di tindak lanjuti di tingkat DPD pusat. Saya tidak setuju pemekaran Mapiha Raya itu terjadi sebab saya berdiri disini diantar oleh masyarakat Meepago, Mapiha,” tegas Alfred.

Sementara itu, Mesak Magai dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Dogiyai belum layak menjadi pusat kota dan mekarkan daerah kabupaten baru, Mapiha Raya

“Saya akan sampaikan kepada Bupati Dogiyai bahwa betulin dulu (Sumber Daya Manusia) SDM di kabupaten Dogiyai. Jika tidak, saya anak asli mapiha, saya tidak setuju jika mapiha di mekarkan hanya 5 (lima) Distrik sedangkan 5 (lima) Distrik lainnya masuk di Nabire. Bupati Dogiyai jangan jadi kaki tangan bupati Nabire,” ujar Magai.

Sementara anggota DPRP lainnya Thomas Songdega menjelaskan, “DOB di Papua dari 2013 sudah banyak aspirasi yang masuk disini agar daerahnya dimekarkan, namun belum di mekarkan bahkan monitorium pun belum di cabut oleh Presiden hingga saat ini, apalagi pemekaran Mapiha Raya yang belum kami terima aspirasi dari rakyat sebab mekanisme aspirasi musti naik dari bawah ke atas.”

Sedangkan anggota DPRP lainnya Laurenzus Kadepa mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut ke tingkat atas.

“Kami akan tindaklanjuti sesuai aturan yg berlaku di DPRP, tetapi aspirasi masyarakat itu utama dan kalau masyarakat menolak kehadiran DOB Mapia Raya dari kabupaten Dogiyai itu yang kami akan lanjutkan ke tingkat atas,” pungkas Laurenzus.

[Nabire.Net/Loncky H. Makay]